KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN TANGGAL 10 OKTOBER 2019

2 Kebijakan Pembangunan Kesehatan
TAHUN 2019 Kebijakan Pembangunan Kesehatan Fokus pada pencapaian prioritas nasional Penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Penguatan pelayanan kesehatan, termasuk melanjutkan pembangunan 3 RS vertikal di Papua, Maluku dan NTT Mendorong kemandirian satker UPT BLU Penguatan manajemen kesehatan  perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi antar pusat dan daerah, antar program dan antar sektor

3

4

5

6

7

8

9 DUKUNGAN RUPIAH MURNI TERHADAP POLTEKKES BLU
1. Rupiah Murni dari Fungsi Kesehatan ( 2079 ) , yang dipergunakan untuk : Biaya Operasional ( Pemeliharaan dan Perjalanan Pimpinan ) Pembangunan Gedung Baru Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pengadaan Sarana Pendidikan ( Alat Laboratorium ) Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan 4 Pengadaan Peralatan Kantor ( Non Laboratorium ) Pengadaan Alat untuk Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi 2. Rupiah Murni dari Fungsi Pendidikan ( 5034 ), melalui Dana BOPTN, yang dipergunakan untuk : Biaya Penelitian Dosen Biaya Pengabdian Masyarakat Biaya BOPTN Lainnya ( Kemahasiswaan, Penjaminan Mutu )

10 POTENSI-POTENSI UNTUK MENAIKKAN PENDAPATAN
POLTEKKES BLU 1. Pemanfaatan Aset yang ada di Poltekkes Kemenkes BLU meliputi : Aset Tanah, bisa dibangun untuk kegiatan-kegiatan yang menambah pendapatan BLU, misal Penginapan/Hotel. Tempat Pelatihan ( Centre of Competency Training ) dan pendanaan nya bisa melalui dana RM,BLU ataupun KPBU Aset Gedung Pertemuan, bisa disewakan untuk acara pernikahan, workshop, pelatihan etc Alat Praktek/Laboratorium bisa disewakan untuk Institusi Pendidikan yang belum memiliki alat tersebut atau saat Diklat Tehnis dan Fungsional ASN Aset Laboratorium, apabila sudah terakreditasi K A N bisa menjadi tempat pemeriksaan Publik Tempat Kalibrasi alat Kesehatan ( Bagi BLU yang mempunyai Jurusan Elektromedik ) Aset asrama bisa dikembangkan dengan pola fasilitas Plus, misal dari kelas kamarnya dan wifi

11 LANJUTAN 2. Sumber Daya Manusia: Sebagai Assesor Peneliti, bisa membantu meneliti suatu produk yang dihasilkan oleh Perusahaan Makanan,Minuman, Alat Kesehatan terhadap animo Masyarakat Pelatih, sebagai Tenaga Pelatih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Konsultan, Bisa menjadi Konsultan Pendidikan atau Konsultan yang terkait dengan disiplin keilmuan yang dimiliki

12 KOMPOSISI ANGGARAN 13 SATKER POLTEKKES BLU BERDASARKAN SUMBER DANA TA 2018-2019
TAHUN RM BLU TOTAL GAJI & TUNJANGAN OPERASIONAL KANTOR BOPTN MODAL 2018 2019 Penurunan belanja pegawai pada tahun 2019 dikarenakan belum menganggarkan kenaikan gaji 5%

13 ALOKASI POLTEKKES BLU TA 2019
No SATKER RUPIAH MURNI BLU PAGU TOTAL 1 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 2 POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU 3 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG 4 POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR2 5 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II 6 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 7 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG 8 POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA 9 POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG 10 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 11 POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA 12 POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG 13 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK 14 POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR 15 POLITEKNIK KESEHATAN MANADO 16 POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 17 POLITEKNIK KESEHATAN MALANG 18 POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA JUMLAH

14 KOMPOSISI PAGU ANGGARAN BPPSDM
KOMPOSISI SUMBER ANGGARAN BADAN PPSDM KESEHATAN Rp ,00 BBPK/ BAPELKES POLTEKKES BLU POLTEKKES PNBP Pusat BBPK/ BAPELKES POLTEKKES BLU POLTEKKES PNBP Pusat PENINGKATAN PAGU Pagu Eselon I Tetap Komposisi PAGU satker berubah berpotensi menekan satker lainnya

15 TATA KELOLA blu Tata Kelola yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam:
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite audit dan satuan pengawasan intern; Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; Penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU; Penerapan kebijakan tarif, remunerasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas, pengelolaan aset, dan unit usaha; Penerapan kebijakan informasi dan teknologi informasi; Pesempatan dan lingkungan kerja; Penerapan kode etik dan anti korupsi; dan Program pengenalan BLU.

16 Permasalahan blu bppsdm
Sistem remun banyak yang belum sesuai dengan kinerja yg sesungguhnya. Rencana Strategis Bisnis masih ada yang belum dievaluasi secarra periodik dengan menyandingkan kinerja atau output yang sdh terteta dlm DIPA2. KSO masih belum sesuai dgn aturan yang ada Penetapan target KPI belum bisa memacu kinerja satker BLU Ada beberp satker yang pagu belanja tidak sesuai dengan target yg diinginkan sehingga Besarn Remunerasinya kurang sesuai dengan realisasinya pendapatan Kendala umumnya krn Pagu Belanja yang turun ke Ess 1 unit utama tidak dipisahkan RM dan PNBP jadi tingginya PNBP otomatis akan menekan RM.. sehingga pagu Belanja untuk PNBP atau BLU hrs dibatasi mengingat kebutuhan RM untuk program2 prioritas masih sangat diperlukan

17

18

19 Terima kasih