Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LEMBAGA /PRANATA BARU DALAM KUHAP

Diterbitkan olehSyam Edward Telah diubah "10 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "LEMBAGA /PRANATA BARU DALAM KUHAP"— Transcript presentasi:

1 LEMBAGA /PRANATA BARU DALAM KUHAP

2 LEMBAGA/PRANATA BARU DAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA
PRAPERADILAN (PASAL 77-83) PRAPENUNTUTAN( PASAL ) PENINJAUAN KEMBALI(PASAL ) HAWASMAT(PASAL ) GANTI RUGI &REHABILITASI(PASAL 95-97) HAK TERSANGKA/TERDAKWA(PSL 50-68) BANTUAN HUKUM (PSL 69-74) KONEKSITAS(PSL 89-94) PEMBATASAN WAKTU PENAHANAN (PSL 24-29)

3 PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA
HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA

4 HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
DASAR HUKUM MACAM-MACAM HAK

5 DASAR HUKUM PASAL 1 ANGKA 14 KUHAP PASAL 1 ANGKA 15 KUHAP
PASAL KUHAP UNDANG-UNDANG NO.48 TAHUN 2009.

6 MACAM-MACAM HAK HAK UNTUK SEGERA MENDAPAT PEMERIKSAAN.
HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN.

7 MACAM-MACAM HAK HAK TERDAKWA UNTUK MEMANFAATKAN UPAYA HUKUM.
BERHAK MENUNTUT GANTI RUGI DAN REHABILITASI.

8 MACAM-MACAM HAK BERHAK MENDAPAT JURU BAHASA.
BERHAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM. HAK SELAMA BERADA DALAM PENAHANAN. HAK TERDAKWA DI MUKA PERSIDANGAN.

Download ppt "LEMBAGA /PRANATA BARU DALAM KUHAP"

Presentasi serupa

HUKUM ACARA PIDANA DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H.

HUKUM ACARA PIDANA DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H.
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Teori Graf.

Teori Graf.
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu a. 20 hari b. 14 hari c. 7.

Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu a. 20 hari b. 14 hari c. 7.
HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta.

HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta.
PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN

PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :

Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa

Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
PRAPERADILAN.

PRAPERADILAN.
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.

TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004

Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.

PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google