RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA

DASAR PERTIMBANGAN A. ASPEK YURIDIS FORMAL B. ASPEK KONDISI PROGRAM
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA C. DAMPAK KEPENDUDUKAN

A. DASAR PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS
1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal .8 Ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang, yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing Ayat (3) Kebijakan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah

DASAR PERTIMBANGAN UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DASAR PERTIMBANGAN UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 18 Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta perkembangan sosial ekonomi dan budaya

Dasar Pertimbangan DASAR PERTIMBANGAN
UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal . 19 Ayat (1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan : a. jumlah, struktur dan komposisi penduduk b. Pertumbuhan penduduk. c. Persebaran penduduk.

DASAR PERTIMBANGAN UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 19 Ayat (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui : pengendalian kelahiran penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 54 Ayat (1) Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah Membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD di Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat (2) BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal .55 ayat. (2) BKKBD berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal. 57 ayat (1) BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Ayat (2) Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
Dasar Pertimbangan DASAR PERTIMBANGAN PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota Pasal .7 Ayat (1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yg wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ayat. (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ; a…. k. Kependudukan… o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

UU No. 23/ 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat (1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

BAGIAN KEDUA INSTANSI PELAKSANA PASAL 8 Ayat I Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan Kewajiban yang meliputi : Mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting; Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Dst

B. ASPEK PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR (SP 2010)
KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAH PERSENTASE 0 – 9 19,34 10 – 24 27,71 25 – 64 48,08 65 + 4,86 Lampung 100,0

LPP KAB/KOTA SE PROV. LAMPUNG
(NASIONAL 1,49)

TREND LAJU PERTUMBUHAN
PENDUDUK LAMPUNG JUMLAH DAN LPP ( SP 1971 – 2010 ) TAHUN JUMLAH PENDUDUK LPP LAMPUNG NASIONAL 5.77 2,32 2,67 1,98 1,17 1,49 1,24

KONDISI CAPAIAN PROGRAM SAAT INI
HASIL - SDKI 2012 TFR 2,7 > NAS 2,6 CPR (MODERN) 66,3 > NAS 57,9 UNMET NEED 6,4 < NAS 8,5 HASIL - SDKI 2007 ASFR (15-19) 46 < NAS 51 MEDIAN UKP 18,7 < NAS 19,8 JML ANAK IDEAL 2,9 > NAS 2,2

PERINGKAT IPM PROVINSI LAMPUNG
DI PULAU SUMATERA PERINGKAT DI 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumatera 8 10 Indonesia 18 19 20 21 I Sumber : BPS Statistik Indonesia. Ket : - Tahun 2002: Peringkat ke 8 dari 9 provinsi di P. Sumatera. - Tahun 2004 s.d 2010: Peringkat ke 10 dari 10 provinsi di P. Sumatera.

PENGELUARAN MAKAN DAN BUKAN MAKANAN PENDUDUK LAMPUNG
TAHUN MAKANAN BUKAN MAKANAN LAMPUNG INDONESIA (RP 000) % 2008 173,340 51,89 160,988 48,11 2009 183,147 52,20 217,720 50,62 167,708 47,80 212,345 49,38 2010 219,887 53,42 254,520 51,43 191,716 46,58 240,325 48,57 2011 248,251 285,413 48,46 303,548 51,54 2012 283,870 323,478 51,08 309,791 48,92 I Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Lampung, Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2009, 2010, 2011.

Wilayah Lampung 7,3 7,49 7,75 7,82 Indonesia 7,5 7,7 7,9 2007 2008
RATA RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS DI PROVINSI LAMPUNG Wilayah 2007 2008 2009 2010 2011 Lampung 7,3 7,49 7,75 7,82 Indonesia 7,5 7,7 7,9 I Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Nov , IPM

PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL
TREN IMR PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL . SDKI 2007 IMR LAMPUNG 43 MDGs /1.000 KH

ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
Target MDG’s : 102 /1000 KH Kondisi saat ini : 228 /1000 KH

ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK LAMPUNG TAHUN 2007-2011
WILAYAH 2007 2008 2009 2010 2011 Lampung 68,80 69,00 69,25 69,50 69,75 Indonesia 70,4 70,5 70,7 Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi November 2011, IPM

ANGKA KETERGANTUNGAN I

C. DAMPAK KEPENDUDUKAN KEBUTUHAN PANGAN MENINGKAT
KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL MENINGKAT KEBUTUHAN AIR DAN UDARA SEGAR SEMAKIN TERBATAS KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA LAHAN SEMAKIN MENYEMPIT MENINGKATNYA KEBUTUHAN DASAR (Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi)

COST BANEVITE ANALISIS
KEBUTUHAN DASAR (KESEHATAN, PENDIDIKAN, EKONOMI) DI KALIKAN DENGAN KELAHIRAN TERTAHAN DIKURANGI DENGAN BIAYA PROGRAM (APBN,APBD,DANA MASYARAKAT) = BIAYA DIHEMAT

Prof. ASCOBART GANI Telah melakukan Penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata kebutuhan dasar = Rp /Klh DENGAN DASAR TERSEBUT MAKA COST BENEFIT ANALISIS DI PROVINSI LAMPUNG ANTARA KELAHIRAN TERCEGAH DAN BIAYA KEBUTUHAN DASAR DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN SBB :

DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2013 TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN
HASIL KAJIAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP COST & BENEFIT PER KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN NO KABUPATEN/KOTA PA/PUS (%) KELAHIRAN TERCEGAH TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN 1 LAMPUNG SELATAN 70 30.218 2 LAMPUNG TENGAH 75 38.337 3 LAMPUNG UTARA 68 20.325 4 BANDAR LAMPUNG 72 30.304 5 LAMPUNG BARAT 12.814 6 TULANG BAWANG 11.224 7 TANGGAMUS 69 18.285 8 METRO 74 1.296 9 LAMPUNG TIMUR 31.794 10 WAY KANAN 15.216 11 PESAWARAN 13.609 12 PRINGSEWU 12.212 13 MESUJI 4.752 14 TULANG BAWANG BARAT 67 9.599 PROVINSI LAMPUNG 71

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 PROV LAMPUNG (PA: 71% TERCEGAH 249.985)
TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II (1 M X 13 Kab/Kota) BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG SELATAN (PA: 70% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG TENGAH (PA: 75% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG UTARA (PA: 68% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA BANDAR LAMPUNG (PA: 72% TERCEGAH 30.304)
TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG BARAT (PA: 70% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TULANG BAWANG (PA
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. TULANG BAWANG (PA.70% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. TANGGAMUS (PA: 69% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA METRO (PA: 74% TERCEGAH 1.296)
TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 300 Juta X 3 TAHUN ) BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG TIMUR (PA: 69% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. WAY KANAN (PA: 75% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. PESAWARAN (PA: 70% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. PRINGSEWU (PA: 68% TERCEGAH ) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. MESUJI (PA: 68% TERCEGAH 4.752) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. TUBA BARAT (PA: 67% TERCEGAH 9.599) 1 TOTAL PENGHEMATAN 2 ANGGARAN KELUAR APBN APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN BIAYA MASYARAKAT BIAYA DAK BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

HASIL KAJIAN UU 23/2006 DAN UU 52/2009
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB PEMDA PRINSIP DAN TUJUAN NAMA & KEDUDUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLAANDATA KEPENDUDUKAN DEFINISI KEPENDUDUKAN (TERLAMPIR)

SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN: Pasal 54 UU No.52/2009 Dalam Rangka Pengendalian penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah Membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat (BKKBD)

TUGAS Melaksanakan Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana

FUNGSI perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Selain fungsi tersebut, BKKBD juga menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan pelatihan, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBD; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBD; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBD; dan penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

PARADIGMA BARU KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
UU NO.10/1992 UU NO.52/2009 TAHUN 2000 S/D 2010 MULAI TH 2011 KE DEPAN DARI PENDEKATAN MAKRO KUANTITATIF KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN KB PENDEKATAN MIKRO KUALITATIF KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI

PERBANDINGAN BEBAN KERJA PENDUDUK & PENYELENGARAAN
DENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009 BKBPP UU NO.10/92 BKKBD UU NO. 52/2009 PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA : PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PENGATURAN KELAHIRAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENGENDALIAN PENDUDUK & PENYELENGARAAN KB : PERENCANAAN KEPENDUDUKAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK PELAYANAN KB/KR PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN MOBILITAS PENDUDUK PENDUDUK RENTAN PEMBANGUNAN KELUARGA PENYEDIAAN DATA MIKRO KEPENDUDUKAN & KELUARGA

TANTANGAN BEBAN KERJA DENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009
BKBPP UU NO.10/92 BKKBD UU NO. 52/2009 TANTANGAN KEDEPAN TAHUN : ASPEK DEMOGRAFIS Jml & Pertumbuhan Penduduk Fertilitas, Mortalitas Kepadatan, Persebaran & Strutur Penduduk ASPEK KELUARGA ASPEK SOSIAL BUDAYA ASPEK MANAJEMEN Pendekatan Penajaman Sasaran Koordinasi & Keterpaduan Pendekatan Kemasyarakatan Peningkatan Mutu ASPEK KELUARGA Keluarga Kecil Keluarga Kecil Sejahtera ASPEK SOSIAL BUDAYA TANTANGAN :

DESAIN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
(BKKBD) KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF I )
BKKBD terdiri dari : Kepala Badan Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian; Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bag TU; Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DRAFT STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA ALTERNATIF I KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG KEPEGAWAIAN SUB BAG UMUM DAN HUMAS SUB .BAG KEUANGAN & PERBEKALAN SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM BIDANG DATA & INFORMASI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA & INFORMASI SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB SUB BIDANG BINA KETAHANAN KELUARGA SUB BIDANG ADVOKASI DAN KIE SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKS SUB BIDANG BINA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN UPT BKKBD 54

SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF . I I )
BKKBD terdiri atas : Kepala Badan Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian; Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; Kelompok Jabatan Fungsional

BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA ALTERNATIF II KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG KEPEGAWAIAN SUB BAG UMUM DAN HUMAS SUB .BAG KEUANGAN DAN PERBEKALAN SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA, ADVOKASI,DAN PENGGERAKAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH DAN JALUR SWASTA SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA, ANAK, REMAJA DAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK SUB BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT SUB BIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG PENGELOLAAN PELAPORAN DAN INFORMASI SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS SUB BIDANG ANALISIS , EVALUASI DAN MONITORING SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN UPTB BKKBD KECAMATAN 56

Susunan Organisasi ( Alternatif. III )
BKKBD terdiri atas : Kepala Badan Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian; Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; Kelompok Jabatan Fungsional

DRAFT STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA ALTERNATIF III KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG KEPEGAWAIAN & UMUM SUB .BAG KEUANGAN & PERBEKALAN SUB BAG PERENCANAAN & PROGRAM BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN ADVOKASI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA & INFORMASI SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN BINA KETAHANAN KELUARGA SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN SUB BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI UPT BKKBD 58

SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF IV )
BKKBD dan PP terdiri atas : Kepala Badan Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian; Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 (dua) Sub Bidang Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; Kelompok Jabatan Fungsional

BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA ALTERNATIF IV KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG KEPEGAWAIAN SUB BAG UMUM DAN HUMAS SUB .BAG KEUANGAN & PERBEKALAN SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM BIDANG DATA & INFORMASI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA & INFORMASI SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB SUB BIDANG BINA KETAHANAN KELUARGA SUB BIDANG ADVOKASI DAN KIE SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKS SUB BIDANG BINA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN UPT BKKBD 60

KEPALA UPTB SUB BAGIAN TATA USAHA PELAKSANA PELAKSANA
RANCANGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH (UPTB KKBD) KEPALA UPTB SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA PELAKSANA 61

والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته
TERIMA KASIH…

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan