SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Presentasi berjudul: "SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN"— Transcript presentasi:

1 SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretriat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

2 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG TERKAIT DENGAN SAP
KM 59 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN PM 65 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

3 KOP SURAT DINAS Logo Kementerian Perhubungan Nama Unit Organisasi
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Jalan ………….. No… Telp. ………… ….. (Nama kota dan kode pos) Fax. ……………… Logo Kementerian Perhubungan Nama Unit Organisasi Alamat dan Kode Pos, Nomor telpon, Faksimili, dan Garis Pembatas Kop Surat

4 KOP SURAT DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR……………………….. (nama UPT/UPBU yang bersangkutan) Jalan ………….. No… Telp. ………… ….. (Nama kota dan kode pos) Fax ………… Tulisan yang tertera pada kop surat dinas dari tiap unit organisasi yang berdiri sendiri memuat nama unit organisasi 2 (dua) tingkat diatasnya, kecuali kop surat Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perhubungan dan unit organisasi yang berdiri sendiri di tingkat pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan)

5 KOP SURAT DINAS Kop surat dinas dipergunakan untuk pembuatan surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural atau pimpinan satuan kerja pada masing – masing unit organisasi.

6 PAPAN NAMA KANTOR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA JL ……………………NO… TELP….., FAX….. NET …. WEB ….. [ NAMA KOTA DAN KODE POS ] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR ………… (nama UPT/UPBU yang bersangkutan) JL ……………………NO… TELP….., FAX….. NET …. WEB ….. [ NAMA KOTA DAN KODE POS ]

7 PAPAN NAMA KANTOR Bentuk ukuran empat persegi panjang
Ukuran panjang dengan lebarnya 3 : 1 Warna dasar putih dengan tulisan warna hitam Huruf balok berdiri

8 Cap Dinas UPT/UPBU Cap dinas UPBU dipergunakan bagi naskah dinas di lingkungan UPT/UPBU dan berisikan Tulisan : a) Kementerian pada bagian atas lingkaran b) Direktorat pada bagian bawah lingkaran c) UPT/UPBU di tengah – tengah lingkaran dalam diantara dua gari mendatar Read Ask the group what operations they think might be included in the Front of House

9 AMPLOP DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Jakarta 10110 No. …………………. Kepada Yth. __________________________ __________________________ di _________________ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR ……………. (nama UPT/UPBU yang bersangkutan) Jalan ……………… No. ……………… kota ………… kode pos ….. No. …………………. Kepada Yth. __________________________ __________________________ di _________________

10 KODE SINGKATAN Direktur Jenderal Perhubungan Udara - Dirjen Hubud
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Ditjen Hubud Direktur Jenderal Perhubungan Udara - Dirjen Hubud Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Setditjen Hubud Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Sesditjen Hubud Direktorat Angkutan Udara - Dit. Angud Direktur Angkutan Udara - Dir. Angud Direktorat Bandar Udara - Dit. Bandara Direktur Bandar Udara - Dir. Bandara Direktorat Keamanan Penerbangan - Dit. Kampen Direktur Keamanan Penerbangan - Dir. Kampen Direktorat Navigasi Penerbangan - Dit. Navpen Direktur Navigasi Penerbangan - Dir. Navpen Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara - Dit. KUPPU Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara - Dir. KUPPU

11 CONTOH NASKAH DINAS KORESPONDENSI INTERN
KEPALA SURAT ISI SURAT PENUTUP SURAT

12 NASKAH DINAS KORESPONDENSI EKSTEREN
CONTOH NASKAH DINAS KORESPONDENSI EKSTEREN KEPALA SURAT ISI SURAT

13 ISI SURAT PENUTUP 2

14

15 CONTOH SURAT UNDANGAN KEPALA SURAT ISI SURAT PENUTUP SURAT

16

17 ________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB

18 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Buku Kerja Harian Pegawai 3. Laporan Prestasi Kerja dan Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan

19 PEDOMAN PENGHITUNGAN & PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PM 107 TAHUN 2013 PERMENHUB TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

20 UNSUR PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
UNSUR/ASPEK PENGHITUNGAN: UNSUR DISIPLIN KERJA (40%): Waktu terlambat Waktu pulang cepat Hari tidak hadir (alpha) Pengenaan hukuman disiplin UNSUR PRESTASI KERJA (60%)

21 PERALIHAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
BULAN PEMBAYARAN: Juli - Desember 2013 Januari 2014 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Dst.... (sdh terbayar) PERALIHAN (vide Pasal 38 Permenhub No. PM 107/2013) UNSUR/ASPEK PENGHITUNGAN HANYA UNSUR DISIPLIN KERJA (40%): Waktu terlambat Waktu pulang cepat Hari tidak hadir (alpha) Pengenaan hukuman disiplin Catatan: Unsur Prestasi Kerja dihitung penuh (60%) untuk seluruh pegawai NORMAL UNSUR/ASPEK PENGHITUNGAN: UNSUR DISIPLIN KERJA (40%): Waktu terlambat Waktu pulang cepat Hari tidak hadir (alpha) Pengenaan hukuman disiplin UNSUR PRESTASI KERJA (60%)

22 PERALIHAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
Tunkin dibayar di belakang (setelah berkinerja dan melaporkan hasilnya), tidak mungkin bekerja di bulan ke-N langsung dibayarkan tunkinnya di bulan ke-N juga Prinsip 3 bulan: - Bulan ke-N  pegawai bekerja - Bulan ke N+1  tunkin dihitung - Bulan ke N+2  tunkin dibayarkan Peralihan penghitungan tunkin bulan Januari & Februari 2014 diperlukan untuk menyesuaikan dengan proses pencatatan, pelaporan, penilaian prestasi kerja pegawai

23 TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA T.A. 2014
PEGAWAI / PEJABAT BEKERJA PADA BULAN PERTAMA (N) BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDITJEN HUBUD MELAKUKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN TUKIN DAN MENYAMPAIKAN KE BIRO UMUM KEMENHUB PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA (N+1) OLEH TATA USAHA UNIT KERJA MENERIMA TUNJANGAN KINERJA RENDAH (DIBAWAH 50%) TUNJANGAN KINERJA DIBAYARKAN KE ESELON I DITJEN PERHUBUNGAN UDARA SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KE MASING – MASING UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (N+2) MENERIMA TUNJANGAN KINERJA SEDANG (50% + ) MENERIMA TUNJANGAN KINERJA PENUH (100% )

24 DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (1)
Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan Januari 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Januari ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari ) Februari 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Februari ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Februari ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Februari ) Maret 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Januari ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari ) April 2014 Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Februari ) Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

25 DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (2)
Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan Mei 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Maret ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Maret ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Maret ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Maret ) Juni 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan April ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan April ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai April ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan April ) Juli 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Mei ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Mei ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Mei ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Mei ) Agustus 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Juni ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juni ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juni ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juni ) Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

26 DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (2)
Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan September 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Juli ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juli ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juli ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juli ) Oktober 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Agustus ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Agustus ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Agustus ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Agustus ) November 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan September ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan September ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai September ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan September ) Desember 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Oktober ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Oktober ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Oktober ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Oktober ) Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

27 DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (2)
Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan Januari 2015 Rekap kehadiran pegawai bulan November ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan November ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai November ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan November ) Februari 2015 Rekap kehadiran pegawai bulan Desember ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Desember ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Desember ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Desember ) Maret 2015 Rekap kehadiran pegawai bulan Januari ) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari ) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari ) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari ) Dst... Dst.. Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

28 ISIAN FORMULIR KE BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI

29 PERSIAPAN DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2015
1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Buku Kerja Harian Pegawai 3. Laporan Prestasi Kerja dan Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan 4. Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai 5. SPTJM masing – masing UPBU 6. Formulir rekapan pengisian tunjangan kinerja masing – masing UPBU Dokumen 1, 2, dan 3 diatas disimpan di masing – masing UPBU sebagai bahan pertanggung jawaban Adminstrasi dan Keuangan Dokumen 4, 5 dan 6 diserahkan ke Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai bahan usulan ke Bagian Keuangan Setditjen Perhubungan Udara Cct = Dipa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

30 SEKIAN TERIMA KASIH