ASPIRASI POLITIK DI INDONESIA By. Emha Wawan. PENGERTIAN ASPIRASI Aspirasi berawal dari kata aspire, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Menurut.

Presentasi berjudul: "ASPIRASI POLITIK DI INDONESIA By. Emha Wawan. PENGERTIAN ASPIRASI Aspirasi berawal dari kata aspire, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Menurut."— Transcript presentasi:

1 ASPIRASI POLITIK DI INDONESIA By. Emha Wawan

2 PENGERTIAN ASPIRASI Aspirasi berawal dari kata aspire, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Menurut Hoetomo (2005) menyebutkan aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang Menurut Slameto (2003) menambahkan bahwa aspirasi sebagai harapan atau keinginan individu akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu Menurut Hurlock, (1979). Aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani

3 HURLOCK, (1979). Mengelompokan Menjadi 3 Bagian Yaitu 1.Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang Aspirasi ini ditinjau dari orientasi kebutuhan individu berupa jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai kebutuhan tersebut 2.Aspirasi positif atau negatif Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu untuk mencapai kesuksesan tergantung bagaimana individu memaknai keinginannya. 3.Aspirasi realistik atau tidak realistik Aspirasi ini ditinjau dari kesadaran individu akan kemampuannya dalam mencapai aspirasi yang diinginkan

4 ASPIRASI JANGKA PENDEK ATAU JANGKA PANJANG Aspirasi ini ditinjau dari orientasi kebutuhan individu berupa jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai kebutuhan tersebut Pokok utama yang mendasari aspirasi jangka pendek adalah keinginan seseorang sesuai kesuksesan dan kegagalan yang terjadi pada masa lalu dan dari tekanan sosial yang terjadi pada seseorang yang menjadikan dirinya membentuk aspirasi. Aspirasi jangka panjang dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan pembawaan, tekanan budaya, dan hubungan antara kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Aspirasi jangka panjang merupakan suatu hal yang komplek dengan melibatkan berbagai contoh jenis faktor yang lain

5 ASPIRASI POSITIF ATAU NEGATIF Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu untuk mencapai kesuksesan tergantung bagaimana individu memaknai keinginannya. Aspirasi negatif merupakan pokok utama untuk menjauhkan diri dari kegagalan ketika aspirasi positif diarahkan untuk mencapai kesuksesan. Jika aspirasi seseorang positif, dia merasa puas dan memperhatikan dirinya sendiri sebagai orang yang sukses Jika aspirasinya negatif, maka akan menjadi hal utama untuk mempertahankan gambaran statusnya dan menjauhi hal – hal yang menjadikan dirinya rendah pada tingkat sosial.

6 ASPIRASI REALISTIK ATAU TIDAK REALISTIK Aspirasi ini ditinjau dari kesadaran individu akan kemampuannya dalam mencapai aspirasi yang diinginkan Beberapa aspirasi yang realistik pada seseorang merupakan pembenaran berupa pencapaian tujuan yang diatur untuk dirinya sendiri, namun untuk waktu yang lama menjadi tidak realistik karena menjadikan seseorang kurang menggali potensi yang ada pada dirinya dalam mencapai tujuan, tidak peduli seberapa kuat motivasinya dan seberapa keras seseorang bekerja serta berkorban. Aspirasi tidak realistik merupakan sebuah tanda dari keinginan seseorang dalam memprediksi kemampuannya dari pada kemampuan yang sesungguhnya. Aspirasi yang tidak realistik merupakan aspirasi yang berdasarkan ketidaktahuan seseorang dalam mengukur kemampuannya.

7 ASPIRASI PENDIDIKAN PENDIDIKAN MENURUT KI HADJAR DEWANTORO (DALAM HATIMAH, 2007) merupakan tuntunan di dalam tubuh dan berkembangnya anak-anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya aspirasi jangka pendek atau jangka panjang tergantung jangka waktu untuk jangka pendek waktu yang ditentukan sampai jenjang pendidikan SMP untuk jangka panjang waktu yang ditentukan sampai jenjang pendidikan SMA atau sederajat Jadi aspirasi merupakan suatu harapan dan tujuan seseorang dalam meraih sesuatu, maka aspirasi pendidikan merupakan tuntunan yang mengarahkan harapan dan tujuan seseorang dalam meraih prestasi.

8 ASPIRASI POLITIK Aspirasi politik adalah keinginan atau usulan rakyat yang menyangkut masalah atau kebijakan politik Aspirasi politik ini biasanya disampaikan kepada wakilnya di DPR atau DPRD Contohnya  Para buruh menyampaikan aspirasi politiknya kepada DPR mengenai upah buruh minimal yang belum disahkan pemerintah (Kaelola,2009:28) Kehadiran partai politik dari tahun ke tahun menjadi bukti berkembangnya kemampuan politic behavior dalam Indonesia. fungsi dari keberadaan suatu partai politik dalam menyuarakan berbagai aspirasi rakyat

9 CONTOH ASPIRASI RAKYAT DI BEBERAPA BIDANG Warga memintah Pelayanan untuk mengurus surat kependudukankaya, E-KTP, KK, dan akta kelahiran baik baru taupun perpanjang harus dipermudah. warga meminta pelatihan penanganan kebakaran khususnya di wilayah-wilayah yang rawan. pembuatan pasar tradisional di Pondok Kelapa dan Cipayung, pembinaan UKM hingga mendapat modal dari bank DKI, penertiban PKL yang berjualan di trotoar, penyediaan penjaga persimpangan rel di Jalan Delman Kelurahan Kebayoran Lama Utara, dan pembenahan kebijakan jalan satu arah di Jalan Bintaro Perma Saat ini banyak fasos fasum, taman-taman yang tidak terawat. Untuk itu warga masyarakat mengharapkan agar pemda merawat dengan baik. DI KUTIP DARI LAMAN : HTTPS://MEGAPOLITAN.KOMPAS.COM

10 PARTISIPASI POLITIK Menurut Huntington dan Nelson (1990:9-10). kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa Definisi partisipasi politik menurut Bolgherini (dalam Calise dan Lowi, 2010:169) "... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious” yang artinya segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

11 Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries, Senada dengan yang di sampaikan Bolgherini (dalam Calise dan Lowi, 2010:169) yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (contentious). Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi : Kegiatan Pemilihan Lobby Kegiatan Organisasi Contacting Tindakan Kekerasan (violence)

12 1.Kegiatan Pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasilpemilu; 2.Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatuisu; 3.Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah; 4.Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat- pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka,dan 5.Tindakan Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi danpemberontakan.  Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal.

13 PENGERTIAN PARTAI POLITIK Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Menurut Carl J. Friedrich (dalam Sitepu, 2016:3) partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara setabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan bersifat idiil dan materiil Sedangkan menurut Sigmund Neumann (dalam Bariroh, 2014:139139), partai politik adalah organisasi dari aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda

14 PERAN PARTAI POLITIK Artikulasi Kepentingan Setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan- kepentingan itu bisa sejalan dan bisa ber- beda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol harus bisa memerankan fungsi- nya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yangmemegang kedaulatan. Kalau parpol mampu memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat seperti itu, maka parpol yang demikian akan memeroleh dukungan rakyat. Sebaliknya jika Parpol tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya. Agregasi Kepentingan Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan- kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatifalternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat. Menggabungkan kepentingankepentingan yang beragam yang terka- dang bertentangan menjadi alternatifalternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. Parpol yang mampu memerankan fungsinya seperti itu akan menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu memerankan fungsinya akan di- tinggalkan.

15 Sosialisasi Politik Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya menyo - sialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kapada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika politik harus dilakukan secara terusmenerus, sehingga nilai- nilai dan etika politik yang berlaku mempribadi pada diri warga negara. Parpol yang tidak melakukan sosialisasi politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya ter- hadap negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku kritis terhadap Parpol yang demikian. Misalnya untuk Indonesia, nilainilai dan etika politik yang berlaku adalah yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undan Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kaelan, dalam Metera, 2011-48). Parpol yang tidak menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik itu seharusnya tidak dipilih rakyat. RekrutmenPolitik Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabat- an-jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kaderkader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik inilah Parpol seharusnya menunjukkan kemam - puannya berdemokrasi di internal partai. Kalau di internal partai tidak bisa ber- demokrasi, bagaimana Parpol bisa berdemokrasi dalam pengelolaan kehidupan ber- negara? Komunikasi Politik Melalui komunikasi politik Parpol mengomonikasikan informasi, isu gagasan, dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Segenap struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara legal.

16 TERIMAKASIH