SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12

Presentasi berjudul: "SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12"— Transcript presentasi:

1 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
KEKUASAAN Pengertian Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, AHS/SOSEK/2011

2 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) AHS/SOSEK/2011

3 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
atau Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992) AHS/SOSEK/2011

4 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
Kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena peranannya dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Kekuasaan senatiasa ada dalam masyarakat, baik masih sederhana maupun masyarakat besar dan kompleks. Adapun keberadaan kekuasaan tergantung pada sifat hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. AHS/SOSEK/2011

5 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
Sosiologi mengakui adanya unsur kekuasaan sebagai bagian penolong dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi tidak menilai baik dan buruknya kekuasaan karena ukurannya dari kegunaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan oleh masyarakat. AHS/SOSEK/2011

6 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya. Bila kekuasaan itu melembaga dan diakui masyarakatnya, disebut wewenang. Kekuasaan mempunyai aneka bentuk serta sumber yang berbeda- beda misalnya hak milik kebendaan, kedudukan sosial, birokrasi dan intelektualitas. AHS/SOSEK/2011

7 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
Adapun unsur pokok yang mendasari keberadaan kekuasaan ialah rasa takut, rasa cinta, kepercayaan dan pemujaan atau sugesti. Keempat unsur ini senantiasa dimanfaatkan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. AHS/SOSEK/2011

8 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
Saluran pelaksanaan kekuasaan dapat berupa : a. Saluran militer tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat,sehingga mereka tunduk pada kemauan penguasa. Untuk itu, dalam organisasi militernya sering di bentuk pasukan khusus, dinas rahasia, dan satuan pengaman kerusuhan. AHS/SOSEK/2011

9 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
b. Saluran ekonomi penguasa berusaha menguasai segala jaringan ekonomi, sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya melaui berbagai peraturan perekonomian, baik masalah modal, buruh, ekspor impor dan sebaginya. AHS/SOSEK/2011

10 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
c. Saluran politik penguasa sengaja membuat berbagai peraturan yang harus ditaati masyarakat agar berbagai perintahnya berjalan lancar. Untuk itu sengaja diangkat para pejabat yang loyal. AHS/SOSEK/2011

11 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
d. Saluran tradisi penguasa mempelajari dan memanfaatkan tradisi yang berlaku dlm masyarakat guna kelancaran pemerintah. e. Saluran ideologi penguasa mengemukakan serangkaian ajaran dan doktrin hingga menjadi ideologi bangsa sekaligus menjadi dasar pembenaran segala sikap dan tindakannya selaku penguasa. AHS/SOSEK/2011

12 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
f. Saluran lainnya berupa pers, kebudayaan, keagamaan dan sebagainya. Saluran mana yang paling efektif sangat tergantung pada struktur masyarakat yang bersangkutan. AHS/SOSEK/2011

13 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
2. Cara mempertahankan Kekuasaan a. Menghilangkan segenap peraturan yang lama, terutama di bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa baru. Peraturan itu di ganti dengan yang baru yang lebih menguntungkan penguasa baru. AHS/SOSEK/2011

14 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
b. Mengadakan sistem kepercayan yang akan memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem kepercayaan tersebut meliputi agama, ideologi dan sebagainya. c. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik dan mengadakan konsolidasi kekuasaan secara horzontal dan vertikal. AHS/SOSEK/2011

15 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
3. Bentuk-bentuk Pelapisan Kekuasaan Menururt Mac Iver dapat di jumpai  tiga pola umum dari sistem pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu sebagai berikut: a. sistem pelapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisahan yang tegas dan kaku. Biasanya di jumpai dalam masyarakat yang berkasta, dimana garis pemisah tak mungkin di tembus. AHS/SOSEK/2011

16 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
Pada puncak piramida di atas duduk raja, berikut bangsawan , orang pekerja pemerintahan, tukang-tukang dan pelayan-pelayan, petani dan buruh, serta pada level bawah budak-budak. AHS/SOSEK/2011

17 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
b. Tipe kedua adalah tipe oligarkis yang masih memiliki garis pemisahan yang tegas, namun terbuka kesempatan bagi warga biasa untuk memperoleh kekuasaan tertentu. c. Tipe demokratis adalah tipe yang memunjukkan kenyataan akan adanya garis-garis pemisah yang sangat terbuka, dengan di tentukan oleh kemampuan dan faktor keberuntungan. AHS/SOSEK/2011

18 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
Kekuasaan secara umum dalam politik di artikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Sumber kekuasaan ialah sarana paksaan fisik, kekayaan dan harta benda( ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi. AHS/SOSEK/2011

19 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
4. Distribusi kekuasaan Ilmuwan politik biasanya menggambarkan distribusi kekuasaan dalam tiga model, yaitu sebagai berikut : 1. Model elit yang memerintah , yang  melukiskan kekuasaan sebagai yang di miliki oleh kelompok kecil orang. AHS/SOSEK/2011

20 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
2. Model pluralis, menggambarkan kekuasaan sebagai yang di miliki oleh kelompok sosial dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam pemerintahan. 3. Model populis, melukiskan kekuasaan sebagai di pegang oleh setiap individu warga negara atau rakyat secara kolektif. AHS/SOSEK/2011