PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI

Presentasi berjudul: "PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI"— Transcript presentasi:

1 PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI
PPN adalah PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI PPN BUKAN PAJAK ATAS KEGIATAN BISNIS PPN MENGANUT ASAS DESTINATION PRINCIPLE PEMIKUL BEBAN PAJAK ADALAH KONSUMEN PAJAK DIKENAKAN DI TEMPAT TUJUAN BARANG ATAU JASA AKAN DIKONSUMSI DALAM HAL MENYANGKUT ARUS LINTAS BATAS WILAYAH (CROSS BORDER AREA), TEMPAT KONSUMSI/PEMANFAATAN MERUPAKAN FAKTOR DOMINAN MENIMBULKAN UTANG PAJAK

2 DESTINATION PRINCIPLE
MENYIMPANG DARI DESTINATION PRINCIPLE DESTINATION PRINCIPLE LN PPN PPN PPN PPN PPN PPN DN BKP JKP BKP TDK BERWUJUD JKP BKP TDK BERWUJUD BKP BKP / JKP PRODUKSI DALAM NEGERI PPN

3 HARGA HARGA VAT 1 PPN LN VAT 3 4 DN PPN PPN 0% PPN HARGA EKSPOR BIAYA HARGA EKSPOR BIAYA TIDAK DPT DIKREDITKAN TIDAK DPT DIKREDITKAN BALLY BATA BATA BATA PPN 2 PPN PPN KULIT BOX JKP KULIT BOX JKP Dalam hal ekspor dikenakan PPN Tarif 0%, maka PPN atas perolehan BKP/JKP dapat dikreditkan oleh pabrik sepatu BATA, maka tidak perlu dibebankan sebagai biaya sehingga tidak dimasukkan dalam harga ekspor. Sepatu Bata produksi Indonesia di negara tujuan dikenakan VAT satu kali sama dengan sepatu BATA produksi setempat.

4 Tidak Dapat Dikreditkan
PKP BELUM BERPRODUKSI BELUM BERPRODUKSI PENYERAHAN PKP Barang Modal PPN Dikreditkan PPN Selain Br. Modal/JKP BKP/JKP Tidak Dapat Dikreditkan PPN PPN yang tidak dapat dikreditkan menjadi biaya yang menambah harga BKP/JKP Sesuai karakteristik “Pajak atas konsumsi umum di dalam negeri” seharusnya PPN yang dibayar PKP dapat dilimpahkan kepada mata rantai berikutnya sampai pada konsumen akhir selama bukan untuk tujuan konsumtif.

5 Tidak Dapat Dikreditkan
BELUM BERPRODUKSI FAILURE IDEALNYA PKP Barang Modal BKP/JKP PPN Dikreditkan Selain Br. Modal PPN Dikreditkan Tidak Dapat Dikreditkan PPN BKP Pembubaran PKP terbebani PPN dua kali: PM selain barang modal tidak dapat dikreditkan BKP yang tersisa saat pembubaran diperlakukan seperti pemakaian sendiri PKP terbebani PPN satu kali saja atas BKP yang tersisa saat pembubaran

6 PENGECUALIAN/PENYIMPANGAN
1. Di kawasan tertentu BKP Tertentu LN DN PPN PPN PPN PPN PPN KB PPN 3. Oleh pihak tertentu PPN PPN PABRIK PPN BKP Tertentu 2. Jenis BKP tertentu