Direktorat Jenderal APTIKA

Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal APTIKA"— Transcript presentasi:

1 Direktorat Jenderal APTIKA - 2019
GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY: Membangun Daya Saing Daerah Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal APTIKA

2 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan 1 SMART CITY 2 IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT Sebagaimana diketahui bahwa implementasi e-government terkait dengan smart city dan bahkan implementasi egov merupakan salah satu pilar dari smart city yaitu smart governance. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal APTIKA

3 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal APTIKA

4 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Elemen - Elemen Dalam Smart City Health Public SERVICE, Meningkatkan kinerja Pelayanan Public BUREAUCRACY, Meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintah Public POLICY, Peningkatan efisiensi Kebijakan Publik TOURISM, Membangun ekosistem Pariwisata BUSINESS, Membangun daya saing bisnis (TTI dan Industri Kreatif) City APPEARANCE, Penataan Wajah Kota INDUSTRY, Penataan Industri primer, skunder, tersier WELFARE, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat TRANSACTION, Membangun ekosistem Keuangan HARMONY, Harmonisasi lingkungan yang Nyaman HEALTH, Menjamin fasilitas dan pelayanan Kesehatan MOBILITY, Membangun Transportasi dan Logistik COMMUNITY, Membangun Masyarakat yang smart LEARNING, Membangun sistem Edukasi SECURITY, Menjamin Keamanan & Keselamatan PROTECTION, Perlindungan Lingkungan WASTE, Tata kelola Sampah dan Limbah ENERGY, Membangun daya saing Energi yang berkelanjutan. Harmony Mobility Community Industry Learning Welfare Security Transaction Protection Tourism Waste Business Energy Appearance Service Policy Bureaucracy Direktorat Jenderal APTIKA Source: Citiasia Inc.

5 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Update Direktorat Jenderal APTIKA

6 Gerakan Menuju 100 Smart City
Feb Marl Pemilihan 25 kota melalui assesment dari 107 kota terpilih berdasarkan (IKB + KKD +wilayah) Pembentukan 28 tim ahli yang mendampingi 15 Mei Peluncuran Gerakan Menuju 100 Smart City dan penandatanganan MOU (conference, showcase, workshop) 25 Kota Tahap I Juni -Okt Implementasi Pendampingan/bimbingan teknis: penyusunan masterplan smart city, review existing materplan SC & quickwin di 25 Kota/Kab Okt Conference & Expo Presentasi dan sosialisasi improvements Gerakan Menuju 100 Smart City 2019: Pendampingan Penyusunan Masterplan & Quickwin di 25 Kota/Kabupaten

7 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Tahapan Implementasi Smart City Source: New Indonesia, Dari Smart City Menuju Smart Nation (2016). Elexmedia KG Direktorat Jenderal APTIKA

8 eFinancial Management
Smart City Perlu Dukungan Smart e-Gov & COC eFinancial Management Branding eFinancial Control ePlanning z City Operation Center (COC) Mobile | Censor | Data Economy Smart e-Gov Living “Integrated & Interoperability” Aplikasi-aplikasi yang menunjang implementasi smart e-governance misalnya yaitu e-planning, e-budgeting, e-performance, dukcapil, dan sebagainya Begitu banyak aplikasi, tentunya pimpinan daerah lebih menyukai mengakses data di berbagai aplikasi menjadi laporan dan terintegrasi di dashboard. CoC Society eFinancial Performance Dll. Environment eDukcapil

9 Menentukan Pola Anggaran
Bagaimana Membangun Smart City? 1. Smart City Planning Masterplan pembangunan Smart City pada prioritas sektor unggulan daerah Blueprint implementasi Smart City (DED) Menentukan Pola Anggaran 2. Smart City Readiness Pembangunan infrastruktur ICT Pembangunan Infrastruktur Fisik Pembangunan Infrastruktur Sosial, misalnya technopark, taman, bandara dll.) Aturan dan kelembagaan pendukung 3. Smart City Development Impementasi Pembangunan Smart City, misalnya: Integrasi & Interoperability e-Gov (Smart-gov), Investment Center, Ekosistem Smart Economy (eg. Smart UKM), Smart Fisheries, Smart Agriculture, dll. Option 1 : Swa Anggaran (APBD) Option 2 : Public Private Partnership (PPP) Option 3 : Sponsorship (CSR)

10 Implementasi e-Government
2 Implementasi e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal APTIKA

11 Direktorat e-Government
Regulasi e-Government yang sudah ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden No.98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Onformasi dan Transaksi Elektronik.  Direktorat e-Government

12 Sistem Elektronik Direktorat LAIP
siMAYA MANTRA PNSBox Layanan Pusat Data Nama Domain Pendaftaran Sistem Elektronik siCANTIK Sistem Elektronik Direktorat LAIP Direktorat Jenderal APTIKA

13 Aplikasi Perkantoran Online (siMAYA)
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hingga Juni 2017, Pengembangan siMAYA sudah sampai di versi kelima Berbasis Awan (Cloud) dan berbagi pakai. Satu instansi memiliki satu akun user admin Direktorat Jenderal APTIKA

14 Statistik Pengguna siMAYA
Update Direktorat Jenderal APTIKA

15 Manajemen dan Kanal Pertukaran Data (MANTRA)
Direktorat Jenderal APTIKA

16 Statistik Penggunaan Mantra
Update, udah ada datanya Direktorat Jenderal APTIKA

17 Private Network Security Box (PNSBox)
Private Network Security (PNS) Box adalah sistem operasi berbasis FreeBSD yang mengintegrasikan berbagai macam aplikasi. Network Security, Database, Web-Server Optimization, Web monitoring, Tunneling, IDS (Intrusion Detection System), Encryption, Compression, dan fitur lainnya Direktorat Jenderal APTIKA

18 Statistik Penggunaan PNSBox
update Direktorat Jenderal APTIKA

19 Layanan Pusat Data Layanan Pusat Data ini menyediakan layanan Hosting, Colocation, Layanan Pusat Penitipan Data (Puspita), dan Penyediaan aplikasi untuk pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah (PNS Box). Layanan pusat data ini memiliki tiga (3) pusat data yang berfungsi sebagai pusat data utama, pusat data cadangan, dan pusat pemulihan bencana. Direktorat Jenderal APTIKA

20 Statistik Pemanfaatan Hosting
update Direktorat Jenderal APTIKA

21 Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Direktorat Jenderal APTIKA

22 Statistik PSE Instansi Pemerintah
update Direktorat Jenderal APTIKA

23 Layanan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Melakukan pengajuan nama domain Melakukan perpanjangan nama domain Melakukan perubahan kontak pengelola nama domain Melakukan perubahan nama domain Melakukan pengaduan terkait nama domain Direktorat Jenderal APTIKA

24 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Statistik Nama Domain Capaian domain .go.id Capaian domain .desa.id Direktorat Jenderal APTIKA

25 Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk PublIk (siCANTIK)
Regulasi PP 24/2018 (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)) Perpres 91/2017 (Percepatan Kemudahan Berusaha) Permendagri 138/2017 (PTSP Daerah) Kemudahan Masyarakat Single submit Proses standar Transparasi Pengaduan Kemudahan Pemda Tanpa Coding Tanpa Setting server Sesuai dengan permendagri 138/2017 Tanda Tangan Digital Integrasi Dukungan K/L Lain Implementasi siCANTIK CLOUD Terhubung dengan OSS (Satgas Percepatan Berusaha) Kemenko Perekonomian Kementerian Dalam Negeri KPK BKPM Target 542 PTSP Pemda Pilot project siCANTIK cloud di 6 Pemda siCANTIK cloud Telah efektif di 2 Pemda Sistem siCANTIK offline telah berjalan pada 96 Pemda Direktorat Jenderal APTIKA

26 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018

27 Mengapa SiCANTIK Cloud?
Daerah tidak perlu memiliki server, tidak perlu mengelola jaringan Helpdesk cukup di pusat Bisa diakses dari mana saja Mudah untuk integrasi Cloud sistem dengan mekanisme 1 sistem untuk banyak instansi Mengakomodir semua jenis izin dengan aturan berbeda Izin dan Nonizin yang dikelola dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah Alur proses yang lebih fleksibel dan performa tetap terjaga Alur proses dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah Setting lebih mudah, bisa menggunakan tamplate .docx. Setting menggunakan iReport juga masih difasilitasi Sistem pelaporan(Bisa Membuat Laporan secara mandiri) dan dokumen cetak lebih baik (support .docx template) Dapat berbagi data dengan sistem lain secara mandiri alur dan data dapat dipakai oleh pengguna lain, sehingga daerah lebih mudah dalam setting Sicantik sudah dapat menggunakan TT Digital untuk pejabat, sehingga bisa menandatangani perizinan dari mapun Siap dengan Tanda Tangan Digital Direktorat Jenderal APTIKA

28 Perbandingan Beberapa Versi siCANTIK
siCantik 4.x siCantik-JABAR siCantik Cloud Arsitektur Setiap instansi memiliki instan dan database sendiri-sendiri Alur Izin Urutan dan nama proses sudah pasti, urutan diatur dengan melompati proses pada urutan tertentu Penambahan atau perubahan urutan harus dengan developmen Form dinamis dalam bentuk properti Jenis element properti terbatas text Sistem properti bermasalah saat di buat untuk keperluan reporting Terjadi redudansi pengisian data dan potensi kesalahan pengisian di properti yang sama namun beda proses Petugas dari suatu unit kerja dapat mengubah data dari unit kerja lain Input data langsung beralih ke proses berikutnya Jenis Izin Alur sama untuk semua jenis permohonan Laporan & Dokumen Cetak Dokumen cetak hanya dapat menggunakan template jrxml Laporan harus di develop sesuai kebutuhan Arsip Belum ada Arsitektur Setiap instansi memiliki instan dan database sendiri-sendiri Alur Izin Urutan dan nama proses sudah pasti, urutan diatur dengan melompati proses pada urutan tertentu Penambahan atau perubahan urutan harus dengan developmen Form dinamis dalam bentuk properti Jenis element properti terbatas text Sistem properti bermasalah saat di buat untuk keperluan reporting Terjadi redudansi pengisian data dan potensi kesalahan pengisian di properti yang sama namun beda proses Petugas dari suatu unit kerja dapat mengubah data dari unit kerja lain Input data langsung beralih ke proses berikutnya Jenis Izin Alur sama untuk semua jenis permohonan Laporan & Dokumen Cetak Dokumen cetak hanya dapat menggunakan template jrxml Laporan harus di develop sesuai kebutuhan Arsip Sudah ada sistem pengarsipan Arsitektur Setiap instansi dalam satu instan dan database yang sama Alur Izin Urutan dan nama proses dapat secara leluasa di tentukan oleh admin melalui sistem seting Penambahan proses baru melalui seting dari user Form dinamis dalam bentuk template form dan datatabel Lebih ramah performa jika di gunakan untuk proses reporting Form yang berbeda dapat mengakses data yang sama Pembatasan akses data di level unit kerja Input data permohonan dapat di simpan dalam bentuk draft baru lanjut ke proses berikutnya Jenis Izin Alur setiap jenis permohonan dapat berbeda Laporan & Dokumen Cetak Dokumen cetak dapat menggunakan template jrxml dan docx Pengguna dapat membuat laporan sendiri melalui sistem seting yang ada Arsip Sudah ada sistem pengarsipan Direktorat Jenderal APTIKA

29 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Multi Peran Pelaksana Instansi Kominfo Administrator Instansi 1 Unit 1.a Unit 1.b Instansi 2 Unit 2.a Tenant/Instansi Semua instansi dalam satu sistem yang sama Setiap instansi hanya bisa mengakses data instansi nya masing-masing Memudahkan pengelolaan server Setiap instansi dapat mengimplementasikan SOP nya masing-masing Setiap instansi dapat mengatur batasan akses untuk unit/satuan kerja dibawahnya Direktorat Jenderal APTIKA

30 Direktorat Jenderal APTIKA - 2018
Being A Smart City is A Must, Plan It, Do It, Improve It Terima Kasih Direktorat e-Government Direktorat Jenderal APTIKA