HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Presentasi berjudul: "HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM"— Transcript presentasi:

1 HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
UU REPUBLIK INDONESIA NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM yang terdiri dari 20 pasal .

2 UU REPUBLIK INDONESIA NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DISAHKAN DAN DIUNDANGKAN DI JAKARTA 26 OKTOBER 1998, TERDIRI DARI 20 PASAL 7 BAB ( KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN, BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP )

3 Menimbang : bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai; bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum :

4 Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

5 Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

6 1. setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh; 2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa.

7 kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:
1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; 2. asas musyawarah dan mufakat; 3. asas kepastian hukum dan keadilan; 4. asas proporsionalitas; 5. asas manfaat.

8 Mengingat : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1):Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. , dan Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

9 Kemerdekaan menyampaikan pendapat
Hak setiap warga negara Menyampaikan pikiran lisan, tulisan, dan sebagainya bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10 Di muka umum di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

11 Unjuk rasa atau Demonstrasi
kegiatan oleh seorang atau lebih mengeluarkan pikiran lisan, tulisan, dan sebagainya demonstratif di muka umum.

12 Pawai penyampaian pendapat arak-arakan di jalan umum

13 menyampaikan pendapat tema tertentu.
Rapat umum pertemuan terbuka menyampaikan pendapat tema tertentu.

14 penyampaian pendapat di muka umum bebas terbuka tanpa tema tertentu.
Mimbar bebas penyampaian pendapat di muka umum bebas terbuka tanpa tema tertentu.

15 warga negara Republik Indonesia

16 Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia

17 Asas asas dalam penyampaian kemerdekaan di muka umum
asas keseimbangan antara hak dan kewajiban asas musyawarah dan mufakat asas kepastian hukum dan keadilan asas proporsionalitas

18 Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
Mewujudkan : kebebasan yang bertanggung jawab , perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan , iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara , dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

19 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
mengeluarkan pikiran secara bebas memperoleh perlindungan hukum KEWAJIBAN : menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum

20 menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa * Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai

21 HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR PEMERINTAH
melindungi hak asasi manusia menghargai asas legalitas menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan

22 BENTUK-BENTUK PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
unjuk rasa atau demonstrasi pawai rapat umum dan atau mimbar bebas

23 TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
penyampaian pendapat di muka umum , dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali : 1. di lingkungan istana kepresidenan, 2. tempat ibadah, 3. instalasi militer, 4. rumah sakit, 5. pelabuhan udara atau laut, 6. stasiun kereta api, terminal angkutan darat, 7. dan obyek-obyek vital nasional. 8. Pada hari besar nasional

24 Yang dimaksud dengan pengecualian “di lingkungan istana kepresidenan”
istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar. Yang dimaksud dengan pengecualian “instalasi militer” meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Yang dimaksud dengan pengecualian untuk “obyek-obyek vital nasional” meliputi radius 500 meter dari pagar luar.

25 Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah:
Tahun Baru; Hari Raya Nyepi; Hari Wafat Isa Almasih; Isra Mi’raj; Kenaikan Isa Almasih; Hari Raya Waisak; Hari Raya Idul Fitri; Hari Raya Idul Adha; Hari Maulid Nabi; 1 Muharam; Hari Natal; 17 Agustus.

26 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
LARANGAN dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

27 KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KE POLRI
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat ( polsek/ polres/ polda/ mabes polri ).

28 PENGECUALIAN Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

29 ISI ATAU MUATAN SURAT PEMBERITAHUAAN
maksud dan tujuan tempat, lokasi, dan rute waktu dan lama bentuk penanggung jawab nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan alat peraga yang dipergunakan dan atau jumlah peserta

30 PENANGGUNG JAWAB wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab.

31 KEWAJIBAN POLRI segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute

32 TATA CARA PEMBATALAN Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

33 SANKSI Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum tersebut : 1. tidak memenuhi ketentuan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, 2. melanggar ketentuan larangan tempat umum dan hari Nasional, 3. melanggar ketentuan larangan membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum , 4. melanggar ketentuan proses pemberitahuan ke polri .

34 Bagi Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bagi Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

35 Bagi siapa saja yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang No 9 TH 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun ( Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan )

36 TERIMA KASIH