Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.

Presentasi berjudul: "Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung."— Transcript presentasi:

1 www.kemitraan.or.id Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung

2 www.kemitraan.or.id Pertanyaan yang selalu muncul ketika akan mendirikan BUM Kampung Apa yang akan dilakukan? Kenapa melakukan? Bagaimana melakukan? Besarnya biaya yang dikeluarkan? Kapan kita melakukan? Siapa yang akan melakukan?

3 www.kemitraan.or.id

4 Lalu bagaimana mengelola BUM Kampung agar dapat mencapai tujuan?

5 www.kemitraan.or.id Ada dua cara 1.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2.Standar Operasional Prosedur (SOP)

6 www.kemitraan.or.id Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

7 www.kemitraan.or.id Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 136 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015*: (1)Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa. (2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. (3)Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. (4)Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa. (5)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.  Sebaiknya Rancangan AD/ART disiapkan oleh Tim Persiapan Pendirian BUM Desa  Jika pada saat Musyawarah Desa Rancangan AD/ART belum siap maka bisa disusun setelah kesepakatan Musdes ------------------ *) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

8 www.kemitraan.or.id Tahapan penyusunan AD/ART BUMKampung adalah suatu proses yang meletakkan dasar untuk mempersiapkan BUMKampung menjadi lembaga ekonomi professional pedesaan yang siap untuk mandiri. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) RT merupakan dua hal yang saling terkait namun tidak sama, dan AD/ART memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat organisasi. AD/ART menjadi acuan bagi pengurus/pengelola organisasi BUMKampung maupun dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan.

9 www.kemitraan.or.id PENGERTIAN ANGGARAN DASAR MERUPAKAN KONSTITUSI ORGANISASI LANDASAAN UMUM ARAH ORGANISASI MENGGAMBARKAN STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA SUATU ORGANISASI SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN SUMBER PERATURAN/HUKUM DALAM KONTEKS TERTENTU ORGANISASI

10 www.kemitraan.or.id Pengertian Anggaran Rumah Tangga adalah suatu acuan program dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak pimpinan dan anggota suatu organisasi yang pada intinya berisi Kerangka Umum Program Kerja yang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan dan Anggota Suatu Organisasi. merupakan rangkaian program program Kerja yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara berkesinambungan merupakan Program Utama Badan Pengurus Organisasi yang memberikan arah dalam mewujudkan Rencana Kerja Operasional yang lebih terperinci, setiap tahunnya.

11 www.kemitraan.or.id PerbedaanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DokumenDeskripsiAspek yang Diatur Anggaran Dasar Aturan-aturan pokok yang berfungsi sebagai pedoman.  Nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya  Landasan, asas dan prinsip,  Maksud dan Tujuan,  Visi dan Misi BUMKampung  Fungsi dan Peran  Modal  Jenis usaha/kegiatan usaha,  Tugas, Wewenang dan larangan pengurus,  Struktur Organisasi  Mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan usaha Anggaran Rumah Tangga Landasan operasional dan bersifat teknis mengenai penjabaran atau penjelasan yang lebih rinci dari Anggaran Dasar  Hak dan kewajiban pengelola,  Masa Bakti,  Tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola,  Penetapan jenis usaha, dan sumber modal

12 www.kemitraan.or.id