SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KINERJA GUR SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Disampaikan pada Diklat PCT Penilaian Kinerja Guru Tahun 2012 Tanggal : 24 – 28 Juli 2012 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2 ISU STRATEGIS: Penjaminan Mutu...1 KONDISI YANG DIHARAPKAN
NO ISU KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN 1. KOORDINASI DAN KERJASAMA LINTAS LEMBAGA INTERNAL DAN EKSTERNAL BELUM TAMPAK ADA KOORDINASI YANG SISTEMIK ANTAR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL BELUM ADA KESAMAAN CARA PANDANG TENTANG IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN SENTRALISASI PENGELOLAAN GURU (ADA PP ATAU REVISI UU 32 TENTANG OTONOMI PENDIDIKAN) 2. STANDAR BELUM DIJABARKAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, DAN STAKEHOLDERS INTERNAL DAN EKSTERNAL PENDIDIKAN PEMAHAMAN TENTANG SNP BAIK SUBSTANSI MAUPUN IMPLEMENTASI MASIH SANGAT BERVARIASI IMPLEMENTASI YANG MASIH PARSIAL SEHINGGA TIDAK MEMBENTUK SISTEM YANG SALING TERKAIT DAN BERKESINAMBUNGAN BELUM DITERAPKAN SECARA KONSISTEN DASAR MENGEKSEKUSI PROGRAM DALAM TIGA RANAH (TO BE CONTINUED, TO BE MODIFIED, ATAU TO BE CANCELLED) ADA JABARAN YANG OPERASIONAL YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN DIPAHAMI SECARA TUNTAS OLEH SEMUA STAKEHPLDERS ADA STANDAR PROSES DAN MEKANISME PENCAPAIAN STANDAR DENGAN ROAD MAP YANG JELAS DITERAPKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN DALAM PARADIGMA CQI

3 ISU STRATEGIS: Penjaminan Mutu...2 KONDISI YANG DIHARAPKAN
NO ISU KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN 3. REGULASI KESELARASAN REGULASI MASIH PERLU DIREVIEW BELUM ADA REGULASI YANG MENGIKAT SEMUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SECARA SISTEMIK PERLU REGULASI ATAS HASIL REVIEW SEMUA REGULASI YANG ADA ADA REGULASI YANG MENGATUR ROADMAP DAN TARGET YANG SECARA BERTAHAP ELIGIBLE UNTUK DICAPAI 4. INSTRUMEN BELUM KOMPREHENSIF BAIK SECARA SUBSTANTIF MAUPUN METODOLOGIS PERLU ADA STANDAR INSTRUMEN MINIMAL SECARA NASIONAL SEBAGAI ACUAN 5. MEKANISME DAN PROSEDUR DUKUNGAN JARINGAN DAN INFRASTURUKTUR BELUM OPTIMAL PERLU DIRANCANG ON LINE DAN/ATAU OFF LINE 6. OUTPUT BELUM MEMADAI SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN SEMUA PERENCANAAN BERBASIS HASIL EDS 7. OUTCOMES PERBAIKAN MUTU DAN BUDAYA MUTU BELUM TUMBUH CQI DAN BUDAYA MUTU DENGAN ROAD MAP YANG ELIGIBLE

4 PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN
PEMBINAAN KOMPETENSI, KINERJA, KARIR, DAN KESEJAHTERAAN DITENTUKAN OLEH: SDM GURU DOSEN TENDIK LAINNYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU INDONESIA 2045 1. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (bagi Guru yang diangkat sebelum 2005) 2. PPG Dalam Jabatan (s.d 2015) 3. PPG Prajabatan (mulai 2016) 4. Uji Kompetensi 5. Penilaian Kinerja 6. Continuing Professional Development (CPD) 1 Perencanaan Kebutuhan, Distribusi Dan Pemerataan 2 Pendidikan Akademik Dan Profesi Guru 3 Pembinaan Kompetensi, Karir, dan Kesejahteraan 1. Renstra Kemdikbud 2. Bonus Demografi 3. Segitiga “Ajaib” (Resourse Sharing, Integrasi Proses, Penggunaan IT) 4. Kunci Inggris (Siswa, Guru, Content, Infrastruktur) 5. 8 SNP 6. RSBI 7. Pendidikan Karakter Dan Antikorupsi 8. KKNI 1 MP3EI 2 Zona Ekonomi 3 (7 Negara Besar Dunia di 2045) 4 Spektrum Keahlian SDM 5 Struktur Tenaga Kerja 6 Proporsi seluruh Jenjang, Jenis dan Jalur Pendidikan 7 Spektrum PTK 8 Spektrum Siswa dan Mahasiswa

5 SNP : DULU DAN KINI SNP PENDIDIKAN MASA LALU PENDIDIKAN MASA KINI
KOMPETENSI LULUSAN MEMILIKI DEDIKASI OVER PRODUCTION RELEVANSI RENDAH TDK BERIMBANG ANTARA SOFT SKILL DAN HARD SKILL ISI (MATERI) SUMBER TERBATAS SANGAT KAYA DENGAN BERBAGAI SARANA DAN VENDOR PROSES KONVENSIONAL MODERN PENILAIAN FOKUS PADA OUTPUT MULAI DARI INPUT, PROSES, OUTPUT SUDAH DIPERTIMBANGKAN, BAHKAN OUTCOMES PENGELOLAAN MANAGEMENT SEDERHANA OTONOMI SEKOLAH MBS KTSP PTK BELUM MEMENUHI SYARAT MINIMAL KUALIFIKASI AKSES THD ILMU PENGETAHUAN RENDAH PENGHASILAN RENDAH DEDIKASI DAN PENGABDIAN TINGGI MEMENUHI KUALIFIKASI SERTIFIKASI TUNJANGAN PROFESI KARIS GURU HARLINDUNG PEMBIAYAAN SANGAT TERBATAS 20 % APBN SARANA/ PRASARANA SANGAT MINIM BAIK KECUKUPAN MAUPUN KESESUAIAN MULAI MEMADAI

6 Penyempurnaan Sistem Pembelajaran
Pendidikan Karakter Sistem Evaluasi Pendidikan Kewirausahaan Kurikulum Penyediaan & Penyebaran Materi Penyelarasan SD/SMP 1-Atap Pembangunan Satuan Pendidikan Bantuan Pendanaan Peserta Didik BOS, BOMM Percepatan Pembangunan Pendidikan USB, RKB Beasiswa Perpustakaan Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Laboratorium PMT-AS SPM Bantuan Buku Akreditasi Kualifikasi Sertifikasi Distribusi Penyediaan Kesejahteraan Pelatihan Peningkatan LPTK

7 6 KEGIATAN UTAMA PENJAMINAN MUTU
1 2 3 STANDAR MUTU INSTRUMEN, BORANG , FORMULIR dan SOP PENGUKURAN/ PENGGUNAAN INSTRUMEN INSTRUMEN DAN ANALISIS KEMAJUAN HASIL PERBAIKAN PENILAIAN KESESUAIAN ANTARA REKOMENDASI DGN PROGRAM BERJALAN ANALISIS DAN REKOMENDASI 6 4 5

8 ISU UTAMA KOMPETENSI LULUSAN : INSTRUMEN (ALAT UKUR) KOMPETESI
PERENCANAAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN 1. Komposisi Soft Skill dan Hard Skill 2. Tingkat pemahaman guru, siswa, lembaga pendidikan, birokrat, lembaga penjaminan mutu, dan masyarakat. 2 1 INSTRUMEN (ALAT UKUR) KOMPETESI Substansi Metodologi 3 OUT PUT : Peta pencapaian kompetensi untuk semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan Reformulasi Kurikulum Reformasi Proses, Penilaian, Peran Guru, Sumber Belajar, sarana dan pembiayaan

9 THE SEVEN SURVIVAL SKILLS FOR 21st CENTURY
(Tony Wagner-2008 The Harvard Graduate School of Education) CRTICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING COLLABORATION ACROSS NETWORKS AND LEADING BY INFLUENCE AGILITY DAN ADABTIBILITY INITIATIVE AND ENTREPRENEURIALISM EFFECTIVE ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION ACCESSING AND ANALYZING INFORMATION CURIOSITY AND IMAGINATION

10 KOMPETENSI (LEVEL OF COMPETENCE)
KOGNITIF SPIRITUAL kompetensi lainnya kompetensi pendukung kompetensi utama Suatu bidang kemampuan kompetensi utama PSIKOMOTOR AFEKTIF SOFT SKILL HARD SKILL endro.its

11 ISU EFISIENSI dan EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
KOMPETENSI LULUSAN Berpikir logis (beragumentasi) Berkomunikasi (lisan dan tulisan) Problem Solving Berani mengambil resiko Bekerja mandiri dan Bekerjasama Penguasaan Teknologi Kapasitas Pebelajar Mandiri 1 2 5 PILAR BELAJAR Learning Activities Learning Ouput Learning Outcomes Learning Resources Learning Assesment AKTVITAS BELAJAR Mengamati. Meneliti Menganalisis Data Melaporkan Hasil 3 4 OUPUT BELAJAR Critical Book Report, Jurnal Report, Research Review Mini Research Report Project Rekayasa Ide Isu strategis : Apakah lima pilar ini menjadi acuan seluruh proses di sekolah? Bagaimana tingkat pemahaman dan kemampuan guru mengaplikasikan berbagai pendekatan dan teori yang relevan Apakah isi, proses, dan penilaian bersesuaian dengan kompetensi yang diharapkan Bagaimana tingkat pemahaman siswa tentang lima pilar tersebut? Apakah kapasitas siswa dilkembangkan untuk melakukannya secara mandiri ? Isu strategis : Bagaimana kesinambungan aktivitas tersebut antar jenjang pendidikan ? Apakah kapasitas untuk melakukan aktivitas tersebut masih dikembangkan untuk semua jalur dan jenjang pendidikan Bagaimana benang merah detail kegiatan tersebut mulai dari SD, SMP, SMA sampai PT ? Apakah semua pendidik pada setiap jenjang memahami kapasitas siswa antar jenjang ? Apakah kapasitas tersebut berkelanjutan antar jenjang ? Isu strategis : Apakah produk belajar tersebut dielaborasi secara proporsional untuk semua jenjang pendidikan ? Apakah produk tersebut menjadi fokus output belajar peserta didik ? Bagaimana tingkat pemahaman dan kapasitas guru mempertahankan keberlanjutan produk tersebut antar jenjang pendidikan ? Apakah produk tersebut digunakan sebagai alat evaluasi bagi siswa ? Isu strategis : Apakah masih diajarkan, dilatihkan dan dicontohkan kompetensi tersbut di sekolah ??? Orientasinya bukan materi, tetapi kompetensi (dari content based  competence based) Seluruh aktivitas belajar diarahkan pada kompetensi tersebut, sehingga yang diukur juga kompetensi dimaksud Dielaborasi secara berjenjang dan proporsional ke masing jenjang pendidikan Seluruh Mapel diarahkan untuk membangun kompetensi tesebut

12 ISU PENILAIAN Kapasitas dan kapabilitas guru untuk mengevaluasi
KOMPETENSI LULUSAN Crtical Thinking And Problem Solving Collaboration Across Networks And Leading By Influence Agility Dan Adabtibility Initiative And Entrepreneurialism Effective Oral And Written Communication Accessing And Analyzing Information Curiosity And Imagination PROSES PEMBIASAAN DAN PEMBUDAYAAN Kapasitas dan kapabilitas guru untuk mengevaluasi Standar dan panduan penilaian Kesesuaian penilaian dengan kompetensi, materi, proses. Sistem penjaminan mutu evaluasi (evnstrumen monev dan konsistensi terhadap perbaikan evaluasi) MENGAMATI MENELITI MENGANALISIS MENULISKAN DAN MELAPORKAN HASIL

13 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3 ISU UTAMA PTK : PERENCANAAN KEBUTUHAN, KOMPETENSI, PENYEDIAAN, DISTRIBUSI dan PEMERATAAN PTK 1. Kuota nasional sesuai kohort kebutuhan Prov. /Kab./Kota 2. Pemenuhan guru melalui pemberian ’kewenangan tambahan’ (horizontal) atau pelaksanaan ‘alih kewenangan mengajar’ antar jenjang sekolah (vertikal), PPGT, SM3T, untuk pemerataan dan mengatasi “mismatch”. 3. Pemenuhan kebutuhan guru sesuai Spektrum Zona MP3EI melalui penyediaan guru kejuruan oleh LPTK bekerjasama dengan Politeknik, Institut Teknologi, Universitas, Sekolah Tinggi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK kejuruan) dan mengimplementasikan kebijakan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 4. Mendorong Pemerintah, Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan SKB 5 Menteri dalam pelaksanaan redistribusi guru 5. Mendorong Pemerintah, Propinsi, Kab/Kota untuk melaksanakan perekrutan dan penyiapan calon kepala sekolah, calon pengawas dan tenaga kependidikan lainnya (Laboran, Pustakawan, Teknisi, TAS) sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan 1 2 REKONSTRUKSI PENDIDIKAN CALON GURU (SELEKSI, PENDIDIKAN AKADEMIK, DAN PENDIDIKAN PROFESI) Perlu ada standar nasional bagi calon mahasiswa yang akan masuk ke LPTK; aturan khusus rekrutmen dan seleksi bagi calon guru dan calon peserta program pendidikan profesi. Standarisasi dan penjaminan mutu LPTK 3 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Peningkatan kualitas pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, penilaian kinerja, pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru (CPD), pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), KKPS, MKKS, MKPS Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan sekolah dan tenaga administrasi sekolah Penilaian Kinerja dan CPD

14 STATUS GURU: NO STATUS JUMLAH MASALAH REGULASI USUL BADAN 1. PNS DISTRIBUSI, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS 2. GURU AGAMA 24.406 ADMINISTRASI, SERTIFIKASI, PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN 3. PNS DPK 4. GURU BANTU 9.454 PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROSES PENGANGKATAN MENJADI PNS, SERTIFIKASI PP 48, PP 43 (tertinggal oleh Pemda) 5. GURU HONDA 57.631 PP 48, PP 43 (tertinggal oleh Pemda) 6. GTT PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS 4+5+6 7. GTY 8. HONOR DI SEK. NEGRI ?? SERTIFIKASI, PENGANGKATAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN RPP diterbitkan 9. SM 3T 5.000

15 SKEMA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
1 KUOTA NASIONAL, STANDAR DAN POLA REKRUTMEN MAHASISWA CALON GURU (DEMAND DRIVEN) INTELEKTUAL, MINAT, BAKAT, SIKAP, dan PHISIK STANDARISASI INPUT DAN KUOTA NASIONAL BELUM ADA ?? 2 REKONSTRUKSI PENDIDIKAN AKADEMIK, PROFESI GURU dan PENATAAN LPTK STANDARISASI LULUSAN LPTK MASIH TERKENDALA ? 3 PERENCANAAN KEBUTUHAN, REKRUITMEN, DISTRIBUSI KUANTITAS DAN KUALITAS GURU KURANG TETAPI LEBIH ?? 4 KUALIFIKASI KOMPETENSI KINERJA KENAIKAN PANGKAT KARIR PKBG HARLINDUNG TUNJANGAN KINERJA GURU PROFESONAL BELUM OPTIMAL DOMAIN BERSAMA DOMAIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DOMAIN PEMKAB/PEMKO (Diperlukan Standar Minimal Yang Berlaku Untuk Semua Kab /Kota)

16 KEWENANGAN PENGELOLAAN GURU KONSTRUKSI REGULASI PENDIDIKAN
INSAN CERDAS KOMPREHENSIF Perlu ada platform yang sama antara kemendikbud dengan pemerintah daerah: insan cerdas komprehensif, dengan ruh melayani dengan amanah tetapi belum ditangani di daerah dengan cerdas. Ada kunci Inggris dengan 4 komponen, tetapi tidak ditangani secara integratif (infrastrutur, PTK, peserta didik, dan content. Ada Segitiga “Ajaib” yang belum dipahami dengan baik Ada pilar 5 K tetapi belum dipahami dan diimplementasikan. LAYANAN PENDIDIKAN Pendidikan didrive dan dimanage by design bukan by sinyalemen Ada ruang negosiasi yang sangat terbuka bagi Kemendibud dengan Pemerintah Daerah Ada UU 32 yang ditafsirkan belum berpihak pada pemberdayaan PERANGKAT REGULASI UU PP PERMEN UU SISDIKNAS UU 14 UU 32 PP 19 PP 74 PP 38 PP 41 PERMENDIKNAS 27, 28, dan 35 PERMENEG PAN-RB 16 INTEGRASI PERAN: PEMERINTAH KAB./KOTA PEMERINTAH PROPINSI KEMENDIKBUD Perencanaan Kebutuhan PTK Pengangkatan dan Penempatan Pemindahan Peningkatan Kesejahteraan Perlindungan Pemberhentian Sertifikasi. Perencanaan Kebutuhan PTK SBI Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS antar Kabupaten/Kota Pemberhentian. Perencanaan PTK Nasional Pemindahan antar Propinsi Pemberhantian karena Pelanggaran

17 DESAIN PEMBINAAN GURU PROFESIONAL
Pembinaan karier dan kepangkatan Memastikan guru melaksanakan tugas profesional Menjamin bahwa guru memberi layanan pendidikan yang berkualitas (KEPASTIAN, KEMANFAATAN dan KEADILAN) UJI KOMPETENSI N ˂ SM N ≥ SM PKB DIKLAT PENGEMBANGAN GURU PROFESIONAL KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN PROMOSI TUNJANGAN PROFESI PK INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN DIKLAT DASAR DIKLAT LANJUTAN PK PKB UK INDIKATOR UTAMA No. INDIKATOR 1. Disiplin Guru (waktu, nilai, kehadiran, ethos kerja) 2. Efisiensi dan Efektivitas pembelajaran (Kapasitas transformasi ilmu ke siswa) 3. Keteladanan Guru (berbicara, bersikap dan berperilaku) 4. Motivasi Belajar Siswa DAMPAK No INDIKATOR 1. Kompetensi Lulusan, Hasil Belajar Siswa (Nilai Rapor, UN dan Hasil Tes Standar Lainnya) 2. Karya Prestatif Siswa dalam berbagai kompetisi Lokal, Nasional dan Internasional 3. Kesinambungan Prestasi Siswa di PT atau bekerja melalui Penelusuran Alumni. 4. Rekognisi Pihak Eksternal terhadap kualitas Siswa Isu Strategis : SOP Alat Ukur Permendikbud SM : Standar Minimal PKB : Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan PK : Penilaian Kinerja

18 PARAMETER DAN INDIKATOR
NO PARAMATER INDIKATOR A. DISIPLIN GURU Kehadiran Menyiapkan dokumen perencanaan pembelajaran Menggunakan waktu Mematuhi semua aturan sekolah B. KETELADANAN GURU Cara berpikir Berbicara Bersikap Bertindak C. EFISIENSI PEMBELAJARAN Penguasaan materi Penguasaan dan penerapan metodologi pembelajaran yang kreatif Mengevaluasi pembelajaran D. MOTIVASI BELAJAR Antusiasme mengikuti proses belajar (bertanya, memberi pendapat, mengkritisi pendapat orang lain, berargumentasi) Menyelesaikan tugas mandiri dan kelompok Insiatif belajar mandiri dan kelompok

19 Roadmap KAPASITAS DAN KAPABILITAS Guru
PENGEMBANGAN DIRI (INDIVIDUAL DAN KOMUNAL) PARADIGMA GURU TENTANG KEPROFESIAN MENGUASAI TOOLS PENGEMBANGAN PROFESI PENGUASAAN MATERI/KEILMUAN KOMP. PEDAGOGI KOMP. SOSIAL KEPRIBADIAN didukung oleh penguasaan sumber dan IT/ICT Kecukupan Sumber belajar dan Kapasitas Menguasai Sumber (Buku Teks, Hasil Penelitian, dan Jurnal) Ketersediaan dan Penguasaan terhadap IT/ICT

20 1.020.000 281.019 PKG: UK- PKG 1.624.657 UKA- PLPG UKA 281.019
UJI KOMPETENSI PENERIMA TP PENILAIAN KERJA PEMBINAAN (1 TAHUN) UKA PLPG (88,5%) TDK LULUS (DIKLAT) 32.286 (11,5%) LULUS CETAK SERTIFIKAT NRG SK DIRJEN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TIDAK ANGKA KREDIT & KENAIKAN PANGKAT KEMAMPUAN RENDAH MISMATCH PENYESUAIAN KEWENANGAN UKA: SELEKSI PEMETAAN UKA- PLPG PKG: MEMASTIKAN GURU MENJALANKAN PROFESI PEMBINAAN PANGKAT DAN KARIR GURU UK- PKG GURU PROFESIONAL PKBG: BERBASIS UK INOVATIF BERBASIS KOMPETENSI RANKING BERDASARKAN PERSYARATAN SERTIFIKASI DAERAH, SEKOLAH PENDIDIKAN/ASAL MAPEL STATUS KEPEGAWAIAN MISMATCH PEMETAAN 2014: 1,3 JUTA VERIFIKASI VALIDASI & PEMETAAN UJI KOMPETENSI STRATEGI WEB BASED/ON LINE CAL/OFF LINE MODUL BASED TATAP MUKA/ PENDAMPINGAN SERTIFIKASI 2013 UJI KOMPETENSI 2013 PLPG 2013 GURU BERSERTIFIKAT

21 PROSES MENUJU SBI     SBI RSBI SSN SPM  SPM KRITERIA  : LEGAL
PEDAGOGIK SOSIAL SBI  (0%)  RSBI SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan Negara Maju Berakreditasi A (95) dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika, IPA dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 8,0 (0,65%) SSN  SPM Sudah memenuhi SNP Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 7,0   SPM Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) Memiliki rata-rata UN 6,5 Tidak Double Shift Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah

22 Peningkatan Mutu UN dan Pemanfaatannya
...semangat perbaikan UN adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan prestasi, serta sebagai “passport”untuk melanjukan ke jenjang lebih tinggi “continuity” untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Integrasi Vertikal “continuity” bagi implementasi kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) [Perpres 8/2012 tentang KKNI] “continuity” bagi mendukung mendukung ekonomi kurang siswa dari sosial mampu masuk ke PT [PP 66/2010] Ujian Nasional Integrasi Kualifikasi Integrasi Sosial mendukung Integrasi Kewilayahan “continuity” bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional) [PP 66/2010] ...semangat perbaikan UN juga untuk pemetaan, sebagai landasan perbaikan mutu pendidikan55 secara merata (mempe©rsKemdpikibtusdt2a0n1d2ar deviasi antar wilayah)...

23 Pre Tes (Peta Entry Level) UK dan Penilaian Kinerja
Strategi Diklat : Berbasis Pemetaan Kompetensi (Analisis Kebutuhan) Kecukupan dan Kesesuaian Instruktur, Materi, Proses Pelaksanaan Berbasis Kompetensi INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME Pre Tes (Peta Entry Level) Authentic Assessment Post Test UK dan Penilaian Kinerja

24 PENDEKATAN BARU DIKLAT GURU: MELAKUKAN TES HASIL BELAJAR BAGI SISWA
MENGANALISIS : HASIL UN HASIL DIKLAT SEBELUMNYA HASIL PENELITIAN DATA SEKUNDER LAINNYA MERANCANG DIKLAT DALAM HAL : MATERI STRATEGI DAN METODE UKURAN KEBERHASILAN MELAKUKAN TES HASIL BELAJAR BAGI SISWA NO ANALISIS BUTIR 1. DAYA SERAP 2. ANALISIS KESULITAN 3. STRUKTUR MATERI PELAKSANAAN PARAMETER DIKLAT DASAR DIKLAT LANJUTAN DIKLAT PENGEMBANGAN ORIENTASI 80 % SUBJECT MATTER, 20 % ACTIVE LEARNING METHOD 20 % SUBJECT MATTER, 80 % ACTIVE LEARNING METHOD, PERANCANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS MULTI MEDIA, IT/ICT STRATEGI PRE – POST TEST PENILAIAN ACUAN PATOKAN KERJASAMA ANTARA LPTK, LPMP DAN P4TK WORKSHOP PERAGAAN SHORT COURSE (SABATICAL LIVE) DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM INFORMASI TERPUSAT DI BPSDMPK UKURAN KEBERHASILAN ∆ (POST-PRE) ∆ (X2 - X1) UJIAN NASIONAL PERINGKAT SEKOLAH LISENSI SERTIFIKAT LEGITIMASI

25 KONSTRUKSI UJI KOMPETENSI
UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI(PRA & PASCA PLPG) UJI KOMPETENSI PKB UJI KOMPETENSI PRA PKG 1. SELEKSI 2. PEMETAAN 3. DIAGNOSTIK 4. UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT 1. SYARAT KELULUSAN 2. PEMETAAN 3. DIAGNOSTIK 4. UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT 1. PRASYARAT PKG 2. PEMETAAN 3. DIAGNOSTIK 4. UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT

26 DESAIN UJI KOMPETENSI, PENILAIAN KINERJA DAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH
(2012: 10 %) SBG GURU (6 JP) SBG KS (18 JP TUGAS TEMBAHAN) ALTERNATIF SEBAGAI GURU SEBAGAI KS KEPUTUSAN UJI KOMPETENSI PENILAIAN KINERJA KOMPETEN DINILAI KINERJA SEBAGAI KS TIDAK KOMPETEN DINILAI KINERJA SEBAGAI GURU WAJIB DIKLAT DASAR GURU N ˂ SM PENILAIAN KINERJA SBG KS N ≥ SM KENAIKAN PANGKAT DAN PENGHARGAAN LAINNYA YANG RELEVAN DIKLAT DASAR PENGUATAN KS DIKLAT LANJUT PENGUATAN KS

27 DESAIN PENILAIAN KINERJA DAN PKB PENGAWAS INTERNALLY & EKSTERNALLY
N ˂ SM UJI KOMPETENSI N ≥ SM PKB DIKLAT DASAR N ˂ SM N ≥ SM INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN PK DIKLAT LANJUTAN DIKLAT PENGEMBANGAN KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN PROMOSI TUNJANGAN PROFESI GURU PROFESIONAL SM : Standar Minimal PKB : Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan PK : Penilaian Kinerja

28 INTERNALLY & EKSTERNALLY
DESAIN PENILAIAN KINERJA TENDIK LAINNYA (LABORAN, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER, TEKNISI dan TENAGA ADM. SEKOLAH) N ˂ SM UJI KOMPETENSI N ≥ SM DIKLAT DIKLAT TEKNIS N ˂ SM N ≥ SM PK DIKLAT FUNGSIONAL INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN DIKLAT PIM SDM KOMPETEN KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN PROMOSI TUNJANGAN JABATAN PK : PENILAIAN KINERJA

29 ISU STRATEGIS: PENILAIAN KINERJA GURU
NO ISU KETERANGAN 1. ADMINISTRATIF VERSUS SUBSTANTIF SINYALEMEN FORMALITAS SPT KASUS DP3, KONTRA EFSIENSI ANGGARAN, RESISTENSI, DSB. 2. ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI 3. SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITAS MEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) 4. DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAAT PEMBINAAN KARIER DAN KEPANGKATAN MEMASTIKAN GURU MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONA MENJAMIN BAHWA GURU MEMBERI LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 5. INTRUMENTASI PROSES PEMBAKUAN, BENCHMARKING DENGAN PK STANDAR LAINNYA 6. PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM SKORING DAN TRANSFER ANGKA KREDIT 7. ANALISIS MEDAN KAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM (ASESSOR DAN GURU 8. KOORDINASI INTERNAL DAN LINTAS SEKTORAL KEMENDIKBUD DENGAN DINAS KAB KOTA DAN KEMENTERIAN PAN -RB

30 ISU STRATEGIS: PEBINAAN KEPROFESIOAN BERKELANJUTAN(PKB/CPD)
NO ISU KETERANGAN 1. ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI 2. SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITAS MEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) 3. DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAAT PEMBINAAN KARIER DAN KEPANGKATAN MEMASTIKAN GURU MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONA MENJAMIN BAHWA GURU MEMBERI LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 4. INTRUMENTASI PROSES PEMBAKUAN, BENCHMARKING DENGAN PK STANDAR LAINNYA 5. PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM SKORING DAN TRANSFER ANGKA KREDIT 6. ANALISIS MEDAN KAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM (ASESSOR DAN GURU 7. KOORDINASI INTERNAL DAN LINTAS SEKTORAL KEMENDIKBUD DENGAN DINAS KAB KOTA DAN KEMENTERIAN PAN -RB

31 ISU STRATEGIS: UJI KOMPETENSI ...1
NO ISU KETERANGAN 1. ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI 2. SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITAS MEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) 3. DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAAT DASAR, LANJUTAN DAN PENGEMBANGAN PEMETAAN, DIAGNOSTIK, SELEKSI DAN SPESIFIK GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN TENDIK LAINNYA 4. INTRUMENTASI PENGEMBANGAN PERANGKAT TES, PROSES UJI COBA (PEMBAKUAN), BENCHMARKING DENGAN TES STANDAR LAINNYA 5. PENGEMBANGAN SISTEM ON LINE, OFF LINE, PAPER BASED FULL ON LINE KOMBINASI PENGUNAAN JARINGAN INTERNET DAN INTRANET KEAMANAN DAN KENYAMANAN SISTEM (ENCRIPT DAN WEB BROWSER) 6. ANALISIS MEDAN KESIAPAN TUK (JARINGAN, SOFT WARE DAN HARD WARE KAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM

32 ISU STRATEGIS: UJI KOMPETENSI...2
NO ASPEK KETERANGAN 1. KOMPETENSI PROFESIONAL KONSISTENSI PENGUASAAN MATERI GURU: ANTARA CONTENT DENGAN PERFORMANCE TEKS, KONTEKS, & REALITAS FAKTA, PRINSIP, KONSEP DAN PROSEDUR KETUNTASAN TENTANG PENGUASAAN FILOSOFI, ASAL-USUL, DAN APLIKASI ILMU 2. KOMPETENSI PEDAGOGI KONSISTENSI PENGUASAAN PEDAGOGI ANTARA CONTENT DENGAN PERFORMANCE: BUKAN SEKEDAR PENGUASAAN GURU TENTANG PENGENALAN PSERTA DIDIK, MODEL BELAJAR, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, TETAPI TES YANG MAMPU MEMPREDIKSI BAGAIMANA GURU MENGINTAGRASIKAN KELIMANYA DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CATATAN : KELIMA HAL TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI TETAPI STANDAR KOMPETENSI

33 KARAKTERISTIK UJI KOMPETENSI AWAL(PRA & PASCA PLPG)
NO ASPEK KETERANGAN 1. FUNGSI: UJI KOMPETENSI AWAL PRA PLPG UJI KOMPETENSI PASCA PLPG UJI KOMPETENSI PASCA DIKLAT DASAR KETIGA UJI DIKEMBANGKAN SETARA KARENA DELTANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENILAI KUALITAS PROSES DAN KUALITAS OUT PUT DENGAN FORMULA KEBERHASILAM : JIKA X2>X1; SIGNIFIKAN 2. DOMAIN PROFESIONAL DAN PEDAGOGI 3. STRATEGI PENGEMBANGAN KONSTRUKSI INDIKATOR, BUTIR DAN RASIONALNYA KISI TES PENGEMBANGAN BUTIR TES 4. PROSES PEMBAKUAN (UJI COBA) VALIDITAS (ISI), RELIABILITAS, DAYA BEDA DAN TINGKAT 5. ADMINISTRASI KETERSDIAAN BUKTI KELAYAKAN KEMUDAHAN UNTUK MELAKUKAN ANALISIS

34 KERANGKA PENGEMBANGAN KARIR GURU
GURU PERTAMA (III/a, III/b) GURU MUDA (III/c, III/d) GURU MADYA (IV/a, IV/b, IV/c) GURU UTAMA (IV/d, IV/e) PROGRAM INDUKSI GURU S1/D-IV BERSERTIFIKAT PKB fokus pada peningkatan kompetensi guru PKB fokus pada peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah PKB fokus pada pengembangan sekolah PKB fokus pada pengembangan profesi Tahap Pengembangan Karir Guru

35 Kebijakan Nasional Kewajiban Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 91: (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis,dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

36 Kebijakan Nasional Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 92: (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

37 Kebijakan Nasional Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 92: (1) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

38 Kebijakan Nasional Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 1butir 24 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

39 PERUBAHAN PARADIGMA LAMA BARU
Pengendalian mutu Konsep utama adalah ujian, inspeksi, dan pengawasan eksternal Tujuan utama adalah laporan ekternal dan penerapan sanksi/hadiah Penjaminan dan peningkatan mutu Konsep utama adalah perencanaan, kajian internal, dan manajemen satuan kerja Tujuan utama adalah laporan internal dan pengambilan keputusan berbasis data

40 PERUBAHAN PARADIGMA LAMA BARU
Proses dilakukan oleh eksternal dan pengendalian dari atas ke bawah Kualitas menjadi tanggung jawab sebagian orang Budaya pemeriksaan eksternal Proses dilakukan oleh internal dan pengedalian dari bawah ke atas Kualitas menjadi tanggung jawab semua pihak Budaya peningkatan kualitas berkelanjutan

41 Satuan/Program Pendidikan
Tahapan Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan/Program Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Nasional

42 HAKIKAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

43 Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan
Perencanaan & Implementasi Program Monitor & Kajian Hasil Peningkatan Mutu Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Pengembangan & Implementasi Program Peningkatan Mutu Pengembangan/ Pemilihan Instrumen Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Pengumpulan & Pencatatan Data (EDS) Identifikasi Pencapaian & Aspek Pengembangan Laporan Temuan Verifikasi (internal & Eksternal) dan Analisis Data

44 Perencanaan & Implementasi Program
isi Proses Pengelolaan SKL RKS Penilaian PTK Sarpras Biaya Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah

45 Pengumpulan dan Pencatatan Data
Pengelolaan isi Proses SKL EDS Penilaian PTK Sarpras Biaya Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah

46 Verifikasi (Internal & Eksternal) & Analisis Data
Pengelolaan Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah SKL PTK Biaya isi Proses EDS Penilaian Sarpras

47 DATA Laporan Temuan SKL PTK Biaya isi Proses Sarpras Pengelolaan
Penilaian Sarpras Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah Dinas

48 Identifikasi Pencapaian dan Aspek Pengembangan
isi Proses Standar Isi SKL Pengelolaan Capaian SPM/SNP Penilaian PTK Biaya Sarpras Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah

49 Monitor dan Kajian Hasil Pelaksanaan Peningkatan
isi Proses Standar Isi SKL Pengelolaan Capaian SPM/SNP Penilaian PTK Biaya Sarpras Pengawas, LPMP, Dinas

50 Unit Utama: - Mandikdasmen - PMPTK - Pendidikan Islam
AUDIT INTERNAL AUDIT EKSTERNAL REPORT Principal & Teacher School Commitee BAN S/M LPMP Unit Utama: - Mandikdasmen - PMPTK - Pendidikan Islam SPM/ SNP EDS/S3E Annual School Assessment 5-Tahun Akreditasi Sekolah Keputusan: Kategori Sekolah Rekomendasi Nasional/Provinsi: - LPMP - P4TK - Dinas - Depag Kabupaten/Kota: - Dinas - Depag INCREMENTAL CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT Develop programs Implement Assessment to 8NES Satuan Pendidikan - Penyelenggara - Sekolah - Madrasah

51 spmp SISTEM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Internal Quality Assurence System (IQAS) External Quality Assurance System (EQAS) spmp DATABASE PENDIDIKAN NASIONAL (PSP)

52 SPPMP tingkat Internal
PDCA (Plan, Do, Check, Action) which will provide continuous improvement Quality first Stakeholder - in The next process is our stakeholder Speak with data Upstream management SDCA PDCA S : Standard continuous improvement

53 A B C .. .. SBI Rintisan SBI Standar Nasional ???????????????
Badan Akreditasi Setiap Lima Tahun Evaluasi Diri Sekolah (Setiap tahun) Akreditasi A SBI Internally driven Rintisan SBI B Standar Nasional C Mandatory Standar Pelayanan Minimal .. ??????????????? ..

54 Tindak Lanjut Hasil Penjaminan Mutu Pendidikan
Saran Supervisi Pemetaan Arahan QA 8 SNP SIAS dan Fasilitasi Bantuan Teknis Bimbingan Satuan Pendidikan

55 ASUMSI Ketaatan terhadap Standar (tidak dibenarkan menyelenggarakan program yang tidak memenuhi standar) CQI Aturan Main dan Pemetaan Kewenangan dan Peran Quality management berbasis Knowledge management

56 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL OUTPUT/ OUTCOME PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAKEHOLDER PUSAT (UNIT TEKNIS) DITJEN PAUDNI DITJEN DIKDAS DITJEN DIKMEN DITJEN DIKTI STAKEHOLDER DAERAH DAN REGIONAL PENYELARASAN, INTEGRASI, DAN SINTESIS Budaya Mutu Peringkat Akreditasi Peringkat sekolah Peringkat Perguruan Tinggi (WCU) Perencanaan dan Postur Anggaran Opini BPK LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENGUATAN PENGENDALIAN DAN IMPLEMENTASI BADAN PSDMP & PMP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KAB/ KOTA LPMP BAN P4TK LP2KS P2PNFI & BPPNFI BSNP ASOSIASI PROFESI ITJEN SATUAN PENDIDIKAN QUALITY CONTROL PENGUATAN KOORDINASI STAKEHOLDER BALITBANG BADAN BAHASA SEKJEN ACUAN DATA DATA POKOK PENDIDIKAN DAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

57 PEMETAAN PERAN BPSDMP-PMP, BALITBANG, BAN, DAN BSNP
NO KEGIATAN BPSDMP-PMP BALITBANG BAN BSNP 1. PENETAPAN STANDAR - √ 2. PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN BORANG 3. PEMETAAN PROFIL MUTU PENDIDIKAN 4. PEMANFATAN HASIL PENJAMINAN MUTU 5. REVIEW DAN PENYUSUNAN REGULASI

58 Hubungan SPM, SNP, Akreditasi dan EDS/M
BAN S/M STANDAR INTERNASIONAL EDS 4 A EDS 3 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Peningkatan berkelanjutan B EDS 3 SPMP *) STANDAR PELAYANAN MINIMAL C EDS 2 D EDS 1 (Belum terakreditasi) *) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

59 Sasaran EDS Tahun 2011 Provinsi: 33 Kabupaten/Kota: Satuan Pendidikan:
Target awal: 83 Kabupaten/kota Realisasi: 312 Kabupaten/kota Satuan Pendidikan: Target awal: sekolah Realisasi: sekolah

60 Daftar Kuota EDS per Propinsi …1
No LPMP 2010 2011 Total 1 LPMP DKI Jakarta 260 497 757 2 LPMP Jawa Barat 1.315 883 2.198 3 LPMP Jawa Tengah 1.299 819 2.118 4 LPMP D.I. Yogyakarta 196 690 886 5 LPMP Jawa Timur 1.760 828 2.588 6 LPMP Aceh 222 547 769 7 LPMP Sumatera Utara 589 862 1.451 8 LPMP Sumatera Barat 326 648 974 9 LPMP Riau 273 837 1.110 10 LPMP Jambi 163 552 715

61 Daftar Kuota EDS per Propinsi …2
No LPMP 2010 2011 Total 11 LPMP Sumatera Selatan 313 676 989 12 LPMP Lampung - 1.186 13 LPMP Kalimantan Barat 248 552 800 14 LPMP Kalimantan Tengah 314 305 619 15 LPMP Kalimantan Selatan 278 607 885 16 LPMP Kalimantan Timur 158 342 500 17 LPMP Sulawesi Utara 155 541 696 18 LPMP Sulawesi Tengah 147 469 616 19 LPMP Sulawesi Selatan 446 1.029 1.475 20 LPMP Sulawesi Tenggara 149 715 864

62 Daftar Kuota EDS per Propinsi …3
No LPMP 2010 2011 Total 21 LPMP Maluku 90 538 628 22 LPMP Bali 115 800 915 23 LPMP Nusa Tenggara Barat 172 572 744 24 LPMP Nusa Tenggara Timur 223 900 1.123 25 LPMP Papua 157 935 1.092 26 LPMP Bengkulu 88 376 464 27 LPMP Maluku Utara 62 359 421 28 LPMP Banten 271 772 1.043 29 LPMP Kep. Bangka Belitung - 360 30 LPMP Gorontalo 63 194 257

63 STRATEGI PELAKSANAAN EDS
Karena jumlah sasaran EDS tahun cukup besar sejumlah sekolah maka diperlukan strategi pengumpulan data yang cepat: Pendekatan integrasi proses (artinya EDS Online berbasis sistem yang sudah existing , yakni Sistem Dapodik yang telah punya NPSN satuan pendidikan). Integrasi SDM (artinya melibatkan Pihak LPMP dan Pengawas sebagai fasilitator pendampingan EDS di daerah). Sentuhan IT (artinya Instrumen EDS berbasis excel yang mudah digunakan hingga tingkat sekolah). Instrumen yang digunakan berbasis kuantitatif sehingga mudah dianalisis.

64 ALUR KERJA EDS & MSPD ONLINE

65 Realisasi EDS Online per 31 Agustus 2011
NO PROVINSI KUOTA PROGRES PROSENTASE % 1 BALI 915 1.173 128 % 2 RIAU DAN KEP.RIAU 1.110 1.206 109 3 JAWA BARAT 2.198 2.230 101 4 DKI JAKARTA 757 763 5 JAMBI 715 719 6 BENGKULU 464 466 100 7 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 360 361 8 DI YOGJAKARTA 886 888 9 KALIMNATAN TENGAH 619 620 10 SULAWESI SELATAN DAN SULBAR 1.475 1.476 11 KALIMANTAN TIMUR 500 497 99 12 MALUKU 628 610 97 13 NUSA TENGGARA BARAT 744 14 JAWA TENGAH 2.118 2.043 96 15 SUMATERA BARAT 974 933 16 LAMPUNG 1.186 1.120 94 17 KALIMANTAN BARAT 800 752 18 SULAWESI UTARA 696 639 92 19 SULAWESI TENGAH 616 564 20 SUMATERA UTARA 1.451 1.231 85 21 BANTEN 1.043 803 77 22 SUMATERA SELATAN 989 758 23 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 769 567 74 24 JAWA TIMUR 2.588 1.778 69 25 MALUKU UTARA 421 247 59 26 GORONTALO 257 136 53 27 KALIMANTAN SELATAN 885 401 45 28 SULAWESI TENGGARA 864 134 29 PAPUA DAN PAPUA BARAT 1.092 103 30 NUSA TENGGARA TIMUR 1.123 31 KEPULAUAN RIAU (GABUNG RIAU) 32 PAPUA BARAT (GABUNG PAPUA) 33 SULAWESI BARAT (GABUNG SULSEL) TOTAL 29.243 23.952 81,91

66

67

68 Rata-Rata Nilai 8 Standar 64.73

69 Rata-Rata Nasional 68.58

70 Rata-Rata Nasional 68.96

71 Rata-Rata Nasional 68.22

72 Rata-Rata Nasional 49.81

73 Rata-Rata Nasional 59.53

74 Rata-Rata Nasional 56.87

75 Rata-Rata Nasional 50.72

76 Rata-Rata Nasional 72.77