Kebijakan EKONOMI MAKRO.

Presentasi berjudul: "Kebijakan EKONOMI MAKRO."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan EKONOMI MAKRO

2 Ilmu Ekonomi Makro merupakan bagian dari ilmu khususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekenomian secara keseluruhan. EKONOMI MAKRO

3 Tujuan Ilmu Ekonomi Makro
Untuk memahami peristiwa atau fenomena ekonomi. Untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. 1. 2.

4 Masalah Jangka Panjang
Permasalahan Ekonomi Makro Masalah Jangka Pendek ( Stabilisasi ) Masalah Jangka Panjang

5 Inflasi Pengangguran Neraca Pembayaran (Inflation) (Unployement)
Masalah Jangka Pendek ( Stabilisasi) Inflasi (Inflation) Pengangguran (Unployement) Neraca Pembayaran Yang timpang

6 INFLASI (Inflation) Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh manyarakat

7 PENGANGGURAN (Unployment)
Dalam analisa ekonomi makro, kondisi yang diharapkan adalah manakala semua lowongan pekerjaan terisi penuh oleh para pencari kerja atau yang disebut sebagai “Full Employment”. Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan, selain itu meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur.

8 NERACA PEMBAYARAN YANG TIMPANG
Neraca pembayaran atau Balance of Payment (BOP) adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu ( umumnya dalam periode 1 tahun ) Dalam BOP akan terlihat kemampuan atau produktivitas penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lainnya yang tercermin dari defisit atau surplusnya suatu perdagangan dan keluar masuk modal. Maksud dari Neraca pembayaran yang timpang adalah adanya kesenjangan antara jumlah perolehan dari ekspor dengan pembayaran untuk impor.

9 Masalah Jangka Panjang
Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi Peningkatan Kapasitas Produksi

10 PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG TINGGI
Tingkat produktivitas yang tinggi Tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi Meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan Memperbaiki mutu dan citra hidup

11 ? MASALAH ??? Masalah ??? Masalah???
Media berupa tanah (bumi) tidaklah bertambah dan bila ekplotasi terus-menerus tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tahannya maka kemampuannya menurun bahkan bisa berdampak pada pemiskinan/bencana evolutif. ? MASALAH ??? Masalah ??? Masalah???

12 SOLUSI... Setiap pemerintah suatu negara menjalankan program kependudukan untuk mengatur jumlah kelahiran agar daya dukung ekonomi dapat seirama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

13 (Kapasitas Produksi yang Rendah)
PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI (Kapasitas Produksi yang Rendah) Tingkat Investasi Tingkat tabungan masyarakat Tingkat pendapatan dan konsumsi BERHUBUNGAN Daya konsumsi masyarakat akan mendorong investor untuk segera membuka kapasitas produksi baru, dan pembukaan kapasitas produksi ini akan membuka dan menyerap lapangan kerja. Masyarakat diharapkan berhemat dengan cara memperbesar tabungan dan dana tabungan itu akan dipergunakan untuk investasi.

14 Macam Kebijakan Stabilisasi
Kebijakan Fiskal (dipelopori kaum Keynesian) Kebijakan Moneter (Monetarist misalnya Milton Friedman) Kebijakan Upah dan Pendapatan Kebijakan Industri dan Perdagangan

15 Hambatan Dalam Kebijakan Stabilisasi
Kebijakan pemerintah yang “setengah hati” dan salah menggunakan rujukan “resep” ekonomi, sehingga yang seharusnya tetap disubsidi dihapusnya subsidinya. Yang seharusnya harga diturunkan, malah dinaikan Adanya sebagian masyarakat pelaku ekonomi yang “berkhianat” dan selalu ingin mencari untung sendiri dengan cara memanfaatkan kondisi, misalkan memanfaatkan spread nilai tukar, menimbun kebutuhan dasar (seperti beras, minyak tanah, gas)

16 Hambatan Dalam Kebijakan Stabilisasi
Pemerintah terlalu cepat mengabil kebijakan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastrukturnya, misalkan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengganti minyak tanah dengan gas, kebijakan penggunaan biodiesel dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah dan mudahnya terprovokasi dengan hasutan dari fihak-fihak yang akan dirugikan dengan kebijakan baru pemerintah.

17 KEBIJAKAN FISKAL Pengeluaran Pemerintah (G) Anggaran Upaya Pendapatan
Dan Belanja Negara Upaya Pemerintah mencapai sasaran ekonomi Melalui Pajak (Tx) Pertumbuhan Ekonomi Pemberdayaan Penuh Stabilitas Harga Keseimbangan Eksternal

18 MEKANISME KEBIJAKAN FISKAL
Permintaan Barang dan Jasa naik Pengeluaran Pemerintah dinaikkan Ekonomi Lesu Pendapatan Riel naik Pajak Dikurangi Produksi Barang dan Jasa naik Kegiatan Ekonomi Meningkat

19 Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dibidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis Kebijakan fiskal : kebijakan fiskal deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran belanja –surplus atau defisit) dan kebijakan fiskal Penstabil Otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum)

20 Latar Belakang kebijakan Fiskal
Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian Kegagalan kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat) Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu tertentu yang mendominasi perekonomian

21 Fungsi dan Tujuan Keb. Fiskal
Fungsi kebijakan fiskal : Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi Tujuan kebijakan Fiskal Mencegah pengangguran Stabilitas harga Untuk mendorong investasi sosial secara optimal Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional Untuk meningkatkan dan meredistribusikan Pendapatan Nasional

22 Fungsi Kebijakan Fiskal
Mengoptimalkan penggunaan Sumber daya alam dan sumber daya manusia Mengoptimalkan kegiatan investasi

23 Tujuan Untuk mewujudkan keadilan sosial
Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran Mempertahankan stabilitas harga (untuk menjaga harga pasar tidak mengalami penurunan dan kelonjakan yang tinggi) Memacu pertumbuhan ekonomi negara Mendorong lajunnya investasi. kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah dan bertambah agar hasil dari padanya bisa dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional dan lain sebagainya Untuk mewujudkan keadilan sosial

24 Macam kebijakan Fiskal
Pembiayaan Fungsional Pengelolaan anggaran Stabilisasi anggaran otomatis Anggaran belanja seimbang (kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Bila terjadi inflasi maka kebijakan anggaran surplus dilakukan)

25 Pembiayaan Fungsional
Fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah  tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukan negara secara langsung. Kebijakan pembiayaan fungsional ini memiliki tujuan utama untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dnegan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkkan atau diposisikan dalam tempat yang berbeda. kebijakan ini dipelopori atau dicetuskan oleh A.P Liner.

26 Pengelolaan Anggaran Tujuan  menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara atau alternatif yang dilakukan adalah memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinajaman sebagai modal dasarnya. Dimana hasil pajak dan pinajaman ini menjadi satu kesatuan utuh dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep dari pengelolaan anggaran ini senada dengan adanya anggaran seimbang, dimana ketika kondisi perkonomian lesu atau tidak berkembang maka anggaran surplus yang diterapkan sedangkan ketika terjadi inflasi kita akan menerapkan tanpa adanya dana

27 Stabilitas Anggaran Otomatis
Stabilitas disini diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara, dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana, Prinsip  untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum namun bisa menghasilkan banyak hasil.

28 Anggaran defisit atau Kebijakan fiskal ekspansif
bertujuan untuk memeberikan stimulus pada sebuah perekonomian dengan cara mengupayakan untuk membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunana lebih besar daripada pemasukan yang ada selama kurun  waktu tertentu. 

29 Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif
 Anggaran surplus  pemasukan negara adalah menjadi fokus perhataian diharapkan pemasukan negara lebih besar dari penegeluaran negara baik untuk pembangunan atau investasi dan lainnya. Diterapkan  situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta memanas (overheating)  sehingga menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan.

30 Anggaran Berimbang adalah menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengelauran lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluaranya. salah satu poerantara diantara keduaanya, anggaran ini bisa menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisinya. Ketika keadaan atau kondisi perekonomian negara mengalami inflasi maka konsep anggaran surplus, dan ketika situasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil maka anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit.

31 Prinsip APBN: Berimbang  Penerimaan = pengeluaran Surplus  Penerimaan > pengeluaran Defisit  Penerimaan < pengeluaran Menutup defisit :  Cetak uang  Menerbitkan obligasi  Hutang DN / LN

32 (c) Soegeng Wahyoedi @ MM-UKRIDA, MM-UBL 2005

33 (c) Soegeng Wahyoedi @ MM-UKRIDA, MM-UBL 2005

34 Kebijakan Fiskal Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia). Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran “anggaran”; Belanja barang dan jasa (G), Gaji pegawai (W), Transfer payment/subsisi (Tr). Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu: Penerimaan pajak (Tx), Kredit likuiditas bank sentral (U), Pinjaman/obligasi dalam negeri (B), Pinjaman/hutang luar negeri (F) Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.

35 Tugas Bagaimana hubungan kebijakan fiskal dengan pembangunan ?
Bagaimana hub pemerintah pusat dengan daerah terkait dengan dengan kebijakan fiskal ?

36 MANAJEMENEKONOMI MAKRO
Pertumbuhan Ekonomi Full Employment Stabilitas Harga External Equilibrium TUJUAN PEMBANGUNAN Masyarakat yang adil dan makmur Fiskal Moneter Harga International Trade MANAJEMENEKONOMI MAKRO

37 KEBIJAKAN MONETER Suku Bunga Upaya Pemerintah mencapai Investasi
sasaran ekonomi Melalui Investasi Jumlah Uang Beredar Kegiatan Produksi Pertumbuhan Ekonomi Pemberdayaan Penuh Stabilitas Harga Keseimbangan Eksternal

38 Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank central guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek (misalnya kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar)

39 Macam kebijakan moneter
Kebijakan Moneter kuantitatif yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti OMO dan DR Kebijakan moneter kualitatif yaitu kebijakan moneter non intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran fihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum

40 Tujuan Kebijakan Moneter
Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

41 Tujuan Kebijakan Moneter
Menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja Masyarakat. Dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.

42 Instrumen kebijakan Moneter
Kebijakan pasar terbuka (Open market Operation – OMO) Kebijakan tingkat diskonto (Discount rate – DR) Kebijakan cadangan minimum (Reserve requirement) Pinjaman selektif (Selected consumption Loan) Pembujukan Moral (Moral Suation)

43 Operasi Pasar-Terbuka Pembelian dan Penjualan Obligasi Pemerintah
Untuk meningkatkan jumlah uang beredar : Bank sentral membeli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Untuk menurunkan jumlah uang beredar : Bank sentral menjual obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat dan lalu menghancurkannya. The bearer of the United States Treasury bond is hereby promised the repayment of the principle value plus the interest which it incurs through the terms stated thereof. The United States will justly repay its bearers in its entirety and will not default under any circumstances. Signature of the President ___________________ US. Treasury Bond

44 Kebijakan Diskonto Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.

45 Kebijakan Cadangan Kas
Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

46 Kebijakan Kredit Ketat
Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.

47 Kebijakan Dorongan Moral
Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.

48 KEBIJAKAN MONETER Kebijakan Ekspansi  Kebijakan yang ditujukan untuk
memperluas kegiatan ekonomi. Easy Money Policy  Menambah jumlah uang beredar Kebijakan Kontraksi  Kebijakan yang ditujukan untuk mempersempit kegiatan ekonomi. Tight Money Policy  Mengurangi jumlah uang beredar

49 KEBIJAKAN MONETER Uang  Segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar Sebagai alat pembayaran/alat tukar Fungsi uang Sebagai alat penyimpan kekayaan Sebagai alat penilai Jenis uang Commodity money : adalah uang yang punya nilai intrinsik Fiat money (uang atas-unjuk): uang menurut dekrit pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik

50 KEBIJAKAN MONETER Untuk Transaksi Pendapatan Permintaan Uang Untuk
Berjaga-jaga Pendapatan Untuk Spekulasi Suku Bunga

51 KEBIJAKAN MONETER M1 Arti Sempit Kartal + Giral Penawaran Uang M2
M1 + Uang Kuasi M3 M2 + Instrument Keuangan

52 INTERAKSI ANTARA PERMINTAAN
KEBIJAKAN MONETER INTERAKSI ANTARA PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG Suku Bunga MS Menentukan Suku Bunga i MD Jumlah Uang

53 TRANSMISI MEKANISME KEBIJAKAN MONETER
Operasi Pasar Terbuka Suku Bunga SBI Suku Bunga Kredit Investasi dan Konsumsi Cadangan Minimum Jumlah Uang Beredar Likuiditas Bank Moral Persuasion Pertumbuhan Ekonomi Pemberdayaan Penuh Stabilitas Harga Keseimbangan Eksternal

54 PERANAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN
Pertumbuhan, Inflasi Kebijakan Moneter Konsumsi, Inventasi, Ekspor Suku Bunga Uang Beredar (

55 PERANAN PERBANKAN Perantara Keuangan PERBANKAN Mencari Kredit
Mencari Tempat Aman Pemilik uang Membutuhkan uang PERBANKAN Bunga Pinjaman Bunga Simpanan

56 PERBANKAN DI INDONESIA
SENTRAL BANK INDONESIA *) BRI, BNI, MANDIRI, BTN, BEI 5 2,027 BANK KOMERSIAL 132 BANK PEMERINTAH BANK KOMERSIAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH 26 1,003 BANK BANK PERKREDITAN RAKYAT(BPR) 76 4,529 BANK SWASTA NASIONAL 7,479 BANK ASING DAN JOINT VENTURE *) TIDAK TERMASUK BRI Unis =4,049 31 126 05

57 BANK INDONESIA (BANK SENTRAL)
MISI Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. SASARAN UTAMA Memelihara Kestabilan Moneter

58 MASALAH UTAMA YANG DIHADAPI
Inflasi yang meninggi Depresiasi nilai Rupiah terhadap US Dollar Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

59 BEBERAPA KEBIJAKAN YANG DIAMBIL
Memberlakukan kebijakan moneter ketat Menaikkan tingkat suku bunga Menaikkan Giro Wajib Minimum 5%+++

60 Perkembangan Kredit Perbankan (Rp. Miliar)

61 Kebijakan campuran Kebijakan Fiskal dan Moneter dapat dijalankan secara bersama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya akan tetapi perekonomian tetap bisa ekspansi dengan cara : Menaikan pajak pendapatan lalu diiringi dengan Menaikan suku bunga perbankan dengan cara menaikan suku bunga sertifikat bank central Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non rutin (misalnya biaya perjalan pejabat negara)

62 Lanjutan … Bila misalkan pemerintah berniat untuk menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor dan menggalakan ekspor dilakukan dengan cara : Mempertinggi pajak impor terutama untuk jenis barang mewah (mobil jaguar,Bentley) Menurunkan kuota impor atas barang tertentu Pengawasan valas Memberi rangsangan ekspor (menyediakan fasilitas kredit ekspor dengan bunga sangat rendah) Melakukan kebijakan devaluasi

63 Kebijakan Upah dan Pendapatan
Tingkat upah dan pendapatan sepanjang umur perekonomian selalu saja menjadi masalah, meskipun masalahnya tidak teralu berbahaya bagi perekonomian seperti misalnya masalah moneter dan fiskal. Akan tetapi stabilisasi perekonomian jelas akan terpengaruh bila kebijakan upah dan pendapatan tidak dibenahi dengan baik.

64 KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN (KEBIJAKAN STRUKTURAL)
Kebijakan perdagangan bebas bertujuan untuk mengantisipasi globalisasi perekonomina di mana hambatan barang masuk dan keluar semakin longgar dan bahkan akan dihilangkan. Pengenaan tarif dan pajak tidak lagi berganda sehingga harga barang akan semakin murah, perdagangan internasional tidak lagi didominasi oleh negara-negara yang memiliki keuntungan absolut dan banding akan tetapi mulai bergeser pada negara yang memiliki kemampuan atau keunggulan bersaing.

65 Quiz Berdasarkan pembahasan materi ini, bisakah anda tentukan manakah dari kebijakan makro ekonomi (fiskal dan atau moneter) yang lebih dahulu diterapkan?mengapa? Dari berbagai macam instrumen kebijakan moneter, manakah yang paling manjur dalam mengatasi permasalahan ekonomi?mengapa? Samakah moneter dengan uang?atau fiskal dengan pajak?mengapa?

66 Kebijakan Perpajakan Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan perpajakan bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.

67 Tujuan Kebijakan Perpajakan
Menghimpun penerimaan (revenue collection), Mendorong investasi, dan Menciptakan keadilan

68 Bentuk Kebijakan Perpajakan
Reformasi Undang-Undang Perpajakan  mis: Penyempurnaan undang-undang beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), serta ketentuan umum perpajakan (KUP).