SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Presentasi berjudul: "SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SOLO, 19 OKTOBER 2011

2 PERMASALAHAN DI BIDANG SDM
PEMENUHAN KEBUTUHAN PERSONIL TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BELUM TERSUSUN-NYA STANDARD KOMPETENSI SECARA KESELURUHAN BELUM TERSUSUNNYA PEMETAAN DAN POLA KARIER BELUM ADA POLA DIKLAT YANG BAKU UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN DAN KOMPETENSI JUMLAH TENAGA OPERASIONAL (INSPEKTUR, ATC, AVSEC DAN PKP-PK) BLM MENCUKUPI PERSYARATAN MINIMUM KOMPETENSI PERSONIL YANG BELUM MEMADAI (TDK MEMPUNYAI STKP, RENDAHNYA PENGUASAAN BAHASA ASING DAN TEKNOLOGI)

3 SDM APARATUR DALAM REFORMASI BIROKRASI
Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan Standar Kompetensi Assesment Individu Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Pengembangan Data Base Pengembangan Diklat Berbasis Kompetensi BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI, SEJAHTERA

4 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 17 ayat 1; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait RB.

5 Latar Belakang PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan dengan penyediaan PNS yang berkualitas, profesional dan penempatan yang sesuai dengan kehaliannya ( the right man on the right place), sehingga PENATAAN PNS MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN di bidang kepegawaian. RUMUSAN JABATAN Informasi dasar dibidang kepegawaian berupa informasi Jabatan yang diperoleh melalui Analisis Jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk meperloleh KARAKTERISTIK PEKERJAAN yang ada disetiap unit kerja yang dirumuskan menjadi JABATAN.

6 Tujuan MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. Organisasi terbentuk berdasarkan pertimbangan yang realistis dan rasional (jabatan-jabatan yang berada dalam unit organisasi). INFORMASI JABATAN Data-data yang diperoleh, diolah menjadi berbagai informasi penting bagi pembinaan pegawai, mulai dari penyusunan formasi, perekrutan, seleksi, mutasi, dan pengembangannya s/d pensiun.

7 RENCANA STRATEGIS SDM TRANSPORTASI UDARA TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
PEMBUATAN KAMUS KOMPETENSI DITJEN HUBUD PENYUSUNAN STANDARD KOMPETENSI INTI DAN TEKNIS DITJEN HUBUD LEVELING KOMPETENSI SESUAI DENGAN JABATAN PEMETAAN PEGAWAI DITJEN HUBUD ANALISA JABATAN DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD (PUSAT DAN DAERAH) TERMASUK ANALISA BEBAN KERJA PROSES PEOPLE REVIEW BERDASARKAN STANDART KOMPETENSI (EVALUASI JABATAN) PENYUSUNAN POLA KARIER DITJEN HUBUD PERENCANAAN SDM PENGADAAN SDM PENGEMBANGAN SDM MUTASI / PROMOSI PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN SDM TRAINING /LEARNING TRAINING NEED ANALYSIS MATRIKS TRAINING SESUAI DENGAN JABATAN STANDART KURIKULUM TRAINING EVALUASI TRAINING PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEPEGAWAIAN PEMBUATAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PEMBUATAN HUMAN RESOURCES INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ELEKTRONIK

8 DEFINISI ANALISIS JABATAN
adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikaan untuk kepentingan program kepegawaian dan memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.

9 TAHAPAN DALAM PROSES PEMBUATAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN
Persiapan Pembentukan Tim, Penyiapan RKM Anjab; Penyiapan daftar pertanyaan Pemberian pelatihan anggota tim; Sosialisasi, yaitu pemberitahuan kpd pimpinan ttg tujuan, jadual pelaksanaan dan peran dalam analisis jabatan di unit unit kerjanya; Pelaksanaan Lapangan Pengumpulan data Penunjukan responden Penunjukan administrator sistem informasi teknologi Pengolahan data Verifikasi data Penetapan Hasil Presentasi Hasil

10 ALUR PROSES PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA/REMUNERASI
PETA JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL TERTENTU FUNGSIONAL UMUM URAIAN JABATAN TINGKATAN JABATAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN JELAS SIAPA MENGERJAKAN APA, APA SAJA NAMA HASILNYA, BERAPA LAMA MENGERJAKANNYA, BERAPA BANYAK YANG BISA DIHASILKAN REMUNERASI UNIT ES. I UPT DIJELASKAN NARA SUMBER DARI KEMEN PAN DAN RB TAHUN 2012 KINERJA TERUKUR

11 KETERANGAN ALUR PROSES
Untuk mendapatkan Remunerasi / tunjangan kinerja, harus dilakukan : Penetapan Tingkatan Jabatan ( Job Grade); Ada Uraian Kegiatan Jabatan; Kinerja jabatan dapat terukur, LANGKAH TINDAK : Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Evaluasi jabatan, untuk mendapatkan Tersedianya Informasi Jabatan; Perumusan Tingkatan Jabatan Besaran Tunjangan Kinerja dan Remunerasi; TINGKATAN JABATAN HARUS DILAMPIRAN DALAM DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP RB KEMENHUB 2011

12 TUNJANGAN KINERJA DAN REMUNERASI
Tunjangan Kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja; Dapat meningkat/menurun, yg diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Remunerasi: Bentuknya:Gaji Pokok dan Tunjangan-tunjangan lainnya; Sifatnya : Fleksibel.

13 JADWAL KEGIATAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
NO PROGRAM 2011 2012 2013 2014 1. PENYUSUNAN KAMUS STANDAR KOMPETENSI DAN LEVELING KOMPETENSI 2. KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN 3. PENYUSUSUNAN PERENCANAAN SDM DAN POLA KARIER PNS DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 4. PEMBUATAN PERENCANAAN DAN POLA DIKLAT 5. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEPEGAWAIAN (SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN)

14 TERIMA KASIH