KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI Oleh: Dr. Bambang Sudarmanto, SPt.MP. SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MAGELANG BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMETERIAN PERTANIAN Disampaikan dalam sarasehan “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui kelompok tani dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Ekonomi Nasional” Tanggal : 9 Desember 2011 di Magelang Penyelenggaraan : Lembaga Pemerintah dan Pelatihan Pertanian Daerah (LP3D) dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri

2 KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERWUJUDNYA PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL
DISCUSSION SCOPE KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN TERWUJUDNYA PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL BERKELANJUTAN YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN, NILAI TAMBAH, DAYA SAING, EKSPOR, DAN KESEJAHTERAAN PETANI EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN Renstra BPPSDMP, 2010

3 EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN
Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan Peningkatan diversifikasi pangan Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor Peningkatan kesejahteraan petani

4 GENERAL CONDITIONS Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

5 Luas lahan (ha) Jumah (%)
< 0,5 53,30 0,5 – 1,0 22,74 1,0 – 2,0 15,27 2,0 – 3,0 5,04 > 3,0 3,65 Pelaku utama sub sektor tanaman pangan berdasarkan kepemilikan lahan

6 Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan jenis
usaha/sub sektor pertanian

7 Pertumbuhan Pertahun Produksi Beras, Jagung, Kedelai, 1999-2003
Komoditi 1999 2000 2001 2002 2003 Padi 3.31 2.03 -2.77 1.82 0.04 Jagung -9.49 5.14 -3.41 1.92 1.42 Kedele 5.91 -26.41 -16.74 -21.06 13.36 Penduduk 1.61 1.63 1.66 1.69 1.72 Hutapea, J dan Mashar, A. 2011

8 (000 ton) 2006 2007 2008 2009 2010 Kebutuhan Produksi Impor
Target Produksi dan Proyeksi Impor Padi Nasional Tahun (000 ton) 2006 2007 2008 2009 2010 Kebutuhan 55,421 56,252 57,096 57,952 58,822 Produksi 53,877 54,890 56,023 57,191 58,387 Impor 1,544 1,362 1,073 761 435

9 Target Produksi dan Proyeksi Impor Jagung Nasional Tahun 2000 - 2010
(000 ton) 2006 2007 2008 2009 2010 Kebutuhan 12.196 12.339 12.564 12.753 12.945 Produksi 10.445 11.065 11.735 12.466 13.285 Impor 1.251 1.314 229 257 -340

10 Target Produksi dan Proyeksi Impor Kedele Nasional Tahun 2000 - 2010
(000 ton) 2006 2007 2008 2009 2010 Kebutuhan 2.547 2.541 2.637 2.025 2.730 Produksi 1.271 1.453 1.653 1.685 2.380 Impor 1.276 1.138 951 697 350

11 PENGELOLAAN DAERAH UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

12 ALTERNATIF DAN SOLUSI 1. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)
Usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah kendarikota.go.id

13 HEKSAGONAL PEL Kelompok Sasaran Proses Manajemen Faktor Lokasi Tata
Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan Tata Kepemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

14 Kelompok Sasaran Pelaku usaha lokal Investor Luar Pelaku usaha baru

15 Faktor Lokasi Faktor Lokasi Terukur
Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha

16 KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
Perluasan Ekonomi Pembangunan Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas

17 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi Sosial Lingkungan

18 TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha
Reformasi Sektor Publik Pengembangan Organisasi

19 PROSES MANAJEMEN Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Perencanaan dan Implementasi Partisipatif

20 2. OPTIMALISASI PENGGERAK PRODUKTIVITAS DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PELAKU USAHA PELAKU UTAMA

21 BERBAGAI PERATURAN YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH :
ANTARA LAIN MELIPUTI: Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Guna Tanah Rencana Tata Guna Sumber Daya Air 4. Peraturan Baku Mutu Lingkungan Hidup Bratakusumah, DS, 2001

22 INSENTIF YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH: 1. Keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi 2. Kemudahan perijinan 3. Perpajakan dan retribusi yang tepat dan jelas 4. Harga tanah yang masuk akal (reasonable) 5. Penyediaan prasarana lingkungan dan pekerjaan umum 6.Penyediaan sumber energi 7. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi

23 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELAUI KELOMPOK TANI
Pemberdayaan (empowerment) berarti memberikan motivasi kepada masyarakat atau individu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu mandiri. Wahyuni, 2003

24 DISARANKAN KELOMPOK KARENA MAYORITAS USAHATANI
1. Modal dan skala usaha relatif kecil 2. Motif produksi pemenuhan kebutuhan rumah tangga 3. Menggunakan teknologi sederhana 4. Produktivitas rendah 5. Bersifat padat karya 6. Jejaring kerjasama belum terbentuk

25 MELALUI KELOMPOK TANI Sebagai wahana:
Proses belajar-mengajar (pembelajaran) Bekerjasama dalam mengelola usaha Menerima dan menerapkan inovasi baru Memupuk permodalan Menjalin kerjasama dengan pihak lain

26 Kesimpulan : 1. Memberikan kewenangan daerah seluas-luasnya dalam mengelola perekonomian sesuai kebijakan desentralisasi 2. Merancang langkah strategik sesuai era otonomi daerah 3. Optimalisasi sumberdaya yang dimiliki daerah dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup 4. Menciptakan iklim yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku utama dan pelaku usaha, serta masyarakat 5. Menjalin jejarin kerjasama ekonomi secara lokal, regional, nasional, dan internasional 6. Pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan kelompok usaha

27 Referensi: BPPSDMP, Rencana Strategis Tahun Badan Penyuluhan dan Pengembagan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta. Jaegopal Hutapea dan Ali Zum Mashar, Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian Indonesia. Kementerian Pertanian, Peningkatan Kualitas Program untuk Mewujudkan Revitalisasi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal,

28 TERIMAKASIH