PENDIDIKAN KEJURUAN : JEMBATAN MASYARAKAT DAN DUNIA KERJA

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KEJURUAN : JEMBATAN MASYARAKAT DAN DUNIA KERJA"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KEJURUAN : JEMBATAN MASYARAKAT DAN DUNIA KERJA
KOKOM KOMARIAH

2 MASYARAKAT DUNIA KERJA PENDIDIKAN Ahli Teknisi Juru Teknik
Tenaga Kasar Juru Teknik Pembantu Juru Teknik Teknisi Ahli MASYARAKAT PENDIDIKAN

3 MANAJEMEN PENDIDIKAN PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN

4 Bukan angkatan Kerja 47,9 jt jam kerja Normal > 35 j/m 60,2 jt setengah penganggur 12,90jt Penduduk Usia Kerja 148,7 jt Bekerja 47,9 jt jam kerja di Bawah norml < 35 j/m 28,9 jt Bekerja parauh waktu 16,9 jt Sementara tdk Bekerja 0 j/m 2,5 jt Angkatan Kerja 100,8 jt Penganggur

5 MANAJEMEN PENDIDIKAN KEJURUAN
NASIONAL PROVINSI MANAJEMEN PENDIDIKAN KEJURUAN KABUPATEN/KOTA INSTITUSI

6 KEBIJAKSANAAN KEBIJAKAN (POLICY)

7 POLICY/KEBIJAKAN Rue & Byars (2000) menyatakan bahwa policy adalah: general guide to action that direct the attainment of objectives. Policy does not tell organizational members exactly what to do, but they do establish the boundaries within which they must operate”. Kebijaksanaan adalah merupakan arahan untuk bertindak dalam rangka pencapaian tujuan. Policy tidak menunjukkan secara pasti anggota organisasi untuk bertindak, tetapi hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak

8 KEBIJAKAN 2 Coulter & Robbins (1999) menyatakan bahwa “policy is a guide that establish parameters for making decisions”. Kebijakan adalah merupakan panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan untuk membuat keputusan

9 KEPUTUSAN2 /PERENCANAAN
KEBIJAKAN

10 POLICY 3 George C Edward III (1978) memberikan definisi kebijaksanaan negara adalah "Policy is government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government program.” Kebijaksanaan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah

11 KEBIJAKAN 4 Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah tertentu, melakukan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara (Mustapadidjaja, 2002: 5).

12 KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instasi yang berwewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

13 PROSES KEBIJAKAN POLICY FORMULATION POLICY IMPLEMENTATION POLICY
OUTPUT POLICY OUTCOME

14 PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
LINGKUNGAN KEBIJAKAN Ideologi INTEREST GROUP Politik Ekonomi POLICY MAKER POLICY FORMULATION POLICY IMPLEMANTATION Sosial Budaya POLICY OUTCOME POLICY OUTPUT Hankam PRESURE GROUP Lingkung- an PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

15 REINVENTING GOVERNMENT
SOCIAL WELFARE REINVENTING GOVERNMENT PEMERINTAH MILIK MASYARAKAT PEMERINTAH KATALIS PEMERINTAHBERORIENTASI MISI PEMERINTAH YG KOMPETITIF PEMERINTAH BERORIENTASI PELANGGAN PEMERINTAH ORIENTASI HASIL PEMERINTAH ANTISIPATIF PEMERINTAH WIRAUSAHA PEMERINTAH BERORIETNASI PASAR SEMUA MENJADI SATU

16 REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahan Katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh (Catalytic Government : Steering rather than rowing) Pemerintahan Milik Masyarakat : memberi wewenang ketimbang melayani (Community-Owned Government : Empowering rather than Serving) Pemerintahan yang kompetitif : Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan (competitive government : injecting Competition in to service delivery) Pemerintahan yang digerakkan oleh Misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan (Mission driven government : transferring rule-driven organization)

17 REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahan yang berorientasi hasil : Membiayai hasil, bukan masukkan (Result oriented government : funding outcome, not input) Pemerintahan berorientasi pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi (Customer-driven government : Meeting the needs of the customer, not bureaucracy)\ Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan ketimbang membelanjakan (Enterprising Government : Earning rather than spending

18 REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahhan Antisipatif : Mencegah daripada mengobati (Anticipatory Government : prevention rather than cure) Pemerintahan berorientasi Pasar : mendongkrak perubahan melalui pesar (Market-oriented Government : leveraging change through out the market) 10.Mengumpulkan semua menjadi satu (Put it all together)

19 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
1. ISI 6. BIAYA 2. PROSES 7. SKL MANAJEMEN 3.TENAGA 5. EVALUASI 4. SARPRAS SUGIYONO, FT UNY

20 Posisi Perencanaan KONDISI YG DIHARAPKAN Kondisi sekarang Perencanaan

21 SYSTEM SOCIAL : GETZEL INSTITUSI PERANAN HARAPAN PERILAKU YANG TAMPAK
SISTEM SOSIAL INDIVIDU KEPRIBA- DIAN KEBUTUHAN

22 ASAS-ASAS ORGANISASI (FAYOL)
Pembagian kerja Ada wewenang dan tanggungjawab Kesatuan perintah Kesatuan arah Kepentingan individu di bawah kepentingan umum Gaji pegawai Sentralisasi Keadilan Keterlibatan Ketertiban Kestabilan masa kerja

23 LEADERSHIP Leadership is a tool of management. Manager exercise leadership to influence employee to achieve organizational goal Leadership is the process of influencing other people for the purpose of achieving shared goal Managership is the authority to carry out these management function

24 UNIVERSITY OF MICHIGAN
TEORI SIFAT OHIO STATE UNIVERSITY UNIVERSITY OF MICHIGAN TEORI PERILAKU MANAGERIAL GRID TEORI KEPEMIMPINAN DIRECTIVE FIEDLER’ CONTINGENCY SUPPORTIVE TEORI KONTINGENCY PATH GOAL THEORY PARTICIPATIVE ACHEVEMENT ORIENTED

25 MANAGERIAL GRID (Blake and Mouton)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Country Club Management (1.9) Perhatian pada bawahan Tinggi (9) produktivitas Rendah (1) Team Management (9.9) Perhatian pada bawahan Tinggi (9) produktivitas Tinggi (9) Organization man Management (5.5) Perhatian pada bawahan Sedang (1) produktivitas Sedang (1) Perhatian pada orang Sweatshop Management (9.1) Perhatian pada bawahan Rendah (1) produktivitas Tinggi (1) Impoverished Management (1.1) Perhatian pada bawahan Rendah (1) produktivitas Rendah(1) Perhatian pd produkktivitas

26 HUNAIAN KEPADATAN ATAP LANTAI USED FACTOR DAYA GUNA KAPASITAS BESAR RUANGAN PATOKAN DLM PERENCANAAN FISIK BANGUNAN KONDISI LINGKUNGAN STRUKTUR FISIK ISOLASI VENTILASI TATA RUANG PENCAHAYAAN FLEKSIBELITAS ESTETIKA

27 MODEL PENYUSUNAN ANGGARAN FUND APPROACH PROGRAM APPROACH MODEL EMPIRIS MODEL ANALITIS

28 MODEL ANGGARAN SURPLUS BERIMBANG DEFISIT

29 PENGAWASAN Merupakan salah satu fungsi manajemen, yaitu suatu proses kegiatan untuk mengetahui sejauh mana rencana dapat dilaksanakan dan hasilnya tercapai

30 HAKEKAT PENGAWASAN Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi