Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei 2011

Presentasi berjudul: "Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei 2011"— Transcript presentasi:

1 Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei 2011
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Oleh: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id . Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei 2011 1

2 Ruang Lingkup Pendahuluan Isu-isu Gender Bidang Pendidikan
Kebijakan-kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender Pengertian Pendidikan berbasis Kesetaraan daan Keadilan Gender Manifestasi Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan gender Manajemen Pendidikan Peka Gender Pembelajaran Peka Gender Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Peka Gender VI. Penutup 2

3 PEMBANGUNAN BELUM ADIL GENDER
1. PENDAHULUAN PEMBANGUNAN BELUM ADIL GENDER 3

4 2. Isu-isu Gender Pendidikan Prestasi akademik Pr>Lk
Bahan ajar bias gender 2. Isu-isu Gender Pendidikan Peran kepemimpinan Lk>Pr Perlakuan bias gender (hukuman) Budaya sekolah menguntungkan laki-laki pemberian tugas Domestik vs Publik Silabus dan RPP bias gender Sarana prasarana belum responsif gender PUG pendidikan berdampak besar terhadap cara pandang dan tindak peserta didik di masa mendatang 4 4

5 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
EFA DAN MDGs UUD 1945 UU 20 TAHUN 2003 INPRES 9 TAHUN 2000 PERMENDAGRI 15 TAHUN 2008 PERMENDIKNAS 84 TAHUN 2008 5

6 Target Dakar (EFA) a Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit, dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik. b Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. c Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu. 6

7 TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) (Ada 8 target, 2 diantaranya pendidikan)
Menjamin bahwa sampai tahun 2015, semua anak, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar Menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan lanjutan setidaknya pada tahun 2005 dan pada seluruh tingkat pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 7

8 ... Lanjutan kebijakan... UUD 1945:
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ps. 31 ayat 1) UU Nomor 20 Tahun 2003: Ps. 4 ay. (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ps. 5 ay. (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 8

9 Diinstruksikan kepada: Set Lembaga Tinggi & Tertinggi
Inpres No. 9 Tahun 2000 (Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional) Diinstruksikan kepada: Menteri Bup/WLKT LPNK Gubernur Set Lembaga Tinggi & Tertinggi Jaksa Agung Panglima TNI Kapolri Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing 9

10 Permendagri No. 15 Tahun 2008 (Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah)
Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan BERPERSPEKTIF GENDER yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Pasal 4 ayat (1) 10

11 PERMENDIKNAS NO. 84 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 1 Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. 11 5

12 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
... Lanjutan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SATUAN PENDIDIKAN INFORMAL/ Non Formal Pengarusutamaan gender DINAS PENDIDIKAN LOKUS 12 5

13 KERANGKA KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
Pemegang Kebijakan Pusat/ Prop/ Kab-Kota CAPACITY BUILDING WORKSHOP, RTD, FGD Perencana & Pengelola Program Rencana & responsif gender STUDI KEBIJAKAN/ KEMITRAAN PSW STUDI, WORKSHOP PT/ PSW Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan Database/ Website Uploading Kebijakan Responsif gender KEMITRAAN LSM PENG.MODEL LSM/ Org. Perempuan Position Paper/ RAN - RAD Penerbit/ Penulis/ Satuan Pend/ Stakeholders. PENGUATAN STAKEHOLDERS PKBG/ Life Skills Perempuan PSBG, Panduan BA, Pengelolaan Satua Pend. Responsif Gender KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DATA & WEBSITE SISTEM PENDATAAN Masyarakat Berwawasan Gender MEDIA KIE SOSIALISASI 13

14 Kebijakan Responsif Gender
4. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) Pengertian: Pembangunan pendidikan dengan pendekatan KKG adalah pembangunan pendidikan yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender Prinsip dasar: Kesetaraan gender: setiap manusia (laki-laki dan perempuan) dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin tanpa terkendala oleh jenis kelamin atau peran gender yang kaku. Keadilan gender: setiap kegiatan pendidikaan harus memperhatikan perbedaan aspirasi, kepentingan serta kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya masing-masing. Kebijakan Responsif Gender Perencanaan Pelaksanaan Mon - Ev 14

15 5. Manifestasi Pendidikan berbasis KKG
ASPEK AKADEMIK ASPEK SOSIAL MEMPERHATIKAN SECARA SEIMBANG KEBUTUHAN SPESIFIK ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SATUAN PENDIDIKAN ASPEK LINGKUNGAN FISIK ASPEK LINGKUNGAN MASYARAKAT 15

16 Ciri Pendidikan Berwawasan gender Simbolisasi perempuan
... Lanjutan... Ciri Pendidikan Berwawasan gender Pengarusutamaan Gender & STRATEGI : Affirmative Action Tidak ada lagi: Stereotipe Sub-ordinasi Marjinalisasi Beban ganda Kekerasan Simbolisasi perempuan Adil: Kesamaan akses, Partisipasi Kontrol Manfaat Diskriminasi Negatif Diskriminasi Positif 16 5

17 PUG Diintegrasikan melalui tupoksi sekolah menerapkan MBS
a. MANAJEMEN PENDIDIKAN PEKA GENDER Program sekolah peka gender dapat diartikan sebagai program sekolah yang menerapkan MBS berbasis kesetaraan gender PUG Diintegrasikan melalui tupoksi sekolah menerapkan MBS Indikator: Budaya Sekolah Sarana dan Prasarana Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM Pembiayaan/pendanaan sekolah 17

18 ... Lanjutan ... Tujuan MBS responsif gender :
mewujudkan sekolah yang berprestasi bagi peserta didik perempuan dan laki-laki dalam hal: Prestasi akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi akademik berbentuk nilai UN, UAN yang tinggi, juara karya ilmiah, juara lomba-lomba akademik (seperti: Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan sebagainya). Prestasi non akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi non akademik berupa semangat/kemauan belajar seumur hidup, mencintai ilmu, toleransi, disiplin, taat beragama, kerajinan, memiliki cita rasa seni yang tinggi. 18

19 Indikator Manajemen Pendidikan peka Gender
1. Penciptaan budaya sekolah peka gender Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis perbedaan jenis kelamin Memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing Menghindari terjadinya diskriminasi gender baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan Menghilangkan stereotipi gender baik mengenai fungsi dan peran laki-laki maupun perempuan Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal maupun non-verbal yang dapat menimbulkan pelecehan laki-laki maupun perempuan 19

20 2. Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana-prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk menunjang fungsi reproduksi dan kultural Menyediakan fasilitas yang seimbang dan tidak terjadi dominasi pemanfaatan sarana-prasarana atas dasar perbedaan jenis kelamin. Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif semua anak laki-laki dan perempuan untuk melakukan percobaan melalui sarana untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan menyalurkan minat dan hobynya 20

21 3. Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM
Tersedianya data yang terpilah antara laki- laki dan perempuan pada berbagai dokumen sekolah, baik pada indikator input, proses, dan hasil. Peningkatan kemampuan dan pemahaman SDM tentang perlakuan yang adil dan setara di lingkungan sekolah 21

22 4. Pembiayaan/pendanaan Pendidikan
PEMBELANJAAN SPESIFIK GENDER PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG KESETARAAN GENDER PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG PUG 22

23 b. Proses Pembelajaran Peka Gender
1 PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN a Silabus b RPP a Rombongan Bljr PROSES PEMBELAJARAN PEKA GENDER 2 PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN b Bahan Ajar c Pengelolaan Kelas 3 PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN a Tk Pencapaian Kompetensi Lk Tk Pencapaian Kompetensi Lk b 23

24 ... Lanjutan pembelajaran ...
Indikator Pembelajaran Peka Gender: Perencanaan pembelajaran. Materi bahan Ajar Metode Pembelajaran Lingkungan Pendidik Penilaian hasil belajar 24

25 c. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN PEKA GENDER
25

26 KOMITE SEKOLAH RESPONSIF GENDER
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan dan demokratisasi pendidikan (Kepmendiknas 044 Tahun 2002). (Depdiknas, 2008: 33) 26

27 Indikator Komite Sekolah Responsif Gender
AKSES: Komite sekolah memberikan peluang yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan secara proporsional. PARTISIPASI: Tidak terdapat peran-peran stereotipi perempuan dalam kepengurusan dan kegiatan komite sekolah. KONTROL: Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis tanpa diskriminasi gender. MANFAAT: Mendapatkan informasi dan hak-hak yang seimbang dari hasil kegiatan di sekolah untuk fungsi pembimbingan belajar anak di rumah dan mendukung kegiatan di sekolah. 27

28 Curriculum Vitae Nama : Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
Pendidikan S1 Administrasi Negara Fisip UNS S2 Administrasi Negara-Fisipol UGM S3 Administrasi Negara-Fisipol UGM Pekerjaan Dosen S1 FISIP UNS Dosen S2 Magister Administrasi Publik (MAP) UNS Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender-LPPM UNS Jabatan Lain Anggota Tim Pakar Gender-Depdiknas Pusat Alamat Pusat Penelitian Dan Pengembangan Gender - LPPM UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Telp (0271) ; Fax (0271) HP Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id

29 TERIMAKASIH 29