Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Presentasi berjudul: "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Provinsi Jawa Barat Tahun Forum Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Bandung, 13 Maret 2019 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Barat

2 STRUKTUR PAPARAN Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 01 02 Target dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 03 Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019 04 Usulan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN

4 AMANAT TERKAIT PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional RAN MAPI bagian dari penyusunan arah kebijakan dan strategi infrastruktur PUPR 2015–2025 dalam menindaklanjuti upaya-upaya mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim VISIUM 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas) 88% Air Minum ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T 4

5 Arah Kebijakan Utama meliputi 4 aspek ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan utama pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan visium PUPR difokuskan untuk pemenuhan akses terhadap air minum dan sanitasi menuju kota tanpa permukiman kumuh. Perwujudan Permukiman layak huni (livable settlement) Penerapan Bangunan Gedung Hijau Pembangunan Permukiman Tahan Bencana Penerapan Teknologi dan Permukiman Ramah Lingkungan

6 Strategi PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pemenuhan Standard Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Standard Pelayanan Minimal (SPM) pada permukiman di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kawasan yang mempunyai kepentingan nasional Prioritas penanganan di daerah rawan air dan rawan sanitasi tinggi pada kab/kota dengan fiskal rendah Penetapan lokasi berdasarkan kriteria rawan air dan rawan sanitasi serta ketersediaan dokumen perencanaan Keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman melalui penguatan database Pemanfaatan alternatif pendanaan berdasarkan kondisi fiskal daerah (KPBU, DAK, Hibah SR) Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat

7 KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pembinaan Terhadap Pemerintah Daerah Perwujudan Permukiman Layak Huni (Livable Settlement) Penyusunan Dokumen RISPAM sesuai dengan PP122/2015 dan Permen PUPR 19/2016 ( 27 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen RISPAM) Penyusunan Dokumen SSK sesuai dengan Permen PUPR No 21/PRT/M/2017 ( 27 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen SKK) Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota sesuai dengan UU 1/2011 ( 27 Kabupaten Kota sudah memiliki SK Kumuh) Penyusunan PERDA Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sesuai dengan UU 1/2011 (Kota Cirebon sudah memiliki Perda Kumuh) Penyusunan Dokumen RP2KPKP sesuai dengan UU 1/2011 ( 11 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen RP2KPKP)

8 KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pembinaan Terhadap Pemerintah Daerah Penerapan Bangunan Gedung Hijau dan Pembangunan Permukiman Tahan Bencana Penerapan Bangunan Tahan Gempa melalui implementasi Perda BG sesuai dengan UU 28/2002 Penerapan Permukiman Green Building sesuai dengan UU 28/2002 Penerapan SLF dan Penguatan TABG Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dan Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) sesuai dengan Perda BG Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) sesuai UU 24/2007

9 KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diprioritaskan pada daerah rawan air tinggi dengan fiskal rendah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Pengelolaan Persampahan diprioritaskan pada daerah sanitasi tinggi dengan fiskal rendah Penanganan Permukiman Kumuh melalui peningkatan akses air minum dan sanitas, serta penataan dalam rangka perubahan wajah kawasan Dukungan Infrastruktur dalam rangka Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang multifungsi sebagai meeting point Pengelolaan Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara

10 MEKANISME PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Komponen Infrastuktur Lokus Penanganan Target Permukiman Layak Huni (Livable Settlement) Klaster A B C D Air Minum Penataan Kawasan Sanitasi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Permukiman Pengaturan Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Permukiman Perencanaan Pemanfaatan Pembangunan Pengendalian

11 KLASTERISASI KAB/KOTA
Dari 514 kab/kota di seluruh Indonesia KLASTER A KLASTER B KLASTER C KLASTER D Kab/Kota yang dikategorikan sebagai kegiatan di Kawasan Strategis Nasional (KSN), Direktif Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala Regional, MYC Lanjutan, dan PHLN Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan memiliki RISPAM >75% : 50 Kab/Kota Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan memiliki RISPAM <75% : 176 Kab/Kota Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan belum memiliki RISPAM : 9 Kab/Kota Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tidak tinggi dan memiliki RISPAM >75% : 66 Kab/Kota Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tidak tinggi dan memiliki RISPAM <75% : 69 Kab/Kota Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tidak tinggi dan belum memiliki RISPAM : 7 Kab/Kota Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan sanitasi dan memiliki SSK : 194 Kab/Kota Kab/Kota yang tidak rawan sanitasi dan memiliki SSK : 158 Kab/Kota Kab/Kota belum memiliki SSK : 25 Kab/Kota Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air dan kerawanan sanitasi yang tinggi yang memiliki dokumen perencanaan RISPAM dan SSK : 137 Kab/Kota Kab/Kota yang diupayakan memiliki mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim dalam rangka mewujudkan permukiman tahan bencana

12 KLASTERISASI KABUPATEN / KOTA
PROVINSI JAWA BARAT KLASTER A KLASTER B Kab/Kota yang dikategorikan sebagai berikut: kegiatan di Kawasan Strategis Nasional (KSN), Direktif Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala Regional, MYC Lanjutan, dan PHLN 1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Bandung Barat 3. Kabupaten Bogor 4. Kabupaten Karawang 5. Kabupaten Sumedang 6. Kota Cimahi KLASTER D KLASTER C 1. Kabupaten Bandung 14. Kabupaten Subang 2. Kabupaten Bandung Barat 15. Kabupaten Sukabumi 3. Kabupaten Bekasi 16. Kabupaten Sumedang 4. Kabupaten Bogor 17. Kabupaten Tasikmalaya 5. Kabupaten Ciamis 18. Kota Bandung 6. Kabupaten Cianjur 19. Kota Banjar 7. Kabupaten Cirebon 20. Kota Bekasi 8. Kabupaten Garut 21. Kota Bogor 9. Kabupaten Indramayu 22. Kota Cimahi 10. Kabupaten Karawang 23. Kota Cirebon 11. Kabupaten Kuningan 24. Kota Depok 12. Kabupaten Majalengka 25. Kota Sukabumi 13. Kabupaten Purwakarta 26. Kota Tasikmalaya 1. Kabupaten Bekasi 7. Kabupaten Majalengka 2. Kabupaten Ciamis 8. Kabupaten Purwakarta 3. Kabupaten Cianjur 9. Kabupaten Subang 4. Kabupaten Cirebon 10. Kabupaten Sukabumi 5. Kabupaten Garut 11. Kabupaten Tasikmalaya 6. Kabupaten Kuningan 12. Kota Banjar 13. Kota Depok 45 Kab/Kota ditetapkan berdasarkan kriteria Rawan Air dan Rawan Sanitasi serta memiliki Dokumen Perencanaan RISPAM dan SSK yang berada di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

13 TARGET DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
2 TARGET DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN

14 SDGs, SPM dan Universal Acces
SPM Pekerjaan Umum (Permen PUPR 29/2018) SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi  Pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota (regional) SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik Daerah Provinsi  Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota. SPM Sub Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Meningkatkan persentase cakupan air minum menjadi 88% Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan menjadi Ha Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak menjadi 85% Target Pembangunan Infrastruktur Permukiman Nasional Tahun

15 CAPAIAN PELAYANAN PROVINSI JAWA BARAT
Cakupan pelayanan persampahan pada tahun 2018 sebesar 67,87%, CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN Luas kawasan kumuh tertangani pada tahun ,19 Ha LUAS KAWASAN KUMUH Cakupan pelayanan air limbah pada tahun 2018 sebesar 70,74%, CAKUPAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK Cakupan pelayanan air minum pada tahun 2018 sebesar 76,85%. CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM

16 CAPAIAN PELAYANAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

17 CAPAIAN PELAYANAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

18 TARGET DAN CAPAIAN PELAYANAN
PROVINSI JAWA BARAT

19 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
3 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

20 Jumlah Anggaran (x Rp1.000.-)
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 No Sektor Jumlah Program Jumlah Anggaran (x Rp ) 1 Pengembangan Kawasan Permukiman 4 2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 6 3 Penyehatan Lingkungan Permukiman 20 Air Minum Total 33

21 INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sempur Kota Bogor 2 Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sempur Kota Bogor 3 Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Potensial Talun dan Mundu Kabupaten Cirebon 4 Supervisi Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Potensial Talun dan Mundu Kabupaten Cirebon 1 Revitalisasi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi 2 Revitalisasi Pasar

22 INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 PENYEDIAAN AIR MINUM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1 Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sukaresik untuk Kawasan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya 2 Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Kabupaten Cianjur 3 Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Kabupaten Cirebon 1 Pembangunan Program Air Limbah Perdesaan Padat Karya Kabupaten Bandung Barat (10 Lokasi) 2 Pembangunan Program Air Limbah Perdesaan Padat Karya Kabupaten Cirebon (10 Lokasi)

23 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

24 KEBIJAKAN PRIORITAS PROGRAM TA. 2020
RANCANGAN PROGRAM TA. 2020

25 SKENARIO PENDANAAN TA. 2020

26 SKENARIO PENDANAAN TA. 2020

27 ISU – ISU STRATEGIS BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT 1 Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) di permukiman dan perkotaan 2 Dukungan terhadap Wilayah Pengembangan Strategis di Provinsi Jawa Barat (WPS 7: Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi, WPS 8: Jakarta-Cirebon-Semarang dan WPS 9: Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Jawa Barat (Bodekarpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya) 3 Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung dan Cirebon Penyediaan prasarana air minum perkotaan dan pedesaan, Penyediaan prasarana air limbah komunal di area resiko sanitasi, Program penanganan Sungai Citarum Harum Penanganan stunting di 13 Kabupaten di Jawa Barat Pengurangan kawasan kumuh di lokasi prioritas skala kawasan dan skala lingkungan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada 4 Keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman melalui penguatan database 5 Pemanfaatan alternatif pendanaan berdasarkan kondisi fiskal daerah (KPBU, DAK, Hibah, SR) 6 Pembagian peran dalam proses pembangunan infrastruktur permukiman (pemerintah, Swasta, Akademisi, Pemerhati/Praktisi dan masyarakat)

28 USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020 Air Minum Pengembangan Kawasan Permukiman Anggaran Pendanaan Rp Jumlah program pembangunan 14 Kegiatan Anggaran Pendanaan Rp Jumlah program pembangunan 6 Kegiatan Rp Program Pembangunan 73 Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman Penataan Bangunan dan Lingkungan Anggaran Pendanaan Rp Jumlah program pembangunan 47 Kegiatan Anggaran Pendanaan Rp Jumlah program pembangunan 6 Kegiatan

29 USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020 USULAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN USULAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1 Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Agropolitan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Indramayu 2 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kabupaten Ciamis 3 Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kabupaten Kuningan 1 Penyusunan Dokumen RTBL Kabupaten Pangandaran 2 Penataan Alun – Alun Kabupaten Garut 3 Penyusunan DED Kota Sukabumi 4 Pembangunan RTH Kabupaten Bogor Kota Tasikmlaya

30 USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020 USULAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1 Penyusunan Outlineplan dan DED Drainase Lingkungan Kabupaten Kuningan Kabupaten Pangandaran Kota Sukabumi 2 Penyusunan Rencana Induk dan DED Air Limbah Kabupaten Bekasi Kabupaten Subang 3 Penyusunan DED TPA Purbahayu Kabupaten Ciamis 4 Pembangunan IPAL Terpusat Kota Bogor 5 Pembangunan IPLT Kabupaten Cianjur Kota Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Tasikmalaya 6 Pembangunan Sanimas Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi Kota Banjar 7 Pembangunan Drainase Lingkungan Kabupaten Indramayu Kota Cirebon 8 Pembangunan TPA Kota Sukabumi Kabupaten Ciamis 9 Pembangunan TPST 3R Kabupaten Majalengka Kabupaten Bekasi Kabupaten Pangandaran Kabupaten Sumedang Kabupaten Bogor Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Cirebon Kabupaten Bandung Barat 10 Pembangunan IPL TPA Cijeruk

31 USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020 USULAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1 Pembangunan jaringan perpipaan Kampus ITB Jatinangor 2 Pengembangan SPAM IKK Kabupaten Sukabumi 3 Pembangunan SPAM IKK Kabupaten Bandung Kabupaten Majalengka Kabupaten Indramayu 4 Optimalisasi SPAM IKK Kota Cirebon Kota Banjar 5 Optimalisasi Sitem Cilongkrang 6 Perluasan SPAM IKK Kota Bogor 7 SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) TAHAP I

32 TERIMA KASIH