PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK

Presentasi berjudul: "PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK"— Transcript presentasi:

1 PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Oleh : DEDDY DIAN ALI, SE, MM CAMAT PUCUK

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
REGULASI Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

3 Misi Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Visi & Misi Kab. Lamongan Tahun KECAMATAN Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

4 KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RENSTRA KECAMATAN PUCUK TAHUN RPJMD TAHUN RENSTRA TAHUN TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” MISI 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN PUCUK Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa TUJUAN: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi SASARAN Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat

5 Tugas DAN FUNGSI TUGAS Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. FUNGSI Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; Pelaksanaan Urusan Keuangan ; Pelaksanaan Urusan Program ; Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

6 Sekema proses bisnis BAPPEDA/ BPKAD ANGGARAN INDEKS KEPUASAN
SUPPLIER INPUT PROCESS OUTPUT CUSTUMER BAPPEDA/ BPKAD ANGGARAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

7 Proses Bisnis KECAMATAN PUCUK
TUJUAN PROSES Pengelolaan Kinerja Pengendalian Kepatuhan Internal PengendalianPengelolaan Resiko Proses Bisnis Manajemen 1. Meningkatya Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayan Publik di Kecamatan 2. Penyelenggaraan Pemerintah yang sesuai dengan Aturan/Prosedur Proses Bisnis Inti Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi Organisasi Peningkatan Kualitas SDM Ketersediaan Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan Perencanaan yang Baik Ketersediaan Anggaran Proses Bisnis Pendukung STAKEHOLDERS Bupati, DPRD BPK, Kementerian Pemprov, OPD, Masyarakat Hasil/Output Jumlah Jenis Pelayanan Manfaat/OutCome Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

8 Proses Bisnis Manajemen
Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja Kecamatan selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja 1. Mengevaluasi kinerja terhadap Pelayanan Masyarakat yang tidak sesuai Prosedur yang ada. 2. Mengevaluasi Kinerja pemerintahan yang tidak menjalankan Sesuai Aturan / Prosedur. Pengendalian Keputusan Internal memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul ketika dalam pengelolaan Kinerja Pengendalian Pengelolaan Resiko Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Pengelolaan Kinerja

9 PROSES BISNIS INTI KECAMATAN PUCUK
Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 KINERJA PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Manajemen Organisasi Pelayanan KEPUASAN MASYARAKAT Optimalisasi SOP Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Peningkatan SDM Pelayanan Peningkatan Sarana Prasarana PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN Pemahaman SDM tentang Jenis Pelayanan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pelayanan Sarana dan prasarana yang berstandarisasi Pelayanan Penggunaan Teknologi Untuk Pelayanan Update Program Pelayanan

10 PROSES BISNIS INTI KECAMATAN PUCUK
KINERJA PELAYANAN PUBLIK Pembinaan dan koordinasi Pemerintahan yang baik Penguatan Lembaga dan Organisasi di Desa Peningkatan SDM Pemerintah Desa Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas SDM Pengisian Perangkat Desa Peningkatan Disiplin dan Kinerja Peningkatan Organisasi Peningkatan Peran Masyarakat Bimtek Sosialisasi Laporan Absensi Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 pembinaan

11 Cascading Kec. Pucuk KEPALA DAEARAH Tujuan : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Indikator : indeks reformasi birokrasi Sasaran : meningkatnya kinerja pelayanan publik Indikator : indeks kepuasan masyarakat (IKM) CAMAT Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indikator : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN PUCUK Indikator Hasil survey Kepuasan Masyarakat Prosentase capaian layanan publik kecamatan yang sesuai SOP Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik Indikator : Prosentase pertumbuhan Desa maju Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Desa yang baik Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja KASI (ESELON 4) Kegiatan : Pelayanan Administasi terpadu Kecamatan Indikator : Jumlah penduduk yang di layani Target : 20 Jenis Pelayanan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator : Jumlah Musyawarah perencanaan Pembangunan Target : 1 Kali STAF (PELAKSANA) Indikator : Jumlah Penduduk yang di layani Indikator : Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan

12