STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Presentasi berjudul: "STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS"— Transcript presentasi:

1 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Bekerja dengan Integritas & Totalitas STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DITJEN. PSDKP TAHUN SERTA RENJA PSDKP TAHUN 2020 Disampaikan pada Kegiatan Rapat Kerja Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Surabaya, 18 Juni 2019

2 1. OVERVIEW RENCANA KERJA TA. 2019 2. ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP TAHUN 3. RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 4. RENCANA KERJA PSDKP TA. 2020 5. RANCANGAN MENU KEGIATAN DAK FISIK PSDKP TA. 2020

3 1. OVERVIEW RENCANA KERJA TA. 2019

4 Target IKU Tahun 2019 87% 92 % 41,06% IKU C O M G P L H A I S N F E U
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan IKU TARGET 87% TARGET 41,06% Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku TARGET 92 %

5 Kegiatan Prioritas Tahun 2019
84 hari operasi 84 hari operasi Operasi Speedboat 30 hari operasi Pengawasan kepatuhan kapal perikanan 17.100 Kapal Ikan 150 Kasus Operasi Kapal Pengawas Airborne Surveillance Penanganan Kasus TPKP 270 Pelaku Usaha 1.010 Kelompok 4 layanan Operasional Sistem Pemantauan 1 sistem Pemeliharaan kapal pengawas 34 Unit Pelaku Usaha Perikanan yg Bebas dr Destructive Fishing Pembinaan Pokmaswas Operasional SATGAS 115 1.370 Pelaku usaha 30 orang 8 Unit Bangunan Pengawasan Pelaku usaha perikanan yang taat PPNS Perikanan

6 PERJANJIAN KINERJA SATKER DEKONSENTRASI PROV. JAWA TIMUR TA. 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Jumlah pelaku usaha pemanfaat WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Provinsi Jawa Timur (pelaku usaha) 8 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan pengelolaan SDKP secara profesional dan partisipasif Jumlah hari operasi bersama speed boat pengawasan SDKP lingkup Provinsi Jawa Timur (hari operasi) 30 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS] yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Provinsi Jawa Timur (kelompok) 59 Anggaran : Rp ,- Untuk IK 1  di dalam RKAKL terkait dengan komponen “Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan dan Non Perikanan” dengan volume output 5 pelaku usaha yang patuh

7 3. ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP TAHUN

8 LINGKUNGAN SRATEGIS PSDKP
Internasional Nasional KKP Ditjen. PSDKP Penyediaan Sarpras & Operasi Armada Pencegahan Pemantauan Pengawasan Penindakan Satgas 115 Ditjen. PRL Ditjen. Perikanan Tangkap Ditjen. Perikanan Budidaya Ditjen. Penguatan Daya Saing BKIPM BRSDMKP Itjen. KKP Setjen. KKP POLRI TNI AL BAKAMLA Kejaksaan KLHK Hubla/ Kemhub LSM Universitas Pemda Bea Cukai RPOA IUU GFW INTERPOL USAID ABF & AFMA (Australia) RFMO

9 Capaian IKU Program Pengawasan Pengelolaan SDKP
2018 (%) 2019 TW1 (%) 2015 (%) 2016 2017 TARGET Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 82,91 79,7 93,47 81 96,38 83,9 92,75 Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%) 24,31 85,29 59,86 66,49 67,63 8 12,36 Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) 93,29 28,5 87 90 93,44 35 38,89 9

10 ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015-2019
IUU Fishing masih marak di perairan perbatasan dengan berbagai modus 2 Destructive Fishing yang merusak SDI dan lingkungannya masih marak (data tahun 2019) 1 Kapal Diperiksa 20 Penyelidikan 6 Penyidikan * Data Negara Asal Kapal Illegal Fishing sampai dengan 17 Juni 2019 NEGARA 2014 2015 2016 2017 2018 2019* JML Indonesia 22 48 23 47 68 32 240 Vietnam 9 36 83 29 15 Fhilipina 8 5 3 50 Malaysia 10 26 11 7 14 Thailand 1 - China Timor Leste Total 38 102 163 132 109 64 608 Rata2 Hari Operasi 49,7 269,7 137,5 146,9 121 41,2 3 Eksploitasi illegal terhadap jenis ikan yang dilindungi masih marak terjadi (data tahun 2019) Ikan Dilindungi 13 JENIS IKAN 110 Pelaku Diperiksa Penyidikan Penyelidikan 47 Surat Pernyataan

11 Peta Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2019
* Data Negara Asal Kapal Illegal Fishing sampai dengan 17 Juni 2019 Keterangan: Adhoc Kapal Ikan Asing Adhoc Kapal Ikan Indonesia Rumpon Diputus

12 ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015-2019
4 Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan masih tinggi * Data sampai dengan 31 Mei 2019 PROSES HUKUM 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Pemeriksaan Pendahuluan - 2 3 Tindakan Administrasi 13 40 12 27 28 26 Tindakan Lain 1 4 7 SP3 Penyidikan 9 P-21 Penyerahan Tahap II 5 Sidang 6 31 21 Banding 16 20 Kasasi 38 Inkracht 42 142 155 120 87 Jumlah kasus 58 198 237 197 193 80 * Data sampai dengan 31 Mei 2019 TAHUN KEJADIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019* TOTAL JUMLAH KASUS 58 198 237 197 193 80 962

13 ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015-2019
Nelayan Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran wilayah penangkapan ikan di Negara lain * Data sampai dengan 17 Juni 2019 NEGARA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH Malaysia 123 132 137 98 30 11 531 Australia 68 21 46 47 38 18 238 Papua Nugini 3 - Thailand 7 India 2 39 44 Timor Leste Myanmar 36 Total 197 155 190 184 94 888

14 ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015-2019
* Data sampai dengan TW I 2019 6 Problematika penanganan ABK Asing KIA Illegal NEGARA 2014 2015 2016 2017 2018 2019* JUMLAH Malaysia - 1 26 2 30 Vietnam 64 305 534 651 324 107 1.985 Thailand 110 70 69 15 8 287 Filipina 49 150 201 38 29 14 490 Kamboja 34 5 43 Myanmar 6 22 40 4 27 114 Taiwan Tiongkok 63 7 75 Indonesia 72 221 147 421 471 930 Total 302 682 1130 877 786 640 4.417 67 ABK asing masih ada di Indonesia

15 Penenggelaman Kapal Ikan Illegal
* Data sampai dengan 31 Mei 2019 NEGARA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH Malaysia - 12 27 22 3 76 Filipina 1 35 17 15 2 92 Vietnam 36 59 91 83 294 Indonesia 10 5 6 4 26 Thailand 19 23 Papua Nugini Tiongkok Nigeria Belize Total 8 113 115 127 125 28 516

16 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan selama 2019
Jenis Ikan dilindungi Pelepasliaran penyu 8 ekor di Batam Pelepasliaran penyu 7 ekor di Bontang Pelepasliaran tukik 70 ekor di Majene Pelepasliaran ekor BL di Timika Pengawasan napoleon di Biak Pelepasliaran 5 ekor napoleon di Bontang Pengawasan perdagangan dan penangpakan hiu di Cilacap Penyu Napoleon Lobster Hiu Ikan dilindungi Rincian data hasil pengawasan BMKT, Pasir Laut, Pencemaran, Pesisir dan PPK 16

17

18 ISU STRATEGIS PSDKP DI PROV. JAWA TIMUR
Kapal cantrang masih diindikasikan beroperasi (Brondong, Probolinggo) Terindikasi masih ditemukan ketidaksesuaian peruntukan/distribusi ikan impor (Banyuwangi) Peredaran ikan membahayakan dan merugikan (Surabaya, Malang) Penggunaan pakan/obat ikan tak terdaftar KKP (Pantura Jatim) 1 2 3 4 18 Acuan larangan pemasukan ikan berbahaya dari luar negeri: Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2014 Tahun 2017/2018 ada kasus pelepasliaran Aligator gar dan Arapaima gigas di Sungai Brantas dan diduga di beberapa danau/waduk/sungai lainnya

19 Lanjutan…ISU STRATEGIS PSDKP DI PROV. JAWA TIMUR
Reklamasi Illegal (Madura) Penangkapan/Penyelundupan Benih Lobster (Pantai Selatan Banyuwangi) Pencemaran Perairan (Muncar, Banyuwangi) Bom Ikan/destructive fishing (Pulau Kangean) Pemanfaatan BMKT secara Ilegal (Bawean) 5 6 7 8 9 19 Dasar hokum pelarangan penangkapan/penyelundupan BL: Permen 56/2016 Untuk BMKT Ilegal perlu di-update kembali

20 4. RANCANGAN TEKNOKRATIS PSDKP

21 ANALISA SWOT PSDKP dukungan dunia internasional untuk ikut memerangi IUU fishing menguatnya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pengawasan SDKP sampai dengan 12 nm rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem laut dan pesisir keterbatasan sarpras pengawasan SDKP kapasitas SDM belum optimum regulasi perlu diperkuat komitmen KKP dalam memberantas IUU fishing kapal pengawas dan aparat yang masih disegani para pelaku usaha Strength Weakness Opportunities Threat

22 RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2020-2024
Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur VISI 2045 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing RPJPN TEMA Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN PEMBANGUNAN MANUSIA PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1 Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial 1 Pangan 1 Sentra-Sentra Pertumbuhan 1 Transportasi 1 Hukum dan Regulasi 2 Energi 2 Telekomunikasi 2 Komoditas Unggulan Daerah 2 Pertahanan dan Keamanan 2 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital 3 Sumber Daya Air 3 Politik 4 Industri Manufaktur 3 Pertumbuhan Perkotaan 4 Perumahan dan Pemukiman 5 Kelautan dan Kemaritiman Development Constraints : Kondisi Investasi Kondisi SDA PENGARUSUTAMAAN Kerentanan Bencana Tata Kelola (Governance) Kesetaraan Gender Perubahan Iklim Modal Sosial dan Budaya Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjamin Keadilan Menjaga Keberlanjutan 22

23 DUKUNGAN PSDKP PADA 3 PILAR KKP
KEBERLANJUTAN Mendorong masyarakat KP dan pelaku usaha KP untuk tertib dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan SDKP Tertib berdasarkan peraturan perundang- undangan Bertanggung jawab berdasarkan sistem nilai (etika/moral) universal dan kearifan lokal KEDAULATAN Memastikan keamanan seluruh WPP NRI dari pencurian ikan serta dari kegiatan yang merusak SDI dan lingkungannya Dari luar: pihak asing Dari dalam: masyarakat/pelaku usaha KP yang ignorant (sengaja melakukan pelanggaran) KESEJAHTERAAN Mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

24 mandiri, maju, adil dan makmur
ALUR RANCANGAN KEBIJAKAN PSDKP 1 Visi dan Misi Indonesia 2025 (RPJPN – ) mandiri, maju, adil dan makmur RPJMN 2020 – 2024 Struktur perekonomian kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, SDM berkualitas NASIONAL Ekonomi Polhukam GLOBAL KKP Renstra 2020 – 2024 Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2 Penyediaan Sarpras & Operasi Armada Pencegahan Pemantauan Pengawasan Penindakan

25 KERANGKA PIKIR PENGAWASAN SDKP (2020-2024)
Meningkatnya kelestarian SDI dan lingkungannya Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP secara bertanggungjawab Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Penyediaan Sarpras & Operasi Armada Pencegahan Pemantauan Pengawasan Penindakan Kegiatan Program Hasil (Outcome) Dampak (Impact)

26 5. RENCANA KERJA PSDKP TA. 2020

27 RENCANA KERJA PEMERINTAH T.A 2020
1 RKP 2020 adalah RKP transisi  masih dapat menyesuaikan dengan kebijakan Presiden terpilih yang dilantik 2 RKP 2020 adalah RKP unik  menggunakan RKP sebelumnya sebagai penetuan struktur, belum kepada RPJMN yang masih dalam penyusunan 3 5 Konsep baru

28 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

29 KKP dalam RKP 2020 PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja Pengentasan Kemiskinan PP 4 Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana PP 2 PP 2 Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja PP 3 KP1. Peningkatan Industri Berbasis KP4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosia  Sertifikat Tanah Nelayan dan Pembudidaya KP1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal Pertanian yang Terintegrasi Hulu-hilir KP4. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan KP2. Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-hilir Pelatihan Vokasi PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PP 1 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan PP 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup PP 2 Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber dan Penguatan Keamanan Laut PP 4 KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan KP3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional KP3. Penguatan Keamanan Laut KP6. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut

30 TIMELINE PEMBAHASAN RENJA K/L
13 Mei 2019: TM 21 Mei 2019: Tindaklanjut TM 28 Mei 2019: Finalisasi TM (Pagu Indikatif)

31 OUTPUT PSDKP DALAM MENDUKUNG PN
PRIORITAS NASIONAL 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup Lintas KL PP (Program Prioritas) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup KP (Kegiatan Prioritas) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Proyek KKP (level output) Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan (17 kawasan) KKP

32 OUTPUT PSDKP DALAM MENDUKUNG PN
PRIORITAS NASIONAL 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Lintas KL PP (Program Prioritas) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut KP (Kegiatan Prioritas) Penguatan Keamanan Laut Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut Proyek KKP (level output) Operasional kapal pengawas (150 hari) Operasional pesawat patroli (150 hari) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (50 hari) Perangkat sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi (1 sistem) Bangunan/pos pengawasan yang dibangun (13 unit) Kapal pengawas yang dibangun (2 unit) Speed Boat Pengawas yang dibangun (11 unit) POKMASWAS yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (1010 kelompok) Kapal perikanan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan ( unit) KKP

33 Rancangan Kegiatan Prioritas Tahun 2020
150 hari operasi 150 hari operasi Operasi Speedboat 50 hari operasi Pengawasan kepatuhan kapal perikanan 17.100 Kapal Ikan 150 Kasus Operasi Kapal Pengawas Airborne Surveillance Penanganan Kasus TPKP dan Barang Bukti 270 Pelaku Usaha 1.010 Kelompok 4 layanan Operasional Sistem Pemantauan 1 sistem Pemeliharaan kapal pengawas 34 Unit Pelaku Usaha Perikanan yg Bebas dr Destructive Fishing Pembinaan Pokmaswas Operasional SATGAS 115 2 unit Kapal Pengawas Speedboat 11 unit 60 orang 13 Unit Bangunan Pengawasan PPNS Perikanan

34 6. RANCANGAN MENU KEGIATAN DAK FISIK PSDKP TA. 2020

35 RANCANGAN MENU PENGADAAN SARPRASWAS DAK T.A 2020
NO. RINCIAN KEGIATAN SATUAN OUTPUT 1 Speedboat pengawasan SDKP 6.5 meter unit 2 Speedboat pengawasan SDKP 12 meter 3 Speedboat pengawasan SDKP 16 meter 4 Garasi (Steiger) speedboat pengawasan SDKP di atas air 5 Garasi (Steiger) speedboat pengawasan SDKP darat (dengan rail way) 6 Bangunan Pengawasan SDKP darat m2 7 Bangunan Pengawasan SDKP di atas air 8 Perlengkapan Personil Pokmaswas paket 9 Drone pengawasan destructive fishing/kawasan konservasi perairan 10 Perlengkapan Personil Polsus PWP3K Juta Ton Juta Ton Bangunan pengawasan bukan Pos Pokmaswas

36 TERIMA KASIH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN