PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM

Presentasi berjudul: "PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM"— Transcript presentasi:

1 PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
EVALUASI SPM DIKDAS TAHUN 2014 Bantul, 1 Desember 2014

2 ACUAN MUTU DALAM PENDIDIKAN
TIGA ACUAN MUTU PENDIDIKAN (PERMENDIKNAS 63/2009): 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan Standar mutu pendidikan di atas SNP  RSBI, SBI Penggantian judul dan edited redaksi. Penggabungan dua slide yang ada dan 39 2

3 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) (PP 19/2005 jo PP 32/2013)

4 Standar Nasional Pendidikan
UU No. 20 Th 2003 Tentang Sisdiknas (pasal 35) PP 19/2005 jo PP 32/2013 Tentang SNP (17 Bab, 97 Pasal) Definisi: kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Fungsi: Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu Tujuan: Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

5 SNP dan Aturan Pelaksanaannya
Standar Nasional Pendidikan 8 Standar Peraturan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Permendikbud No. 54/2013 Standar Isi/Kurikulum Permendikbud No. 67 /2013: Struktur Kurikulum SD/MI; Permendikbud No. 68 /2013: Struktur Kurikulum SMP/MTs; Permendikbud No. 81A /-2013 tentang Implementasi Kurikulum Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Permendiknas No. 12/2007 Standar Pengawas Sekolah; 13/2007 Standar Kepala Sekolah; No. 16/2007: Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru; No. 18 dan 40 /2007 ttg Sertifikasi Guru Standar proses Permendikbud No. 65/2013 Standar Sarana dan Prasarana Permendiknas No. 24 /2007 Standar Pembiayaan Permendiknas No. 69 /2009 Standar Pengelolaan Permendiknas Nomor 19 /2007 Standar Penilaian Permendikbud Nomor 67 /2013 Mengapa slide ini penting? Memberikan gambaran mengenai isi SNP yang mencakup 8 standar beserta peraturan pelaksanaannya Inti uraian: Jelaskan bahwa SNP terdiri atas 8 standar, masing-masing standar ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional/Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti pada slide. Uraian lebih detail mengenai standar 1 s.d 8 secara lebih rinci disajikan dalam slide berikutnya.

6 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Permendiknas No. 15/2010 jo
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Permendiknas No. 15/2010 jo. Permendikbud No. 23/2013

7 Apakah SPM PENDIDIKAN? Ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Kab/Kota dan Sekolah/ Madrasah Memberikan rambu-rambu pelaksanaan desentralisasi Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pendidikan Tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah; Pengelolaan kinerja menuju SNP secara bertahap. Penggantian judul dan edited redaksi. Penggabungan dua slide yang ada dan 39

8 SPM: Langkah Antara Menuju SNP
2014 2010 2014 2020

9 Mengapa Implementasi SNP Perlu Bertahap?
Ketentuan tentang input, proses, dan output dalam SNP jauh lebih baik/tinggi dibanding kondisi saat ini; Implementasi SNP secara penuh membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, kapasitas SDM serta kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi, perlu dilaksanakan secara bertahap; SPM didisain sebagai instrumen untuk memenuhi SNP secara bertahap  SNP dapat dicapai setelah implementasi serangkaian SPM yang meningkat secara bertahap.

10 Indikator SPM Pendidikan Dasar (Permendiknas 15/2010 jo
Indikator SPM Pendidikan Dasar (Permendiknas 15/2010 jo. Permendikbud 23 tahun 2013) Mencakup 27 indikator: 14 indikator tanggung jawab kabupaten/kota, 13 indikator tanggung jawab sekolah/madrasah. 2. Mencakup persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/ madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku, media pembelajaran, kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran; manajemen sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan. Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan komponen-komponen standar yang diatur dalam SPM. Perlu dijelaskan substansi yang berubah dari Permendiknas no 15 tahun 2010 dengan Nomor 23/2013 yaitu ditambahkan guru dan buku untuk Mapel PPkn. Selain itu, Juknis yang semula diatur terpisah dengan Perdirjen No 525/C/KP/2010 menjadi diatur Permendikbud Nomor 23/2013 sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau menjadi lampiran permendikbud tersebut. Inti uraian: SPM Pendidikan mengatur indikator-indikator mengenai pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, buku dan media pembelajaran, kurikulum dan rencana pembelajaran, proses pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan. Catatan: Pelatih dapat meminta kepada peserta untuk membuka LBB 1.1 dan LBB 1.2, dan menugaskan satu-dua orang untuk membacanya.

11 Pentahapan Pencapaian SNP melalui SPM
Semua guru sudah S-1/D-IV Semua guru sudah sertifikasi Buku lengkap 1 set/siswa Memiliki Lab & Alat IPA Memiliki Lab Bahasa & Komputer Memiliki tenaga administratif SPM 2014 (SD/MI): Guru S-1/D-IV: 2 orang/ sekolah 6 rombel Guru bersertifikat: 2 orang Buku 5 matapelajaran 1 set/siswa Kit IPA, tanpa ruang Lab Kondisi 2009: Guru S1/D4: 16% Banyak sekolah tanpa guru dg sertifikasi Blm semua sekolah menyediakan buku utk siswa

12 Hubungan SPM, SNP, Akreditasi dan Penjaminan Mutu
BAN S/M STANDAR INTERNASIONAL A STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Peningkatan berkelanjutan B SPMP *) STANDAR PELAYANAN MINIMAL C D (Belum terakreditasi) *) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

13 Pembagian Tanggung Jawab
Standar Pelayanan Minimal – Pendidikan Dasar Pemerintah Kabupaten/ Kota (14 Indikator) Sekolah/Madrasah (13 Indikator) Prasaranan dan sarana; Guru, kepala sekolah dan pengawas; Penjaminan mutu. Buku dan media pembelajaran; Kurikulum dan rencana pembelajaran; Proses pembelajaran; Penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan Manajemen sekolah

14 Tanggungjawab Pendanaan
Pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian Agama: Investasi dan pemeliharaan infrastruktur dan peralatan; Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia; Operasional personil: gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan; Operasional non-personil  discretionary, tidak sistematis. Sumberdana: DAU, DAK, Hibah, APBN (untuk Madrasah). Sekolah/Madrasah: Investasi dan pemeliharaan (minor): pengadaan buku, perawatan infrastruktur dan peralatan sehari-hari; Operasional non-personil; Sumber dana: BOS.

15 Langkah Implementasi SPM di Kab/Kota
Analisa gap dan perhitungan kebutuhan investasi di Sekolah Penyusunan RKS & RKAS berbasis SPM Pelatihan Pendataan & Analisis SPM level Sekolah bagi Ka SD/MI, SMP/MTs & Pengawas Sekolah Survey & Pengumpulan data berbasis SPM Sosialisasi SPM di Jajaran Dinas Pendidikan Input Data dari Sekolah & dari Kabupaten/Kota Pembentukan & Pelatihan TIM SPM Kabupaten/Kota Analisa data, IP, gap & perhitungan kebutuhan investasi di Kabupaten/Kota Perumusan Kebijakan Kabupaten/Kota Penyusunan Renja & RKA-APBD 2015 Renstra & Renja Tahunan

16 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI SPM DI SATUAN PENDIDIKAN
4 Merumuskan Program Kegiatan dalam Kerangka Jangka Menengah (RKS) dan Rencana Tahunan (RKT) Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 1 Identifikasi Kesenjangan (Gap) antara kondisi nyata dengan standar acuan mutu 2 Merumuskan Target-Target Terukur Capaian Mutu 3

17 MENGINTEGRASIKAN SPM KE DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH
PERENCANAAN RKS/RPS RKAS (RAPBS) PELAKSANAAN KEGIATAN KEPEMIMPINAN SEKOLAH PELAPORAN EVALUASI & PERBAIKAN

18 HASIL SPM DIKDAS TAHUN 2014 KABUPATEN BANTUL ↘

19