MASALAH2 SUPERVISI Laboratorium Administrasi Pendidikan

Presentasi berjudul: "MASALAH2 SUPERVISI Laboratorium Administrasi Pendidikan"— Transcript presentasi:

1 MASALAH2 SUPERVISI Laboratorium Administrasi Pendidikan
YOYON BAHTIAR IRIANTO Laboratorium Administrasi Pendidikan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 2009

2 Pelatihan & Penataran atau ….
Yoyon BI/UPI/2009

3 Jenis Kelembagaan Pendidikan
Jalur Pendidikan Formal Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Taman kanak-kanak (TK); Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Roudhatul Athfal (RA); Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs); Jenis Kelembagaan Pendidikan Yoyon BI/UPI/2009

4 Jenis Kelembagaan Pendidikan
Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah dasar terdiri dari: Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari: Universitas, Akademi dan Sekolah Tinggi; Jenis Kelembagaan Pendidikan Yoyon BI/UPI/2009

5 Pendidikan Non Formal dan Informal
Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Kelompok Bermain (Kober), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Posyandu terintegrasi dengan PAUD (Pos PAUD); Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan Diniyah Takmiliyah Wustho (DTW); Jenis pendidikan kesetaraan: (a) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar disebut pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A dan Paket B; (b) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA; Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU); Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan tinggi sering disebut Mualimin; Yoyon BI/UPI/2009

6 Pengembangan Perpustakaan Masyarakat atau Taman Bacaan Masyarakat;
Pendidikan berkelanjutan: (a) Kelompok Belajar Usaha (KBU), (b) magang, (c) kursus-kursus dan bimbingan belajar; Pendidikan kepemudaan: (a) ketataprajaan, (b) kepramukaan, dan (c) pengembangan bakat, minat serta kegemaran pemuda; Pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender, seperti kelompok- kelompok kader wanita, dan kelompok-kelompok pemberdayaan wanita lainnya; Pendidikan keaksaraan fungsional, yang tidak hanya diartikan pemberantasan buta huruf dan baca tulis Latin, tetapi juga termasuk memberantas buta huruf dan baca tulis Al-Qur’an. Pengembangan Perpustakaan Masyarakat atau Taman Bacaan Masyarakat; Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; Pengembangan pendidikan keluarga (home schooling), dan bimbingan-bimbingan belajar, baik secara individu maupun kelompok. Yoyon BI/UPI/2009

7 Ruang-lingkup manajemen pendidikan
Pendidikan Formal Anggaran Pembiayaan Tenaga Kependikan Kebijakan Peranserta Masyarakat Kurikulum Sarana & Prasarana Pendidikan Nonformal Pendidikan Informal Perluasan & Pemerataan Mutu, Relevansi & Dayasaing Tatakelola & Pencitraan Publik Satuan Pendidikan Ruang-lingkup manajemen pendidikan Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2009

8 Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan
Fasilitasi Pendampingan SISTEM KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SISTEM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Pengawas Guru Kondisi Awal Kemampuan Teknis Tugas Pokok & Kompetensi Model Reflika Kep.Sekolah Komite Kondisi Awal Kemampuan Manajerial Standarisasi Lembaga PROSES PELATIHAN Management Capacity Building HASIL PELATIHAN DAMPAK HASIL PELATIHAN (Kinerja Satuan Pendidikan) Efektivitas Layanan MBS Relevansi Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Model Sekolah Lainnya KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU KTSP DAN MBS Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2009

9 Model Analisis Prioritas Program
Pengembangan Kebijakan & Satandarisasi Manajemen Kurikulum, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pembiayaan dan Partisipasi Masyarakat Dayasaing Internasional Networking & Jaringan Kemitraan Penguatan Keunggulan Kelembagaan Satuan Pendidikan Berbasis Potensi Wilayah SIM Berbasis ICT Model Analisis Prioritas Program Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2009

10 Mendayagunakan potensi dan peluang, dilingkungannya:
HASIL BELAJAR TAHU-MAU-TRAMPIL Mendayagunakan potensi dan peluang, dilingkungannya: Belajar dari: dirinya orang lain Mencari bekal untuk: keluarganya POLA PEMBELAJARAN Melalui orang lain (berguru) Bersama orang lain (saling membelajarkan) CALON PESERTA DIDIK MISKIN: harta dan miskin harti, namun kaya potensi Yoyon BI/UPI/2009

11 (Menyentuh Kebutuhan Dasar) KUAT (Penyiapan untuk Peningkatan) LUAS
MENDASAR (Menyentuh Kebutuhan Dasar) KUAT (Penyiapan untuk Peningkatan) LUAS (Jangkauan terhadap Sumber-Sumber) BOBOT DAN ISI KURIKULUM KOMPETENSI (Adaptasi terhadap Potensi dan Peluang untuk Hidup) Yoyon BI/UPI/2009

12 Usia Pra Sekolah Usia Pendidikan Dasar Usia Dewasa
Kemampuan personal & sosial Usia Pra Sekolah Usia Pendidikan Dasar Usia Dewasa Kemampuan dalam melaksanakan tugas kehidupan Yoyon BI/UPI/2009

13 PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN
2. INTIMIDASI PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN 4. BUKU MASAK 5. INSTRUKSIONAL 6. PERILAKU 8. PROSES KELOMPOK 3. PERMISIF 7. SOSIO-EMOSIONAL 1. OTORITARIAN Yoyon BI/UPI/2009

14 PENDAMPINGAN KEMANDIRIAN 1 Perencanaan: Analisis Kebutuhan
4 PENDAMPINGAN KEMANDIRIAN 1 Perencanaan: Analisis Kebutuhan Orientasi dan Memotivasi tenaga akademik dan mahasiswa Penetapan Jenis Kompetensi Menjalin kemitraan 2 Organisasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran 3 Penilaian Program MONITORING dan SUPERVISI Yoyon BI/UPI/2009

15 Kompetensi Tenaga Kependidikan
Standar Kompetensi TENAGA KEPENDIDIKAN Kemampuan Melaksanakan Tupoksi Tugas Pokok & Fungsi Tenaga Kependidikan Sesuai Posisinya dalam Struktur Ketenaga kependidikan di Lingkungan Unit Kerja yang Bersangkutan Kompetensi Pribadi Kebijakan Penghargaan Prestasi Melalui Kenaikan Pengkat dan Jabatan PERILAKU SEBAGAI TENAGA KEPENDIDIKAN Kompetensi perilaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Task Bihavior) Kompetensi Tugas Kompetensi Sosial Kompetensi perilaku dalam berhubungan dengan rekan sejawat (Humans Bihavior) Sistem Pengembangan Karier Standar Kinerja Tenaga Kependidikan Daerah Kompetensi Tenaga Kependidikan Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2009

16 Perencanaan Fasilitas Pendidikan
PLANNING MODEL Bureaucratic Planning or Long Range/ Master Planning Community Based Planning Vision Based Planning Sustainable Planning EDUCATIONAL VISION ARCHITECTURAL FUNCTION FACILITIES ARCHITECTURAL FORM Paedagogy Politics Architectural Acuity Economics Demographics Culture PLANNING PROCESS Internal Environment which Educational Facility is Planned External Environment which Educational Facility is Planned The Educational Vision may Precede the Planning Model or the Educational Vision may be a Product of the Planning Model Perencanaan Fasilitas Pendidikan Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2009

17 Informasi Kemajuan Belajar Cost Driver (dan Pembebanan Biaya)
Guru/Tutor Perlengkapan Tempat Belajar Tenaga Administrasi Alat Belajar Hasil Belajar Merencanakan Melaksanakan Menilai Supervisi/Pembinaan Program Pengajaran Informasi Kemajuan Belajar Cost Driver (dan Pembebanan Biaya) Cost Pool Cost Object Biaya Pendidikan Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2009

18 Kasus 1: Efektivitas Penataran
Banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti pegembangan kurikulum, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, dan peningkatan kemampuan profesional para pembina pendidikan. Namun, sejauh ini belum tampak adanya perubahan dalam cara-cara belajar mengajar yang dilakukan guru sekembalinya dari penataran. Mengapa demikian? Yoyon BI/UPI/2009

19 Kasus 2: SD Babakan Paniisan
Berdasarkan laporan Smt I diketahui bahwa daya serap mata pelajaran matematika di SD tergolong yang terendah. Keadaan tersebut sangat menonjol di kelas IV. Untuk memperoleh gambaran nyata, pak Bahtiar, pengawas SD kecamatan Mulus Rahayu, melakukan kunjungan sekolah ke SD Babakan Paniisan II, Kel. Mulyajaya, Kec. Sugih Mukti, Kab. Ginanjar. Pukul pagi pak Bahtiar telah datang di sekolah. Ia sengaja datang pagi-pagi dengan maksud untuk mengetahui situasi sekolah sejak awal pelajaran yang dimulai pukul Pada saat itu kepala sekolah belum datang di sekolah. Sebagian besar anak masih berada di luar kelas. Selang sesaat datang guru kelas IV dan kelas I dan memulai pelajaran pukul Saat kemudian guru lainnya datang berturut-turut. Sampai pukul kepala sekolah masih belum datang juga. Yoyon BI/UPI/2009

20 Pak Bahtiar memutuskan untuk masuk ke kelas IV
Pak Bahtiar memutuskan untuk masuk ke kelas IV. untuk mengetahui keadaan proses belajar mengajar, khususnya pelajaran matematika. Selama mengamati PBM pak Bahtiar mencatat hal-hal yang menarik. Dari hasil pengamatannya, pak Bahtiar menemukan beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh Ibu Mar’ah, yaitu kurang dikuasainya prasyarat dalam pemahaman suatu konsep berikutnya. Pak Bahtiar meminta ibu Mar’ah untuk bertemu di ruang kepala sekolah untuk membahas temuan pengamatan. Dari hasil pembicaraan tersebut, diketahui bahwa kesalahan tersebut tidak disadarinya. Menurut pengakuannya, kepala sekolah tidak memperhatikan apa yang dilakukan guru di kelas. Sampai pukul kepala sekolah belum juga datang. Menurut guru-guru biasanya kepala sekolah jarang terlambat seperti kejadian hari itu. Pak Bahtiar pamit untuk mengunjungi SD Babakan Paniisan I yang terletak bersebelahan dengan kantor desa. Dalam perjalanan tersebut pak Bahtiar berpapasan dengan kepala SD Babakan Waringin II yang baru dikunjunginya. Pak Bahtiar tidak memberitahukan bahwa ia baru saja berkunjung ke sekolahnya. Yoyon BI/UPI/2009

21 Kasus 3: SD Cikadut 1 Kompleks SD Cikadut merupkan sumbangan dari dua perusahaan yang berada di Kel. Mulyajaya kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam perkembangannya SD tersebut menjadi 3 SD dalam satu kompleks yang dimpimpin oleh 3 orang kepala sekolah. Akan tetapi untuk saat ini ketiga SD tersebut dipimpin oleh satu orang kepala sekolah, karena kedua kepala SD sudah pensiun dan belum diangkat penggantinya. Pak Yani sebagai kepala SD Cikadut I, harus memimpin dua SD lainnya yang berada dalam satu komplek yaitu SD Cikadut II dan SD Cikadut III. Permasalahan yang sekarang dihadapi adalah berkaitan dengan penggunaan ruang kelas yang terbatas hanya ada 8 ruang, 1 kantor kepala sekolah, ruangan UKS, kantin, WC, lapangan upacara, papan tulis, kapur, meja, kursi dengan keadaan yang mengkhawatirkan, sedangkan anak yang harus belajar berjumlah 1250 orang, yang membutuhkan 18 ruang kelas. Yoyon BI/UPI/2009

22 Tidak ada staf khusus yang diperbantukan dalam pengelolaan pendidikan di SDN Cikadut I, selain dari guru dan Kepala Sekolah. Guru dan Kepala Sekolah bekerjasama di dalam mengelola pendidikan. Guru-guru yang ada sangat terbatas, dan masih ada guru yang mengajar di SD I juga mengajar di SD III atau di SD II. SD Cikadut I telah mencoba merintis penerapan MBS. Dengan mencoba menerapkan metode baru ini menimbulkan optimistik dari seluruh anggota staf dan komite sekolah dalam bentuk usaha-usaha nyata dalam perbaikan dan peningkatan mutu sekolah.Jumlah siswa yang terdaftar di SD Ciakudut I terdapat 377 siswa yang dibagi ke dalam enam kelas. Kelas I dan II masuk pada pukul WIB dan keluar pukul WIB; Kelas III dan IV masuk pukul WIB dan keluar pukul WIB, dan Kelas V dan VI masuk pada pukul WIB keluar pukul WIB. Yoyon BI/UPI/2009

23 Untuk mengatasi kekurangan ruang kelas, kepala sekolah bersama komite sekolah hanya mampu membangun 1 ruang kelas. Selama 3 tahun mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah masih belum direspon. Permasalahan lainnya adalah sekolah masih belum mampu menarik uang iuran wajib bagi sekolah, karena adanya kebijakan sekolah ”gratis”. Di samping itu, data pada pembangunan ruang kelas baru yang telah dilakukan pun hanya mampu mengumpulkan dana sebesar 60%, sekitar 40% orang tua belum/tidak membayarnya. Akibatnya, sekolah belum terlihat untuk mencoba hal-hal yang inovatif terutama yang berkaitan dengan PBM, orang tua murid selalu keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Yoyon BI/UPI/2009

24 Sekian …. TERIMA KASIH Yoyon BI/UPI/2009

25 Yoyon BI/UPI/2009