KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

Presentasi berjudul: "KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional"— Transcript presentasi:

1 SK 2. Menampilkan sikap positip terhadap sistem hukum dan peradilan nasional
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional IP 1. Menganalisis pengertian hukum dan macam-macam penggolongan Hukum

2 Peradilan hukum pidana dan hukum perdata
Pengertian Tujuan Sumber hukum Penggolongan hukum Sanksi hukum Peradilan hukum pidana dan hukum perdata Peradilan nasional

3 Pengertian sistem hukum
satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya

4 Pengertian hukum Drs.E. Utrech, S.H . himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. peraturan- peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan- badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu

5 Unsur- unsur hukum meliputi
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat Peraturan itu diadakan oleh badan- badan resmi yang berwenang Peraturan itu bersifat memaksa Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut

6 Tujuan hukum ?

7 Tujuan Hukum untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat atau negara

8 Sumber Hukum segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan- aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata sumber hukum material Sumber Hukum sumber hukum formal

9 Sumber Hukum Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan ( kesadaran ) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum Sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.

10 Macam- macam sumber hukum formal
UU Kebiasaan Yurisprudensi Traktat Doktrin

11 Undang- undang Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengikat secara umum Contoh : UUD Ketetapan MPR UU Perpu Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Daerah

12 Kebiasaan ( hukum tidak tertulis )
perbuatan yang diulang- ulang terhadap hal yang sama Kebiasaan keyakinan dari masyarakat bahwa perbuatan itu baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan hukum

13 Yurisprudensi keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama

14 Traktat ( treaty ) perjanjian yang dibentuk 2 negara atau lebih mengenai suatu persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. bilateral Traktat multilateral

15 Doktrin pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Contoh doktrin yang dikemukakan oleh Montesquieu ( ajaran trias politica ), yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian terpisah : Kekuasaan eksekutif Kekuasaan legislatif Kekuasaan yudikatif

16 Penggolongan hukum wujud Hukum Ruang Isi Waktu Pribadi
Tugas dan fungsi

17 Berdasarkan wujud Wujud tertulis ( hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara ) tidak tertulis ( hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu )

18 Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya
Hukum lokal Hukum nasional Hukum internasional

19 Berdasarkan waktu yang diatur
Hukum yang berlaku saat ini Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang Hukum antar waktu yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu

20 Berdasarkan pribadi yang diaturnya
Hukum satu golongan Hukum semua golongan Hukum antar golongan

21 Berdasarkan isi masalah yang diaturnya ( hk. Publik dan hk. Privat )
Hukum Publik hukum tata negara hukum administrasi negara hukum pidana hukum acara

22 Hukum tata negara HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Adalah hukum yang mempelajari negara tertentu ( bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak asasi warganegara, alat-alat perlengkapan negara ) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Adalah seperangkat peraturan yang mengatur alat2 perlengkapan negara termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap negara

23 Hukum pidana HUKUM ACARA
Adalah hukum yangmengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu HUKUM ACARA Disebut juga hukum formal ( pidana/perdata) adalah seperangkat aturan yang berisi tatacara menyelesaikan, melaksanakan atau mempertahankan hukum material

24 Hukum privat Hukum privat ( hukum perdata ) hukum yang mengatur kepentingan orang- perorangan Hukum perorangan Hukum keluarga Hukum kekayaan Hukum waris

25 Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata
Perbedaan yang mendasar : Hukum pidana Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan Hukum perdata Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan

26 Titik Perhatian Perbedaan Hukum Acara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Pelaksanaan Inisiatip datang dari pihak yang dirugikan Inisiatip datang dari pihak penuntut umun (jaksa) Penuntutan Pihak yang dirugikan (penggugat) terhadap tergugat Jaksa penuntut umum yg memiliki wewenang atas nama negara berhadapan dengan pihak terdakwa Alat- alat Bukti Tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah Tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan Kedudukan para pihak Kedudukan sama, hakim sebagai wasit dan pasif Jaksa kedudukan lebih tinggi dari terdakwa, hakim aktif Macam Hukuman Denda, kurungan (pengganti hukuman denda) Hukuman mati, kurungan, denda dan hukuman tambahan

27 Sanksi hukum Sanksi pidana berdasarkan pasal 10 KUHP Hukuman pokok
1. Hukuman mati 2. Hukuman penjara, yang terdiri dari : a. hukuman seumur hidup b. hukuman sementara waktu ( setinggi- tingginya 20 tahun dan sekurang- kurangnya 1 tahun ) 3. Hukuman kurungan ( setinggi- tingginya 1 tahun dan sekurang- kurangnya 1 hari ) Hukuman tambahan Pencabutan hak- hak tertentu Perampasan barang- barang tertentu Pengumuman keputusan hakim

28 Kasus pidana dan perdata
CONTOH-CONTOH KASUS PERDATA: CONTOH-CONTOH KASUS PIDANA: • Kekerasan akibat perkelahian atau penganiayaan • Pelanggaran (senjata tajam, narkotika, lalu lintas) • Pencurian • Korupsi • Pengerusakan • Kekerasan dalam rumah tangga • Pelecehan seksual dan pemerkosaan, dll • Sengketa Tanah • Hutang Piutang • Sengketa Jual Beli • Perceraian,dll

29 Kd 2. Peranan Peradilan Nasional
Berdasar UU N0. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan, antara lain Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara Sebuah Mahkamah Konstitusi

30 Susunan badan/ lembaga Peradilan di Indonesia
Tingkat Pertama Banding Kasasi MA Pengadilan Tinggi Umum/ sipil Pengadilan Negeri Umum/ Sipil Pengadilan Tinggi agama Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Militer Pengadilan Tinggi TUN Pengadilan Tata Usaha Negara

31 Macam- macam lembaga peradilan nasional
Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara

32 Peranan lembaga-lembaga peradilan
Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tingkat Kedua Kasasi oleh Mahkamah agung

33 Mahkamah Konstitusi Wewenang dan Kewajiban MK ( berdasar UU No ) antara lain : Wewenang ( lihat pasal 24 c (1)) Kewajiban ( lihat pasal 24 c (2))

34 Kd 4. Menganalisis upaya pemeberantasan korupsi di Indonesia

35 Pengertian korupsi Penyelewengan atau penggelapan ( uang negara atau perusahaan ) dsb untuk kepentingan pribadi atau orang lain Berdasarkan UU No. 28 tahun 1999, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan per UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi