KEBIJAKAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM

2 SIKLUS LOGISTIK PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN PENGHAPUSAN
PENGANGGARAN PENGENDALIAN PENGADAAN PEMELIHARAAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN PEN

3 PERENCANAAN KEBUTUHAN LOGISTIK APA KEBUTUHAN LOGISTIK
BERAPA JUMLAHNYA SPESIFIKASI JENIS : PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PERLENGKAPAN PENDUKUNG MACAM : PERLKP PEMUNGUTAN SUARA SURAT SUARA,KOTAK SUARA, BILIK SUARA, SEGEL, TINTA SIDIK JARI/TANDA KHUSUS. FORMULIR, SAMPUL, SPIDOL, BALLPOINT, TANDA PENGENAL, KANTONG PLASTIK, LEM, BENANG/KARET GELANG, DLL KEBUTUHAN PENDUKUNG LAINNYA SARANA MOBILITAS, SARANA KOMUNIKASI, KOMPUTER, dll DKB DASAR : PEMILIH : SURAT SUARA, SRT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA BADAN PENYELENGGARA : SAMPUL, SEGEL, TINTA SIDIK JARI, SPIDOL, BALLPOINT, LEM/PEREKAT, TANDA PENGENAL, DAN ALAT KELENGKAPAN TPS DLL BADAN PENYELENGGARAN DAN PESERTA PEMILU : FORMULIR SATUAN : UNIT / HALAMAN / LEMBAR / SET INDEKS KEBUTUHAN TIAP PEMILIH DAN BADAN PENYELENGGARA ALOKASI KEBUTUHAN BAHAN, UKURAN, SPARASI WARNA SURAT SUARA, FORMULIR, SAMPUL dll) BAHAN, UKURAN, KONSTRUKSI KOTAK SUARA, BILIK SUARA BAHAN, FORMULA, ISI, KEMASAN TINTA SIDIK JARI

4 KEBIJAKAN KEWENANGAN PENGADAAN
KPU PUSAT (PEMILI LEGISLATIF & PILPRES) SURAT SUARA TINTA SIDIK JARI SEGEL ALAT BANTU TUNA NETRA (TEMPLATE) PEMILU LEGISLATIF FORMULIR MODEL C, D, DA, DB UNTUK ANGGOTA DPR & DPD DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPR DAN DPD

5 KPU PROVINSI PEMILU LEGISLATIF PEMILU PRESIDEN KOTAK SUARA BILIK SUARA
SAMPUL KERTAS FORMULIR UNTUK BERITA ACARA ( MODEL C, D, DA, DB, DC ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA) DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROV/KAB/KOTA PEMILU PRESIDEN FORMULIR MODEL C, D, DA, DB, DC - PWP

6 KPU KABUPATEN/KOTA (PEMILU LEGISLATIF)
TANDA PENGENAL KPPS/SAKSI/PETUGAS KEAMANAN LEM/PEREKAT = 1 BUAH BALLPOINT = 4 BUAH SPIDOL = 4 BUAH ALAT DAN ALAS COBLOS = 4 SET KARET PENGIKAT = 50 BUAH STICKER NOMOR KOTAK SUARA = 4 BUAH TALI PENGIKAT ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN =1 GULUNG KANTONG PLASTIK = 1 BUAH GEMBOK = 4 BUAH

7 KPU KABUPATEN/KOTA (PELPRES)
TANDA PENGENAL KPPS/SAKSI/PETUGAS KEAMANAN LEM/PEREKAT = 1 BUAH BALLPOINT = 2 BUAH SPIDOL = 2 BUAH ALAT DAN ALAS COBLOS = 2 SET KARET PENGIKAT = 50 BUAH STICKER NOMOR KOTAK SUARA = 1 BUAH TALI PENGIKAT ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN = 1 GULUNG KANTONG PLASTIK = 1 BUAH GEMBOK = 1 BUAH

8 TUGAS DAN WEWENANG TUGAS/WEWENANG KPU (UU NOMOR 15 TAHUN 2011)
Merencanakan program dan anggaran serta penetapan jadwal [Psl 8 (1) a.] Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan [Psl 8 (1) m.] TUGAS DAN WEWENANG SEKJEN/SEK KPU PROV/KAB/KOTA Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU [Psl 66, 67, 68 (2) a.]

9 TUGAS DAN WEWENANG TUGAS/WEWENANG KPU (UU NOMOR 8 TAHUN 2012)
KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan prndistribusian perlengkapan pemungutan [Psl 141 (1)] TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIAT. Sekretaris Jenderal/Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Psl. 141 (2)]

10 JENIS FORMULIR FORMULIR SERI C (KPPS) 1 Formulir Model C
= BA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 2 Formulir Model C1 = SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA 3 Lamp Form Model C1 = RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN CALEG 4 Formulir Model C1 (besar) = CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA SETIAP PESERTA 5 Formulir Model C2 = PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI 6 Formulir Model C3 = SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH 7 Formulir Model C4 = SURAT PENGANTAR DARI KPPS KE PPS 8 Formulir Model C5 = TANDA TERIMA BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA 9 Formulir Model C6 = SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS

11 RUMUS PERHITUNGAN FORMULIR SERI C (KPPS) 1 Formulir Model C
= KPU + PPS + WASLULAP + SAKSI = 17 SET 2 Formulir Model C1 + Lamp C1 3 Formulir Model C1 (besar) = 1 set X TPS = 1 SET 4 Formulir Model C2 = Saksi (Sesuai kebutuhan) = 13 SET 5 Formulir Model C3 = Sesuai kebuthan (10 lb) 6 Formulir Model C4 = 1 set 7 Formulir Model C5 8 Formulir Model C6 = SAKSI + WASLULAP = 13 SET CACATAN FORMULIR C1 UNTUK ANGGOTA DPD DISEDIAKAN 15 SET

12 JENIS FORMULIR PPS 1 Formulir Model D =
1 Formulir Model D = BA REKAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA 2 Formulir Model D 1 SERTIFIKAT REKAP MODEL C HASIL PENGHITUNGAN DARI TPS 3 Formulir Model D2 PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS ATAU KEBERATAN SAKSI 4 Formulir Model D3 BA PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 5 Formulir Model D4 SURAT PENGANTAR KE PPK 6 Formulir Model D5 TANDA TERIMA BA HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA 7 Formulir Model D6 UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI REKAPITULASI

13 RUMUS PERHITUNGAN PPS 1 SET 1 Formulir Model D :
1 Formulir Model D : PPS + PPK + PANWASLU + SAKSI + KPU KAB/KOTA = 15 SET 2 Formulir Model D 1 3 Formulir Model D2 SAKSI = 15 SET 4 Formulir Model D3 SEJUMLAH KPPS DI WIL PPS YBS 5 Formulir Model D4 2 SET 6 Formulir Model D5 1 SET 7 Formulir Model D6 SAKSI + PANWASLU = 13 SET CATATAN

14 JENIS FORMULIR PPK = Formulir Model DA
1 Formulir Model DA = BA REKAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA 2 Formulir Model DA1 SERTIFIKAT REKAP MODEL D HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP PPS 3 Formulir Model DA2 PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS ATAU KEBERATAN SAKSI 4 Formulir Model DA3 BA PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA 5 Formulir Model DA4 SURAT PENGANTAR KE KPU KABUPATEN/KOTA 6 Formulir Model DA5 TANDA TERIMA BA HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA 7 Formulir Model DA6 UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI REKAPITULASI

15 RUMUS PERHITUNGAN PPK 1 Formulir Model DA :
1 Formulir Model DA : 14 set = PPK + PANWASLU + SAKSI + KPU KAB/KOTA 2 Formulir Model DA1 14 set = PPK + PANWASLU + SAKSI + KPU KAB/KOTA 3 Formulir Model DA2 14 set 4 Formulir Model DA3 Sejumlah PPS di Wil PPK ybs. 5 Formulir Model DA4 2 set 6 Formulir Model DA5 1 set 7 Formulir Model DA6 SEJUMLAH PPS DI WIL PPK + PANWAS + SAKSI CATATAN FORMULIR DA, DA1 DAN DA2 UNTUK ANGGOTA DPD DISEDIAKAN 18 SET

16 Rumus Perhitungan FORMULIR SERI DB (KPU KAB/KOTA)
FORMULIR SERI DB (KPU KAB/KOTA) 1 Formulir Model DB = KPU Kab/Kota + KPU Provinsi + Panwaslu + Saksi 2 Formulir Model DB1 4 Formulir Model DB2 = Saksi 5 Formulir Model DB3 = Sejumlah PPK di wil. KPU Kab/Kota 6 Formulir Model DB4 = 2 set 7 Formulir Model DB5 = 1 set 8 Formulir Model DB6 = SEJUMLAH PPK DI WIL Kab/Kota + PANWAS + SAKSI FORMULIR DC (KPU PROVINSI) Formulir Model DC = KPU + Panwaslu Prov + Saksi Formulir Model DC1 = KPU + Panwaslu Prov + Saksi Formulir Model DC2 = Saksi Formulir Model DC3 = Sejumlah Kab/Kota di wil. Provinsi Formulir Model DC4 Formulir Model DC5 Formulir Model DC6 = SEJUMLAH Kab/Kota DI WIL Prov + PANWAS + SAKSI

17 PENGADAAN FORM C DAN D DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA, OLEH KPU PROVINSI
FORMULIR SERI C (KPPS) 1 Lamp Formulir Model C 1 = KPU +TPS + PPS (2) + WASLULAP + SAKSI (12) = 17 SET 2 Formulir Model C1 (plano) = 1 SET (13 lbr) 3 Formulir Model C2 = Setiap TPS 20 lbr/set 4 Formulir Model C3 = Setiap TPS disediakan 10 lbr 5 Formulir Model C4 = 2 set 6 Formulir Model C5 = 1 set (2 lbr) 7 Formulir Model C6 = Sejumlah DPT

18 RUMUS PERHITUNGAN PPS 1 Formulir Model D 1 :
1 Formulir Model D 1 : 15 SET = PPS + PPK + PANWASLU + SAKSI 2 Formulir Model D 2 20 SET = SAKSI 3 Formulir Model D 3 15 SET = PPS + PPK + PANWASLU + SAKSI + KPU KAB/KOTA 4 Formulir Model D4 2 SET 5 Formulir Model D5 1 SET 6 Formulir Model D6 Sejumlah KPPS di wil. PPS + SAKSI + PANWASLU

19 RUMUS PERHITUNGAN PPK 1 Formulir Model DA1 :
1 Formulir Model DA1 : 14 SET = PPS + PPK + PANWASLU + SAKSI + KPU KAB/KOTA 2 Formulir Model DA 2 20 SET = SAKSI 3 Formulir Model DA 3 10 SET 4 Formulir Model DA 4 2 SET 5 Formulir Model DA 5 1 SET 6 Formulir Model DA 6 Sejumlah PPS di wil. PPK + SAKSI + PANWASLU

20 RUMUS PERHITUNGAN KPU KAB/KOTA 1 Formulir Model DB1 :
1 Formulir Model DB1 : 17 SET = PANWASLU + SAKSI + KPU KAB/KOTA + KPU PROVINSI 2 Formulir Model DB 2 20 S ET 3 Formulir Model DB 3 10 SET 4 Formulir Model DB 4 2 SET 5 Formulir Model DB 5 1 SET 6 Formulir Model DB 6 Sejumlah PPL di wil. Kab/Kota + SAKSI + PANWASLU

21 MENGHITUNG KEBUTUHAN FORM C DAN D DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA,
FORMULIR SERI C (KPPS) 1 Lamp Formulir Model C 1 = 3 LEMBAR 2 Formulir Model C1 (plano) = LEMBAR 3 Formulir Model C2 = 1 LEMBAR 4 Formulir Model C3 = 1 LEMBAR 5 Formulir Model C4 = 2 LEMBAR 6 Formulir Model C5 7 Formulir Model C6

22 MENGHITUNG KEBUTUHAN FORM C DAN D DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA,
FORMULIR SERI D (PPS) 1 Lamp Formulir Model D 1 = 8 LEMBAR 2 Formulir Model D2 = 1 LEMBAR 3 Formulir Model D3 4 Formulir Model D4 5 Formulir Model D5 6 Formulir Model D6

23 MENGHITUNG KEBUTUHAN FORM C DAN D DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA,
FORMULIR SERI DA (PPK) 1 Lamp Formulir Model DA 1 = 8 LEMBAR 2 Formulir Model DA2 = 1 LEMBAR 3 4 Formulir Model DA4 = 1 LEMBAR 5 Formulir Model DA5 6 Formulir Model DA6

24 JENIS SAMPUL & PERUNTUKANNYA
KPPS 1 SAMPUL V.S1 U/ BA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 2 bh : bh u/ sampul C + C1 + Lamp. C1 DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota untuk rekap di PPS, bh u/ sampul C +C1 + Lamp C1 DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang berhologram untuk dikirim ke KPU Kab/Kota 2 SAMPUL V.S2 U/ SURAT SUARA YANG TIDAK DIPAKAI (2 bh) 3 SAMPUL V. S3.1 U/ SURAT SUARA YANG TIDAK SAH (1 bh) 4 SAMPUL V.S3.2 U/ SURAT SUARA YANG RUSAK (1 bh) 5 SAMPUL V.S4. – DPR U/ SURAT SUARA SAH ANGGOTA DPR (3 bh) 6 SAMPUL V.S4. – DPD U/ SURAT SUARA SAH ANGGOTA DPD (3 bh) 7 SAMPUL V.S4. – DPRD P U/ SURAT SUARA SAH ANGGOTA DPRD P (3 bh) 8 SAMPUL V.S4. - DPRD K/K U/ SURAT SUARA SAH ANGGOTA DPRD K/K (3 bh)

25 JENIS SAMPUL & PERUNTUKANNYA
PPS 1 SAMPUL IV S1. – DPR U/ B.A. REKAP HASIL PENGHITUNGAN DI PPS 2 SAMPUL IV S1. – DPD 3 SAMPUL IV S1. - DPRD P 4 SAMPUL IV S1. – DPRD K/K PPK 1 SAMPUL III S1 - DPR U/ SAMPUL B.A. REKAP HASIL PENGHITUNGAN DI PPK SAMPUL III S1 – DPD SAMPUL III S1 – DPRD PROVINSI SAMPUL III S1 - DPRD KABUPATEN/KOTA

26 JENIS SAMPUL KPU KABUPATEN/KOTA KPU PROVINSI 1 SAMPUL II S1 – DPR
U/ B.A. REKAP HASIL PENGHITUNGAN DI KPU KAB/KOTA 2 SAMPUL II S1 – DPD 3 SAMPUL II S1 - DPRD PROVINSI 4 SAMPUL II S2 U/ HASIL PEMILU DPRD KAB/KOTA 5 SAMPUL II S2 - DPR U/ SURAT SUARA KE KPPS MASING2 = 4 BUAH 6 SAMPUL II S2 – DPD 7 SAMPUL II S2 - DPRD PROVINSI 8 SAMPUL II S2- DPRD KAB/KOTA KPU PROVINSI SAMPUL I S1 – DPR U/ B.A. REKAP HASIL PENGHITUNGAN DI KPU PROV SAMPUL I S1 – DPD SAMPUL I S2 U/ HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD DI WIL KPU PROV

27 Rumus Perhitungan SAMPUL U/ PEMILU LEGISLATIF 1 KPU PROVINSI ( I.S. )
1 KPU PROVINSI ( I.S. ) = 3 Buah 2 KPU KAB/KOT ( II.S ) = 16 Buah x TPS ( u/ turun) + 4 buah (u/ naik) 3 PPK ( III.S ) = 4 Buah 4 PPS ( IV.S ) = 4 Buah per PPS 5 KPPS ( V.S ) = 18 Buah per KPPS 6 SAMPUL KUNCI GEMBOK = 4 Buah per TPS CATATAN : 1) ASUMSI JUMLAH PEMILIH PER TPS 500 2) UKURAN SURAT SUARA SEPERTI PEMILU TAHUN 2009

28 Simulasi Perhitungan Sampul
PEMILU LEGISLATIF 1 KPU PROVINSI 3 bh = 1 u/ sampul form model DC-DPR, 1 u/ sampul form model DC- DPD, 1 u/ sampul penetapan hasil pemilu DPRD provinsi 2 KPU KAB/KOT 16 bh x TPS (turun) = u/ sampul ss DPR/DPD/DPRDP/DPRDK/K masing2 4 bh DAN 4 buah ( naik) = 1 u/ form DB-DPR, 1 u/ form DB-DPD, 1 u/ form DP-DPRD Prov, 1 u/ hasil Pemilu DPRD Kab/Kota 3 PPK 4 bh = 1 u/ sampul form DA-DPR, 1 u/ sampul form DA-DPD, 1 u/ sampulform DA-DPRD P rov, dan 1 u/ sampul form DA-DPRD Kab/Kota 4 PPS 4 bh = 1 u/ sampul form D-DPR, 1 u/ sampul form D-DPD, 1 u/ sampul form D-DPRD P rov, dan 1 u/ form D-DPRD Kab/Kota 5 KPPS 18 bh = 1 u/ sampul form C + C1 DPR/DPD/DPRD P/DPRD Kab/Kota (KPPS), 4 u/sampul form C + C1 DPR,DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota (KPU KAB/KOTA), 2 u/ sampul SS DPR/DPD/DPRD P/DPRD K/K yg tdk terpakai, 1 u/ sampul SS DPR/DPD/ DPRD P/DPRD K/K tdk sah, 1 u/ sampul SS DPR/DPD/DPR P/DPR K/K yg rusak/keliru memilih, 3 u/ SS sah DPR , 3 u/ sampul SS sah DPD, 3 u/ sampul SS sah DPRD P, 3 u/ sampul SS sah DPRD Kab/Kota. 6 Sampul anak kunci = 4 Buah per TPS

29 Rumus Perhitungan SEGEL UNTUK PEMILU LEGISLATIF 1 KPU PROVINSI
1 KPU PROVINSI = Keping 2 KPU KAB/KOT = 28 Keping x TPS ( u/ turun) + 4 buah (u/ naik) 3 PPK = 6 Keping 4 PPS 5 KPPS = 36 Keping

30 Rumus Perhitungan HOLOGRAM UNTUK PEMILU LEGISLATIF = 2 Keping 13 14 1
1 FORMULIR C = 3 Keping 2 FORMULIS C1 = 2 Keping 3 LAMP C1 DPR 4 LAMP C1 DPRD PROV 5 LAMP C1 DPRD KAB/KOTA 7 FORMULIR C DPD 8 FORMULIR C1 DPD = 2 Keping 9 LAMPIRAN C1 DPD 10 FORM C1 DPR (PLANO) = 13 Keping 12 FORM C1 DPD (PLANO = 6 Keping 13 FORM C1 DPRD PROV (PLANO) = Keping 14 FORM C1 DPRD KAB/KOTA (PLANO) = Keping = 66 Keping

31 Simulasi Perhitungan Segel
LEGISLATIF 1 KPU PROVINSI 3 bh = 1 u/ segel sampul form model DC-DPR, 1 u/ segel sampul form model DC-DPD, 1 u/ segel sampul penetapan hasil pemilu DPR,DPD, dan DPRD 2 KPU KAB/KOTA 28 bh x TPS (turun) = u/ segel sampul ss DPR/DPD,/PRDP/DPRDK/K masing2 5 bh, 8 u/ segel kotak suara, 4 u/ segel sampul anak kunci 4 buah ( naik) = 1 u/ segel sampul form DB-DPR, 1 u/ segel sampul form DB-DPD, 1 u/ segel sampul form DP-DPRD Prov, 1 u/ segel sampul hasil Pemilu DPRD Kab/Kota + cadangan 3 PPK 6 bh = 1 u/ segel sampul form DA-DPR, 1 u/ segelsampul form DA-DPD, 1 u/ segel sampulform DA-DPRD P rov, dan 1 u/ segel sampul form DA-DPRD Kab/Kota, 2 u/ segel kotak + cadangan 4 PPS 6 bh = 1 u/ segel sampul form D-DPR, 1 u/ segel sampul form D-DPD, 1 u/ segel sampul form D-DPRD P rov, dan 1 u/ segel sampul form D-DPRD Kab/Kota, 2 u/ segel kotak. 5 KPPS 36 bh = 2 u/ segel sampul form C + C1 DPR/DPD/DPRD P/DPRD Kab/Kota, 1 u/ segel sampul SS DPR/DPD/DPRD P/DPRD K/K yg tdk terpakai, 2 u/ segel sampul SS DPR/DPD/ DPRD P/DPRD K/K tdk sah, 1 u/ segel sampul SS DPR/DPD/DPR P/DPR K/K yg rusak/keliru memilih, 3 u/ segel sampul SS sah DPR , 3 u/ segel sampul SS sah DPD, 3 u/ segel sampul SS sah DPRD P, 3 u/ segel sampul SS sah DPRD Kab/Kota, 8 u/ segel kotak suara, 4 segel sampul kunci+ 6 cadangan

32 PERENCANAAN DISTRIBUSI lOGISTIK
DILAKUKAN MAPPING WILAYAH UNTUK MENGETAHUI : - KONDISI GEOGRAFIS; JARAK LOKASI; TINGKAT KESULITAN SARANA TRANSPORTASI; WAKTU TEMPUH KE LOKASI. MENETAPKAN SKALA PRIORITAS MENETAPKAN MODA ANGKUTAN

33 PERENCANAAN DISTRIBUSI lOGISTIK
DILAKUKAN MAPPING WILAYAH UNTUK MENGETAHUI : - KONDISI GEOGRAFIS; JARAK LOKASI; TINGKAT KESULITAN SARANA TRANSPORTASI; WAKTU TEMPUH KE LOKASI. MENETAPKAN SKALA PRIORITAS MENETAPKAN MODA ANGKUTAN

34 PRIORITAS DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
Letak Keografis Distribusi Logistik Jarak Lokasi Daerah Tujuan skala prioritas Tingkat Kesulitan Tingkat Keamanan Lama waktu

35 SASARAN DISTRIBUSI TEPAT JENIS TEPAT KUALITAS TEPAT JUMLAH
BARANG YANG DIDISTRIBUSIKAN DAN YANG DITERIMA DI DAERAH TUJUAN SESUAI DENGAN JENIS BARANG YANG DIPERLUKAN SETIAP BADAN PELAKSANAA ( PPK,PPS, KPPS) TEPAT JENIS PROSES PENGIRIMAN BARANG SAMPAI PADA ALAMAT DAERAH TUJUAN TIDAK MENGUBAH MUTU BARANG ( SESUAI STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN KPU ) TEPAT KUALITAS BARANG YANG DIKIRIM KE BADAN PELAKSANA DAN YANG DITERIMA OLEH DAERAH TUJUAN SESUAI DENGAN JUMLAH YANG DIPERLUKAN OLEH BADAN PELAKSANA YBS. TEPAT JUMLAH TEPAT ALAMAT BARANG YG DIKIRIM KE BADAN PELAKSANA DAN DITERIMA SESUAI DENGAN ALOKASI BARANG UNTUK BADAN PELAKSANAAN YBS. PENGIRIMAN BARANG SETIAP BADAN PELAKSANAN DAN PENERIMAAN DI DAERAH TUJUAN SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN . TEPAT WAKTU

36 SKEMA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BARANG/JASA
PERENCANAAN AKURAT PENGADAAN CEPAT PENDISTRIBUSIAN TEPAT ALAMAT JUMLAH JENIS WAKTU KUALITAS PENGAWASAN KETAT

37 JADWAL PRODUKSI DAN DISTIBUSI LOGISTIK
1 PENYERAHAN MASTER = 30 JANUARI 2014 2 APRUFEL 3 S/D 6 FEBRUARI 2014 3 PRODUKSI 6 S/D 20 FEBRUARI 2014 4 POTONG/FINISHING 7 S/D 10 MARET 2014 5 PENGEPAKAN 6 DISTRIBUSI KE KPU KAB/KOTA 13 FEBRUARI S/D 20 MARET 2014 7 SORTIR/LIPAT SUSUN ALOKASI 1 S/D 31 MARET 2014 8 DISTRIBUSI KE KPPS 15 MARET S/D 7 APRIL 2014

38 Terima kasih