MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH Kuliah ke 3.

Presentasi berjudul: "MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH Kuliah ke 3."— Transcript presentasi:

1 MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH
Kuliah ke 3

2 PENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN
UGM melalui Jurusan Ilmu Administrasi Negara mengembangkan studi kebijakan melalui konsentrasi Kebijakan Publik pada awal 1990 an UI mengembangkan Studi Kebijakan Publik melalui Fakultas Ekonomi Kuliah ke 3

3 Kenapa Studi Kebijakan Publik?
Ada pertanyaan yang harus dijawab kenapa studi kebijakan publik mendapat perhatian besar dari pakar dan praktisi administrasi publik? Ada dua tataran penjelasan yang bisa diberikan Kuliah ke 3

4 Perubahan orientasi dalam studi administrasi publik
Orientasi kebijakan yang lebih mengarah kepada a. Managerialisme Paham ini lebih berorientasi pada efisiensi dan efektivitas dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dampaknya teori dan konsep administrasi publik tidak sensitif terhadap isu-isu politik dan gagal untuk menjadi guide bagi praktek administrasi Kuliah ke 3

5 Contoh Kebijakan yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas
Kebijakan dibuat atas nama peningkatan PAD dengan mengorbankan ruang publik atau fasilitas umum Kuliah ke 3

6 Perubahan lingkungan birokrasi publik
Meningkatnya rasionalitas masyarakat sebagai akibat keberhasilan pembangunan yang akhirnya meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas kebijakan yang semakin baik Kuliah ke 3

7 Perubahan Paradigma Pemisahan antara politik dan administrasi selama ini sebagai taken for granted yang sebenarnya suatu kemustahilan. Administrator tidak hanya pelaksana kebijakan tetapi juga ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah. Kuliah ke 3

8 Tipe-Tipe Studi Kebijakan Publik
Studi kebijakan mencakup studi tentang perilaku elit politik dan birokrasi, dan kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, atau bahkan , tentang bagaimana shared concern & shared problems (perhatian dan masalah bersama) itu bisa disosialisasikan dan masuk ke dalam agenda pemerintah Kuliah ke 3

9 Secara umum studi kebijakan menjadi 5 tipe
Studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan Studi tentang aktor kebijakan Studi implementasi Studi evaluasi Analisis Kebijakan Kuliah ke 3

10 Studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan
Merupakan kajian kritis terhadap sebab-sebab yang mendasari dan mendorong pemerintah/pembuat kebijakan membuat kebijakan tertentu. Kebijakan peningkatan pembangunan kawasan timur Indonesia ? Kuliah ke 3

11 Studi tentang aktor kebijakan
Studi ini berusaha mengungkap aktor-aktor (elit politik dan ekonomi) yang bertanggung jawab terhadap munculnya suatu kebijakan. Studi ini memetakan kelompok-kelompok kepentingan dari suatu kebijakan termasuk kepentingan dan peranannnya dalam proses kebijakan pemerintah. Kuliah ke 3

12 Studi Implementasi Studi ini mempersoalkan proses implementasi kebijakan pemerintah. Studi ini berusaha mengungkap proses implementasi dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan Kuliah ke 3

13 Studi evaluasi Adalah studi tentang dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Dampak bisa yang diharapkan dan tidak diharapkan yang menguntungkan atau yang merugikan. Studi ini mencakup proses implementasi atau dampak. Namun studi evaluasi disini dipisah untuk memberi penekan pada kajian tentang dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Kuliah ke 3

14 Analisa Kebijakan Studi ini mempersoalkan jenis dan instrumen kebijakan yang bisa memaksimalkan pencapaian tujuan atau yang secara efektif bisa memecahkan masalah publik yang ada. Kebijakan apa yang perlu dilakukan pemerintah agar tujuan yang ingin dicapai terwujud secara efisien dan efektif Kuliah ke 3

15 Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan bagi Daerah (bjm 5 okt 11)
Menghasilkan tenaga-tenaga analisis dan peneliti kebijakan yang amat dibutuhkan oleh daerah. Meningkatkan pemahaman para pejabat daerah mengenai studi kebijakan publik. Agar program kebijakan pembangunan benar-benar aspiratif dan responsif. Kuliah ke 3

16 Pemahaman terhadap studi kebijakan juga diharapakan dapat meningkatkan efisiensi program-program pembangunan daerah. Kuliah ke 3

17 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
Menurut Chief J. O Udoji Proses Kebijakan adalah: Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah-masalah, perumusan kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut di dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali atau umpan balik Kuliah ke 3

18 Proses Kebijakan menurut Ahli
Bintoro Tjokroamidjojo Policy germination (penyusunan konsep pertama suatu kebijakan), policy recommendation, policy analysis, policy formulation, policy decision, policy implementation Kuliah ke 3

19 Oberlin Silalahi Identifikasi masalah tentang kebijakan melalui permintaan publik terhadap aksi pemerintah, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi dari kebijakan yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah sendiri Kuliah ke 3

20 James Anderson Problem formation (pembentukan agenda), Formulation, Adoption (bgm suatu alternatif kebijakan diadopsi atau dibuat), Implementation (siapa yang dilibatkan, apa yang dilakukan dampak apa yang timbul dari suatu kebijakan), evaluation (mengukur dampak kebijakan) Kuliah ke 3

21 Charles S Bullock, James E Anderson & Davis W Brady
Perumusan Masalah (dari berbagai masalah yang ada dipilih masalah publik dan melibatkan orang banyak) Pembuatan Agenda (masalah yang memperoleh perhatian serius diagendakan) Pembuatan Kebijakan Adopsi Kebijakan (bagian ini ada proses bargaining dengan parlemen agar kebijakan punya legitimasi Penerapan kebijakan Evaluasi kebijakan Kuliah ke 3

22 Muhadjir Darwin Proses kebijakan tersebut terdiri dari serangkaian kegiatan Perumusan kebijakan, Implementasi kebijakan dan Evaluasi kebijakan. Kuliah ke 3

23 Proses perumusan kebijakan
Dalam kegiatan ini berlangsung penentuan agenda kebijakan, pengumpulan informasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan, kompromi dan negosiasi diantara pelaku-pelaku kebijakan, dan pengesahan kebijakan setelah kompromi antara pihak-pihak yang bernegosiasi dicapai. Proses demikian menghasilkan keputusan tertentu dalam bentuk undang-undang, PP, Kepres, Permen Kuliah ke 3

24 Implementasi Proses ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana, terutama birokrasi pemerintahan. Proses ini biasanya juga melibatkan lembaga swasta baik mencari laba/tidak, organisasi kemasyarakatan Kuliah ke 3

25 Evaluasi Untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan menimbulkan dampak tertentu baik dalam jangka pendek atau jangka panjang pada masyarakat. Kuliah ke 3

26 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
Perumusan kebijakan publik (public policy formulation) atau yang sering pula disebut sebagai pembuatan kebijakan publik (public policy making) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, karena kesalahan formulasi akan berakibat pada kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kuliah ke 3

27 Pengertian formulasi menurut ahli
Austin Ranney Tindakan-tindakan dan interaksi yang menghasilkan pilihan akhir yang sah mengenai isi suatu kebijakan tertentu setelah diperbandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya. Kuliah ke 3

28 Raymond Bauer Formulasi kebijakan publik merupakan proses pengalihragaman yang mengubah masukan-masukan politik menjadi keluaran-keluaran politik. Don K. Price Proses pembuatan kebijakan publik yang bertanggung jawab adalah suatu proses interaksi yang berlangsung antara ilmuwan, pemimpin-pemimpin profesional, para administrator dan politisi Kuliah ke 3

29 Fremont J Lyden, George A Shipman dan Robert W Wilkinson
Istilah proses formulasi kebijakan publik biasanya mengacu pada langkah-langkah yang teratur mengenai interaksi antara pihak pemerintah dengan nonpemerintah yang mendiskusikan, berdebat mengenai dan menemukan dataran persetujuan bersama atas ruang lingkup dan jenis-jenis tindakan pemerintah yang dirasa tepat untuk menangani masalah sosial tertentu. Kuliah ke 3

30 pencarian informasi yang tepat untuk menangani masalah sosial tertentu
Proses ini meliputi pencarian informasi yang tepat untuk menangani masalah sosial tertentu mengembangkan alternatif pemecahan masalah, dan mencapai kesepakatan pendapat mengenai alternatif yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Kuliah ke 3

31 Yehezkel Dror Pembuatan kebijakan publik adalah suatu proses yang sangat komplek, proses yang terdiri dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman umum untuk melakukan tindakan dimasa mendatang, terutama oleh lembaga pemerintah. Kuliah ke 3

32 Kegiatan yang termasuk dalam formulasi kebijakan
Pembentukan Masalah Penyusunan agenda kebijakan Pengambilan keputusan kebijakan Kuliah ke 3

33 Pembentukan Masalah Apa itu Masalah
Untuk tujuan kebijakan, suatu masalah secara formal dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan sebagian rakyat yang untuk itu perlu dicari cara penanggulangannya Kuliah ke 3

34 Problema umum/problema publik
Kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi (private) Problema Publik yang mendapat Political Will masyarakat dan ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan akan menjadi problema kebijakan Kuliah ke 3

35 Problema kebijakan akan menjadi agenda pemerintah yang diusahakan menjadi kebijakan publik
Kuliah ke 3

36 Penyusunan agenda kebijakan
Agenda merupakan suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama , dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Kuliah ke 3

37 Agenda menurut Cobb & Elder ada dua
Agenda Sistemik semua isu yang secara umum dipersepsi oleh masyarakat politik sebagai sewajarnya memperoleh perhatian publik dan sebagai hal-hal yang termasuk dalam wilayah kewenangan pemerintah yang ada Kuliah ke 3

38 Agenda Pemerintah (formal)
Serangkaian hal-hal (item) yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang berwenang Agenda Pemerintah merupakan agenda tindakan (action agenda) lebih spesifik dan konkret daripada agenda sistemik Kuliah ke 3

39 Beberapa hal yang perlu dijawab yang terkait dengan pembentukan masalah
Siapa yang mengajukan masalah Bagaimana tuntutan-tuntutan itu dibuat Tuntutan-tuntutan apa yang dibuat Kuliah ke 3