KURIKULUM AKUNTANSI PUBLIK

Presentasi berjudul: "KURIKULUM AKUNTANSI PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 KURIKULUM AKUNTANSI PUBLIK

2 KURIKULUM

3 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

4 TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

5 SIKLUS KURIKULUM

6 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

7 Capaian Pembelajaran Lulusan
Kurikulum Capaian Pembelajaran Lulusan Bahan Kajian Proses Penilaian

8 Capaian Pembelajaran Lulusan
Profil lulusan perlu disesuaikan karena perubahan lingkungan Revolusi industri 4.0 Perkembangan lingkungan (regulasi, politik, budaya, dll) Profil lulusan  bekerja pada sektor publik Hasil survey lulusan banyak di sektor publik (pemerintah dan non pemerintah)  dipertimbangkan untuk memiliki capaian pembelajaran khusus akuntansi publik. Pengembangan program studi pada sektor publik – lingkungan, perkembangan masa depan. Profil lulusan  akuntan generalis Akuntansi publik menjadi bidang yang diujikan dalam ujian sertifikasi akuntan publik dan akuntan professional Lulusan akuntansi perlu memahami akuntabilitas pemerintah dan organisasi publik Akuntan publik tidak disebut khusus dalam kurikulum akuntansi

9 Capaian Pembelajaran Lulusan Akuntansi Publik
Akuntansi Publik sebagai matakuliah wajib Akuntansi Pemerintahan sebagai matakuliah pilihan Akuntan Generalis Matakuliah bidang Akuntansi Publik dalam matakuliah konsentrasi (3-4 matakuliah): ekonomi publik, manajemen keuangan publik, audit keuangan negara Profil di bidang sektor publik Matakuliah akuntansi pada tataran lanjutan diganti dengan matakuliah Akuntansi Publik: penganggaran dan pengendalian anggaran negara; manajemen aset Ahli di bidang akuntansi publik

10 PROSES

11 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

12 Proses Student Centered Learning Variasikan metodologi mengajar
mahasiswa belajar dan memperoleh pemahaman dosen sebagai tutor karena fokus pada mahasiswa yang menjadi hebat bukan dosennya yang hebat. Variasikan metodologi mengajar kontribusi matakuliah terhadap LO sikap dan kemampuan umum misal kemampuan komunikasi dengan presentasi, tanya jawab; kemampuan kerjasama tim dalam bentuk tugas kelompok, kunjungan lapangan. Sesuaikan metodologi matakuliah dengan beban sks sehingga tidak menggunakan waktu terlalu banyak. Ada materi yang lebih tepat diajarkan dengan metode tertentu agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang benar. Mahasiswa saat ini adalah generasi milineal yang berada dalam Revolusi industry 4.0

13 Proses – Metodologi Pengajaran
Active teaching Mencari literatur dan sumber referensi: jurnal, praktik, regulasi Tugas membaca  membuat ringkasan Collaborative learning  belajar mandiri, menjelaskan kepada rekan dalam satu kelompok, pemecahan masalah. Problem based learning  diskusi dan presentasi Studi kasus  diskusi dan presentasi Tutorial – mencatat jurnal  menyusun laporan keuangan Laboratorium – akuntansi desa, akuntans pemerintah daerah

14 Penilaian Fokus penilaian pada proses bukan sekedar hasil akhir
Setiap tugas mahasiswa diberikan reward penilaian Evaluasi pada kemampuan analisis bukan sekedar menghafal apa yang telah diajarkan. Soal pertanyaan analisis atau evaluasi atas suatu kondisi tertentu  menanyakan kemampuan menggunakan pengetahuan untuk menganalisis masalah. Soal penyelesaian kasus melalui penerapan ketentuan atau teori. Dominasi bobot nilai ujian sebagai penentu kelulusan berkurang <=70%.

15 Bahan Kajian Teori Sektor Publik Lingkup Sektor Publik Regulasi
Praktik Bidang Akuntansi Lingkup Sektor Publik

16 Teori Publik Sektor Karakteristik sektor publik
Akuntabilitas sektor publik Good governance pada sektor pemerintahan Teori agensi sektor publik New Public Management

17 Regulasi Regulasi Pokok Regulasi Pelaksana UU 17/2003 Keuangan Negara
UU 1/2004 Perbendaharaan Negara UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara UU 6 / 2014 Desa UU 23/2014 Pemerintahan Daerah dan perubahan terakhirnya Dll Regulasi Pokok PP 71 / 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Permendagri 69 tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Regulasi Pelaksana

18 Lingkup Sektor Publik Pemerintahan Entitas Berorientasi Nonlaba
Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Pemerintah Desa Badan Layanan Umum Pemerintahan Yayasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Lembaga keagamaan Organisasi politik Entitas Berorientasi Nonlaba

19 Bidang Akuntansi Akuntansi Keuangan Akuntansi Manajemen
Akuntansi berbasis kas dan akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Pelaporan keuangan dan penyelenggaran pemerintahan Akuntansi Keuangan Anggaran Sektor Publik Pengendalian Anggaran Pengukuran dan penilaian kinerja Akuntansi Manajemen Audit Internal Audit Eksternal Audit Sektor Publik Manajemen Keuangan Publik Sistem Informasi

20 Praktik Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi Pemerintah Pusat
Penyusunan anggaran Identifikasi transaksi – penyusunan standar Pencatatan transaksi sesuai dengan SAP Lab akuntansi pemerintah daerah Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi Pemerintah Pusat Akuntansi Desa Akuntansi Badan Layanan Umum Akuntansi Entitas Nonlaba

21 PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

22 Standar Akuntansi Indonesia
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM Standar Akuntansi Syariah Mengatur transaksi Syariah Pelaporan organisasi Syariah Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP / EMKM tergantung entitasnya. Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi nonlaba ISAK 35 (PPSAK 13 – PSAK 45 Dicabut) Mengatur pelaporan Ekuitas = Net aset Diterapkan bersamaan PSAK / SAK ETAP Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual, dengan referensi utama IPSAS / International Public Sector Accounting Standards.

23 ISAK 35 Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyartan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11) Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK.

24 PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
SAP Berbasis Akrual  Lampiran I Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP Berlaku paling lambat TA 2015 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 Menjadi PP SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP Tidak berlaku mulai TA 2015 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 24

25 STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Disertai Publikasi Lainnya PERNYATAAN SAP KERANGKA KONSEPTUAL Interpretasi PSAP (IPSAP) IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin Teknis Buletin Teknis merupakan arahan/ pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 25

26 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Judul PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 Laporan Operasional PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Akuntansi Investasi (Revisi 2016) PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud (2019) 26

27 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Interpretasi PSAP Interpretasi No 1 Transaksi Mata Uang Asing Interpretasi No 2 Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 3 Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 4 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan 27

28 Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
No Bultek Tahun Keterangan 01 Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap 2014 Mengganti Bultek 09 02 Bultek 16 Akuntansi Piutang Mengganti Bultek 16 03 Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud Mengganti Bultek 11 04 Bultek 18 Akuntansi Penyusutan Mengganti Bultek 05 05 Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial 2015 Mengganti Bultek 10 06 Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara Bultek Baru 07 Bultek 21 Akuntansi Transfer 08 Bultek 22 Akuntansi Utang 09 Bultek 23 Akuntansi Pendapatan non Perpajakan 2016 Bultek Baru (berlaku 2017) 10 Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan 28

29 Draf Eksposur PSAP 2019 PSAP PENGATURAN BERSAMA PSAP SEWA
PSAP PROPERTI INVESTASI (PI) PSAP PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (PSTP) REVISI PSAP 10, KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN PSAP KONSESI JASA (KSO)

30 IPSAS Standar akuntansi pemerintahan di dunia mengacu pada IPSAS.
SAP menggunakan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan Standar. BPK menyarankan agar KSAP menyusun beberapa standar yang belum ada dalam SAP namun telah diatur dalam IPSAS. LKPP menyajikan Analisis GAP antara SAP dan IPSAS IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan pendekatan: Standar khusus IPSAS jikga tidak ada IFRS yang mengatur Modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor publik dan privat Modifikasi hanya dilakukan dengan menyesuaikan istilah yang lebih tepat untuk sektor publik. 30

31 IPSAS IPSAS Bases IPSAS 1 Presentation of Financial Statements IAS 1
Cash Flow Statements IAS 7 IPSAS 3 Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies IAS 8 IPSAS 4 The Effects of Changes in Foreign Exchange IAS 21 IPSAS 5 Borrowing Costs IAS 23 IPSAS 6 Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities IAS 27 IPSAS 7 Accounting for Investments in Associates IAS 28 IPSAS 8 Financial reporting of Interests in Joint Ventures IAS 31 IPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions IAS 18 IPSAS 10 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 29 IPSAS 11 Construction Contracts IAS 11 IPSAS 12 Inventories IAS 2 IPSAS 13 Leases IAS 17

32 IPSAS IPSAS Bases IPSAS 14 Events After the Reporting Date IAS 10
Financial Instruments: Disclosure and Presentation IAS 32 IPSAS 16 Investment Property IAS 40 IPSAS 17 Property, Plant and Equipment IAS 16 IPSAS 18 Segment Reporting IAS 14 IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IAS 37 IPSAS 20 Related Party Disclosures IAS 24 IPSAS 21 Impairment of Non-Cash Generating Assets IAS 36 IPSAS 22 Disclosure of Financial Information About the General Government Sector - IPSAS 23 Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) IPSAS 24 Presentation of Budget Information in Financial Statements IPSAS 25 Employee Benefits IAS 19 IPSAS 26 Impairment of Cash-Generating Assets

33 IPSAS IPSAS Bases IPSAS 27 Agriculture IAS 41 IPSAS 28
Financial Instruments: Presentation IAS 32 IPSAS 29 Financial Instruments: Recognition and Measurement IAS 39 IPSAS 30 Financial Instruments: Disclosure IFRS 7 IPSAS 31 Intangible Assets IAS 38 IPSAS 32 Service Concession Arrangements: Grantor IFRIS 12 IPSAS 33 First time Adoption of Accrual Basis IFRS 1 IPSAS 34 Separate Financial Statements IAS 27 IPSAS 35 Consolidated Financial Statements IFRS 10 IPSAS 36 Investment in Association and Joint Ventures IFRS IPSAS 37 Joint Arrangement IFRS 11 IPSAS 38 Disclosures in Interest in Other Entity IFRS 12 IPSAS 39 Employee Benefit IAS 19 IPSAS 40 Public Sector Combination

34 IPSAS IPSAS Bases IPSAS 41
Financial Instruments: Recognition and Measurement IFRS 9 IPSAS 42 Social Benefit The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities Cash Basis IPSAS – Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting RPG 1 REPORTING ON THE LONG-TERM SUSTAINABILITY OF AN ENTITY’S FINANCES RPG 2 FINANCIAL STATEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS RPG 3 REPORTING SERVICE PERFORMANCE INFORMATION DRAFT Lease, infrastructure assets, measurement, heritage, nonexchange expense, revenue, public sector specific financial instrument

35 Kesimpulan Kurikulum Akuntansi Publik
Kurikulum terdiri dari capaian pembelajaran lulusan, proses, bahan kajian dan penilaian. Seberapa luas dan dalam pembelajaran akuntansi publik tergantung desain program studi, yang dipilih berdasarkan visi misi program dan hasil dari survey lulusan. Desain program studi terkait bidang akuntansi publik akan mempengaruhi bahan kajian yang diberikan sehingga akan mempengaruhi jumlah matakuliah Bahan kajian terdapat unsur: teori, regulasi, praktik, plihan bidang akuntansi dan lingkup sektor publik 35

36 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
TERIMA KASIH Dwi Martani atau

37 BACK-UP KURIKULUM PENDIDIKAN AKUNTANSI

38 PENYUSUNAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI

39 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

40 KOMPETENSI LULUSAN Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan pengabdian masyarakat: Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

41 KKNI : RUMUSAN PENGETAHUAN

42 KKNI : RUMUSAN KETRAMPILAN KHUSUS

43 KKNI AKUNTANSI SIKAP bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta  rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan masyarakat dan lingkungan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan.

44 PENGUASAAN PENGETAHUAN
KKNI AKUNTANSI PENGUASAAN PENGETAHUAN Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang Akuntansi Keuangan: Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi Siklus Akuntansi Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan Analisis laporan keuangan c. Menguasai konsep teoritis secara mendalam Akuntansi Biaya dan Manajemen: Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa Perencanaan dan penganggaran Manajemen berbasis aktivitas Pengukuran dan pengendalian kinerja

45 PENGUASAAN PENGETAHUAN
KKNI AKUNTANSI PENGUASAAN PENGETAHUAN Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi: Keputusan keuangan Nilai waktu uang Penganggaran modal Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan Kebutuhan modal kerja Analisis arus kas Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan i. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan procedural tentang penggunaan teknologi informasi. j. Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi

46 PENGUASAAN PENGETAHUAN
KKNI AKUNTANSI PENGUASAAN PENGETAHUAN l. Menguasai konsep dan prinsip tentang manajemen dan organisasi: Organisasi, Tata kelola, Manajemen risiko Manajemen strategi, Pengendalian internal, dan Lingkungan bisnis

47 PENGUASAAN KETRAMPILAN KHUSUS
KKNI AKUNTANSI PENGUASAAN KETRAMPILAN KHUSUS Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan Mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku. Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku. Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan.

48 PENGUASAAN KETRAMPILAN KHUSUS
KKNI AKUNTANSI PENGUASAAN KETRAMPILAN KHUSUS Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi. Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan system (System Development Life Cycle/SDLC) Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian

49 PENGUASAAN KETRAMPILAN UMUM
KKNI AKUNTANSI PENGUASAAN KETRAMPILAN UMUM Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya

50 PENGUASAAN KETRAMPILAN UMUM
KKNI AKUNTANSI PENGUASAAN KETRAMPILAN UMUM mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan

51 STANDAR ISI PEMBELAJARAN
DITUANGKAN DALAM BAHAN KAJIAN YANG DISTRUKTURKAN DALAM BENTUK MATAKULIAH

52 REVOLUSI INDUSTRI 4.0

53 Sumber: World Economic Forum
Revolusi Industri 4.0 ? “ Revolusi Industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. “ Sumber: World Economic Forum 53

54 Sumber: World Economic Forum
Era Society 5.0 ? “ “ Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik “Super Smart Society” Sumber: Pidato Sinzo Abe dan World Economic Forum Di Davos, Januari 2019 Sumber: World Economic Forum 54

55 Disrupsi Teknologi Sumber: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kemenristek Dikti

56 Permasalahan Baru Sumber: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kemenristek Dikti

57 Tantangan Lulusan Sumber: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kemenristek Dikti

58 Literasi Manusia Sumber: Tim KKNI Direktorat Pembelajaran

59 Literasi Baru di Era 4.0 Sumber: Tim KKNI Direktorat Pembelajaran

60 Generasi 4.0 Sumber: Tim KKNI Direktorat Pembelajaran

61 Life-long Learning Sumber: Tim KKNI Direktorat Pembelajaran