Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga

Presentasi berjudul: "Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga"— Transcript presentasi:

1 Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga
RAKOR NASIONAL SATPOL PP SELURUH INDONESIA PERAN STRATEGIS KETERLIBATAN SATPOL PP DAN SATUAN LINMAS DALAM RANGKA MENGAWAL PEMILU 2014 SESUAI PASAL 126 UU NO. 15 TAHUN 2011 OLEH: Dr H Suparto Wijoyo Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya, 3 Maret 2014

2 PERAN STRATEGIS SATPOL PP DAN LINMAS dalam PEMILU 2014

3 KEDUDUKAN-TUGAS SATPOL PP: Perangkat Daerah Penegakan Perda
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

4 FALSAFAH TUPOKSI SATPOL PP
Sesi 1.4 FALSAFAH TUPOKSI SATPOL PP DALAM NKRI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM PENEGAKAN PERDA KEADILAN SOSIAL (SOSIOKRASI) KERAKYATAN (DEMOKRASI) KETUHANAN (TEOKRASI) PANCA-SILA PERSATUAN (GEO-EKOKRASI) PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KEMANUSIAAN (HUMANOKRASI)

5 MEMBACA PASAL 126 UU NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM KERANGKA REGULASI SATPOL PP

6 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7 Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud berupa:
a. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS; b. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;

8 c. pelaksanaan sosialisasi;
d. kelancaran transportasi pengiriman logistik; e. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan f. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

9 Kegiatan lain sebagaimana dimaksud huruf f dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu. Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10 PELAKSANAAN NORMA PASAL 126 DALAM KONTEKS REGULASI SATPOL PP: Membantu Kepala Daerah Menegakkan Perda Penyelenggaraan Trantibum

11 TRANTIBUM: Keadaan dinamis
Yang memungkinkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Masyarakat Melakukan kegiatan Dengan tenteram, tertib dan teratur

12 TUGAS-FUNGSI-WEWENANG-HAK-KEWAJIBAN SATPOL PP:
Pemegang Supremasi TRANTIBUM Penindak Publik: masyarakat, aparatur dan badan hukum Fasilitasi dan pemberdayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat Tindakan penyidikan dan administratif dll

13 Menjunjung tinggi: NORMA HUKUM NORMA AGAMA HAM NORMA SOSIAL
Menaati DISIPLIN PNS dan KODE ETIK Satpol Dll.

14 Professional interest
RUANG KEPENTINGAN SATPOL PP Public interest Professional interest Personal interest

15 KITA PASTI LEBIH BAIK

16 TUPOKSI SATPOL PP - PERAN STRATEGIS SEBAGAI PEMILU TERHORMAT
YANG TURUT MENENTUKAN PEMILU 2014 SEBAGAI PEMILU TERHORMAT

17 sekian