Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia

Presentasi berjudul: "Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
Judul : Strategi pemeratan akses pendidikan bagi Masyarakat kecil Dosen : Drs, Mujiyana,Msi. Mata kuliah : Pancasila Disusun oleh Nama : Yusni NIM :

2 1. Latar belakang Dalam agenda pembangunan sosial salah satu satu prioritas utamanya adalah pembangunan pendidikan. Peran pembangunan pendidikan sangat signifikan di berbagai kehidupan , ekonomi ,sosial , budaya dan politik. Oleh sebab itu guna meningkatkan kualitas hidup bangsa , maka pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 , yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejateraan umum.

3 oleh karena itu , semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali , baik yang kaya maupun yang miskin dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan . Kurang meratanya pendidikan di Indonesia terutama akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat terpencil menjadi salah satu masalah klasik yang hingga kini belum ada langkah – langkah strategis dari pemerintah untuk menanganinya.

4 2. Rumusan Masalah Bagaimana pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia ? Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemertaan pendidikan di Indonesia ? Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan bagi masyarakat terpencil di Indonesia ?

5 4. Teori/ kajian pustaka Pengertian pemerataan pendidikan
pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan masalah lama yang telah menjadi pusat perhatian dan terutama dinegara- negara yang sedang berkembang. Hal ini tidak akan terlepas dari tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial. Dan ini juga dipengaruhi oleh berkembangnya demokratisasi pendidikan dalam upaya education for all .

6 Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting / pokok yaitu :
1. Equality / persamaan yaitu mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan 2. Equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara kelompok dalam masyarakat Oleh karenanya , dalam akses terhadap pendidikan yang merata bagi semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan , sementara itu akses pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

7 2. Dasar pemerataan pendidikan di Indonesia Landasan kuat yang diperlukan untuk meraih masa depan kemajuan bangsa adalah salah satunya pendidikan . Pendidikan juga merupakan bekal dalam menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain terlebih di era globalisasi ini . Dengan demikian , pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ini merupakan faktor determinan / ukuran bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

8 Sejak tahun 1984 , pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemerataan pendidikan sekolah dasar kemudian dilanjutkan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi equality of survival ) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat dengan Gerakan Nasioanal orang tua asuh . Sekarang ini dengan program Bos untuk pendidikan dasar , tetapi hal ini menuntut pemertaan pendidikan dengan menuntut pendanaan yang cukup besar . Garis – garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) tahun ( TAP MPR No. IV/ MPR /1999)

9 Mengamanatkan antara lain
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berati Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien . Kemudian selanjutnya dijelaskan juga dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk memperoleh pendidikan . Pada pasal 11 ayat (1) menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

10 3. Pembangunan pendidikan di Indonesia
kebijakan pembangunan pendidikan Kenijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2007 mencakup : Pemerataan dan perluasan akses pendidikan Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Pemantapan good governance Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk - mengupayakan perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi - meningkatkan kemampuan akademik dan profesional - melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum - memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat nilai , sikap , dan kemampuan

11 Pembahasan Pemerataan Pendidikan Masyarakat Miskin dan terpencil di Indonesia Di era globalisasi ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri , kompetisi dalam semua aspek kehidupan ekonomi , serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong kemajuan ilmu teknologi dan diperlukan SDM yang berkualitas untuk memenuhi perkambangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu , pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga kepelosok negeri bagi masyarakat menengah kebawah dan bagi mereka yang memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin disetempat yang jauh tersebar dan guna untuk mengatasi hal ini perlu di adakan nya berbagai strategi yaitu dengan melakukan berbagi pemanfaatan potensi dan kemajuan teknologi, oleh karena itu hal yang menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia yaitu salah satunya adalah pendidikan .

12 Tentunya , ada banyak hal yang dihadapi dalam pemerataan pendidikan yaitu masih banyaknya masyarakat miskin yang tersebar di berbagai daerah dan problem ini menjadi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan pemerintah hendaknya dapat mengatasi kecemburuan sosial antara orang miskin dan kaya dan bagaimana mengatasi agar tidak terjadi jurang pemisah akan hal ini. Oleh karena itu pemerintah membuat program pemerataan pendidikan masyarakat terpencil di Indonesia terlebih jika kita lihat dari berbagai masalah yang timbul misalnya saja biaya pendidikan yang mahal dan lain sebagainya , oleh karena itu sangat pentingnya strategi untuk mengatasi hal ini , dan berbagai upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia

13 Upaya Peningkatan Pemerataan Pendidikan Masyarakat terpencil di Indonesia harusnya
Pendidikan tidak harus dibangun dengan biaya yang mahal , tetapi sekolah bisa membuat badan amal usaha yang menjadi biaya operasional pendidikan lebih – lebih tanpa melibatkan biaya kepada siswa, dan bila perlu biaya sekolah disesuaikan dengan pendapatan orang tua Bagaimana pemerintah dapat membuat regulasi tentang standar biaya operasional pendidikan , pada kenyataannya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan BOS namun pada kenyataannya masih sering terjadi pungutan kepada siswa Pemerintah hendaknya mempunyai komitmen untuk mendistribusikan bantuan pendidikan kepada sekolah sesuai dengan kuitansi yang dicairkan dan jangan sampai bantuan yang diberikan terhenti Pemerintah memberikan reward yang menarik agar memotivasi para guru yang profesional untuk mengajar di daerah – daerah terpencil

14 Kesimpulan dan Saran Pemerataan pendidikan yang ada saat ini masih kurang terealisasikan dengan baik , karena permasalah pendidikan itu sendiri masih berorientasi diwilayah perkotaan dan subsidi yang diberikan pemerintah itupun belum mencukupi untuk masyarakat tidak mampu yang jumlahnya cukup besar dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia yaitu dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dan pengadaan teknologi informasi .

15 Daftar Pustaka T. Sulistyono, Drs. M.Pd.,MM Wawasan Pendidikan. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. http. Books.google.co.id/books/strategi pemerataan pendidikan.com