STRUKTUR BELANJA DAERAH

Presentasi berjudul: "STRUKTUR BELANJA DAERAH"— Transcript presentasi:

1 STRUKTUR BELANJA DAERAH
Muhammad Jihadi

2 STRUKTUR APBD anggaran pendapatan anggaran belanja anggaran pembiayaan
Pasal 16 UUKN Pasal 70 UU 33/2004 Muhammad Jihadi

3 Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang diterima melalui kas umum daerah Muhammad Jihadi

4 Pengertian belanja Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dibayarkan melalui kas umum daerah Muhammad Jihadi

5 Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus Muhammad Jihadi

6 KLASIFIKASI ANGGARAN Pendapatan: Pendapatan asli daerah
Dana perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Belanja: Organisasi Fungsi Program Kegiatan Jenis Belanja Pasal 16 dan Pasal 20 UUKN & Pasal 70 UU 33 Muhammad Jihadi

7 PENDAPATAN Muhammad Jihadi

8 PAD pajak daerah; retribusi daerah;
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Muhammad Jihadi

9 Lain-lain PAD yang sah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; tuntutan ganti rugi; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Muhammad Jihadi

10 BELANJA Muhammad Jihadi

11 KLASIFIKASI ORGANISASI
Sesuai dengan struktur organisasi Pemda Pasal 16 UUKN Muhammad Jihadi

12 Organisasi Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Muhammad Jihadi

13 Klasifikasi menurut fungsi (pengaturan lebih lanjut dalam PP 21/2004)
Pelayanan Umum Pertahanan (tidak berlaku untuk daerah) Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Perlindungan Sosial Muhammad Jihadi Pasal 16 UUKN dan Pasal 70 UU 33

14 Klasifikasi Ekonomi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga
Subsidi Bantuan Sosial Hibah Belanja Tak Terduga Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pasal 16 UUKN dan Pasal 70 UU 33 Muhammad Jihadi

15 Belanja pegawai belanja kompensasi, dalam bentuk uang maupun barang
ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis. Muhammad Jihadi

16 Belanja barang Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas Muhammad Jihadi

17 Belanja Modal pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Contoh: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku, dan binatang Muhammad Jihadi

18 Bunga Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya Muhammad Jihadi

19 Subsidi Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak Muhammad Jihadi

20 Hibah pemberian uang/barang yang sifatnya tidak wajib dan dibatasi kepada pemerintah/ pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Muhammad Jihadi

21 Bantuan Sosial Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Muhammad Jihadi

22 Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/ kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota/desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa Muhammad Jihadi

23 Belanja Tak Terduga Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Muhammad Jihadi