EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,

Presentasi berjudul: "EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
ZONA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI IMPROVING GOVERNANCE WORK Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

2 SASARAN REFORMASI BIROKRASI
pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik masih buruk pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas EVALUASI REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS AKUNTABILITAS KINERJA MENDORONG PELAKSANAAN

3 Tujuan Evaluasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi Pelayanan publik yang baik dan berkualitas pemerintahan yang efektif dan efisien Memetakan perkembangan/kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi Pemerintah, Unit Kerja Pelayanan, dan mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah menggunakan anggaran dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat Memberikan saran dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan, serta dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran.

4 PROSES BISNIS EVALUASI
PROSES INTERNAL Road Map Perencanaan Proses RB Pelaksanaan Feedback PMPRB Monitoring dan Evaluasi Internal Indeks RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaporan dan Rencana Perbaikan EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA

5 KOMPONEN PROSES REFORMASI BIROKRASI
Tatalaksana (5) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance Sumber Daya Manusia Aparatur (15) SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pengawasan (12) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Akuntabilitas (6) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik (6) Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Mindset dan cultural Set Aparatur (5) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Peraturan perundangan (5) Perundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih Penataan Organisasi (6) Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

6 MEKANISME EVALUASI Panel Evaluator Verifikasi Lapangan Desk Evaluation
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA Memperoleh akun dan password Membentuk Tim Evaluator Internal Panel evaluasi pelaksanaan RB APIP mengirimkan hasil ke sekjen/sekda/ sesma sekjen/sekda/ sesma mengirimkan ke Menpanrb KEMENTERIAN PANRB Hasil Evaluasi Eksternal Panel Evaluator Verifikasi Lapangan Desk Evaluation PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

7 EVALUASI EVALUASI YANG DILAKUKAN OBJEK EVALUASI UNSUR PENILAIAN
REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS (MENUJU WBK/WBBM) Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda) Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah (contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, Samsat dsb) OBJEK EVALUASI 60% Proses (8 Area) Proses (6 Area) Manajemen Perubahan (5) Akuntabilitas (6) Manajemen Perubahan (5) Akuntabilitas (10) Tatalaksana (5) Pengawasan (12) Tatalaksana (5) Pengawasan (15) Manajemen SDM (15) Pelayanan Publik (6) Manajemen SDM (15) Pelayanan Publik (10) UNSUR PENILAIAN Organisasi (6) Peraturan Perundang-undangan (5) 40% Hasil (3 Sasaran) Hasil (2 Sasaran) Nilai Akuntabilitas (14) Survey Integritas Organisasi (Internal) (6) Opini BPK (3) Survei Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) (7) Survei Persepsi Korupsi (15) Temuan Tindak Lanjut Pemeriksaan (5) Survei Persepsi Pelayanan Publik (20) Survei Persepsi Pelayanan Publik (Eksternal) (10) SURVEI PERSEPSI KORUPSI OLEH KEMENPANRB DAN KPK SURVEI PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPANRB DAN BPS

8 EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

9 DASAR HUKUM ZONA INTEGRITAS
DASAR HUKUM PERMENPAN PERMENPAN tentang ZI UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ; PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres 81 / tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilah Bebas dari Korupsi Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBBM di Lingkungan K/L dan Pemda Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah diubah diubah

10 WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik

11 PROSES PEMBANGUNAN PENCANANGAN ZI PEMBANGUNAN ZI PENGUSULAN Reviu TPN
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas PEMBANGUNAN ZI Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM PENGUSULAN Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) TPI melaporkan kepada pimpinan instansi Pengusulan ke Kemen PAN RB Reviu TPN Reviu oleh Tim Penilai Nasional Penetapan WBK/WBBM MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM

12 PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN
Unit Kerja Percontohan Penilaian TPI Pemenuhan Indikator Hasil Pemenuhan Indikator Proses Reviu TPN MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MWBK MWBBM

13 SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut Nilai AKIP minimal “CC” TINGKAT UNIT KERJA Setingkat Es. I s.d Es. III Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik Mengelola sumber daya yang cukup besar Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

14 SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal 75 85 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13,35 Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 3,5 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal - 16

15 SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)
KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/ MASUKAN KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI

16 SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)
TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN

17 SURVEY INTEGRITAS ORGANISASI (INTERNAL)
BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM ANTI KORUPSI INTEGRITAS KERJA TERKAIT PENGELOLAAN SDM INTEGRITAS KERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN INTEGRITAS KERJA DAN KESESUAIAN PERINTAH ATASAN DENGAN ATURAN DAN NORMA

18 AKUNTABILITAS KINERJA

19 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
POHON KINERJA NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Impact) KABINET PRESIDEN Pemerintah Daerah Kepala Daerah SASARAN STRATEGIS K/L (outcome - impact) Kepala SKPD SASARAN PROGRAM (outcome) SASARAN PROGRAM (outcome) ES III SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) Proses Pencapaian Output Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses input input input input input input input input input input input input input input input input Sumberdaya Yang Digunakan

20 PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian BAPPEDA Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. DINAS PERTANIAN Meningkatnya produksi pertanian. DINAS PU Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Dinas Kop. & UKM Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Jumlah produksi pertanian Panjang jalan dengan kualitas baik. Jumlah koperasi aktif. Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Menerapkan teknologi pertanian. Penggunaan bibit unggul. Membangun sarana irigasi. Membangun sarana pengangkutan hasil pertanian Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian. 2020

21 CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Eselon IV Eselon III Dinas Pertamanan dan Permakaman 1. % Taman dengan kondisi Baik 2. % Permakaman dengan kondisi baik % Taman dengan kondisi Baik + Output Kegiatan 1. Jumlah taman yang dilengkapi dengan sarana prasarana 1. Jumlah peralatan yang dibeli untuk merawat taman % Permakaman dengan kondisi baik 2121

22 CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Inspektur Pembantu Inspektorat % SKPD dengan Nilai Akuntabilitas kategori baik 1. % SKPD dengan Nilai Akuntabilitas kategori baik + 2. Jumlah SKPD yang dibina 3. Jumlah SKPD yg dievaluasi (pada wilayahnya) 2222

23 CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Eselon IV Eselon III Eselon II Jumlah Perda yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Draft perda yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Naskah akademis 2323

24 CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Eselon IV Eselon III Eselon II % dokumen kependudukan yang diselesaikan tepat waktu % KTP yang diselesiakan tepat waktu % KK yang diselesaikan tepat waktu Jumlah KTP yang dikeluarkan Jumlah Akte kelahitan yang dikeluarkan % akte kelahiran yang diselesiakan tepat waktu % akte kematian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan Jumlah akte kematian yang dikeluarkan 2424

25 TERIMA KASIH