Langkah-Langkah Penyusunan RKBMN KEMENTERIAN KESEHATAN

Presentasi berjudul: "Langkah-Langkah Penyusunan RKBMN KEMENTERIAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 Langkah-Langkah Penyusunan RKBMN KEMENTERIAN KESEHATAN
BIRO KEUANGAN DAN BMN

2 RUANG LINGKUP DAN OBJEK
PMK 150/2014 Perencanaan PENGADAAN Perencanaan PEMELIHARAAN Perencanaan Pemindahtanganan Perencanaan Pemanfaatan Perencanaan Penghapusan Tanah dan/atau Bangunan; Selain Tanah dan/atau Bangunan, yang telah terdapat SBSK-nya (PMK 76/2015 dan PMK 7/2016). Tanah dan/atau Bangunan; Alat Angkutan bermotor; BMN selain tersebut di atas dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit Rp100juta. Objek RKBMN Pengadaan yang baru diatur adalah : 1. Pengadaan tanah dan/atau bangunan kantor dan Rumah Negara. 2. Selain tanah dan/atau bangunan yaitu AADB (Alat Angkut Darat Bermotor) untuk pejabat di dalam negeri. Pengadaan diluar poin 1 dan 2 tidak diusulkan melalui RKBMN tapi melalui RKAKL Untuk Objek RKBMN pemeliharaan dilakukan pada asset semua tanah dan/atau bangunan, semua alat angkutan bermotor dan BMN dengan nilai perolehan persatuan paling sedikit Rp 100 juta. Untuk pemeliharaan BMN yang perolehan dibahah Rp 100 juta diusulkan melalu RKAKL.

3 PEDOMAN PENYUSUNAN RKBMN TAHUN 2021
Melakukan pemutahiran aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan Kebutuhan BMN versi 4.0 yang dapat diunduh melalui Pemutakhiran penting  versi 4.0 ada penyempurnaan : Perbaikan business process penyusunan RKBMN Pemeliharaan yaitu penambahan menu generate data pemeliharaan hasil telaah RKBMN Tahun Anggaran sebelumnya. Penambahan pilihan pada RKBMN pengadaan yaitu opsi perluasan Gedung kantor/rumah negara, termasuk yang berupa aset tetap renovasi. Penambahan validasi pada fitur master asset. Untuk penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2021, kolom isian pada master asset yang divalidasi meliputi: Luas tanah untuk bangunan dan Luas Dasar Bangunan (LDB) untuk BMN berupa Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara. SBSK Eksisting BMN berupa : Bangunan Gedung kantor Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Rumah Negara Tanah untuk Bangunan Rumah Negara Foto BMN yang menjadi obyek RKBMN dalam format jpg/jpeg/png/bitmap dengan ukuran maksimum 2 MB. Penyempurnaan proses reviu pada APIP dengan adanya pembagian kewenangan APIP per Eselon I di User Koordinator UAPB Perencanan. Penyempurnaan proses penyusunan usulan perubahan pada RKBMN pada Pengguna Barang

4 Dalam menyusun RKBMN Tahun Anggaran 2021, Satker wajib terlebih dahulu melengkapi validasi pada master aset antara lain : mengisi SBSK T/B Gedung Kantor, mengisi SBSK T/B Rumah Negara dan mengupload foto BMN eksisting yang menjadi obyek RKBMN, apabila validasi pada master aset tersebut belum dilengkapi, maka Satker tidak akan dapat mencetak dokumen RKBMN dan tidak dapat mengirim dokumen RKBMN ke tingkat/level di atasnya. Dalam hal kondisi ini terjadi maka hal tersebut akan berakibat tidak tersusunnya RKBMN Tahun Anggaran 2021 dan tidak dapat dilakukan perubahan RKBMN pada tahun berjalan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan digitalisasi dokumen, maka usulan RKBMN TA 2021 pengadaan dan pemeliharaan tingkat Kuasa Pengguna Barang agar disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, mengikuti format sesuai ketentuan dalam PMK 150/PMK.06/2014, dan : Informasi yang tercantum di dalam dokumen digital dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; Disertai surat pengantar asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; Dilengkapi dengan surat keterangan dari Pengguna Barang yang menyatakan data/dokumen digital telah sesuai dengan aslinya. Divalidasi dan diteliti secara berjenjang oleh Pejabat tingkat Kanwil, Eselon I, Pengguna Barang dan APIP K/L untuk memastikan bahwa data/dokumen digital tersebut sesuai dengan aslinya (Perlu kesepakatan untuk meneliti apakah dokumen digital asli  Satker masih perlu menyiapkan hard copy yang asli?)

5 Surat Terkait RKBMN Tahun 2021 (apakah sudah diteruskan ke semua satker)

6 PERSYARATAN RKBMN (PENGADAAN)
Dokumen Umum: Surat pengantar RKBMN yang harus ditandatangani oleh Kepala Satker RKBMN hard copy yang sudah ditandatangani kepala satker SPTJM atas kebenaran RKBMN dan data/dokumen digital telah sesuai dengan aslinya dilengkapi materai 6.000 Hasil pengusulan penyediaan anggaran pada RKBMN tahun (copy RKAKL tahun 2018 yang memuat anggaran pengusulan RKBMN Foto Copy RKAKL untuk BMN tambahan Daftar barang pada pengguna barang yang memuat informasi status penggunaan BMN, jangka waktu pemanfaatan BMN berupa sewa/KSO/KSM (apabila sedang dimanfaatkan), dan kondisi BMN Dokumen Rencana Penghapusan, dihentikan penggunaannya, dipindahtangankan, dimanfaatkan dan dimusnahkan Data existing BMN pada SIMAN, termasuk tanah dan/atau bangunan yang terindikasi idle Data kondisi dan status barang pada SIMAK BMN (Soft Copy) Foto BMN objek RKBMN dalam form jpg/jpeg/png/bitmap dengan ukuran maksimal 2 MB dan diupload ke master aset

7 PERSYARATAN RKBMN PENGADAAN
Pengadaan Tanah dan/atau Gedung Bangunan Kantor: Status Kepemilikan Tanah (foto copy sertifikat/AJB ) Zone wilayah untuk perkantoran  Dari pemda setempat Kuantitas/luas tanah untuk bangunan gedung kantor sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Standar Ruang (RUTR)  Dari Pemda setempat Data Pegawai existing dan data pegawai ideal (Analisis Kebutuhan Pegawai Ideal) Dokumen pendukung jumlah layanan perbulan Usulan perluasan/penambahan unit gedung Untuk pembangunan gedung pengganti harus ada penjelasan yang memadai Kepala Satker Usulan luas tanah dan/atau bangunan sesuai SBSK

8 PERSYARATAN RKBMN PENGADAAN
Tanah dan/atau Rumah Negara : Notulen rapat/surat rekomendasi/surat lain hasil pembahasan usulan tersebut dengan PU wilayah setempat Status Kepemilikan Tanah (foto copy sertifikat/AJB) Usulan luas bangunan sesuai SBSK

9 PERSYARATAN RKBMN PENGADAAN
AADB Dinas Jabatan : Data exisiting AADB dinas jabatan eksisting asli ttd kepala satker Kartu Identitas Barang (KIB) (soft copy) Rencana penghapusan dan/atau rencana perubahan penggunaan AADB Surat pernyataan dari Kepala Satker yang menyatakan belum ada kendaraan dinas jabatan untuk Kepala Kantor Untuk pengadaan AADB dinas jabatan Kantor Pusat (KP) harus ada rekomendasi dari Kepala Biro Umum

10 PERSYARATAN RKBMN PEMELIHARAAN
Pemeliharaan gedung dan peralatan (≥ 100 juta per item) : Harus mengisi luas dan jumlah gedung dan alat yang akan dipelihara Untuk Usulan Pemeliharaan Barang Tambahan: Kelengkapan dokumen yang dapat menampilkan harga barang per satuan (≥ 100 juta per item) yaitu fotokopi RKAKL penganggaran barang tersebut

11 JADWAL PENELITIAN DAN REVIU
Uraian Tempat Tanggal A Tingkat Satker 1 Setjen Bogor Valley 03-06 September 2019 2 Itjen 3 Kesmas 4 P2P Swiss-Belotel Bogor 5 Yankes ??? 6 Farmalkes 7 Badan Litbangkes 8 Badan PPSDM Hotel Royal B Tingkat Eselon I Bogor 24-27 September 2019 C Tingkat Kementerian 01-04 Oktober 2019

12 KESEPAKATAN Pada Penelitian dan reviu RKBMN Tingkat Satker, semua usulan dan dokumen disiapkan dalam bentuk hard copy dan digital (upload dokumen/persyaratan dalam aplikasi SIMAN) Pada pertemuan penelitian dan reviu RKBMN tingkat satker yang dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 06 September 2019, seluruh satker harus sudah selesai menyusun RKBMN dan siap untuk diteliti dan direviu oleh tim Itjen. Untuk pemeliharaan AADB jabatan dan operasional yang menggunakan mekanisme sewa, pembelian bahan bakar kendaraan tidak termasuk obyek RKBMN sehingga pengusulannya melalui RKA-KL

13 TERIMA KASIH BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI GEDUNG PROF. DR. SUJUDI LANTAI 12 JALAN H.R. RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 4-9 JAKARTA SELATAN 12950 TELEPON (021) EX. 1233, FAKSIMILI (021) situs