EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

Presentasi berjudul: "EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
KEBIJAKAN FINANSIAL & FISKAL EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

2 Nama Kelompok : M.Jamhar Hamsa A (115030101111028)
Mochammad Rizki D ( ) I Gusti Ayu Nadya A ( ) Meri Anggraeni ( )

3 IMF Ketetapan MPR memutuskan Indonesia tidak memperpanjang kerjasama dengan IMF. Kemudian Indonesia segera menyusun exit strategi pada november 2002 agar disaat Indonesia tidak melanjutkan kerjasama dengan IMF tidak ada pergejolakan dibangsa ini. Pengusaha menyarankan menggunakan Post Program Monitoring (PPM) untuk memberikan keterangan dan kepercayaan dunia usaha dalam masa transisi.

4 Dari tim exit strategi menyatakan bahwa kesepakatannya ialah pemerintah mengakhiri kerjasama dengan IMF berupa EFF dan memutuskan untuk mengikuti PPM. Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi ekonomi dan politik, kabinet pada Agustus 2003 mengambil keputusan untuk memilih opsi PPM.

5 Pro dan kontra tentang keputusan pemerintah banyak terjadi. Dr
Pro dan kontra tentang keputusan pemerintah banyak terjadi. Dr. Didik J Rachbini menilai langkah pemerintah mengambil PPM menunjukkan karena menunjukkan kegagalan pemerintah menjadikan indonesia sebagai negara mandiri. Sementara itu sara MPR dalam sidang tahun 2003 ialah membayar sisa utang kepada IMF sehingga posisi utang indoneisa dibawah kuota 100% dan tidak memerlukan PPM. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia melalui ketumnya Prof. Bambang Sudibyo merekomendasikan pemerintah untuk mengakhiri pada Desember 2003 agar lebih mandiri.

6 Dalam kajian tim strategi menyatakan salah satu konsekuensi dari berakhirnya program kerja sama dengan IMF pada akhir 2003 tidak didapatkannya kembali penjadwalan akhir tahun 2003 adalah tidak didapatkannya kembali penjadwalan utang pemerintah dalam kerangka paris club dan london club. Dari sisi APBN fasilitas pinjaman program IMF tidak dapat diperoleh, hal ini akan mempengaruhi kondisi APBN dan BOP 2004 dan di tahun-tahun mendatang. Dalam jangka pendek menyebabkan beban pembayaran pokok utang luar negeri dalam APBN secara neto pembiayaan luar negeri pada tahun 2004 akan mengalami defisit Rp 16,1 t.

7 Hal ini menyebabkan pemerintah meningkatkan sumber pembiayaan dalam negeri guna menutupi defisit anggarannya, hal ini dilakukan pemerintah melalui penerbitan obligasi dan penarikan sebagian dana-dana tunai pemerintah yang disimpan di BI. Dalam jangka menengah pemerintah menagetkan untuk mencapai keseimbangan anggaran. Dalam tahun 2005 defisit anggaran sudah dapat ditekan 0,4 persen terhadap PDB, sedangkan tahun 2006 terciptanya surplus anggaran.

8 Kebijakan Ekonomi Menjelang dan pasca Program IMF
Dengan berakhirnya kerjasama dengan IMF pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan ekonomi dalam bentuk Inpres No 5/2003. Paket kebijakan ini dirancang untuk lebih mendayagunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini memiliki tiga sasaran pokok a. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai b. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan c. Meningkatkan investasi, ekspor dan menciptakan lapangan kerja.

9 Sasaran-sasaran tersebut adalah : 1
Sasaran-sasaran tersebut adalah : 1. Pencapaian posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan. 2. Penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah. 3. Terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah.

10 Untuk mencapai sasaran tersebut :
1. Penurunan defisit anggaran belanja negara secara bertahap 2. Pengurangan stok pemerintah hingga dalam titik aman 3. Reformasi sumber penerimaan negara 4. Efisiensi belanja negara 5. Pengembangan sistem pengelolaan hutang.

11 Dalam masa PPM diadakan diskusi dengan IMF
Dalam masa PPM diadakan diskusi dengan IMF. Hal ini dilakukan agar IMF memastikan agar prosses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan lebih utama lagi memastikan negara yang bersangkutan dapat melunasi hutang yang tersisa. Dalam pemantauan IMF memberikan penilaian atas pelaksanaan kebijakan dan bukan penyetujuan kebijakan seperti review yang dilakukan melalui extended fund facilities. Indonesia juga melihat negara lain Korea melakukan peminjaman 1997 mampu mengakhiri sebelum batas waktu Thailand walaupun tidak secepat korea tapi lancar dan berhasil

12 Exit Strategy dan Era Baru Kebijakan Fiskal

13 Banyak yang mengkritik peramn IMF dalam pemulihan ekonomi Indonesia
Banyak yang mengkritik peramn IMF dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Ekonom Dr. Rizal Ramli menyebutkan bahwa prestasi IMF paling besar adalah peningkatkan beban utang Indonesia. Namun tidak hanya kritik peran IMF juga banyak yang memuji khususnya di Thailand dan Korea. Di Indonesia kritik peran IMF terutama ditujukan terhadap perannya dalam penutupan 16 bank bermasalah ditahun 1997 yang tidak dilakukan tanpa persiapan cukup untuk melindungi deposan, sehingga menimbulkan kepanikan. Hal ini sebenarnya dianggap wajar. Yang membedakan ialah biaya penutupan mencapai 65% dari PDB(2001) atau Rp 650 T).

14 Perbankan kita sejak dulu memang menyedihkan karena kebobrokannya, penuh kkn dan tidak profesional. Hal ini tercermin dari pembayaran pokok dan bunga utang yang sangat besar dan akan menjadi beban APBN. Program rekapitalisasi merupakan prioritas, bank adalah jantung perekonomian dan sebagian besar bank tidak bisa hidup tanpa modal. Karena tidak memiliki dana yang cukup, akhirnya pemerintah menerbitkan obligasi.

15 Maka, kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif perlu dihindari
Maka, kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif perlu dihindari.mengurangi defisit anggaran dilakukan melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak, serta penghematan pengeluaran. Kini kewajiban pemerintah adalah mencari jalan keluar agar kemandrian pembiayaan terwujud bearsama bukan menjadi cita-cita.

16 Thanks for your Attention

17 Notulen