ENTITAS PUBLIK.

Presentasi berjudul: "ENTITAS PUBLIK."— Transcript presentasi:

1 ENTITAS PUBLIK

2 ENTITAS PUBLIK SEKTOR PUBLIK 2 PEMERINTAH PSAP NON PEMERINTAH
(NIR LABA) SAK + PSAK45 SEKTOR PUBLIK 2

3 ENTITAS PUBLIK Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua:
Pemerintahan Non pemerintahan – organisasi nirlaba Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya sekolah, rumah sakit. IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan.

4 Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector
Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut.

5 Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia
Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500jt dan tot aset bukan hibah 20milyar Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Entitas Nonlaba Negara BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran OJK – khusus - BPJS – SAK Umum khusus LPS – khusus BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan Entitas Nonlaba Non Negara

6 CHARACTERISTICS Absence of profit motive; most tax exempt
Constituency (citizen / taxpayer) ownership versus stockholder ownership No direct relationship between resources received and services provided Consensus policy-setting by elected or appointed oversight body Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

7 MAJOR ORGANIZATION TYPES
General government – federal, state, county, city, town, village, special district (pemerintah pusat, propinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa) Education - public school districts, community colleges, colleges and universities Health and welfare - hospitals, nursing homes, service agencies Also - religious and charitable agencies, foundations Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

8 DIFFERENCES BETWEEN G&NP & BUSINESS
Organizational objectives Sources of financial resources Regulation and control Financial reporting model Other distinguishing characteristics Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

9 DIFFERENCES BETWEEN G&NP & BUSINESS
Provide services as resources permit Operate on a year-to-year basis Expend resources to serve constituency Focus guides accounting & reporting: Budget and budget status Sources and uses of financial resources Working capital Cash flow Business: Profit motive Seeks to increase wealth of owners Focuses on net income / earnings per share Automatic allocation and regulation device Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

10 Objectives of Financial Reporting—State and Local Governments (SLG)
Financial reports are used primarily to: Compare actual financial results with legally adopted budget Assess financial condition and results of operations Assist in determining compliance with finance-related laws, rules, and regulations of the government Assist in evaluating efficiency and effectiveness of management, its resources and programs DISCUSSION: A large majority of citizens never have the time to evaluate the financial reports of SLGs, but candidates seeking an elected position (those running for election) in government, use these reports to attack the incumbent. Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

11 Objectives of Financial Reporting
“ACCOUNTABILITY is the cornerstone of all financial reporting in government,” (GASB Concepts Statement No. 1, par. 56). Please see the summary of concepts Statement 1. What do we mean by accountability? How does “interperiod equity” relate to accountability? These questions are very important!

12 Objectives of Financial Reporting
Q: What do we mean by accountability? A: Accountability arises from the citizens’ “right to know.” It imposes a duty on public officials to be accountable to citizens for raising public monies and how they are spent. Q: How does “interperiod equity” relate to accountability? A: Interperiod equity is a government’s obligation to disclose whether current-year revenues were sufficient to pay for current-year benefits—or did current citizens defer payments to future taxpayers? (In other words, the expenses have been incurred now and will be paid later from taxes collected in future years.) It is important to understand this concept of “interperiod equity”! Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

13 Objectives of Financial Reporting— Federal Government
Accountability is also the foundation of federal government financial reporting Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB)’s standards are targeted at both: internal users (management), and external users Granof, 2007, The Government and Not fo Profit Environment, John Wiley & Sons, Inc

14 Akuntansi Publik - Pemerintah
Fungsi utama pemerintah alokasi, redistrubi dan stabilisasi. (Musgrave (2008); Musgrave, Musgrave, & Bird (1989). Masalah Keagenan Fungsi Pemerintah Stabilisasi (Re)distribusi Alokasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Pendapatan Belanja Investasi & Pendanaan Akuntansi Audit Efisiensi Belanja Value for Money Pengendalian Informasi Berkualitas Transparansi Keuangan Kinerja Pelayanan Publik Kesehatan Pendidikan Administrasi Ekonomi Lingkungan Infrastruktur Consumption + Investment Government spending (eXports- iMports) ↓ Gross Domestic Bruto Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

15 Teori terkait – Akuntansi Public
Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) New Public Management Tata Kelola Public Perilaku Pelaporan Kebijakan Pemerintah Teori Keagenan Tata Kelola Publik New Public Management Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

16 Agency Theory Teori agensi mengasumsikan bahwa manajemen memiliki intensi tertentu untuk melakukan tindakan tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (prinsipal) sehingga akan menimbulkan biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976). Biaya agensi diakibatkan karena adanya potensi perilaku oportunistis seperti memaksimalkan kepentingan sendiri, menghindari risiko, dan menyembunyikan informasi privat (asymmetric information). Perbedaan biaya agensi yang ditimbulkan pada entitas sektor publik adalah pola relasi antara agensi dan prinsipal tidak sesederhana entitas sektor privat (Zimmerman, 1977). Pertanggungjawaban organisasi selain bersifat vertikal antara eksekutif dengan entitas pelaksana di bawahnya (instansi/departemen/agensi) juga bersifat vertikal antara eksekutif dengan legislatif dan eksekutif dengan masyarakat (Heald, 2003). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

17 Agency Theory Hubungan agensi-prinsipal dikaitkan dengan pemangku kepentingan menurut sudut pandang eksekutif secara garis besar ada 2 (dua) yaitu eksternal dan internal. Hubungan pemangku kepentingan eksternal dengan eksekutif diantaranya adalah parlemen, masyarakat (misal: pembayar pajak dan pengguna layanan publik), perusahaan dan unit penyedia layanan profesional (misal: rumah sakit, kompetitor penyedia layanan), pemerintahan di atasnya, pemeriksa, dan investor. Hubungan agensi-prinsipal di internal pemerintah meliputi hubungan dalam hirarki birokrasi pemerintahan, manajer sektor publik, dan aparatur pemerintah. (Boyne, Day, & Walker, 2002). Menurut kerangka konseptual sektor publik, pemangku kepentingan layanan pemerintah secara garis besar terdiri dari penerima layanan (service recipients) dan penyedia sumber daya (resource providers) (IFAC, 2015). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

18 Agency Theory Teori agensi berkaitan erat dengan teori pilihan publik.
Teori pilihan publik menyatakan bahwa prinsipal ultimat pada hakikatnya adalah masyarakat pemilih (voters). Antara aparatur pemerintah dan pengawas merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan publik (Joseph E. Stiglitz, 2000). Kedua belah pihak sesuai perannya diberikan mandat oleh masyarakat untuk menyepakati kontrak penyediaan layanan publik (berupa barang publik dan barang privat tersedia secara publik) yang sejalan dengan kepentingan umum. Potensi kontrak yang tidak lengkap (incomplete contract) (Hart & Moore, 1999) menciptakan peluang ketidakselarasan kepentingan antara pribadi (self interest) dan publik (public interest) sehingga akan menciptakan inefisiensi pada tingkat kesejahteraan umum (social welfare) (Martimort, De Donder, & de Villemeur, 2005). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

19 New Public Management Konsep New Publik Manajemen (NPM) dilatarbelakangi oleh dominasi peran pemerintah di negara maju (Inggris) dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. (Myles & Quadagno, 1987). Gagasan reformasi sektor publik didasari oleh berbagai teori ekonomi seperti pilihan publik (public choice) dan barang publik (public goods). Keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah mendorong jenis layanan publik ditentukan berdasarkan tingkat prioritas dan sifat dari barang/jasa publik yang diberikan kepada masyarakat. Mekanisme pengadaan layanan publik diterapkan secara kompetitif sehingga dapat menghasilkan barang/jasa publik yang ekonomis bagi para pembayar pajak (selaku konsumen dan voters). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

20 New Public Management Berbagai skema aktivitas pemerintah sebagai solusi dari beratnya beban anggaran telah dimunculkan ke permukaan. Konsep perampingan beban (downsizing), desentralisasi fungsi, dan kontrak layanan (contracting out). Beberapa model alternatif pemerintah dalam menyediakan layanan yang efisien (Funnell & Cooper, 1998), antara lain: model langsung, model kontraktual, dan model asuransi atau jaminan sosial. Pemerintah berusaha meminimalisasi perannya dalam layanan publik untuk memunculkan kompetisi yang sehat sehingga masyarakat dibebani biaya yang sebanding dengan kualitas layanan (value for money). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

21 New Public Management Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

22 Tata Kelola Publik Konsep tata kelola publik (public governance) berkembang mengikuti dinamika kejelasan hubungannya antara peran pemerintahan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (OECD, 2011). Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan responsivitas membutuhkan perspektif lain yang melengkapi seperti efisiensi dan efektivitas (Haque, 1999) untuk mengukur kemanfaatan kebijakan pemerintah bagi masyarakat. Faktor keterbatasan sumber daya, tekanan ekonomi global, pergeseran norma, dan perilaku asimetri informasi para agen pemerintahan menuntut perubahan yang dramatis pada praktik tata .kelola publik. Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

23 Tata Kelola Publik Berbagai tekanan dari pemangku kepentingan yang memaksa pemerintahan memperbaiki tata kelolanya telah mendorong perbaikan aturan main (regulasi) secara kelembagaan (institusional). Teori institusional dalam ekonomi mengasumsikan bahwa perilaku bermain para agen ekonomi di lapangan (playing field) dipengaruhi oleh norma, nilai, dan regulasi (rule of law) yang berlaku. Norma, nilai, dan regulasi dibentuk oleh institusi-institusi formal maupun non formal memiliki daya tekan kepada para aktor ekonomi untuk menjalankan permainan secara bersih dan adil. Pemerintah selaku eksekutif memiliki peran sebagai agen ekonomi yang terikat dengan kontrak sosial (social contracts) dengan publik. Publik menghendaki agar aktor dalam pemerintah diikat dengan sejumlah prosedur dan aturan agar sejalan dengan keinginan sosial. Hasil yang diinginkan dalam perekonomian berujung pada pengelolaan sumber daya efisien dan memberikan benefit bagi kehidupan sosial (social benefit) (North, 1990). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

24 Tata Kelola Publik Reformasi praktik pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan transparansi yang mendukung akuntabilitas publik adalah komitmen pemerintah untuk mendapat kepercayaan publik (Allen & Tommasi, 2001; Hemming, Potter, & Allen, 2015). Untuk menambah keyakinan dari publik, pemerintah siap menghadapi 3 (tiga) konsekuensi, yaitu: sanksi, penghargaan, dan/atau perbaikan (remedi) (Fox, 2007). Zimmerman (1977) mengemukakan bahwa perilaku pengungkapan informasi pemerintah tergantung dari biaya dan insentif politik para aktor (politisi, manajer, dan masyarakat). Prosedur dan format pelaporan yang lebih baik akan diperlihatkan ketika hal itu memberi manfaat lebih besar bagi semua aktor. Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.

25 Tata Kelola Publik Reformasi pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management atau PFM) sejak diperkenalkannya konsep NPM mendorong transformasi sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan di berbagai negara. Spirit tata kelola yang baik untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik merupakan prioritas utama yang dipilih pemerintah dalam menghadirkan transformasi tersebut (Hood, 1995; Osborne, 1993). Penekanan pada semangat “kewirausahaan” memodifikasi praktik pembukuan dan penyajian kinerja keuangan sektor privat untuk diperkenalkan ke dalam sistem akuntansi dan manajemen keuangan sektor publik. Teknik penganggaran, alokasi biaya, pengukuran kinerja, dan pengungkapan informasi keuangan yang didukung dengan infrastruktur pengawasan menjadi indikator dari proses transformasi, termasuk konsekuensi penggunaan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan (Mellor, 1996; Pallot, 1999; Robinson, 1998). Penerapan sistem akrual pada pemerintahan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjaga, mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan negara kepada publik (Diamond, 2002; Sutcliffe, 2003). Kartiko, Sigid, Wahyu, 2018, PENGARUH TINGKAT PENERAPAN IPSAS BERBASIS AKRUAL DAN KUALITAS LEMBAGA AUDIT TERTINGGI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: IMPLIKASINYA TERHADAP INVESTASI DAN EFISIENSI BELANJA PUBLIK LINTAS NEGARA, Disertasi S3 Akuntansi, Program Ilmu Akuntansi, FEBUI.