PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK OLEH RUDIYANSYAH, S. Sos. M. AP.

Presentasi berjudul: "PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK OLEH RUDIYANSYAH, S. Sos. M. AP."— Transcript presentasi:

1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK OLEH RUDIYANSYAH, S. Sos. M. AP

2 PENGERTIAN KEBIJAKAN & KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan di artikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak ( pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan.

3 Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan Kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

4 Kebijakan harus dibedakan dari keputusan; Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar- organisasi dan yang bersifat intra organisasi Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

5 Pengertian Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

6 a. Thomas R. Dye Mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik Merupakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda b. Carl Frederich Mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik Merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada c. David Easton Mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan pengaruh dan aktivitas pemerintah. d. Tangkilisan Menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di dengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. e. Anderson Pengertian kebijakan publik menurut Anderson adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. f. W.N. Dunn adalah suatu daftar tidakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

7 Evolusi dalam studi kebijakan publik Alasan ilmiah,Kebijakan publik dapat di pelajari untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal muasalnyan, proses- proses perkembangannya dan konsekuensi bagi masyarakat. Alasan Profesional, tingkatan profesional yang berusaha menerapkan pengetahuan ilmiah kepada penyelesaian masalah-masalah sosial praktis Alasan politik, studi kebijakan publik seharusnya di arahkan untuk memastikan apakah pemerintah engambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan yang “tepat”

8 Domain Studi Kebiajakan