MALAYSIA: Konteks, Sistem dan Struktur Pemerintahan

Presentasi berjudul: "MALAYSIA: Konteks, Sistem dan Struktur Pemerintahan"— Transcript presentasi:

1 MALAYSIA: Konteks, Sistem dan Struktur Pemerintahan
Tugas Mata Kuliah : Perbandingan Sistem Administrasi Negara Pengajar : Prof. Azhar Kasim Rudiarto Sumarwono,

2 A. KONTEKS SEJARAH Kerajaan Melayu (Hindu dan Budha) paling awal (Abad 10): Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah  Kerajaan Islam (abad 14) di Terengganu. Awal Abad 15: Kesultanan Malaka didirikan Parameswara dari Palembang, Indonesia Portugal (1511) dan Britania Raya (1826)  VOC: Jawa dan Maluku (1692), Belanda: Jawa, Sumatera, dll (1814), Jepang (1942) Hari Kemerdekaan 31 Agustus 1957  17 Agustus 1945 GEOGRAFI Berada di Semenanjung Asia dan Pulau Kalimantan  5 pulau besar dan pulau lainnya Ibukota Kuala Lumpur, pusat pemerintahan di Putra Jaya  Jakarta EKONOMI Elemen makroekonomi yang stabil (inflasi dan pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah.  inflasi resmi selalu dibawah 10%, cadangan devisa USD 130 M, kurs tukar lemah, utang luar negeri (pem + swasta) cuma 1600 Triliun DEMOGRAFI Penduduk: lebih dari 27 juta Melayu 54%, Tionghoa 25%, India 7%.  +230 Juta

3 B. SISTEM PEMERINTAHAN Yang Di-Pertuan Agung
YDPA adalah Kepala Negara Federal, dipilih setiap 5 tahun, bergilir diantara 9 Sultan/raja (UEA, Vatikan, Andorra)  Presiden, dipilih melalui pemilu YDPA miliki kekuasaan mutlak dan tidak mutlak (dibantu PM, Kabinet dan Majelis Raja). Mutlak  pemilihan PM, pembekuan Parlemen, rapat Majelis Raja.  Menyatakan perang/damai, amnesti, mengangkat Dubes, dll Perdana Menteri PM: Pemimpin Eksekutif, anggota Dewan Rakyat, pemenang pemilu (dari Barnas, biasanya Ketua UMNO), harus mendapat persetujuan YDPA, 6 PM  Membentuk kabinet, menjalankan roda pemerintahan dan GBHN (dahulu)

4 B. SISTEM PEMERINTAHAN STRUKTUR PARLEMEN
Dewan Negara (Senat) dan Dewan Rakyat (Parlemen)  DPD dan DPR-RI Dewan Negara: 70 anggota  26 dipilih dari 13 negara bagian dan 44 orang ditunjuk oleh YDPA  132 orang, melalui pemilu Senator  3 tahun, dapat diperpanjang 1 X, tidak terkait pemilu  5 tahun, terkait pemilu Senator biasanya: tokoh berpengalaman di birokrasi atau sukses di bisnis, industri, kebudayaan atau wakil minoritas dan indigenous.  siapa saja bisa?!? Dewan Rakyat: 222 anggota Parlemen terpilih yang mewakili berbagai dapil yang ada di Malaysia  Sekarang 550, yad. 560 Pemilihan Umum setiap 5 (lima) tahun sekali  sama Partai dengan suara terbanyak berhak untuk membentuk pemerintahan untuk mengatur negara.  Masa Suharto, ya Masa Reformasi, tidak Ada 29 parpol  38 parpol nasional dan 4 parlok (bukan panlok)

5 C. STRUKTUR PEMERINTAHAN
NEGARA FEDERAL PM sebagai Kepala Eksekutif menunjuk Kabinet: Menteri Federal (Teknis) dan Menteri di Kantor PM (Portofolio)  Kabinet dan Kantor Presiden (Sekab) 26 Kementerian dan 1 Dept di Kantor PM 3 Menko, 21 Menteri Teknis, 10 MEnteri Negara, 3 Setingkat Menteri NEGARA BAGIAN 13 Negara Bagian (State) dan 1 Wilayah Persekutuan (Fed. Teritories)  33 provinsi, 389 kab/kota Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman, Kelantan Darul Naim, Melaka Bandaraya Bersejarah, Negeri Sembilan Darul Khusus, Pahang Darul Makmur, Perak Darul Ridzuan, Perlis Indera Kayangan, Pulau Pinang Pulau Mutiara, Selangor Darul Ehsan, Terengganu Darul Iman, Sabah Negeri Di Bawah Bayu, Sarawak Bumi Kenyalang, Wilayah Persekutuan (KL, Putrajaya, Labuan) Kepala Negara Bagian (State) adalah Sultan (turunan) dan Gubernur (ditunjuk)  Gubernur, melalui pemilu Kepala Pemerintahan: Menteri Besar  pemilu  Gubernur, pemilu Negara Bagian: independen (eksekutif, legislatif, yudikatif)  otonomi