Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

Presentasi berjudul: "Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang"— Transcript presentasi:

1 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 Daftar Isi : Latar Belakang Metodologi Tujuan Pemberlakuan

3 Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;
I. Latar Belakang Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD; Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

4 II. Metodologi Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama ; Data sejak Agustus 2010 – Juli dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan , konsultasi langsung, serta temuan di lapangan; Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

5 Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD;
III. Tujuan Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD; Menghilangkan dan memperjelas multitafsir; Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

6 Mempercepat pelaksanaan anggaran
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment plan); Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disyahkan: Menyediakan biaya pendukung Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain); Menaikkan nilai Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta; LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

7 Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)
Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar; Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan; Penugasan menjawab sanggahan banding Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada Pejabat dibawahnya; LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

8 Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)
Memperjelas persyaratan untuk Konsultan Internasional dengan menyesuaikan terhadap praktek bisnis di dunia internasional; Penambahan metode Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan Barang. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

9 Menghilangkan dan memperjelas multitafsir
Sanggahan hanya untuk peserta yang memasukan penawaran; Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di Provinsi/Kabupaten/Kota; Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja ULP; Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk pelelangan metode dua tahap. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

10 Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan
Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN); Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing; Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

11 IV. Pemberlakuan Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 Agustus 2012). Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

12 Terima Kasih LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa