PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran

Presentasi berjudul: "PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran"— Transcript presentasi:

1 PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran 2012-2017
dilingkungan direktorat jenderal pengembangan daerah tertentu KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Aisyah gamawati Sekretaris direktorat jenderal pengembangan Daerah Tertentu Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia Hotel salak heritage, bogor - jawa barat Jum’at 09 maret 2018 KEBERSAMAAN INTEGRITAS AKUNTABILITAS PROFESIONAL

2 Laporan Progres Aset Tetap (Berupa Peralatan dan Mesin)
Total Aset Tetap (berupa Peralatan dan Mesin) Rp ,- Total Aset Tetap Sudah Inventarisasi Penetapan Status Pengguna BMN di Bawah Rp ,- Senilai Rp Sudah Keluar Persetujuan Penetapan Status Pengguna Penetapan Status Pengguna BMN di Atas Rp ,- (ke DJKN) Sudah diusulkan ke DJKN untuk penetapan status engguna berupa Kendaraan mobil Roda 4 Senilai Rp ,- Usulan Pemusnahan Usulan Pemusnahan BMN EKS P2DTK Senilai Rp ,- Proses Verifikasi dan Persetujuan SEKJEN Usulan Penghapusan BMN Eks KPDT senlai Rp ,- Proses Verifikasi dan Persetujuan SEKJEN

3 DIUSULKAN HIBAH KE SEKJEN
PROGRESS HIBAH BMN BANTUAN PEMERINTAH T.A 2012 – 2017 DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU DIUSULKAN HIBAH KE SEKJEN PROSES LAPORAN APIP SUDAH ADA LAPORAN APIP Rp ,- (14%) PROSES VERIFIKASI Rp ,- (86%) KPDT BMN EKS DEPUTI V Rp (37%) BMN Perolehan Tahun terdapat usulan hibah dengan nilai diatas 10 Miliar yang terdiri dari 33 Paket Pekerjaan dengan nilai total Rp ,- Rp ,- (37%) SK PENGHAPUSAN KPB KEMENDESA BMN KEMENDESA Rp ,- (63%) TOTAL BMN Rp ,- Rp ,- (63%) BELUM SK PENGHAPUSAN Rp ,- (44%) ON PROGRESS Rp ,- (56%) USULAN HIBAH SEKJEN SETUJU HIBAH Rp ,- (44%) BELUM SETUJUI Rp ,- (56%) Seluruh Usulan Hibah BMN yang telah diajukan ke SEKJEN Kemndesa, PDT dan Transmigrasi sudah dikeluarkan dari Neraca Pencatatan dan Dimasukan kedalam Laporan Keuangan DITJEN PDTU Tahun Anggaran 2017 dalam Daftar Bantuan Pemerintah di Lingkungan DITJEN PDTU

4 PROGRESS HIBAH BMN BANTUAN PEMERINTAH T
PROGRESS HIBAH BMN BANTUAN PEMERINTAH T.A DITJEN PDTU per direktorat Sudah Diusulkan Hibah Rp ,- Sudah Persetujuan Hibah Rp ,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp ,- PKT Rp ,- Usulan Hibah Diatas 10 Miliar : Pembangunan Dermaga Thn 2015 Kab. Morowali Utara Senilai Rp ,- Pembangunan Dermaga Thn 2015 Kab. Bengkayang senilai Rp ,- BMN TOTAL BMN Rp ,- Sudah diusulkan Hibah Rp ,- Sudah Persetujuan Hibah Rp ,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp ,- Sudah Diusulkan Hibah Rp ,- Sudah Persetujuan Hibah Rp ,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp ,- KONFLIK Rp ,- Sudah Diusulkan Hibah Rp ,- Sudah Persetujuan Hibah Rp ,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp ,- PANGAN Rp ,- Usulan Hibah Diatas 10 Miliar : Peningkatan Jalan Kec. Ketangau Ulu Thn 2015 Kab. Sintang Senilai Rp ,- Pembangunan/Peningkatan Jalan Thn 2016 Kab. Maluku Barat Daya senilai Rp ,- Sudah Diusulkan Hibah Rp ,- Sudah Persetujuan Hibah Rp ,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp ,- PERBATASAN Rp ,- Sudah Diusulkan Hibah Rp ,- Sudah Persetujuan Hibah Rp ,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp ,- BENCANA Rp

5 PERMASALAHAN/KENDALA
Kendala dalam inventarisasi BMN untuk proses penandatanganan bast dan naskah perjanjian hibah NO PAKET BANTUAN TAHUN KABUPATEN PROVINSI PERMASALAHAN/KENDALA 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan 2016 Alor Nusa Tenggara Timur Sudah Di Inventarisasi (BAST dan NPH Belum di Tanda Tangan Karena Menurut Dinas Belum ada PHO) 2. Belu Pekerjaan Bermasalah Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan NPH 3. Pembangunan Air Bersih / Embung Pekerjaan Bermasalah (Embung Jebol ) Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan NPH 4. Pembangunan PLTS Tersebar Kepulauan Aru Maluku Menurut Daerah Pekerjaan Bermasalah dan Daerah tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 5. Pembangunan Embung Sintang Kalimantan Barat Pemeriksaan Kejaksaan (Permasalahan Pekerjaan Pipa yang tidak di Tanam) 6. 7. Pengadaan PLTS Tersebar (SHS/Solar Home System) 100 WP Timor Tengah Utara Sudah Di Inventarisasi Pihak Daerah Tidan Berkenan Untuk Tanda Tangan BAST dan NPH (Pekerjaan Bermasalah 8. Pembangunan PLTS Komunal 5 KWP Malinau Kalimantan Utara Pekerjaan Belum Selesai Pihak Daerah Tidak Mau Terima 9. Pembangunan Jalan Okpol-Molbip-Pepera Panjang 5.300KM Pegunungan Bintang Papua Menurut Daerah Pekerjaan Belum Selesai , Pihak Daerah Tidak Mau Menandatangani BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 10. Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Pepera

6 PERMASALAHAN/KENDALA
Kendala dalam inventarisasi BMN untuk proses penandatanganan bast dan naskah perjanjian hibah NO PAKET BANTUAN TAHUN KABUPATEN PROVINSI PERMASALAHAN/KENDALA 11. Bronjong (DIT Bencana) 2015 Sumenep Jawa Timur Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah Karena Honor Tim Pengendali Daerah Belum Dibayarkan 12 PLTS Komunal 5 KWP (DIT PERBATASAN) 2016 Bengkayang Kalimantan Barat Menurut Daerah Tidak Terpasang/Rusak dan Upah Belum Mau Pekerja Belum Dibayar Oleh Kontraktor (± Rp123jt yang belum upah Pekerjan yang belum dibayarkan) 13. Pembangkit Listrik Penerangan Jalan (DIT PERBATASAN Menurut Daerah Banyak Lampu yang Mati dan banyak yang tidak terpasang sehingga Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 14. Air Bersih (DIT PKT) Kayong Utara Daerah tidak mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah Dikarena tidak Dimanfaatkan oleh Masyarakat 15. Kapal 50 Penumpang (DIT PKT) Buru Selatan Maluku Kapal Rusak dan Tidak Bisa Jalan Sehingga Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 16. Pembangunan Peningkatan Jalan Mamuju Utara Sulawesi Barat Menurut Daerah Pekerjaan Bermasalah dalam Prose Hukum 17. Baliho (Konflik) Menurut Daerah Pekerjaan Tidak Ada dan tidak Dikerjakan 18. Buton Sulawesi Tenggara

7