EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.

Presentasi berjudul: "EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967."— Transcript presentasi:

1

2 EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967

3 Soekarno dan Hatta 1945-1956

4 Lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 Wafat di Jakarta, 21 Mei 1970 pada usia 69 tahun. Ir. Soekarno

5 Lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 Wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 H. M. Hatta

6 1.Tahun 1945 – 1950 Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara lain: a.Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. b.Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Pelaksanaan sistem politik pada masa Orde Lama

7 Pada masa orde lama, ada 2 macam demokrasi yang sempat diberlakukan Pada masa orde lama, ada 2 macam demokrasi yang sempat diberlakukan DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959 DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959 DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1967 DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1967

8 2.Tahun 1950 – 1959 Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri- ciri demokrasi liberal: 1.Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. 2.Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3.Presiden berhak membubarkan DPR. 4.Perdana Menteri diangkat oleh Presiden DEMOKRASI LIBERAL

9 1.Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948 2.Republik Maluku Selatan (RMS) Tahun 1950 3.Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) 1951 4.Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) 1958 a. Dewan Banteng di Sumatra Barat. b. Dewan Gajah di Sumatra Utara. c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan. d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara. 5.Gerakan Separatis Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965 6.Organisasi Papua Merdeka (OPM) Tahun 1965 7.Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tahun1976 Pemberontakan

10 DEMOKRASI LIBERAL DEMOKRASI LIBERAL 14 November 1945 Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer Sistem pemerintahan/demokrasi liberal

11 Apa itu demokrasi liberal??

12 DEMOKRASI LIBERAL 1950-1957 Politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip- prinsip liberal

13 Arti Demokrasi Liberal Demokrasi Liberal berarti kekuasaan ditujukan untuk individu atau golongan

14 Sistem Parlementer Demokrasi Sistem parelementer Kepala Negara Raja/Presiden sebagai Lambang Kekuasaan tidak tampak Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Dipilih dan di angkat oleh legeslatif Kekuasaan legeslatif Dipegang oleh kabinet Presiden hanya mengesahkan UU Kekuasaan eksekutif Dipegang oleh kabinet Kabinet bertanggung jawab kepada DPR

15 Kelemahan Demokrasi liberal Kelemahan Demokrasi liberal 1.Segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan keinginan DPR, dan 2.Bila tidak sesuai, kabinet akan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya yang bisa dilakukan DPR.

16 1.Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951) 2.Kabinet Soekiman (27 April 1951-23 Februari 1952) 3.Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) 4.Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953-24 Juli 1955 ) 5.Kabinet Burhanudin Harahap 6.Kabinet Ali II (24 Maret 1957) 7.Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 Juli 1959) Nama Kabinet pada Demokrasi Liberal

17 DEMOKRASI TERPIMPIN DEMOKRASI TERPIMPIN 1.Peran dominan pada presiden. 2.Terbatasnya partai politik. 3.Berkembangnya pengaruh komunis. 4.Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik.

18 DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1967 Dekrit presiden 5 Juli 1959 Menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah)

19 ANALISI DEMOKRASI LIBERAL KELEBIHANKEKURANGAN 1.Seharusnya, jika pemerintahan dijalankan dengan baik, maka HAM rakyat Indonesia seharusnya lebih terjamin. 2.Karena DPR adalah perwakilan rakyat, seharusnya keputusan yang mereka sepakati dapat mencakup seluruh keinginan rakyat. 1.Karena seluruh kebijakan pemerintah keputusannya ada di DPR, DPR bertingkah semena-mena. 2.Kritik masyarakat yang ingin menperbaiki dan membangun pemerintah tidak diterima oleh DPR dan dianggap menjatuhkan. 3.Pemerintah tidak Stabil

20 PENYIMPANGAN Pada awal pengambilan keputusan sudah terjadi penyimpangan karena seharusnya pemerintah bersifat mementingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia (sesuai dengan Pancasila), bukan mementinkan kepentingan individu (demokrasi liberal) Pembatasan salah satu HAM yaitu Hak berpendapat, pada masa itu, rakyat tidak bisa mengeluarkan pendapat karena takut akan DPR yang pasti akan sewenang-wenang menghukum mereka apabila pendapat yang dilontarkan adalah pendapat yang bisa menjatuhkan kekuasaan DPR.

21 KELEBIHANKEKURANGAN 1.Pemerintah lebih stabil. 2.Pemerintah memiliki arahan dalam bekerja yaitu arahan dari presiden 1.Presiden menjalankan pemerintah secara Otoriter 2.Pemerintahan tertutup. 3.Aspirasi masyarakat tidak dihiraukan. 4.Bertentangan dengan prinsip demokrasi. ANALISIS DEMOKRASI TERPIMPIN

22 Tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu, padahal dalam penjelasan UUD 1945 saat itu ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR. Dengan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden lima tahun. DPRGR yang mengganti DPR hasil pemilu 15 Desember 1955 ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Penyelewengan di bidang perundang-undangan seperti menetapkan penetapan presiden yang memakai dekrit presiden 1959 sebagai sumber hukum. Didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunis Internasional bahwa pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan dan diberedel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah suram. PENYIMPANGAN

23