Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.

Presentasi berjudul: "Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance."— Transcript presentasi:

1 Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance

2 Beberapa Perspektif ttg Peranan Negara dalam Sektor Publik •Negara harus aktif dalam mempromosikan industri dan perdagangan  mercantilist  negara aktif dlm sektor publik •Sbg respon atas thesis Adam Smith  kompetisi dan motif mengejar keuntungan individu akan menghasilkan keseimbangan pasar  invisible hand menciptakan laissez faire  negara tdk aktif dlm sektor publik

3 Teori Fundamental •Setiap ekonomi yg kompetitif adalah Pareto Efficient (alokasi sumberdaya dimana sesorang tdk bisa lg membuat keadaannya lbh baik tanpa menrugikan orang lain) •Pareto Efficient dpt terjadi melalui mekanisme pasar yg kompetitif, dg redistribusi yg memadai

4 Kegagalan Negara •Terjadi pd th 70 dan 80-an  kegagalan program2 pemerintah, misal: program social security justru menciptakan hutang pemerintah yg besar •Hal ini disebabkan oleh: - informasi yg terbatas  siapa yg benar2 membutuhkan & tdk, - kontrol pd pasar yg terbatas, - kontrol yg terbatas pd birokrasi --. Otonomi birokrasi, - keterbatasan yg disebabkan oleh proses2 politik -> pembahasan di parlemen •Inilah yg kemudian menggeser ke paradigma pasar

5 Kegagalan Pasar •Terjadi pd th 30 dan 60an (dan mungkin jg sekarang) •Hal ini disebabkan oleh: - kegagalan kompetsisi  muncul monopoli dan oligopoli - jenis barang  public good (non-rivalry dan non excludability) - negative externalities  polusi - incomplete markets  pasar tdk bekerja dg baik - kegagalan informasi  pasar tdk menyediakan informasi yg cukup & memadai, misal: informasi ttg suatu produk - Pengangguran, inflasi & ketdkseimbangan •Inilah yg kemudian menggeser ke paradigma peran terbatas negara

6 Peran Terbatas Negara •Negara tdk lg dominan, tapi juga Negara tdk lg pasif  mixed economy •Negara jg memiliki otoritas yg tdk dimiliki oleh institusi yg lain •Peranan negara dibutuhkan, namun dg syarat  intervensi negara utk mendorong pareto improvement, dan, institusi yg demokratis hrs ada dlm rangka membangun kemampuan utk mengoreksi pasar & mencapai Pareto improvement

7 Peranan Negara dlm Sektor Publik •Stabilisasi  menjamin ekonomi dalm kondisi full employment dg harga yg stabil  makroekonomi •Alokasi  mengalokasikan sumber2 daya (bgm membeli dan menjual) •Distribusi  bgm barang yg diproduksi oleh masy didistribusikan ke dlm masy tsb

8 Bentuk2 Peranan Negara •Menyediakan sistem dan aturan legal •Memproduksi barang dan jasa tertentu •Mempengaruhi sektor privat  subsidi dan pajak, memberikan kredit, mengatur bisnis, dll. •Membeli barang dan jasa •Meredistribusi pendapatan  program bantuan publik, program asuransi sosial, dll

9 Pentingnya Governance •Ada kegagalan negara (lihat di atas) •ada kegagalan pasar (lihat di atas) •Ada kegagalan civil society  civil society yg ideal blm terpenuhi  msh tergantung secara finansial, primordial, dll •Olah karena setiap aktor punya peluang utk gagal, maka setiap aktor punya kontribusi yg sama dlm ranah publik

10 Ciri-Ciri Governance •Semua aktor punya reasoning yg sama utk berpartisipasi dlm kebijakan publik •Semua aktor terkait satu dg yg lainnya  networking •Semua aktor saling mengisi dan mengontrol perannya masing2  negara punya otoritas, civil society punya legitimasi dan private sector punya modal & sumberdaya •Semua aktor berada dlm posisi yg setara & tdk hierarkhis serta tdk anarkhis