KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)

2 Tema Rakernas Pimpinan PT : PERCEPATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS ILMU PENGETAHUAN
Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (internal dan eksternal) Dibutuhkan Kebijakan Nasional Sistim Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Dibutuhkan Adanya Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-PT) Secara Nasional

3 M SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
Perguruan Tinggi EPS BED Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri M Penjaminan Mutu Internal QA Penjaminan Mutu Eksternal Akredi tasi Evaluasi Diri

4 M SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 8 Standar Lain
(Melampaui SNP) Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif Internally driven M 8 Standar Minimal (SNP) Wajib

5 Penjaminan Mutu Wajib dan internally driven Standar Lain
Pengabdian masy. Sistem informasi; Kerjasama 4. Kemahasiswaan; 5. Suasana Akademik; 6. Sumber Pendanaan 7. Bidang lain sesuai ciri khas PT ybs. Standar Lain (Melampaui SNP) Internally driven 1. Standar Isi 2. Standar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan 8. Standar Penilaian Pendidikan 8 Standar Minimal (SNP) Wajib

6 LANDASAN HUKUM SPMPT UU 20/2003 SISDIKNAS PP 19/2005 SNP
HELTS Organisasi Yang Sehat Penjaminan Mutu Quality Improvement--- Akuntabilitas Publik

7 PROGRES SPMPT DI INDONESIA Perlu dorongan lebih lanjut!!
SUDAH ADA INISIASI KOORDINASI VERTIKAL (OLEH DITJEN DIKTI) PTS: Training/Sosialisasi di 625 PTS (12 Kopertis) s/d Juni 2006 PTN dan POLTEK: Lokakarya Good Practices di 82 PTN dan POLTEK Berbagai skema hibah kompetisi (PHK, TPSDP, SP4, dsb) Perlu dorongan lebih lanjut!!

8 PROGRES SPMPT DI INDONESIA
(Lanjutan) 2. SUDAH ADA INISIASI KOORDINASI HORISONTAL (BK-PMPTI) Anggota lebih dari 70 PTN/PTS Sekretariat sementara di UGM Website BK-PMPTI dan edaran Newsletter TQCS 4 kali setahun Membutuhkan dorongan supaya mandiri,Website BK-PMPTI dan Jurnal QA perlu dikembangkan

9 ASET PENTING 2006 !!! Telah terbentuk harmonisasi pemahaman, konsep dan sistem tentang SPMPT di 707 (lebih dari 25%) PTN dan PTS di Indonesia Suasana ini perlu didorong supaya tidak set-back atau melemah semangatnya

10 707 PTN-PTS PT Sadar Mutu Lokakarya 12% Pelatihan 85 % Magang 3 %
Poltek 4 % PTS 88 % PTN 8 %

11 (khas perguruan tinggi pelaku)
SPMPT MONITORING MATERI MONEV-IN SEBAGAI KNOWLEDGE/SKILLS SIKLUS SPMPT SEBAGAI SISTEM PENGENDALIAN Monitoring Pelaksanaan ASESMEN, EVALUASI EPSBED SEBAGAI SISTEM PELAPORAN (wajib) SPMPT (khas perguruan tinggi pelaku) BENCHMARKING Evaluasi Diri EPSBED DIKTI Standar + LAPORAN PROGRES SPMPT PP19/2005 ttg SNP (8) Renstra Diknas Renstra Dikti AUN Standard (6,40) BAN-PT (15) International Standard Standar Baru Audit Internal Peningkatan Mutu Rumusan Koreksi

12 PERANGKAT DOKUMEN MONITORING ASESMEN, EVALUASI SPMPT DIKTI
SISTEM Sudah ada, (perlu disusun MANUAL PROSEDUR) Monitoring KNOWLEDGE) MANUAL PROSEDUR Pelaksanaan ASESMEN, EVALUASI SPMPT DIKTI BENCHMARKING Evaluasi Diri EPSBED + Standar MANUAL PROSEDUR SISTEM PELAPORAN (Perlu disusun MANUAL PROSEDUR) Audit Internal Standar Baru Peningkatan Mutu Rumusan Koreksi

13 BEBERAPA CATATAN QA dimulai dari evaluasi diri
EPSBED merupakan hasil dari kemajuan QA Perlu adanya sistem terpadu untuk dokumen dan data tentang MONEV, QA, dan BAN-PT Fungsi QA untuk mengawal agar butir-butir mutu dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara konsisten, dan ditingkatkan terus-menerus

14 Organisasi QA dapat dimulai dari org
Organisasi QA dapat dimulai dari org. yang sudah ada di PT atau membentuk lembaga baru Apabila QA sudah mentradisi maka org. QA melekat ke dalam struktur PT Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk menjaga dan menciptakan peningkatan mutu secara berkelanjutan

15 Ciri organisasi yang menerapkan budaya mutu: (1) tingkah laku sesuai dengan rencana, (2) menggunakan masukan dari stakeholders sebagai dasar peningkatan mutu, dan (3) melibatkan dan mendayagunakan semua potensi yang dimiliki

16 Tolok ukur keberhasilan penjaminan mutu adalah terbentuknya trust.
DIKTI perlu mengadakan/memfasilitasi pertemuan/forum komunikasi untuk bertukar pikiran mengenai SPM-PT bagi PTS, PTN, dan POLTEK Diharapkan adanya fasilitator pada masing-masing Kopertis untuk membina SPM-PT PTS di wilayahnya

17 PERMASALAHAN SPM-PT Kurang sinkron sistim dan program data PT dengan permintaan eksternal (EPSBED,BAN, PHK, Akreditasi) sehingga merepotkan PT Kurangnya awereness dan komitmen pimpinan PT akan pentingnya pengumpulan data yang lengkap dan akurat Belum terbangun budaya mengambil keputusan berdasarkan data

18 HAMBATAN MENGUMPULKAN DAN KOMPILASI DATA EPSBED, BAN DAN SPM-PT
Tersebarnya data di berbagai unit dan level Sistim kodefikasi dan stratifikasi data di setiap unit dan PT berbeda Isi dan format EPSBED, BAN dan SPMPT berbeda

19 HAMBATAN MENGUMPULKAN DAN KOMPILASI DATA EPSBED, BAN DAN SPM-PT
4 Budaya perencanaan berbasis data belum terbangun di sebagian PT 5 Belum memberdayakan unit-unit yg ada untuk kepentingan pengumpulan data 6 Belum merata pemanfaatan data EPSBED untuk perencanaan dan tujuan lain di PT

20 PRINSIP DASAR SPM-PT Keberadaan dan karakter sistem yang sudah berjalan dipertahankan, disempurnakan dan disesuaikan Akan ada sistem atau instrumen yang mensinergikan sistem yang sudah atau sedang berjalan Agar sinergi, harus menggunakan data dan standar minimal yang sama, serta tidak duplikasi

21 REKOMENDASI UNTUK DIKTI
Sinkronisasi sistim penjaminan mutu internal, eksternal (akreditasi) dan EPSBED mutlak diperlukan Harus segera ditetapkan Kebijakan Nasional SPM-PT

22 REKOMENDASI UNTUK DIKTI
Perlu segera dirumuskan struktur model dan parameter PD-PT Perlu segera melanjutkan investasi jaringan membentuk PD-PT Perlu sosialisasi rencana PDPT dan pendampingan untuk PT yang memerlukan

23 REKOMENDASI UNTUK PT Perlu membangun komitment pimpinan PT di semua level thd perlunya PDPT Perlu adanya investasi prasarana jaringan untuk menunjang PDPT Perlu adanya pengembangan SDM 4. Perlu memberdayakan unit-unit kerja yg telah ada 5. Perlu membudayakan evaluasi diri

24 Terimakasih