PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PERKEMBANGAN POLITIKPERKEMBANGAN EKONOMI.

Presentasi berjudul: "PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PERKEMBANGAN POLITIKPERKEMBANGAN EKONOMI."— Transcript presentasi:

1

2 PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PERKEMBANGAN POLITIKPERKEMBANGAN EKONOMI

3 NAMA KELOMPOK 1.ADITYA GILANG PANGESTU 1.ADITYA GILANG PANGESTU 2.ALDI ARISTIYAN 2.ALDI ARISTIYAN 3.ADIB GUSTI ARIGOH 3.ADIB GUSTI ARIGOH 4.ADE INDAH AGUSTINA 4.ADE INDAH AGUSTINA 5.OKTAVIANI FS. 5.OKTAVIANI FS. 6.LOLA FERISKA NIVADA 6.LOLA FERISKA NIVADA 7.NIKEN INDAH SARI 7.NIKEN INDAH SARI

4 Negara Kesatuan Republik Indonesia baru diumumkan pembentukannya sejak 15 Agustus 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia baru diumumkan pembentukannya sejak 15 Agustus 1950. Berakhirnya RIS membawa dampak positif yakni berakhirnya sistem federal. Berakhirnya RIS membawa dampak positif yakni berakhirnya sistem federal. Sisi negatifnya yakni revolusi fisik yang belum berakhir, dan persoalan mengenai tata negara. Sisi negatifnya yakni revolusi fisik yang belum berakhir, dan persoalan mengenai tata negara.

5 Sistem Pemerintahan Pemilu Indonesia Pemilu Indonesia Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dekrit Presiden 5 Juli 1959

6 …..Pemilu Indonesia…. Parpol pasca kemerdekaan muncul sejak maklumat 3 November 1945, namun parpol tersebut tidak fungsional karena kita lebih berkonsentrasi menghadapi Belanda. RI baru melaksanakan pemilu tahun 1955 dimana parpol tersebut mulai berkiprah. Terhitung sejak Agustus sudah ada 27 partai politik yang berdiri. Partai sebagai landasan pertama untuk membentuk kelengkapan insfrastruktur. Melalui partai pemerintahan bisa dibentuk, kemudian berlanjut pada pembentukan legislatif, yudikatif dan militerisme. Jadi pada tahun antara 1950-1957 disebut sebgai era pemerintahan partai- partai. Era partai politik berakhir sampai pada tahun 1957. Pada tahun 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandat. Back to Menu

7 Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal. Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal. Pada pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah Pada pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah Back to Menu

8 Pengertian : keputusan penguasa yang sifatnya memaksa Landasan hukumnya : UU darurat/staatsnoodrecht Tujuan mendasar : untuk menyelamatkan negara Latar belakang : 1 Situasi politik dan keamanan yang kurang baik : banyaknya pemberontakan daerah, misalnya PRRI/Permesta. 2 Situasi ekonomi rakyat yang memprihatinkan 3 Kegagalan Dewan Konstituante untuk mengesahkan UUD baru untuk menggantikan UUD S th 1950 Dewan Konstituante gagal melaksanakan tugasnya karena terjadi perdebatan yang sengit antara lain tentang dasar negara antara nasionalis dan Islam. Hal itu tidak dapat diputuskan sehingga disaat terjadi deadlock, Soekarno menawarkan untuk kembali saja pada UUD 1945. Tawaran itu menimbulkan perdebatan lagi, sehingga ditempuh dengan voting. Namun 3 kali voting tidak mencapai quorum 2/3 suara sehingga sidang dewan konstituante reses/istirahat. Disaat sidang reses justru menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian situasi.

9 Situasi yang berkembang semakin mengkuatirkan bahkan mengancam kelangsungan hidup RI sehingga Sukarno bertindak cepat untuk menyelamatkan negara. Maka tanggal 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan dekrit. Isinya: Situasi yang berkembang semakin mengkuatirkan bahkan mengancam kelangsungan hidup RI sehingga Sukarno bertindak cepat untuk menyelamatkan negara. Maka tanggal 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan dekrit. Isinya: 1. Pembubaran Dewan konstituante 1. Pembubaran Dewan konstituante 2. Tidak berlakunya UUD S 1950 dan berlakunya 2. Tidak berlakunya UUD S 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 kembali UUD 1945 3. Pembentukan MPRS dan DPAS 3. Pembentukan MPRS dan DPAS Sambutan dekrit : 1. Masyarakat : dekrit ini mendapat sambutan baik karena masyarakat membutuhkan stabilitas politik dan keamanan setelah 10 tahun mengalami ketidakstabilan. 1. Masyarakat : dekrit ini mendapat sambutan baik karena masyarakat membutuhkan stabilitas politik dan keamanan setelah 10 tahun mengalami ketidakstabilan. 2. AD : menyambut baik dekrit dengan alasan antara lain AD sebagai aparat negara harus loyal kepada pemerintah yaitu dengan mengamankan keputusan pemerintah. Selain itu ada prediksi AD ingin menarik kembali Sukarno ke arah AD karena sejak pemilu 1955, PKI mampu masuk dalam lingkaran Sukarno. 2. AD : menyambut baik dekrit dengan alasan antara lain AD sebagai aparat negara harus loyal kepada pemerintah yaitu dengan mengamankan keputusan pemerintah. Selain itu ada prediksi AD ingin menarik kembali Sukarno ke arah AD karena sejak pemilu 1955, PKI mampu masuk dalam lingkaran Sukarno. Sejak dekrit Indonesia memasuki masa Demokrasi terpimpin, sekaligus berakhirlah kabinet Djuanda. Sejak dekrit Indonesia memasuki masa Demokrasi terpimpin, sekaligus berakhirlah kabinet Djuanda. Back to Menu

10 Uraian pertama tentang politik parlementer. Zaman ini digambarkan sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Terutama partai politik yang dianggap sebagai salah satu unsur infra struktur pemerintahan, legislatif, yudikatif dan militerisme. Uraian pertama tentang politik parlementer. Zaman ini digambarkan sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Terutama partai politik yang dianggap sebagai salah satu unsur infra struktur pemerintahan, legislatif, yudikatif dan militerisme. Pada era selanjutnya tentang masa transisi antar tahun 1957-1959. Masa transisi banyak terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan konsepsi akan tata negara tidak terlaksana. Perbedaan pendapat terjadi dikalangan lembaga tinggi negara yakni antara presiden-parlemen-pemerintah. Pada era selanjutnya tentang masa transisi antar tahun 1957-1959. Masa transisi banyak terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan konsepsi akan tata negara tidak terlaksana. Perbedaan pendapat terjadi dikalangan lembaga tinggi negara yakni antara presiden-parlemen-pemerintah. Konsepsi yang belum terbentuk berujung pada keluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Melalui dekrit inilah era Sukarno dimulai hingga 1965. Era Sukarno pada masa 1959-1965 dengan mengembalikan segala konsepsi negar pada UUD 45. Sukarno juga mengeluarkan prograam revolusioner dengan mengadakan revolusi bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsepsi yang belum terbentuk berujung pada keluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Melalui dekrit inilah era Sukarno dimulai hingga 1965. Era Sukarno pada masa 1959-1965 dengan mengembalikan segala konsepsi negar pada UUD 45. Sukarno juga mengeluarkan prograam revolusioner dengan mengadakan revolusi bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kronologinya: 1950-1957 = Politik Parlementer 1950-1957 = Politik Parlementer 1957-1959 = Politik Transisi 1957-1959 = Politik Transisi 1959-1965 = Politik Milik Soekarno 1959-1965 = Politik Milik Soekarno Back to Menu Back to First Slide

11 Kondisi ekonomi pasca perang kemerdekaan ( 1945 – 1949) masih sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh: Beban hutang akibat dari KMB Beban hutang akibat dari KMB Pemerintah Belanda tidak mewariskan ahli-ahli ekonomi yang cukup ( SDM ) Pemerintah Belanda tidak mewariskan ahli-ahli ekonomi yang cukup ( SDM ) Tidak stabilnya keamanan akibat banyaknya pemberontakan Tidak stabilnya keamanan akibat banyaknya pemberontakan Defisit negara Defisit negara Ekspor hanya tergantung produk pertanian/perkebunan Ekspor hanya tergantung produk pertanian/perkebunan Angka pertumbuhan penduduk yang besar Angka pertumbuhan penduduk yang besar

12 Pembentukan Bank Tunggal Pembentukan Bank Tunggal Tindakan Moneter II Tindakan Moneter II Pembentukan Dewan Perancangan Nasional Pembentukan Dewan Perancangan Nasional

13 Perekonomian yang hancur membuat pemerintah membuat kebijakan baru yaitu, meyatukan bank-bank milik pemerintah ke dalam suatu system bank tunggal. Kebijakan tersebut berdasarkan Penetapan Presiden No. 8/1965 yang pelaksanaanya dilakukan oleh Mentri urusan Bank Sentral. Bank-bank yang ikut bergabung adalah Bank Indonesia, Bank Koperasi, Bank Tani, Bank Nelayan, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Pos. Back to Menu

14 Tindakan Moneter II yaitu tindakan mengeluarkan kebijakan, menurunkan pemotongan uang pada 24 Agustus 1959. Tindakan itu mengakibatkan nilai uang Rp500 diturunkan menjadi Rp50 dan yang bernilai Rp1000 dihapuskan, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25000 dibekukan. Back to Menu

15 Dewan Perancangan Nasional diketuai oleh Mr.Moh.Yamin. Pada tanggal 17 Agustus 1960, dewan ini menyusun rancangan yang lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun, yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dari swasembada pangan, sandang sampai memasuk I perutumbuhan terus-menerus dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi keadaan ekonomi tak kunjung membaik bahkan pada tahun 1960-1962, tingkat defisit hampir mengalami kenaikan sebesar 225% yang disebabkan oleh pembiayaan pembebasan Irian Barat dan penyelengaraaan Asian Games. Dewan Perancangan Nasional diketuai oleh Mr.Moh.Yamin. Pada tanggal 17 Agustus 1960, dewan ini menyusun rancangan yang lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun, yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dari swasembada pangan, sandang sampai memasuk I perutumbuhan terus-menerus dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi keadaan ekonomi tak kunjung membaik bahkan pada tahun 1960-1962, tingkat defisit hampir mengalami kenaikan sebesar 225% yang disebabkan oleh pembiayaan pembebasan Irian Barat dan penyelengaraaan Asian Games. Back to Menu