Identifikasi Tantangan/

Presentasi berjudul: "Identifikasi Tantangan/"— Transcript presentasi:

1 Identifikasi Tantangan/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN Bali 30 Agustus 2019 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Isu-isu Strategis Tahun 2019 Identifikasi Tantangan/ Permasalahan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

2 Landasan Hukum Implementasi UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 45 Tahun Pasal 131, Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Memastikan pengelolaan APBN khususnya belanja pemerintah yang dilaksanakan K/L sampai dengan tingkat satker dapat berjalan dengan baik. Pola penyerapan anggaran tidak proporsional dan cenderung masih menumpuk di akhir tahun dengan kualitas belanja dan capaian output yang belum sesuai target. Sebagai langkah mitigasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran atas masih banyaknya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran K/L di tingkat satker.

3 Landasan Hukum Pasal 131 PP Nomor 45/2013 jo. PP Nomor 50/2018 tentang
Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1) huruf a, digunakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk: a. evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; b. pengendalian belanja negara; dan c. peningkatan efisiensi anggaran belanja. Pasal 4 PMK Nomor 195/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Pasal 131 PP Nomor 45/2013 jo. PP Nomor 50/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Menteri Keuangan selaku BUN menggunakan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; b. pengendalian belanja negara; dan c. peningkatan efisiensi anggaran belanja. Ayat 1 Ayat 2 Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

4 “ Presiden meminta agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. “Sekali lagi saya ingin mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang business as usual, yang rutinitas, yang monoton itu harus kita buang,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna Awal Tahun Anggaran 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1). “ “ Banyaknya revisi DIPA menggambarkan bahwa perencanaan buruk atau tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional. Pasalnya, tanpa perencanaan yang baik, tujuan penggunaan anggaran justru bisa tidak tercapai. "Karena anggaran dibelak belokkan untuk tujuan lain, maka semakin besar anggaran tidak cepat memakmuran rakyat. Malah kemungkinan terjadi inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu," tegasnya. “

5 OUTCOME PMK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT
POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN ANGGARAN PREAMBULE TUJUAN BERNEGARA KOMITMEN NASIONAL RPJMN UNDANG-UNDANG DIPA PERATURAN PEMERINTAH Kontrak/Surat Keputusan PERATURAN PRESIDEN Pelaksanaan Pekerjaan AKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTCOME PERATURAN MENTERI PMK Hasil/Output GOOD GOVERNANCE LAYANAN PUBLIK Berita Acara & Pernyataan Uabah sesuai dengan gaya kita PERATURAN DIRJEN PERDIRJEN PBN PER-XX/PB/20XX SPPSPMSP2D SURAT-SURAT SE DIRJEN PBN SE-XX/PB/20XX LKPP SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

6 TAHUN FISKAL ... PERIODE PELAKSANAAN APBN
TIMEFRAME PENCAPAIAN OUTPUT SECARA IDEAL Fungsi APBN adalah untuk operasionalisasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Dalam satu tahun fiskal, APBN yang telah ditetapkan harus dapat memenuhi ketiga fungsi tersebut. Pemenuhan fungsi dicerminkan dengan pencapaian output, outcome, & impact dalam satu kurun waktu tahun anggaran sesuai RKP dan renja K/L TAHUN FISKAL ... PERIODE PELAKSANAAN APBN PENCAPAIAN OUTPUT Sesuai dengan fungsi APBN, sejak dilaksanakan harus menghasilkan output; Kerangka waktu pencapaian output harus dibatasi s/d Triwulan III PENCAPAIAN OUTCOME Outcome adalah manfaat dari belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Output harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin dan keseluruhan outcome tercapai pada akhir tahun. PENCAPAIAN IMPACT Impact adalah dampak dari belanja negara pada APBN; Impact harus dicapai sesuai dengan RKP dan kebijakan fiskal tahun bersangkutan.

7 ISU TIPE BELANJA DALAM APBN OUTPUT
Pembayaran gaji & tunjangan pegawai Keperluan sehari-hari perkantoran Perjalanan dinas STANDAR PEMENUHAN PERCEPATAN PENCAPAIAN OUTPUT DAN OUTCOME OPERASIONAL PEMERINTAHAN STANDAR PELAYANAN Pertahanan dan keamanan Pembuatan SIM, STNK, Passport, KTP, Sertifikat Tanah, NTCR Bantuan pelayanan hukum Pelayanan kesehatan & pendidikan Layanan lalu lintas perhubungan darat, laut, dan udara Pelayanan perbendaharaan, perpajakan, cukai, & piutang/lelang KETEPATAN DELIVERY . PELAYANAN PUBLIK AKUNTABILITAS /ANTI FRAUD BELANJA APBN KECEPATAN Pembangunan dan pemeliharaan jalan & jembatan Pembangunan gedung & bangunan Pembangunan sarana pertanian/perikanan Pembangunan pasar rakyat OUTPUT DIADAKAN? BARANG/JASA PUBLIK OUTPUT DIPRODUKSI? OUTPUT DIHASILKAN? Pendidikan Kesehatan Perumahan Kesejahteraan sosial (bantuan pangan) BANTUAN MASYARAKAT OUTPUT DITAGIHKAN? OUTCOME DICAPAI? SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN

8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) &
Target Strategis Tahun 2019

9 IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kelancaran Pelaksanaan Anggaran: (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM) 12 Indikator Untuk Menjamin Ketercapaian Output 1 Mendukung Manajemen Kas: (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D) 2 Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP): (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja) 3

10 kinerja pelaksanaan anggaran
12 INDIKATOR PENILAIAN kinerja pelaksanaan anggaran A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan C. Kepatuhan Terhadap Regulasi D. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

11 PEMBOBOTAN IKPA 2019 2018 SPM Salah LPJ Bendahara 20% 15% 10% 5% 6% 4%
Realisasi Tagihan Data Kontrak Pengelolaan UP Revisi DIPA Retur SP2D SPM Salah Renkas LPJ Bendahara Deviasi Hal. III Dispensasi SPM Pagu Minus 20% 15% 10% 5% 6% 4% INDIKATOR BOBOT 2019 BOBOT 2018 20% 20% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Bobot Nilai Berubah

12 IKPA Triwulan II TA 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN

13 IKPA Triwulan II Tahun 2019 - Kategori Indikator
Nilai Total: 93,20 Data OM SPAN 01 02 03 04 05 06 Data Kontrak Retur SP2D Revisi DIPA 100 91 70,40 86 80 99,75 Pengelolaan UP Kesalahan SPM Halaman III DIPA 07 08 09 10 11 12 Rekon LPJ Realisasi Dispensasi SPM 100 94,01 96,49 99,42 100 99,96 Penyelesaian Tagihan Renkas Pagu Minus Masih perlu perbaikan (Target Nilai 88)

14 IKPA Triwulan II Tahun 2019 – Per Satker
5 Satker dengan nilai IKPA tertinggi Kode Satker Nama Satker Nilai 039025 DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH 97,83 049008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 97,66 415768 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEMBILAHAN 97,65 230003 DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 97,63 039026 5 Satker dengan nilai IKPA terendah Kode Satker Nama Satker Nilai 310013 DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 53,69 340039 DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI BARAT 53,74 019008 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 53,76 160016 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 56,57 169019 56,75

15 Pengelolaan UP Nilai persentase pertanggungjawaban UP/GUP sebesar 91%.
Satker Nama Satker Tanggal Selisih Hari Jumlah Outstanding UP Persen (%) Status 010024 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 27-MAR-19 48 51 TERLAMBAT 01-JUL-19 56 71 08-AUG-19 38 52 015404 UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI 22-APR-19 32 54 019007 13-MAY-19 47 07-AUG-19 50 019008 01-APR-19 53 60 21-MAY-19 90 79 - 019009 02-APR-19 83 20-JUN-19 76 15-AUG-19 019010 28-MAR-19 49 96 08-MAY-19 41 100 019011 59 Sumber: OMSPAN (diolah) Nilai persentase pertanggungjawaban UP/GUP sebesar 91%. Total Revolving UP terlambat pada Kemenkes sebanyak 448. Pengajuan revolving UP tidak perlu menunggu hingga realisasi mencapai 100%.

16 Penyampaian Data Kontrak
Nilai penyampaian data kontrak per satker  88 219015 DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU '040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 552713 BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA 9 '019011 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 25 613111 BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MEDAN 29 625922 PUSAT KRISIS KESEHATAN 401739 DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 33 169021 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 189004 DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH 648500 PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN 36 465895 SEKRETARIAT DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 40 '019007 43 465833 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 44 Sumber: OMSPAN (diolah) Masih perlu perbaikan (Target Nilai 88)

17 Nilai kesalahan SPM per satker <88
Kode Satker Uraian Satker Kesalahan SPM 340039 DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI BARAT 80 259005 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 330150 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 149014 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 299003 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 219014 DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 417660 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 289003 DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA 552713 BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA 625922 PUSAT KRISIS KESEHATAN 401739 DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 189004 DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH 648500 PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN 465895 SEKRETARIAT DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN '019007 DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA Sumber: OMSPAN (diolah) Adanya perbedaan dalam komponen data tagihan (SPM) dengan referensi Supplier. Ex: Nama pemiliki rekening tidak sama dengan data supplier Data supplier belum terdaftar. Ex: Nomor rekening bank pada pemilik rekening tidak ditemukan Pengembalian SPM oleh KPPN pada umumnya disebabkan oleh:

18 Retur SP2D Sampai dengan Triwulan II TA 2019, dari 77,184 SP2D seluruh Satker di lingkup Kemenkes, masih terdapat 196 SP2D atau 0,25% SP2D Retur yang belum diterima oleh pihak yang berhak.

19 Deviasi Halaman III DIPA
Satker dengan Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA  88 70,40 Kode Satker Uraian Satker Hal III DIPA 259005 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 149014 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 289003 DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA 189004 DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH 119016 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 159013 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 079021 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 401733 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 340054 DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI BARAT 249011 DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 149010 120012 DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 209004 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 159014 179012 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 179013 180006 139005 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 258531 PUSAT KESEHATAN HAJI 648428 BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI Masih perlu perbaikan (Target Nilai 88)

20 Realisasi Anggaran per Eselon I
Penyerapan Anggaran: persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Realisasi Kemenkes sampai 29 Agustus 2019 adalah 68,50%, di atas rata-rata nasional posisi 29 Agustus 2019 sebesar 52,95% KDSATKER NMSATKER % Realisasi '466034 'DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT 5,32% '465833 'DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 7,83% '465992 'DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN 11,44% '401736 'Direktorat Kesehatan Lingkungan 11,98% '465760 'DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 14,29% '299004 'DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 16,24% '465858 'DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN 17,95% '339032 'DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 18,69% '401737 'Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 20,63% 416160 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN 22,13% '209005 'DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23,24% '339035 23,81% '079024 'DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 23,88% '401734 'Pusat Analisis Determinan Kesehatan 24,20% '415630 'RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG 25,26% '653594 'LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS ACEH 26,45% '465842 'DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK 26,53% '299003 26,56% '290004 26,63% '401735 'Direktorat Kesehatan Keluarga 27,39% Sumber: OMSPAN (diolah)

21 CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS
Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu

22 KONFIRMASI CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS
NMOUTPUT Satuan Volume % capaian nilai capaian PAGU REALISASI sep 'Penanggulangan Krisis Kesehatan Kali 24 ? 'Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS Juta Jiwa 97 'Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Lokasi 10 'Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Layanan 558 'Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Ibu Hamil KEK 'Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten/Kota 165 'Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 244 'Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus Balita Kurus 'Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media 92 'Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita 526 'Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan 34 'Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah 548 'Pembinaan dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat Laporan 'Pembinaan Pencegahan stunting 196

23 PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Pekerjaan di Akhir Tahun dan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya Revisi Tunggakan dan Halaman IV B Peran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

24 Pembayaran Beban TA Berkenaan
Pelaksanaan Anggaran Kondisi Akhir Tahun (Tagihan dengan Jaminan) dan dilanjutkan penyelesaian pekerjaan ke TA Berikutnya …… (1) Jaminan bank digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (BA Penyelesaian Pekerjaan dibuat antara tgl 23 s.d 31 Desember) Jaminan diklaim (setor ke kas negara) jika pekerjaan tidak selesai sebesar nilai pekerjaan yang tidak selesai Dasar Hukum PMK No 186/PMK.05/2017 ttg Perubahan PMK No 163/PMK.05/2013 ttg Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran PMK 145/PMK.05/2017 ttg Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima Peraturan Dirjen Perbendaharaan No… ttg Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pada Akhir Tahun Anggaran 20xx Pembayaran Beban TA Berkenaan Beban TA Berikutnya 1/12 23/12 31/12 Prestasi Pekerjaan Jaminan Bank

25 Keputusan KPA untuk melanjutkan atau menghentikan pekerjaan
90 hari setelah kontrak berakhir Pelaksanaan Anggaran Kondisi Akhir Tahun (Tagihan dengan Jaminan) dan dilanjutkan penyelesaian pekerjaan ke TA Berikutnya …… (2) Keputusan KPA untuk melanjutkan atau menghentikan pekerjaan Dasar Hukum PMK No 243/PMK.05/2015 ttg Perubahan PMK No 194/PMK.05/ 2014 ttg Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran PMK 145/PMK.05/2017 ttg Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima Pekerjaan tidak selesai 31/12 1/10 Okt Nop Des Jan Peb Mar Melanjutkan pekerjaan atas beban TA t+1 2. Perhitungan Pengenaan denda 3. Jaminan Pel 5% dari sisa pekerjaan Masa Kontrak Revisi DIPA TA t+1 Klaim Bank Garansi TA : t TA : t + 1

26 Pergeseran Anggaran Dalam 1 (Satu) Program Dalam Rangka Memenuhi/Pembayaran Tunggakan
Dasar Hukum PMK No 206/PMK.02/2018 ttg Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019 DJA Dit.PA DJPB Kanwil DJPB pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi tunggakan tahun-tahun sebelumnya Dalam hal tunggakan tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa yang berwenang, usul Revisi Anggaran dapat menggunakan hasil audit dari pihak pemeriksa yang berwenang sebagai surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil verifikasi dari APIP K/ L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun 2018 Revisi Anggaran disertai surat pernyataan dari KPA atau hasil verifikasi dari APIP K/ L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor antarwilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama dalam rangka pembayaran tunggakan tahun Untuk tiap-tiap tunggakan tahun-tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per akun dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per S atker. Dalam hal kolom yang terdapat dalam sistem aplikasi untuk mencantumkan catatan untuk semua tunggakan tidak mencukupi, rincian detil tagihan per akun dapat disampaikan dalam lembaran terpisah, yang ditetapkan oleh KPA .

27 Penghapusan/Pencantuman/Perubahan Catatan Halaman IV.B
DJA Dit.PA DJPB Kanwil DJPB K/ L dapat mengajukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume keluaran (output) Teknis, termasuk dalam hal ini penurunan volume keluaran (output) sarana dan prasarana internal berupa volume komponen pengadaan gedung/ bangunan dan/ atau volume komponen kendaran bermotor diproses revisinya dan ditelaah di DJA. pencantuman catatan dalam halaman IV. B DIPA terkait pencantuman volume komponen pembangunan / renovasi gedung/ bangunan dan komponen pengadaan kendaraan bermotor dalam keluaran ( output) sarana dan prasarana internal ; dan/atau perubahan catatan dalam halaman IV. B DIPA berupa penambahan volume komponen pembangunan / renovasi gedung/ bangunan dan komponen pengadaan kendaraan bermotor dalam keluaran (output) sarana dan prasarana internal sepanjang pagu keluaran (output) sarana dan prasarana internal tetap. perubahan alokasi komponen pengadaan gedung dan bangunan dan/atau pengadaan kendaraan bermotor sepanjang volume komponen dimaksud tidak mengalami perubahan atau volume komponen dimaksud sudah direalisasikan .

28 PERAN MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN
Kinerja Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana, serta taat pada ketentuan/regulasi/kebijakan. Menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran K/L yang optimal, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dasar Hukum PMK No 195/PMK.05/2018 ttg Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel melalui manajemen kas pemerintah yang terkendali Membangun ketersediaan ruang fiskal yang memadai bagi pendanaan program-program prioritas pemerintah, melalui penyempurnaan produk perencanaan dan pelaksanaan anggaran

29 KONSEPSI MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN
Kinerja KONSEPSI MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN Reviu Telaah Makro Pemantauan Evaluasi RPJMN IMPACT RKP Tw III - IV DIPA PEMBAYARAN RKA-KL OUTCOME Tw II - IV PENCAIRAN DANA APBN PENGUJIAN OUTPUT Tw I - III KOMITMEN Monev PA dilaksanakan secara komprehensif melalui rangkaian aktivitas yang berkesinambungan, yang terintegrasi dan melekat dalam seluruh tahapan pelaksanaan anggaran sepanjang tahun anggaran Pembinaan & Pengendalian Des Jan Mar Apr Jun Juli Sep Okt Kesiapan Pengawalan target kinerja

30 INDIKATOR PERMASALAHAN MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH SATKER
Perencanaan keuangan & kegiatan K/L yang kurang baik, tidak mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Alokasi anggaran belanja K/L yang kurang wajar, efisien, relevan dengan output/outcome yang direncanakan Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal/rencana kegiatan maupun kebutuhan idealnya Realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Penyerapan anggaran yang rendah, jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun Pencapaian output yang di bawah target Pengelolaan keuangan yang kurang patuh dan taat terhadap peraturan/regulasi di bidang pelaksanaan anggaran Kendala teknis operasional dan kebijakan yang menghambat pelaksanaan anggaran

31 TERIMA KASIH