PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

Presentasi berjudul: "PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI"— Transcript presentasi:

1 PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

2 Latar Belakang Dasar Hukum UU No.20/2003: Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 12/12 tentang Pendidikan Dikti UU No.11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.14/2008: Keterbukaan Informasi Publik INPRES No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Keppres No.20/2006: Dewan TIK Nasional KEPMEN KOMINFO No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah

3 PDPT dalam UU 12 Tahun 2012 Pasal 52
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

4 lanjutan.... Pasal 56 (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi: a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian. (4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

5 Hal-Hal TERLARANG, dalam PDPT
Memasukkan Dokumen GURU untuk Menjadi Dosen Memalsukan Dokumen

6 Progress PDPT Kemenag.... Tahun 2011 : Sosialisasi PDPT pada PTAIN dan 50% PTAIS PTAIN Tahun : PTAIN sudah mempunyai akun pada laman PDPT Tahun 2012 : PTAIN sudah mulai mengajukan NIDN Tahun 2013 : PTAIN sudah mulai tahap pelaporan , Tahun 2014 : Pelaporan ,

7 lanjutan.. PTAIS Tahun 2012 : PTAIS mulai diberi akun (di bawah 50%) Tahun 2013 : 95% PTAIS sudah mempunyai akun pada laman PDPT Tahun 2013 : PTAIS sudah mulai pengajuan NIDN Tahun 2014 : Dosen PTAIS sudah dapat NIDN Tahun 2014 : PTAIS sudah melakukan pelaporan PDPT

8 Kebijakan Penting PDPT
Mainstreaming PDPT,yang dilakukan melalui langkah2 sbb: penerbitan regulasi/edaran di lingkungan Ditjen Pendis. koordinasi lintas unit di PENDIS untuk melaksanakan secara konsisten PDPT 2015, Ketentuan Yang Ada pada Dikti Dikbud Kewajiban memasukkan TOEFL, akan diwajibkan untuk PTAIN

9 Jika ABAI Terhadap PDPT;
Pemblokiran laman PDPT PTAI, yang beresiko: Tidak adanya layanan pemrosesan NIDN baru, Tidak adanya layanan pegajuan sertifikasi baru, Pemberhentian pembayaran tunjangan sertifikasi dosen (PTAIS), Tidak adanya layanan pengajuan prodi baru, Tidak adanya layanan pengajuan bantuan sarana prasarana/penelitian/ pengabdian/beasiswa, Tidak adanya pelibatan dalam kegiatan yang terkait dengan Kemenag seperti short course, dan lain-lain

10 lanjut... Terhambatnya proses akreditasi oleh lembaga akreditasi (BAN-PT) Terganggunya mobilitas alumni PTAI dalam mengakses pekerjaan terutama di instansi pemerintah ataupun perusahaan

11 Penyebab PEMBLOKIRAN Teridentifikasi sebagai Penyelenggara Kelas Jauh/Kelas Terlarang lainnya. Memasukkan data palsu Tidak memasukkan Pelaporan Semester

12 PDPT 2014: Pemblokiran April 2014 akan dilakukan jika
PTAIN: Pelaporan belum dimasukkan pada akhir bulan April 2014 PTAIS: Belum memasukkan pengajuan dokumen untuk mendapatkan NIDN, sama sekali. PTAIS di wilayah Jakarta sudah terblokir sebanyak 11 PTAI

13 Proses Pengajuan Pelepasan Blokir
Ajukan surat resmi, kirim via c.c. Menyertakan lampiran: Surat pernyataan bermaterai yang berisi pernyataan betul-betul mempunyai dosen tetap dan siap diajukan Selama 4 bulan, data dosen pengajuan NIDN tidak diajukan, prodi pada PTAI dinyatakan tidak layak proses

14 Problem PDPT 2014 Data Dosen Hilang Nama Prodi belum masuk dengan benar. PT baru sadar belakangan. Kode prodi yang tidak sesuai

15 Integrasi Data PDPT dengan Aplikasi/Sistem Lain

16 Model Data

17 Alur Pengiriman Data PT Fak. A PS. 1 PS. 2 Fak. B PS. 3 SIAK PT
SERVER DIKTI PT Fak. A PS. 1 PS. 2 Fak. B PS. 3 PDPT CLIEN KAMUS DATA PDPT

18 Pola Integrasi Integrasi Pola Data Integrasi Sistem (Miroring/linking)

19 File Penting pada Pelaporan PDPT
MASTER KELEMBAGAAN Master Badan Hukum (MSYYS) Master Perguruan Tinggi (MSPTI) Master Program Studi (MSPST)

20 Master Pelaporan Master Mahasiswa (MSMHS) Tabel Kurikulum (TBKMK) Master Dosen (MSDOS-TBDOS) Transaksi Dosen Mengajar (TRAKD) Transaksi Aktifitas Mahasiswa (TRAKM) Transaksi Kapasitas Mahasiswa (TRKAP) Transaksi Lulusan, Cuti, Non Aktif, Keluar, Drop Out (TRLSM)

21 Transaksi Skripsi (TRSKR)
Transaksi KRS dan Nilai Mahasiswa (TRKRS) Transaksi Publikasi (TRPUD) Transaksi Fasilitas Penunjang (TRFAS-TRFPA) Transaksi Nilai Pindahan (TRNLP) Transaksi Pimpinan Badan Hukum dan Pimpinan PT (TRPIM)

22 Pelaporan PDPT 2012 Keterlambatan Data masuk Banyak kolom yang tidak diisi/tidak sempurna Model data yang tidak valid, ex; Format "bukan" text keterbatasan akses

23

24 NILAI-NILAI YANG PERLU DIJUNJUNG TINGGI
Membuat laporan PDPT hendaknya tidak divisikan sebagai pengguguran kewajiban tetapi membangun kemajuan pendidikan tinggi nasional Menyerahkan data laporan yang benar membantu Pemerintah membuat keputusan yang benar Data pelaporan yang keliru sama halnya menciptakan kebijakan yang keliru dan menyesatkan arah kebijakan pendidikan nasional Jangan memenuhi kewajiban pada saat membutuhkan saja, tapi jadikan ini sebagai kebutuhan.

25 Problem Saat Ini Data dosen terdaftar pada PTAIN lain. Karena, hubungan antar operator sudah dihubungi. Gimana prosedurnya?? Data dosen tertulis di PTAI swasta. Gimana? IAIN Cirebon Sudah dapat NIDN, tapi ada kesalahan data. Cara memperbaikinya? IAIN Bengkulu Ada 2 prodi nama prodi yang sama. Nama Ekonomi Syariah, di tulis HES Ada dosen yang sudah tertulis di PTU IAIN Banten Dosen IAIN Banten, ada di IAIN Mataram Proses approval NIDN, berapa lama? Beberapa prodi belum ada di forlap. ada beberapa dosen yang berada di prodi lain. Bagaimana mekanismenya?

26 UIN Jogja UIN Makassar Lampung Kudus
Perpindahan dosen antar PTAIN, apa statusnya mengganggu prosentase pelaporan? UIN Makassar Ada dosen ber-NIDN dua Ada penjelasan tentang permintaan NIDN, permintaan keterangan dari dirjen Lampung Keterangan: kata2 "perubahan data dosen" muncul terus Ada dosen ber-NIDN, berubah menjadi NUPN Dosen yang masih S-1, 5 tahun menjelang pensiun, gimana proses penerbitan NIDN-nya Kudus sudah ada NIDN, perubahan PDD tidka bisa pindah STAIN Metro Sdah ada 50 dosen tetap Non PNS. ada problem di penetapan gaji, terkait dengan hak dna kewajiban belum diakomodir dalam akun mata anggaran. Anggaran diadakan seperti emis. NIDN tidka bisa dilihat oleh dosen

27 IAIN Medan IAIN Walisongo IAIN Bajarmasin IAIN Solo STAIN Sorong
Nama Ekonomi Syariah Perubahan BPI dan BKI Perubahan Filsafat Politik Islam berubah Hukum Tata Negara IAIN Walisongo 1 dosen punya NIDN danNUPN, how? nama dosen salah pada tanggal lahir? IAIN Bajarmasin cara masukin prodi baru, serahkan pada siapa? IAIN Solo STAIN Sorong 1 orang banyak nama, how?

28 Pelepasan dosen yang tidak punya homebase prodi, sampai tgl 2 Mei 2014
Agenda Pelepasan dosen yang tidak punya homebase prodi, sampai tgl 2 Mei 2014 Deadline upload data dosen untuk NIDN, sampai Mei 2014 Penyerahan Laporan ,2012-2, hari ini, dengan 2 format: format .mdb dsj format excel (bahan mentah) Operator Pusat akan memroses seluruh dokumen pada tanggal 6-8 Mei 2014