RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Serang, 24 April 2014.

Presentasi berjudul: "RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Serang, 24 April 2014."— Transcript presentasi:

1 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Serang, 24 April 2014

2 SISTEM INFORMASITEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI LEMBAGA INFORMASI

3 KETERBUKAAN INFORMASI BAGAIMANA MEMANDANG KI SEBAGAI BAGIAN DARI PELAYANAN PUBLIK BAGIAN PERUBAHAN PARADIGMA BAGIAN BIROKRAT DARI BERBASIS PEKEKRJAAN MENJADI BERBASIS PELAYANAN BAGIAN DARI BENTUK TRANSPARANSI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN UU NO. 14 TH 2008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PERMOHONAN

4 PERDA No 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA KELOLA KE- TERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENG- GARAAN PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN IN- FORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMPROV BANTEN. KEPGUB NO : 499.05/Kep.216-Huk/2013 PERUBAHAN ATAS KEPGUB NO : 499.05/Kep.673-Huk/2011 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KOMITMEN PEMPROV

5 Kom- ponen sistem infor- masi LEMBAGA PUBLIK SISTEM INFORMASI SEBAGAI PIHAK YANG MEMILIKI, MEMPRO- DUKSI, MENGELOLA DAN MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI, HARUS MEMPUNYAI SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN INFORMASI YANG BAIK DAFTAR INFORMASI PUBLIK CATATAN YANG BERISI KETERANGAN SECARA SISTEMATIS TENTANG SELURUH INFORMASI PUBLIK YANG BERADA DIBAWAH PENGUASAAN LEMBAGA/ BADAN PUBLIK PELAYANAN INFORMASI

6 MANFAAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK A.DIP TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT B.DIP DAPAT MEMPERMUDAH PETUGAS INFORMASI DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI C.DIP MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENCARI INFORMASI YANG DIBU- TUHKAN D.DIP SBG BAHAN PENYUSUNAN DATA BASE INFORMASI DAN MENGETAHUI KEBERADAAN INFORMASI YANG DIKUASAI

7 TERDAPAT BEBERAPA ASPEK PENILAIAN A.PERANGKAT KELEMBAGAAN  ORGANI- SASI, PETUGAS, PANITIA, DLL B.PERANGKAT REGULASI  PERDA, KEP- GUB, KEP KA BADAN C.PERANGKAT SISTEM INFORMASI  WEB, JARINGAN, DLL D.KETERATURAN PENYAMPAIAN  HARIAN, MINGGUAN E.KECEPATAN PENYAMPAIAN INFORMASI F.KELENGKAPAN MATERI INFORMASI  RAGAM KONTENT INFORMASI PUBLIK G.JARINGAN SISTEM INFORMASI  ANTAR SKPD, ANTAR PPID, ANTAR PEMDA, DLL H.KETERSEDIAAN PEDOMAN, JUKNIS, SOP I.SARANA PENUNJANG KI  MEDIA LUAR RUANG

8 OPTIMALISASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PORTAL/WEBSITE INFORMASI PUBLIK 1.WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA 2.WAJIB DIUMUM- KAN SECARA SERTA MERTA 3.WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT 1.B P B D 2.BADAN KESBANGPOL 3.DINAS SOSIAL INFORMASI EFEKTIF DAN KOMPREHENSF SKPD PROVINSI LAINNYA MENGAPA ?

9 MENJADI YANG TERBAIK

10