Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik.

Presentasi berjudul: "Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik."— Transcript presentasi:

1 Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018

2 2 Tantangan Demografi Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013), dan United Nations (2013) Jumlah Penduduk (000) Dependency ratio Catatan: Dependency ratio: Jumlah penduduk usia 65 thn ke atas + usia 0-14 thn / Jumlah penduduk usia 15-64 tahun

3 3 Pendidikan Pre-Natal dan Pendidikan Anak Usia Dini

4 4 Perkembangan Otak Puncak perkembangan pengamatan, pendengaran, dan bahasa berkembang pada 1.000 hari pertama (janin – 2 tahun) hingga sebelum usia 5 tahun Surat Luqman Ayat 14: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapaknya, hanya kepada-Kulah kembalimu.

5 5 CHILD WITH STUNTED BRAIN DEVELOPMENT HEALTHY, CARED FOR CHILD

6 6

7 7 Penyebaran Skor Skolastik Dan Non-Skolastik Dari Kesiapan Sekolah Siswa Sumber: Unicef, 2011 Catatan: Kompetensi Skolastik, meliputi: pra membaca, pra menulis, pra matematika, berbahasa, problem solving, dan motorik kasar. Sedangkan kompetensi Non-Skolastik meliputi: kemandirian, komunikasi, kemampuan membina hubungan, dan sikap kerja. Skor Anaka-anak yang Mengikuti dan Tidak Menikuti PAUD Sumber: Bank Dunia, 2013 Catatan: Penelitian dilakukan kepada anak sejak usia 6 tahun hingga 9 tahun. Yang diteliti adalah kemampuan dalam bidang Bahasa Indonesia dan matematika (menggunakan pertanyaan pertanyaan sederhana), serta perkembangan kognitif (menggunakan Ravent Test) Kesiapan Sekolah

8 8 PAUD Investasi Negara Walter Mischell and Ebbe Ebbesen, 1970: Marsmellow Test – menunda kenikmatan (delayed gratification) James Heckman Peraih Nobel Ekonomi, 2000: Pentingnya investasi pendidikan bagi keluarga yang kurang beruntung untuk memperoleh persamaan akses terhadap pengembangan sumber daya manusia sejak dini; Mengembangkan kemampuan kognitif, kecakapan sosial, kesehatan sedini mungkin – sejak lahir sampai dengan usia lima tahun; Variabel non-kognitif (soft skills) penentu keberhasilan hidup: keterampilan meregulasi diri, menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, kecenderungan membuat rencana.

9 9 Secara Ekonomi: Rate of Return of Human Capital Investment Terhadap Anak Stunted (kerdil): The Link Between Stimulation and Stunting in Children Diadaptasi dari: Grantham-McGregor, 2010 Bukti Empirik

10 10 KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS

11 11 Kebijakan PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Memperluas akses terhadap program PAUD dan Dikmas yang tepat sasaran, proses, dan hasil pembelajaran. Memperkuat mutu satuan PAUD dan Dikmas yang terakreditasi, mandiri, dan berdaya saing. Meng- upgrade program PAUD dan Dikmas sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, dan kearifan lokal. Mempererat hubungan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

12 12 Persiapan Penerapan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

13 Perpres No. 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. -- Education 2030 Framework for Action Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD

14 14 PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kewenangan Pemerintah Pusat : 1.Penerbitan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 2.Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Pemerintah Daerah: 1.Satuan Pendidikan: Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah Pintar, Sekolah Rumah) 2.Program PAUD dan Dikmas: Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan, dan pendidikan lainnya (pendidikan keluarga). (Pasal 26, Undang-Undang No.20/2013) Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pasal 5 (3):Pasal 4 (2): Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini ; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan. Materi muatan SPM mencakup: a. Jenis Pelayanan Dasar; b. Mutu Pelayanan Dasar; dan c. Penerima Pelayanan Dasar.

16 Penerima Layanan/Sasaran dan Jenis Layanan PAUD Pendidikan Kesetaraan Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Sumber: PP No. 2/2018 TK Kelompok Bermain TPA SPS Paket A Paket B Paket C

17 Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Penerbitan Juknis; NSPK Penguatan Mutu Akreditasi Pembinaan dan Pengawasan Pendataan dan Rekrutmen Penyiapan Anggaran, PTK, dan Sarpras Koordinasi dan Pembinaan Pembelajaran Evaluasi Rekrutmen Peserta Didik dan Pendidik Penyiapan Perangkat Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran dan Motivasi Administrasi Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran dan Laporan Pemerintah Pemerintah Daerah Satuan Pendidikan

18 PESERTA DIDIK PAUD BERDASARKAN UMUR DI DAPODIK USIA 0-6 TAHUN SEBANYAK 6.125.105 ANAK 0 th.1 th.2 th.3 th.4 th.5 th.6 th.> 6 th. Data Dapodik PAUD dan Dikmas JAN 2018

19 19 Data Penerima Layanan PAUD (Peserta Didik PAUD) Dapodik 2017: Peserta Didik PAUD Usia 0-6 Tahun masuk Dapodik sebanyak; 6,1 Juta anak Data Peserta Didik PAUD SPM adalah Usia 5-6 Tahun, dan yang masuk di Dapodik sebanyak; 3,867 Juta anak (BPS 2017) Data Anak Usia 0-6 tahun sebanyak 32 Juta Anak Data Anak Usia 3-6 tahun sebanyak 19,2 Juta Anak Seharusnya Minimal 9,6 juta anak usia 5-6 tahun masuk di Dapodik Kemdikbud sebagai layanan wajib SPM (PP No. 2 Tahun 2018) Masih dibutuhkan data anak usia 5-6 tahun masuk dalam Dapodik Kemdikbud sebanyak 5,733 juta Anak Tahun 2018 telah disediakan anggaran DAK sebesar Rp 4,07 T

20 20 Gerakan Akreditasi Nasional Mendukung Mutu SPM Layanan PAUD dan Kesetaraan sesuai PP No. 2 Tahun 2018 Pemetaan Mutu Pembinaan Verifikasi Dinas Pendidikan (Kabid, Kasi, Penilik) dan Ormit Assesor PAUD dan Dikmas PP dan BP PAUD Dikmas 29 UPT Ditjen PAUD dan Dikmas BAN PAUD dan Dikmas Akreditasi BAP PAUD dan Dikmas di 34 Propinsi SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal EDS – Evaluasi Diri Satuan --> Seluruh penerima bantuan wajib mengisi

21 21 Kebijakan Mendukung penerapan PP No 2 Tahun 2018 PUSAT 1. Perbaikan data layanan (satuan Pendidikan) dan penerima layanan (Peserta didik) dalam Dapodik 2. Penyiapan dukungan pendanaan: a. DAK Fisik SKB sebagai penyelenggaran PAUD dan Kesetaraan b. DAK Fisik PAUD (prioritas tahun 2019 untuk TK Negeri) c. BOP DAK Nonfisik PAUD untuk >7 juta anak d. BOP DAK Kesetaraan untuk > 600.000 Anak usia 7-18 tahun 3.Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SPN) PAUD dan Standar Kesetaraan 4.Penyiapan Permendikbud tentang Juknis SPM PAUD dan Kesetaraan 5.Sosialisasi penerapan SPM PAUD dan Kesetaraan DAERAH 1.Rekrutmen dan pendataan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan segera di masukkan ke Dapodik 2.Penertiban Satuan Pendidikan: legalitas dan kelayakan (akreditasi) 3.Perencanaan dana dukungan APBD untuk insentif pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan dukungan opersional pembelajaran 4.Sosialisasi dan koordinasi penerapan SPM 5.Mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan untuk mendukung pelaksanaan SPM

22 22 TERIMA KASIH