BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto,

Presentasi berjudul: "BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto,"— Transcript presentasi:

1 BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto, SH, MM, QIA

2 PERMASALAHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Perencanaan PengadaanPersiapan PengadaanPersiapan PemilihanPelaksanaan PemilihanPelaksanaan KontrakSerah Terima Hasil Pekerjaan

3 PERENCANAAN PENGADAAN  Identifikasi Kebutuhan tidak sesuai kebutuhan riil  Sisa Anggaran  Jadwal pengadaan mendekati akhir tahun, pengadaan tidak form  Pemaketan pekerjaan  Pemecahan  Konsolidasi pengadaan Barang/Jasa  mereviu ulang KPA/PPK/Panitia  RUP tidak diumumkan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) ataupun revisi UU

4 PERSIAPAN PENGADAAN  Spesifikasi teknis dalam KAK tidak jelas  Lingkup pekerjaan tidak detail menyulitkan penyusunan syarat- syarat  Bukan produk dalam negeri  tidak SNI  HPS tidak didukung dengan referensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan  Rancangan kontrak disusun tidak sesuai kaidah (menguntungkan pihak penyedia)  Ketentuan jaminan pemeliharaan tidak dicantumkan sertifikat garansi tidak dipersyaratkan  Jumlah panitia tidak ganjil  PPK tidak mempunyai sertifikat pengadaan  Penetapan HPS tidak dilakukan paling lama 28 hari sebelum batas akhir pelaksanaan

5 PERSIAPAN PEMILIHAN  Penetapan metode pengadaan yang tidak sesuai  Penyusunan dokumen pengadaan yang mengarah ke penyedia tertentu  Penetapan jenis kontrak, seharusnya lumpsum dibuat harga satuan atau sebaliknya.  Konstruksi  Fullboard  Metode evaluasi

6 PELAKSANAAN PEMILIHAN  Pengadaan langsung yang nilai di bawah 200 juta tidak diadakan oleh pejabat pengadaan  Untuk pengadaan yang bersifat kompleks membutuhkan tim teknis tidak menyertakan tim teknis, sehingga aanwijzing tidak jelas  Verifikasi terhadap jaminan, tempat dan sarana yang dimiliki perusahaan tidak dilakukan (alamat beda)  Menghindari penggunaan e-catalog/e-purchasing, sehingga lebih,emggunakan bendera-bendera

7 PELAKSANAAN KONTRAK Pengawasan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan lemah sehingga ketidaksesuaian volume/spesifikasi baru diketahui pada akhir pekerjaan atau ketika dilakukan audit.

8 SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  Pengecekan hasil pekerjaan tidak dilakukan secara cermat hasilnya tidak sesuai  Penandatanganan waktu serah terima tidak berdasarkan waktu riil  sebenarnya ada keterlambatan

9 TERIMA KASIH