EVALUASI RB DALAM KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMDA

Presentasi berjudul: "EVALUASI RB DALAM KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMDA"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI RB DALAM KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMDA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Rakor PPRB Pemda, Batam, 3 – 5 Juli 2019

2 OUTLINE Esensi RB; Dasar Hukum & Mandat; Binwas Dlm RB Pemda; Peran APIP dlm RB & Area Pengawasan; Evaluasi Sub Area Pengawasan; Rekomendasi Pengiatan APIP (KPK); Arah Kebijakan Penguatan.

3 INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAH (2018)
ESENSI PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI 100 84 76 67 55 53 52 Singapura Brunei Malaysia Thailand Filipina Vietnam SKOR NEGARA Indonesia INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAH (2018) *Komponen Indeks Efektivitas Pemerintah Kualitas layanan publik, Derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik; Kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan Kredibilitas Pemerintah Komponen EoDB: Starting a business Dealing wit consruction permits Getting electricity Registertering property Getting credit Protecting minority investor Paying taxes Trading across borders Enforcing contracts Resplving insolvensy Komponen CPI Global Insight Country Risk Ratings; Political and Economy Risk Consultancy. World Economic Forum, Political Risk Service, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, World Justice Project – Rule of Law Index. IMD World Competitiveness Yearbook Varieties of Democracy.

4 MANDAT EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEPADA APIP
DASAR HUKUM MANDAT EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEPADA APIP PASAL 3 PERMEN PAN 14/2014 TTG PEDOMAN EVALUASI RB “PMPRB dikoordinasikan oleh Inspektorat”  Psl 19 Permendagri 135/2018 PERMENDAGRI 135/2018 Mendagri melalui Irjen melakukan pengawasan pelaksanaan RB Provinsi Permen PAN 14/2014 LAMP 1.D.6 PERMENDAGRI 35/2018 TTG JAKWAS 2019 “APIP melakukan kegiatan Evaluasi RB”   Permendagri 38/2018 Psl 20 Permendagri 135/2018 ROMAWI V.43 PERMENDAGRI 38/2018 TTG PEDUM APBD 2019 “Penganggaran Kegiatan Penegakan Integritas a.l Evaluasi RB”  GWPP melalui Inspektur Daerah melakukan pengawasan RB Kab/Kota Permendagri 33/2018 REGULASI PASAL 15 PERMENDAGRI 135/2018 TTG PERCEPATAN RB PEMDA “Inspektorat Daerah melakukan evaluasi internal pelaksanaan RB” 

5 GWPP. Binwas umum & teknis Gubernur sbg Kepala Daerah
BINWAS PEMDA & 8 AREA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH K/L Pembinaan Pengawasan Binwas Teknis Binwas Umum MENDAGRI GWPP. Binwas umum & teknis Provinsi PD Provinsi Gubernur sbg Kepala Daerah Kab/Kota Binwas Umum 8 Area RB

6 4 PERAN APIP DALAM RB 1 2 3 4 PJ SUB AREA PENGAWASAN
PELAKSANA 8 AREA PERUBAHAN Sebagai bagian perangkat daerah yang paling utama dinilai pelaksanaan kualitas Reformasi Biroksai di Lingkungan Pemda 1 2 PJ SUB AREA PENGAWASAN Sebagai penanggungjawab area perubahan Penguatan Pengawasan, yang meliputi: Pelaksanaan SPIP Pengendalian Gratifikasi Peningkatan Kapabilitas APIP Pembangunan dan Pengembangan WBS Penanganan Benturan Kepentingan (CoI) Pembangunan Zona Integritasmenuju WBK/WBBM Penangana Pengaduan Masyarakat (Dumas) 3 4 COUNTERPART PELAKSANAAN RB Sebagai penghubung/perantara Pemerintah Daerah dengan pihak eksternal (Kemen PAN dan Kemendagri, dll) EVALUATOR PENILAIAN MANDIRI RB Sebagai asesor yang melakukan quality assurance dan quality control pelaksanaan RB

7 SUB AREA PENGAWASAN       7 Pemda telah mencapai SPIP Level III
GRATIFIKASI tersedia kebijakan Gratifikasi UPG terbentuk dan aktif Telah disosialisasikan Gratfikasi Terdapat mekanisme pelaporan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan PENANGANAN DUMAS tersedia kebijakan Dumas Tersedia unit kerja penanganan Dumas Dumas telah ditindaklanjuti telah dilakukan evaluasi  7 SUB AREA PENGAWASAN WBS tersedia kebijakan WBS Telah disosialisasikan WBS Terdapat mekanisme pelaporan Telah dilakukan evaluasi penerapan KAPABILITAS APIP APIP telah mencapai kapabilitas level III   CONFLICK OF INTERST Tersedia kebijakan CoI Telah disosialisasikan CoI Terdapat mekanisme pelaporan Telah dilakukan evaluasi   ZI Telah dibangun/deklarasikan Telah diusulkan WBK WBBM Telah terdapat unit kerja WBK WBM

8 POTRET EVALUASI SUB AREA PENGAWASAN SUB AREA PENGAWASAN DAN TLHP BPK
SPIP 160 Pemda SPIP Level III TLHP BPK 63 % penyelesaian TLHP BPK GRATIFIKASI 23 Prov kab/kota Telah membentuk UPG 480 laporan gratifikasi DUMAS Belum terintegrasi kanal dumas Dumas belum ditangani KAPABILITAS APIP 122 Pemda Level 3 SUB AREA PENGAWASAN DAN TLHP BPK ZONA INTEGRITAS 11 Pemda yang telah ZI WBS 55,71% % yang WBS CoI (conflict of Interest) 55 % yang telah menerapkan CoI Sumber :Diolah dari berbagai sumber, 2019

9

10

11    CATATAN PELAKSANAAN RB  5 01 02 03 04 05
Kecenderungan ingin nilai tinggi, namun sebatas melengkapai dokumen penilaian MASIH BERSIFAT PROSEDURAL 01 RB belum dijadikan indikator kinerja Pemda BELUM BERORIENTASI PADA MANFAAT 02 Hanya dilakukan oleh sebagian kecil PNS di Pemda, BELUM DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS 03 Keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan dengan indikator kinerja yang menjadi acuan evaluasi. BELUM TERSUSUN INDIKATOR KINERJA MASING-MASING AREA PERUBAHAN 04 05 BELUM TERSEDIANYA TENAGA ASESOR PMPRB Apip Belum Memiliki Serifikasi Keahlian Sebagai Asesor PMPRB    

12

13 TINJUT REKOMENDASI BID ANGGARAN PENGAWASAN
Romawi V.54 PERMENDAGRI 33/2019 (PEDUM APBD 2020) 0,60% > Rp36 M 0,30% > Rp60 M 0,90% 0,50% > Rp15 M 0,75% > Rp10 M 1,0% > Rp2 T Rp1 T sd Rp2 T > Rp10T Rp4 T – Rp10 T s.d Rp1 T s.d Rp4 T PROVI NSI (DARI TOTAL BELANJA) KABUPATEN / KOTA (DARI TOTAL BELANJA)

14 TINJUT REKOMENDASI KELEMBAGAAN (RANCANGAN PERUBAHAN PP 18/2016 TTG PERANGKAT DAERAH)
WEWENANG Penambahan fungsi pencegahan korupsi dan pengawasan Reformasi Birokrasi Melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/kerugian daerah TANPA persetujuan KDH TATA KELOLA Pelaporan LHP yang berinidkasi penyalahgunaan wewenang/kerugian berjenjang kepada Mengdari atau GWPP Supervisi hasil pengawasan berjenjangan bersama BPKP APARATUR Pengangkatan dan Pemberhentian Inspektur harus dikonsultasikan kepada Mendgari Pansel ditetapkan KDH setelah konsultasi dengan Mendagri Mendagri supervise proses pengisian Inspektur Daerah STRUKTUR Penambahan 1 Unit Kerja Eselon III Untuk Penanganan Pengaduan Masyarakat

15 REKOMENDASI PENGUATAN SDM (PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PEJABAT INSPEKTORAT, POLA PELAPORAN DAN PENJAMINAN KUALITAS) Wakil Presiden Menteri Dalam Negeri Gubernur BPKP BPKP Perwakilan MENTERI K/L ITJEN K/L Inspektorat Provinsi : garis komando : persetujuan pengangkatan/pemberhentian & Pelaporan berindikasi KKN dan/atau penanganan Dumas : koordinasi dalam penjaminan kualitas LHP : Pelaporan hasil pengawasan non KKN dan Laporan keuangan dan kinerja sbg SKPD Bupati/Walikota Inspektorat Kab/Kota

16 KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI RB
MONEV BERKELANJUTAN REWARD & PUNISHMENT built in / inheren dalam setiap aktivitas, RB bukan hanya sekali dalam setahun “Rotten apple” Jangan biarkan “yang busuk” memegang peranan penting SOSIALISASI MASIF Pembangunan RB secara Inklusif TEAM WORK Bukan hanya kerja Inspektorat dan Biro Organisasi KOMITMEN Tone at the top and walk the talk

17 Terima Kasih PROMOTING VALUES FOR