Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Presentasi berjudul: "Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)"— Transcript presentasi:

1 Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Amanah Permenpan No 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

2 NAWACITA GRAND DESIGN RB GERAKAN REVOLUSI MENTAL
LATAR BELAKANG MAL PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Prima (Sesuai UU 25/2009) PermenPANRB No 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik NAWACITA GRAND DESIGN RB GERAKAN REVOLUSI MENTAL GERAKAN INDONESIA MELAYANI Fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

3 Dasar Pembangunan Mal Pelayanan Publik
MPP diselenggarakan oleh OPD yang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Permenpan No 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tujuan MPP (Pasal 2) : Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; Sesuai Pasal 4 :

4 Instansi yang bergabung dalam MPP
Pemda Kab/Kota Kementerian/Lembaga PTSP Disdukcapil Badan Pajak dan Retribusi Daerah OPD lainnya 1. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Bea dan Cukai 2. Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 3. Kementerian ATR/BPN 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. K/L lainnya BUMN Jasa Raharja BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan PT. PLN (Persero) BUMD PDAM BANK DAERAH Perbankan BRI BANK MANDIRI BCA Bank Lainnya

5 14 MPP yang Telah Dibangun
14 MPP yang akan dibangun: KOTA MOJOKERTO (2019) KOTA BANDA ACEH (2019) KOTA PAYAKUMBUH (2019) KAB. BELU (2019) KOTA SOLOK (2019) KOTA MAKASSAR (2019) KOTA TANGERANG (2019) KOTA PALEMBANG (2019) KOTA SAMARINDA (2019) KAB. BANTUL (2020) KAB. PROBOLINGGO (2019) KAB. MANOKWARI (2020) KOTA BITUNG (2019) KAB. TULANG BAWANG (2019) Pemda di Provinsi Jawa Tengah yang telah dan akan beraudiensi: Kab. Kebumen Kab. Batang Kab Wonogiri (DPRD) Prov DKI Jakarta (2017) Kota Surabaya (2017) Kota Denpasar (2018) Kab Badung (2018) Kota Batam (2018) Kab Probolinggo (2018) Kab Karangasem (2018) Kota Tomohon (2018) Kab Banyuwangi (2018) Kota Padang (2018) Kab Kulonprogo (2018) Kab Banyumas (2019) Kab Sidoarjo (2019) Kota Pekanbaru (2019)

6 Pembangunan Mal Pelayanan Publik
Di Jawa Tengah Menjadi salah satu program prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019

7 Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Di Jawa Tengah
A. Yang telah terbangun MPP Di Jawa Tengah MPP Kab Banyumas Telah beroperasi sejak Bulan Desember 2018 Diresmikan oleh Menpan Rb pada tanggal 18 Januari 2019 17 Instansi tergabung dan melayani 103 izin dan non izin Layanan berbantuan OSS B. Yang Direncanakan Terbangun Tahun 2019 B.1 Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang telah merencanakan pembangunan Hall Pelayanan Publik di Balai Kota Semarang (tidak sesuai dengan Permenpan 23 Tahun 2017)

8 B. Yang Direncanakan Terbangun Tahun 2019
Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Di Jawa Tengah (Lanjt,) B. Yang Direncanakan Terbangun Tahun 2019 B.2 Kab Batang B.4 Kab Kebumen B.3 Kab Kendal C. Yang Diusulkan Tahun 2020 C.1 Kab Sragen C.2 Kab Pemalang C.3 Kab Wonogiri

9 Rencana Tindak Lanjut A. B. PROVINSI :
Mendorong dan memetakan Kab/Kota lainnya di Jawa Tengah untuk segera mempersiapkan pembangunan MPP; Memonitor progress Kab/Kota yang telah merencanakan pembangunan MPP; Mengkoordinasikan dengan Kemenpan RB untuk memfasilitasi Kab/Kota yang akan membangun MPP; Melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah setiap minggu terkait pelaksanaan MPP di Jawa Tengah baik yang dalam rencana / dalam proses pembangunan. B. KAB / KOTA : a.Inventarisir proses rencana pembangunan MPP yang meliputi : SDM Sarpras Pembiayaan Kelembagaan b. Melaporkan kepada DPMPTSP Provinsi terkait progress terkait dengan format terlampir.

10 Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Kebumen
SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Instansi pendukung Struktur MPP 42 sdm dari dinas teknis dan dpmptsp sudah disusun Gedung Juang anggaran perubahan APBD 20 Instansi termasuk dpmptsp (polisi, samsat sudah masuk) struktur di bawah DPMPTSP kurang representatif usulan anggaran 14M / 20 M / 28 M 82 layanan akan disusun perbup terlalu kecil gaji pegawai mpp oleh OPD masing-masing 36 loket setting gedung oleh DPU sarpras oleh DPMPTSP IT didukung kominfo pembuatan aplikasi oleh kominfo area parkir masih sangat terbatas launching januari 2020

11 SDM dari Instansi pendukung
Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Kendal SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Instansi pendukung Struktur MPP 10 orang semua DED Renovasi Ex. Bappeda lt.1 3 M khusus sarpras 10 instansi (Bpn , Dlh, Pup Pr, Naker, Dkk, Disperindag Ukm, Bpjs Kesehatan,bpjs Tk, Pajak dan Perbankan) Perbup sudah selessai dibahas selesai desember 2018 lt 2 dan lt 3 untuk PTSP renovasi fisik dan kelengkapan lainnya kurang lebih 100 layanan akhir april akan dikoordinasikan dengan OPD Teknis sedang lelang renovasi (maks april) akan mengajukan perubahan anggaran lagi untuk pengajuan sarpras pendukung LTSA masih akan terus ditingkatkan Di bawah DPMPTSP sarpras dari DPMPTSP. OPD teknis tinggal masuk ke dalam MPP launching oktober 2019

12 SDM dari Instansi pendukung
Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Wonogiri SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Instansi pendukung Struktur MPP belum dianggarkan di tahun 2019 119 perizinan

13 Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Batang
SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Struktur MPP 12 orang 24 ASN sketsa dalam bentuk sederhana free wifi dan internet sudah difasilitasi oleh kominfo dan sudah terpasang 7 dinas teknis sudah tergabung imigrasi 6 org 3 PTT sarpras untuk layanan paspor milik migrasi usulan 1 M termasuk dengan IT imigrasi sudah masuk kantor pos 1 org 5 tenaga kontrak sarpras pelayanan perizinan sudah ada (wifi, laktasi, internet, difabel, ruang tunggu,dll) kekurangan dapat dianggarkan di tahun 2020 naker sudah masuk lokasi di gedung DPMPTSP dan Kantor DPMPTSP akan pindah ke kantor inspektorat sebelah timur kantor DPMPTSP kantor pos sudah masuk tempat parkir akan segera disesuaikan dan dibuka 105 layanan (dinsos, disperindagkop, dpmptsp, dlh, dpupr, naker, disukcpil, dinkes, dppkad, disdikbud, pdam, bpjs kes, bpjs tk, pajak, bank jateng, polres, dpmptsp jateng, perbankan, imigrasi, BRI)

14 Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Sragen
SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Struktur MPP  Belum terima Gedung DPMPTSP (25x40m2)  1,5 - 2 M untuk sarpras  10 (PU PR, LH, BPN KEPOLISIAN, BPJS, DLL) BO pindah ke lantai atas sarpras dari dpmptsp IT kerja sama dengan kominfo dengan menghubungkan sistem - sistem yang telah dimiliki oleh masing-masing dinas teknis dengan sistem perizinan dpmptsp target launching 2020

15 DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
T E R I M A K A S I H DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

16 Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Pemalang
SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Struktur MPP    target launching 2020