STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI PUBLIK NON PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI PUBLIK NON PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI PUBLIK NON PEMERINTAH

2 Kebutuhan accounting framework and standard yang berbeda
Entitas Publik Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness) Tujuan entitas publik – bukan laba pencapaian program Karakteristik unik pengguna LK entitas tidak ada kepemilikan, kontribusi Kebutuhan accounting framework and standard yang berbeda

3 Entitas Nirlaba Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggunggjawabannya adalah Laporan Keuangan SAK UMUM Standar untuk entitas komersial Standar Acuan Entitas Nirlaba PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba + atau SAK ETAP + DIGANTI PSAK 45 ISAK 35 DICABUT

4 Standar Akuntansi Publik
Organisasi Publik Non Pemerintah Organisasi kemasyarakatan, Yayasan, lembaga keagamaan Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45  digantikan ISAK 35 tetap mengacu pada PSAK dan SAK ETAP Organisasi Publik Pemerintah SAP Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010

5 Standar Akuntansi Publik
Organisasi Publik Non Pemerintah Banyak diadopsi dalam PSAP Beberapa negara telah mengadopsi atau menggunakan secara langsung IPSAS Organisasi Publik Pemerintah

6 Standar Akuntansi di Indonesia
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM Standar Akuntansi Syariah Mengatur transaksi Syariah Pelaporan organisasi Syariah Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP / EMKM tergantung entitasnya. Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba PSAK 45 (PPSAK 13 – PSAK 45 Dicabut  ISAK 35) Mengatur pelaporan Ekuitas = Net aset Diterapkan bersamaan PSAK / SAK ETAP Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual, dengan referensi utama IPSAS / International Public Sector Accounting Standards.

7 PSAK 45 ORGNISASI NIRLABA

8 Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45
Hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Contoh penerapannya adalah pada akuntansi Rumah Sakit & Universitas yang berbentuk BLU Dikembangkan dengan mengadoposi pada SFAS 117 PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan PSAK 45

9 PSAK 45 Organisasi Nir Laba
Mengatur pelaporan organisasi nir laba Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. Internasional  IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. Tujuan: untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

10 Nir Laba – PSAK 45 Perbedaan  cara organisasi memperoleh sumber daya
Organisasi nirlaba  memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan Ada organisasi yang mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan  menyajikan terpisah aktiva terikat dan tidak terikat. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.

11 Lingkup PSAK 45 Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik : Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12 Penerapan PSAK 45 Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

13 Definisi Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

14 Dana atau Aset Bersih Entitas Nirlaba
Tidak terikat Dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Terikat sementara Kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat (Ruppel, 2007). Terikat permanen Karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya, contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara.

15 Tujuan Laporan keuangan
Tujuan utama  menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Untuk menyajikan informasi mengenai: Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Usaha jasa suatu organisasi.

16 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba
Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Catatan atas laporan keuangan.

17 Laporan Posisi Keuangan
Tujuan  untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak- pihak lain untuk menilai: kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

18 Informasi Likuiditas menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo; mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang; mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.

19 Klasifikasi Aset Neto Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing- masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

20 Tujuan Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai : pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk: mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

21 Laporan Aktivitas Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP.

22 Klasifikasi Laporan aktivitas menyajikan:
pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat  disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

23 Informasi Pemberian Jasa
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

24 Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: Aktivitas pendanaan: penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

25 ISAK 35 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA

26 Agenda Pendahuluan Interpretasi Dasar Kesimpulan Contoh Ilustrasi

27 Pendahuluan Referensi Latar Belakang
PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Latar Belakang PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorentasi laba.Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaian deskripsi. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas dengan aktivitas nonlaba. PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba Entitas berorientasi non laba berbeda dalam: Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan.

28 Pendahuluan Ruang Lingkup Permasalahan
Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya. Juga berlaku untuk ETAP. Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan Permasalahan Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian: Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan dan; Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri

29 Interpretasi Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyartan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11) Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK. Permasalahan Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian: Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan dan; Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri

30 Tanggal Efektif Untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

31 Dasar Kesimpulan Dasar Kesimpulan melengkapi namun bukan bagian dari ISAK 35 Dalam satu standar dengan tier yang sama mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda menunjukkan inkonsistensi pengaturan (PSAK 1 dan PSAK 45). Ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba. PSAK 1 menggunakan terminology yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba termasuk entitas bisnis sektor public. Jika entitas berorientasi non laba, dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyakian LK dengan aktivitas non laba. EBNL dan EBL berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang seimbang. Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yagn sudah ada dalm SAK dan SAK ETAP.

32 Dasar Kesimpulan Ruang Lingkup dan Permasalahan
ISAK 35 memberikan pedolam penyajian laporan keuangan pada EBNL Berlaku juga untuk SAK ETAP Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan EBNL dan EBL. Entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah EBL atau EBNL. Beberapa faktor yang dipertimbangkan: Apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang/jasa tanpa tujuan memupuk laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pad EBL. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber saya pada likuidasi

33 Dasar Kesimpulan Interpretasi
IAS 1 par 5 mengizinkan EBNL menyesuaian deskripsi yang digunakan untuk ebberapa pos yang terdapat dalam LK dan LK sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih penyesuaian tersebut. Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi Laporan Posisi Keuangan, Laporang Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh dalam interpretasi tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk EBNL. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada EBNL.

34 Contoh Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan
Menyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri Laporan Penghasilan Komprehensif Kolom tunggal Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto Laporan Perubahan Aset Neto Laporan Arus kas Catatan atas Laporan Keuangan

35 Laporan Posisi Keuangan

36 Laporan Posisi Keuangan

37 Laporan Penghasilan Komprehensif

38 Laporan Penghasilan Komprehensif

39 Laporan Perubahan Aset Neto

40 Laporan Arus Kas

41 Catatan atas Laporan Keuangan

42 Catatan atas Laporan Keuangan

43 IPSAS International Public Sector Accounting Standard

44 IPSAS IPSAS disusun oleh IPSAS Board
Standar akuntansi pemerintahan di dunia mengacu pada IPSAS. SAP menggunakan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan Standar. BPK menyarankan agar KSAP menyusun beberapa standar yang belum ada dalam SAP namun telah diatur dalam IPSAS. LKPP menyajikan Analisis GAP antara SAP dan IPSAS IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan pendekatan: Standar khusus IPSAS jikga tidak ada IFRS yang mengatur Modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor public dan privat Modifikasi hanya dilakukan dengan menyesuaikan istilah yang lebih tepat untuk sektor public. IPSAS disusun oleh IPSAS Board 44

45 The Organization of the IPSASB
The IPSASB sits under the wider parent body of IFAC. The IPSASB as it stands today was established in 2004. In November 2011 the terms of reference were expanded not only to set standards for the general purpose financial statements but also to work towards strengthening general purpose financial reports (GPFRs). GPFRs are all the financial reports that are intended to meet the information needs of users who are unable to require the preparation of financial reports and are thus designed to meet their specific information needs.

46 The Organization of the IPSASB

47 The objective of the IPSASB
"to serve the public interest by developing high-quality accounting standards and other publications for use by public sector entities around the world in the preparation of general purpose financial reports. "This is intended to enhance the quality and transparency of public sector financial reporting by providing better information for public sector financial management and decision making. In pursuit of this objective, the IPSASB supports the convergence of international and national public sector accounting standards and the convergence of accounting and statistical bases of financial reporting where appropriate; and also promotes the acceptance of its standards and other publications." (IPSASB, 2014).

48 The IPSASB Work Agenda International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) as the standards to be applied by members of the profession in the preparation of general purpose financial reports of public sector entities. Recommended Practice Guidelines (RPGs) to provide guidance that represents good practice that public sector entities are encouraged to follow. Studies to provide advice on financial reporting issues in the public sector. Other papers and research reports to provide information that contributes to the body of knowledge about public sector financial reporting issues and developments.

49 The current organization of the IPSASB
Fifteen members come from IFAC member bodies and three are public members with experience and expertise in public sector financial reporting. Members include representatives from ministries of finance, government audit institutions, public practice, and academia. The current form of the IPSASB is made up of 18 volunteer members. The selection process is based on the individual qualities and abilities of the nominee in relation to the available board position. The IPSASB strives to cultivate members who possess the knowledge, insight, and geographical footprint necessary to best serve the public interest. All members of the IPSASB, are appointed by the IFAC Board upon recommendations from the IFAC Nominating Committee. the World Bank, the Asian Development Bank, the United Nations and the governments of Canada, China, New Zealand, and Switzerland. The IPSASB receives support (both direct financial and in-kind) from:

50 Step by step due Process

51 IPSASB and IASB

52 Developing IPSASs

53 IPSAS Conceptual Framework IPSAS Bases IPSAS 1
Presentation of Financial Statements IAS 1 IPSAS 2 Cash Flow Statements IAS 7 IPSAS 3 Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies IAS 8 IPSAS 4 The Effects of Changes in Foreign Exchange IAS 21 IPSAS 5 Borrowing Costs IAS 23 IPSAS 6 Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities IAS 27 IPSAS 7 Accounting for Investments in Associates IAS 28 IPSAS 8 Financial reporting of Interests in Joint Ventures IAS 31 IPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions IAS 18 IPSAS 10 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 29 IPSAS 11 Construction Contracts IAS 11

54 IPSAS IPSAS Bases IPSAS 12 Inventories IAS 2 IPSAS 13 Leases IAS 17
Events After the Reporting Date IAS 10 IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure and Presentation IAS 32 IPSAS 16 Investment Property IAS 40 IPSAS 17 Property, Plant and Equipment IAS 16 IPSAS 18 Segment Reporting IAS 14 IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IAS 37 IPSAS 20 Related Party Disclosures IAS 24 IPSAS 21 Impairment of Non-Cash Generating Assets IAS 36 IPSAS 22 Disclosure of Financial Information About the General Government Sector - IPSAS 23 Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) IPSAS 24 Presentation of Budget Information in Financial Statements

55 IPSAS IPSAS Bases IPSAS 25 Employee Benefits IAS 19 IPSAS 26
Impairment of Cash-Generating Assets IAS 36 IPSAS 27 Agriculture IAS 41 IPSAS 28 Financial Instruments: Presentation IAS 32 IPSAS 29 Financial Instruments: Recognition and Measurement IAS 39 IPSAS 30 Financial Instruments: Disclosure IFRS 7 IPSAS 31 Intangible Assets IAS 38 IPSAS 32 Service Concession Arrangements: Grantor IFRIS 12 IPSAS 33 First time Adoption of Accrual Basis IFRS 1 IPSAS 34 Separate Financial Statements IAS 27 IPSAS 35 Consolidated Financial Statements IFRS 10 IPSAS 36 Investment in Association and Joint Ventures

56 IPSAS IPSAS Bases IPSAS 37 Joint Arrangement IFRS 11 IPSAS 38
Disclosures in Interest in Other Entity IFRS 12 IPSAS 39 Employee Benefit IAS 19 IPSAS 40 Public Sector Combination IAS 41 IPSAS 41 Financial Instruments: Recognition and Measurement IFRS 9 IPSAS 42 Social Benefit

57 Recommended Practices Guideline
RPG Recommended Practices Guideline (RPG) Bases Not an IPSAS Standard and not required to comply RPG 1 Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity’s Finances RPG 2 Financial Statement Discussion and Analysis RPG 3 Reporting Service Performance Information Conceptual framework for General Purposes Financial Statement by Public Sector Entity Cash Basis IPSAS – Financial Reporting under the Cash Basis Accounting

58 CURRENT DEVELOPMENT Exposure Draft 56, The Applicability of IPSASs;
Exposure Draft 57, Impairment of Revalued Assets; Consultation Paper on Recognition and Measurement of Social Benefits Infrastructure Assets Heritage Non-Exchange Expenses Public Sector Specific Financial Instruments Measurement Exposure Draft 67, Collective and Individual Services and Emergency Relief (Amendments to IPSAS 19)

59 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com