Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005 Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI.

Diterbitkan olehRahmad Raisha Telah diubah "10 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005 Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI."— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005 Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Tahap Awal Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2005 Tanggal 4 – 6 Mei 2004 Kembali

2 POKOK BAHASAN  Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  Kerangka Ekonomi Makro  Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

3 KERANGKA EKONOMI MAKRO RAPBN 2005

4   Prospek ekonomi dunia   Kebijakan ekonomi makro   Asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro 2005

5 Proyeksi Ekonomi Dunia 2005(%)

6 Kebijakan Ekonomi Makro 2005 Penurunan Tingkat Inflasi dan Suku Bunga SBI Nilai Tukar Yang Stabil •Konsolidasi Ekonomi Makro •Konsolidasi fiskal dan kebijakan moneter yang pruden •Stabilitas kurs dan kecukupan cadangan devisa

7 Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan   Menyempurnakan kehati-hatian   Mengefektifkan sistem pengawasan   Penerapan good corporate governance   Konsolidasi sektor- sektor keuangan Kebijakan Ekonomi Makro 2005 (lanjutan) CAR rata-rata 23% -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Dec-97 CAR % Dec-03 Jun-01 Aug-02 Jun-00 Aug-99

8 Perbaikan Iklim Investasi   Stabilitas politik dan keamanan   Kepastian hukum   Kebijakan Ketenagakerjaan   Reformasi Pajak dan Kepabeanan Kebijakan Ekonomi Makro 2005 (lanjutan) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 June 97 Dec 97 June 98 Oct 98 Jan 99 April 99 June 99 Sept 99 Dec 99 Mar 00 June 00 Aug 00 Nov 00 Feb 01 May 01 Aug 01 Nov 01 Jan 02Apr 02 July 02 Oct 02 Dec 02 Mar 03 June 03 Sept 03 Dec 03 NILAI TUKAR IDR/USD 200 300 400 500 600 700 800 900 IHSG IDRJSX Bali JW Marriott Sept 11

9

10 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005

11 POKOK BAHASAN  Dasar Penyusunan  Pokok-Pokok Kebijakan •Kebijakan Umum •Pendapatan Negara dan Hibah •Belanja Negara •Pembiayaan Anggaran

12 Dasar dan Kaidah RAPBN 2005  Dasar Penyusunan : Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  RAPBN 2005 : Baseline Budget berdasarkan keseimbangan antara (a) kesinambungan kebijakan fiskal dan (b) ruang yang cukup bagi pemerintah dan DPR baru untuk menentukan prioritas kebijakannya

13 Dasar dan Kaidah RAPBN 2005 •UU 17/2003: Format Anggaran Terpadu (Unified Budget) a. Meniadakan pengelompokan Rutin dan Pembangunan b. Memperkenalkan pos baru : 1.Belanja Modal 2.Belanja Hibah 3.Bantuan Sosial

14 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005  Sasaran : •Melanjutkan Konsolidasi fiskal  Penurunan Defisit APBN 2005 menuju berimbang  Target Defisit APBN 2005 : 0,7 % - 0,9% PDB  Rasio Utang / PDB di bawah 60%

15   Stabilitas Makro   Reformasi Pajak dan Kepabeanan   Anggaran Terpadu   Efisiensi Belanja -0,2 -9,9 -6,6 -2,5 -1,3 -1,8 -1,9 -1,6 -2,8 -3,7 -4,0 -1,7 2,4 -1,2 -4,9 Penurunan Defisit Anggaran…... Defisit APBN semakin membaik

16 …..Penurunan Rasio Utang Pemerintah   Kelanjutan stabilitas ekonomi makro   Pertumbuhan Ekonomi yang memadai   Kemajuan restrukturisasi dan reprofiling utang   Kelanjutan konsolidasi fiskal   Mengembangkan pasar obligasi pemerintah 51 87 99 97 84 68 59 38

17 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)  Pendapatan Negara A.Perpajakan :  Amandemen UU Perpajakan : •Perubahan tarif dan Lapisan penghasilan kena pajak, penyesuaian PTKP, serta perluasan subjek dan obyek pajak. •Menyederhanakan Administrasi, restitusi dan peningkatan kepatuhan

18 Reformasi Pajak untuk Peningkatan Penerimaan Negara Rasio Pajak thd PDB 10.7 10.3 11.8 12.4 13.0 13.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 1998- 1999 1999- 2000 200120022003 % PDB 13.6 2004 Reformasi Administrasi Amandemen UU Perpajakan Perpajakan • Memperluas LTO/MTO/STO • Kemudahan bagi WP Patuh • Perluasan basis Pajak • Perbaikan prosedur/kepatuhan Kepabeanan • Prakarsa Fasilitas Perdagangan • Perbaikan prosedur kepabeanan CUKAI • Melanjutkan Keb. 2004 dan Pemberantasan Rokok palsu. • Tarif PPh/PTKP dan Lapisan • Meningkatkan daya saing • Peningkatan kepatuhan • Perluasan basis pajak • Pengurangan pengecualian • Penyederhanaan administrasi • Pengurangan distorsi perpajakan

19 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)  Modernisasi dan Reformasi Administrasi Perpajakan/Kepabeanan dan Cukai : a.Database dan On-Line System b.Perluasan Kantor Khusus WP Besar, pembentukan Kantor Khusus WP Menengah dan Kantor Khusus WP Kecil c.Penyempurnaan administrasi kepabeanan meliputi : 1. Prakarsa fasilitasi perdagangan 2. Pemberantasan penyelundupan dan Undervaluation d.Kebijakan Cukai : • Langkah-langkah pemberantasan pita cukai palsu dan rokok tanpa pita.

20 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan) B.PNBP : •Migas : Menunggu hasil investasi baru •Kehutanan : Kebijakan soft landing •Peningkatan deviden BUMN terbatas •Sumber-sumber PNBP yang masih potensial : • Perikanan dan Kelautan • Perhubungan Telekomunikasi

21 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)  Belanja Negara •Penyatuan Belanja Rutin dan Pembangunan •Perubahan klasifikasi dari sektor dan subsektor ke fungsi dan subfungsi •Belanja Pegawai : • Penyesuaian gaji pokok dan pensiun mengikuti tingkat inflasi •Subsidi : •Kebijakan BBM tetap seperti sekarang •Non-BBM (listrik, pangan, pupuk, kredit program, PSO, dll) tetap disediakan •Belanja Modal : • Sesuai dengan prioritas dalam RKP

22 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)  Belanja Daerah •Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil : •Penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi •Memperbaiki basis data 2. Dana Alokasi Umum (DAU) : •Melaksanakan formula sesuai dengan PP 84 / 2001 •Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU; 3. Dana Alokasi Khusus : Kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan yang bersifat khusus. •Otonomi Khusus dan Penyesuaian 1. Dana Otonomi Khusus : untuk memenuhi ketentuan UU No. 21 tahun 2002 2. Dana penyesuaian murni : untuk menutup kekurangan DAU

23 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)  Pembiayaan Anggaran •Kebutuhan Pembiayaan •Defisit Anggaran (0,7 – 0,9 persen dari PDB) •Pokok Utang Dalam Negeri & Luar Negeri yang jatuh tempo •Sumber pembiayaan •Penggunaan Rekening Pemerintah di Bank Indonesia •Pinjaman Luar Negeri (program dan proyek) •Penjualan Aset (eks BPPN) •Penerbitan obligasi •Privatisasi BUMN

24 Terima Kasih Kembali

Download ppt "RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005 Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI."

Presentasi serupa

4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,

4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERIMAAN PEMERINTAH

PENERIMAAN PEMERINTAH
adalah PPh yang tidak dapat dikreditkan dengan total utang pajak

adalah PPh yang tidak dapat dikreditkan dengan total utang pajak
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
STRUKTUR BELANJA DAERAH

STRUKTUR BELANJA DAERAH
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL

KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Pertemuan Ke empat… APBD.

Pertemuan Ke empat… APBD.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.

PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA

APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman

Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.

Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.
1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro 2012 2.Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.

1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google