Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehDiyan Nizar Telah diubah "10 tahun yang lalu
1
MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN
YURNI SATRIA
2
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010
MASYARAKAT SEBAGAI LINGKUNGAN STRATEJIK/ASET PEMBANGUNAN KUALITASNYA ? JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010 2
3
Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan
SEKS (JENIS KELAMIN) Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi. G E N D E R Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial - Ciptaan Tuhan - Buatan manusia - Bersifat Kodrat - Tidak bersifat Kodrat - Tidak dapat berubah Mengapa Slide ini Penting? Menjelaskan pengertian dan perbedaan prinsif serta kondrat dalam seks dan gender Inti Uraian Menjelaskan pengertian seks yang merupakan perbedaan biologis, kodrati , tidak bisa dipertukarkan dan langgeng Menjelaskan dan mendiskusikan pengertian gender yang merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antar laki-laki dan perempuan sebagai hasil kontruksi budaya dalam masyarakat. - Dapat berubah - Tidak dapat ditukar - Dapat ditukar - Berlaku kapan dan di mana saja - Tergantung waktu dan budaya setempat
4
KONSEP GENDER Konsep Gender : mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki2 yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki2 dan bagaimana menjadi seorang perempuan (culturally learned and assigned behaviour);
5
3 PERAN GENDER PERAN PRODUKTIF; PERAN REPRODUKTIF; PERAN SOSIAL.
6
Perbandingan IPM, IPG dan IDG
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun KNPP dan BPS
7
RPJM 2010-2014 3 (TIGA) AGENDA PRIORITAS
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS MENCIPTAKAN INDONESIA AMAN DAN DAMAI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3 (TIGA) STRATEGI PENGARUSUTAMAAN (MAIN STREAM/ TERINTEGRASI) KEDALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) GENDER
8
I. INPRES NO.9/2000 TTG PUG DALAM PEMB.NASIONAL
KEBIJAKAN NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER I. INPRES NO.9/2000 TTG PUG DALAM PEMB.NASIONAL Instruksi Presiden kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota Untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
9
II. PERPRES NO. 5/2010 RPJMN Buku II : Memperkuat Sinergi antar Bidang Bab I : Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang Salah satunya “Pengarusutamaan Gender” Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah : Pertama Meningkatkan kualitas hidup dan peran perenpuan, a.l. : Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya; Rendahnya indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender.
10
Kedua Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, a.l. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Ketiga Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, a.l. Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sbg prioritas pembangunan; Belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaksanaan PUG serta koordinasi pelaksanaannya. 10
11
PELAKSANAAN PUG PUG TERMASUK STRATEGI MENGEMBANGKAN DAN MELAKSANAKAN :
Program /kegiatan yang spesifik diperuntukkan bagi laki2 atau perempuan; Program/kegiatan yang strategik gender untuk memberdayakan laki2 dan perempuan dalam rangka menghilangkan subordinasi,diskriminasi sehingga; mereka dapat setara dalam pembangunan Program/kegiatan untuk meningkatkan kapasitas (CAPACITY BUILDING) dalam melaksanakan PUG.
12
Lanjutan TUJUAN AKHIR PUG ADALAH TRANSFORMASI DARI KEADAAN TIDAK SETARA ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DLM HAK DAN KONDISI SOSIAL, MENJADI SETARA BAGI KE DUANAYA SERTA TERPENUHINYA KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER. STRATEGI PUG TIDAK SAMA DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. DLM MELAKSANAKAN PUG MUNGKIN DIPERLUKAN PERUBAHAN DLM AGENDA PEMBANGUNAN, TUJUAN, DLM ALOKASI DANA, STRATEGI DAN RENCANA AKSI AGAR LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DPT BERPARTISIPASI DAN MENDAPAT MANFAAT YANG SAMA DAN ADIL DLM PROSES PEMBANGUNAN.
13
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KKG INTEGRASI : Permasalahan Kebutuhan Pengalaman Aspirasi Perempuan dan Laki-laki Analisis gender STRATEGI PEMBANGUNAN Mengapa Slide ini Penting? Slide ini menggambarkan cequenci pemahaman atau pengertian pengarusutamaan gender. Inti Uraian Membahas dan mendiskusikan pengertian pengarusutamaan gender sebagai strategi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender ( KKG ) melalui pengintegrasian permasalahan, kebutuhan, pengalaman, aspirasi permpuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pematauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dipusat maupun didaerah. Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 13
14
K K G Akses Partisipsi Kontrol Manfaat INDIKATOR PUG
Terhadap Sumberdaya Akses K K G Partisipsi Terhadap Pengambilan keputusan Kontrol Dari kebijakan & program dlm pembangunan Manfaat
15
LAKUKAN ANALISIS GENDER
lanjutan Apakah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan saat ini sudah responsif GENDER? PERENCANAAN ? PENGANGGARAN PELAKSANAAN ? PEMANTAUAN ? EVALUASI ? AKSES ? PARTISIPASI ? KONTROL ? MANFAAT ? LAKUKAN ANALISIS GENDER
16
PRA SYARAT PELAKSANAAN PUG
Komitmen politis Kebijakan Kelembagaan Sumber daya: SDM, sarana dan dana Data dan informasi terpilah Alat: metode analisis,pedoman, juklak, juknis Peran masyarakat
17
MENGAPA PUG DIPERLUKAN ?
Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan res ponsif Gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang- undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan pengahargaan yang sama dimasyarakat PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan Gender dan karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. 16
18
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Apr-17 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan yang bias gender : perencanaan yang mengarah kepada kepentingan salah satu laki-laki atau perempuan Perencanaan yang netral gender: tanpa mempertimbangkan aspirasi/kebutuhan laki-laki dan perempuan Perencanaan yang responsif gender: mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi laki-laki dan perempuan
19
PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER
Apr-17 PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER PERENCANAAN YANG PARTISIPATIF DENGAN MEMPERTIMBANGKAN EMPAT ASPEK YAITU AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT YANG SETARA BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN. MENGINTEGRASIKAN ASPIRASI, KEBUTUHAN , PERMASALAHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KEDALAM PERENCANAAN (PUG) DIDASARKAN KEPADA HASIL ANALISIS GENDER YANG MENGGUNAKAN DATA TERPILAH/STATISTIK GENDER (GAP) PROGRAM AKSI YANG DISUSUN BERTUJUAN MENGATASI ISU GENDER/ KESENJANGAN GENDER
20
ANGGARAN RESPONSIF GENDER
PROSES PENYUSUNAN PPRG Data terpilah Isu gender (APKM) Penyebab & solusi PUG ANALISIS GENDER (GAP) PEREN CANAAN RESPONSIF GENDER ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) KONSEP GENDER SPN/D SKN/D PBK GBS (PAG) TOR (KAK)
21
Dasar Hukum Pelaksanaan ARG
PUSAT PMK 119 tahun 2009: Penerapan anggaran responsif gender di 7 KL (2010) Permenkeu 104/2010 & 93/2011 DAERAH PP No 8 th 2008 Permendagri No 15 tahun (dalam proses revisi) Perda/Surat Edaran/SK Gube/Bup/Wali kota (Jateng, Banten,Jatim,Yogya, Kalsel)
22
PRINSIP ARG Bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki
Apr-17 PRINSIP ARG Bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Anggaran yg menjembatani kesenjangan gender Bukan anggaran yang dialokasikan sama untuk laki- laki dan perempuan Bukan anggaran yang diusulkan untuk program perempuan atau tambahan dalam penganggaran Bukan anggaran yang disisihkan sekian % untuk kepentingan perempuan Tidak semua program /kegiatan perlu di koreksi agar responsif gender 22
23
KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DISUSUN ARG
Apr-17 KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DISUSUN ARG Yang memiliki daya ungkit besar terhadap penurunan kesenjangan gender terutama yang menangani Bidang Perekonomian dan Polsoskum Berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional (mis: tujuan pencapaian MDGs) Berhubungan dengan pelayanan publik/service delivery Memperkuat pelembagaan PUG temasuk capacity building , advokasi, sosialisasi, kajian, dan pengumpulan data terpilah
24
MENGENAL ISU GENDER DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA
Apakah ada kesenjangan gender (APKM) perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya pembangunan terkait transportasi dan perhubungan?. Misalnya: terhadap layanan yang diberikan seperti: Kebutuhan akan ruang perawatan bayi & balita Pojok asi Ruang merokok Kondisi bus dan alat angkutan lainnya Kamar kecil Tangga kepsawat dan alat transportasi lainnya dll
25
Mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan adil
Apr-17 TUJUAN ARG Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai bidang pembangunan Mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan adil Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan KKG Membantu mewujudkan prinsip “good governance” (tansparan, akuntabel & partisipatif)
26
3 Kategori Belanja ARG Alokasi untuk mengurangi kesenjangan
Alokasi Secara Umum yang dapat diarahkan utk memperkuat pelembagaan PUG Alokasi Spesifik gender (perempuan dan laki-laki)
27
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ARG
ANALISIS GENDER GBS TOR/KAK MONEV ANALISIS GAP PMK 93 TH 2011 PMK 104 TH 2010 DOKUMEN ANGGARAN
28
DISKUSI DAN TANYA JAWAB
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.